Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejak tahun 1982, untuk alasan kesehatan dan perlindungan industri dalam negeri, Pemerintah Indonesia melarang importasi produk pakaian bekas dan barang bekas lainnya yang dalam Harmonized System diklasifikasikan dengan kode HS 6309.00. Larangan importasi ini memberikan insentif bagi importir melakukan penyelundupan produk tersebut ke Indonesia. Menggunakan metode Auto Regressive Moving Average Exogenous (ARMAX) dan selisih data perdagangan sebagai ukuran penyelundupan, penelitian ini bertujuan melihat pengaruh pengawasan dan faktor ekonomi lainnya terhadap jumlah penyelundupan impor pakaian bekas di Indonesia. Kami membagi kegiatan pengawasan menjadi dua yaitu pemeriksaan fisik dan patroli laut. Hasil estimasi menunjukkan hubungan negatif signifikan antara penyelundupan pakaian bekas dengan pengawasan berupa pemeriksaan fisik barang. ......Since 1982, for health and protection of the domestic industry reason, the Government of Indonesia has prohibited the importation of used clothing products and other used goods which are classified under the Harmonized System under the HS code 6309.00. This import ban provides incentives for importers to smuggle these products into Indonesia. Using the Auto Regressive Moving Average Exogenous (ARMAX) method and the difference in trade data (trade gap) as a measure of smuggling, this study aims to examine the effect of Indonesian Customs’s enforcement in Indonesia and other economic factors on the amount of used clothing import smuggling. We use two main Indonesian’s Customs enforcement activities, physical inspection and sea patrol. The estimation results show a significant negative relationship between used clothing smuggling and physical inspection of goods.

Abstrak :
Film Shadow (2018) merupakan film bergenre wuxia yang menceritakan tentang kehidupan tokoh Jingzhou yang menjadi pengganti bagi Panglima Ziyu. Jingzhou merupakan seorang anak yang terlantar dan terpisah dari ibunya akibat berpindah tangannya kota Jing, dipelihara oleh Panglima Ziyu. Akan tetapi dengan tugasnya sebagai seorang bayang membuat Jingzhou lelah menjadi seseorang yang bukan dirinya. Dalam film Shadow (2018), Zhang Yimou berusaha untuk menunjukkan konflik yang harus dilalui Jingzhou sebagai bayangan Ziyu. Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kebajikan dan pergulatan batin Jingzhou dalam penokohannya sebagai Ziyu pada film Shadow (Ying) direfleksikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebajikan dan pergulatan batin Jingzhou dalam penokohannya sebagai Ziyu direfleksikan. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan intrinsik yang berfokus pada penokohan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Jingzhou sebagai tokoh yang bergerak sebagai pengganti Panglima Ziyu mengalami konflik batin yang pada akhirnya membuat dia melakukan pemberontakan untuk menjadi dirinya sendiri. ......Shadow (2018) is a wuxia film that tells the story of the life of the character Jingzhou who became a substitute for General Ziyu. Jingzhou is a child who was abandoned and separated from his mother due to the transfer of the city of Jing, nurtured by General Ziyu. However, his duties as a shadow made Jingzhou tired of being someone else. In the film Shadow (2018), Zhang Yimou attempts to show the conflict that Jingzhou has to go through as Ziyu's shadow. So the problem formulation of this research is how Jingzhou's virtue and inner struggle in his characterisation as Ziyu in the film Shadow (Ying) are reflected. The purpose of this research is to find out how Jingzhou's virtue and inner struggle in his characterisation as Ziyu are reflected. In addition, this study uses qualitative research methods with an intrinsic approach that focuses on characterisation. The conclusion of this research is that Jingzhou as a character who moves as a substitute for General Ziyu experiences inner conflict that ultimately makes him rebel to become himself.

Abstrak :
Penelitian ini mencoba untuk mengukur besaran underground economy tingkat provinsi di indonesia dengan menggunakan pendekatan moneter. Pengukuran dilakukan dalam periode penelitian tahun 2007-2017, menggunakan regresi ordinary least square, untuk mengestimasi perubahan jumlah uang beredar akibat adanya aktivitas underground economy tingkat regional yang dipengaruhi oleh beban pajak regional. Estimasi dalam penelitian ini menghasilkan besaran underground economy berkisar antara 3.8%-11.6% dari pdrb dengan rata-rata 8% perprovinsi pertahun. ......This study try to measure the size of the provincial-level underground economy in indonesia using a monetary approach. Measurements were made in the study period 2007-2017, using ordinary least square regression, to estimate the currency demand due to underground economy activities at the regional level that are affected by regional tax burdens. Estimates in this study resulted in the amount of underground economy ranging from 3.8%-11.6% of the grdp with an average of 8% per province per year.

Abstrak :
Di satu sisi, ASEAN kini sedang fokus untuk mengembangkan internet agar dapat menunjang peningkatan output perekonomiannya. Namun, di sisi lain, perkembangan internet membuka peluang sumber penghasilan baru melalui kegiatan ekonomi secara online bagi siapapun tak terkecuali pelaku shadow economy. Internet dimanfaatkan oleh pelaku shadow economy untuk mendapatkan penghasilan yang tidak terkena pajak. Fenomena ini dapat berdampak pada penurunan output perekonomian. Dari cerita kontras dua sisi, penulis tertarik untuk melihat apakah perkembangan internet memberikan pengaruh positif atau negatif terhadap output perekonomian jika mempertimbangkan adanya shadow economy. Penelitian yang dilakukan di 10 negara ASEAN dengan periode observasi 1999-2015 menemukan bahwa kenaikan 1 proporsi pengguna internet menyebabkan peningkatan output perekonomian sebesar 1.9. Penurunan 1 proporsi shadow economy menyebabkan peningkatan output perekonomian sebesar 3.64. Sementara kenaikan 1 proporsi shadow economy yang memanfaatkan internet menyebabkan penurunan output perekonomian sebesar 5.36.

---

On one hand, ASEAN is now focusing on developing the internet in order to support the increase of its economic output. On the other hand, the development of the internet opens up opportunities for new sources of online income for anyone not to mention shadow economy actors. Internet is also used by the shadow economy actors to earn income yet not taxable. This phenomenon can have an impact on the decline in economic output. From this contrasting impact on economic output, the author is interested to investigate whether the development of the internet has a positive or negative impact on the economic output considering the existence shadow economy. This research is conducted in 10 ASEAN countries from 1999 2015, and find that 1 increase in the proportion of internet users led to an increase of 1.9 in economic output a 1 decrease in the proportion of shadow economy led to an increase of 3.64 in economic output while a 1 increase in the proportion of shadow economy that utilize internet led to a decrease of 5.36 in economic output.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenani pengaturan Peer to Peer Lending di Indonesia berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, khususnya peran escrow account dalam membatasi Peer to Peer Lending berpraktik shadow banking. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu bagaimana peran Escrow Account dalam Peer to Peer Lending dan bagaimana permasalahan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan penggunaan Escrow Account. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan yang didapatkan adalah 1) Penggunaan escrow account memiliki peranan penting bagi peer to peer lending untuk mencegah terjadinya praktik shadow banking. Hal ini dikarenakan peer to peer lending tidak dapat menghimpun dana dan hanya sebagai pihak perantara antara borrower dan lender; 2) Permasalahan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan penggunaan escrow account dalam peer to peer lending terbagi menjadi: a) kadaluarsa, dimana belum terdapat kepastian hukum dalam penempatan batas waktu di escrow account; b) transaksi sampai ke orang yang berbeda, dapat berupa kekeliruan menyampaikan jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah transfer dana atau kekeliruan melakukan pengaksepan sehingga dana tidak diterima oleh penerima yang berhak; c) pencurian data pribadi; dan d) teknis mekanisme penagihan.
This thesis discusses the regulation of Peer to Peer Lending in Indonesia regarding to Financial Services Authority’s Regulation No.77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Lending Services, specifically the Role of Escrow Accounts in Peer to Peer Lending with Shadow Banking Practices. Based on this, the author proposes the main problem, how is the role of Escrow Accounts in Peer to Peer Lending and how is the problems might arise according to the use of an Escrow Account. The method of this research is normative juridical and descriptiveanalytical research typology. The conclusions obtained are: 1) The use of escrow account has an important role for peer to peer lending to prevent the practice of shadow banking; 2) Problems that may arise according to the use of an Escrow Account divided into: a) expired, where there is no legal certainty in placing a time limit on the escrow account; b) transaction arrived in different person, which can be in the form of a mistake in conveying the amount of funds that is not in accordance with the fund transfer order or mistake in making the acceptance so the fund is not received by the rightful recipient; c) breach of personal data; and d) technical billing mechanism.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai konsep pelindungan Merek Tiga Dimensi di Indonesia dari berbagai sisi, baik definisi, pelindungan, penerapan hukum, maupun pemeriksaan pendaftaran Merek Tiga Dimensi. Pengaturan Merek Tiga Dimensi tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek (UU Merek) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham Pendaftaran Merek). Akan tetapi, dalam UU Merek dan Permenkumham Pendaftaran Merek tidak diatur secara khusus tentang pemeriksaan pendaftaran Merek Tiga Dimensi ini. Selain peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM pun belum mengatur tentang pemeriksaan pendaftaran Merek Tiga Dimensi. Dengan demikian, terdapat beberapa permasalahan hukum yang terjadi, mulai dari tolok ukur pendaftaran objek tiga dimensi hingga pelaksanaan pemeriksaan, khususnya pemeriksaan substantif, pendaftaran Merek Tiga Dimensi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. Solusinya antara lain merumuskan Peraturan Menteri Hukum dan HAM berupa petunjuk teknis pendaftaran Merek Tiga Dimensi di Indonesia dan penerapan shadow test dalam pemeriksaan substantif Merek Tiga Dimensi. ......This mini-thesis discusses the concept of Three-Dimensional Trademark protection in Indonesia from various sides, including the definition, protection, legal application, and examination of Three-Dimensional Trademark registration. The regulation of Three-Dimensional Trademark is subject to Act No. 20 of 2016 on Trademark (Trademark Law) and Minister of Law and Human Rights Regulation Number 67 Year 2016 on Trademark Registration (Minister of Law and Human Rights Regulation on Trademark Registration). However, the Trademark Law and the Minister of Law and Human Rights Regulation on Trademark Registration do not specifically regulate the examination of Three-Dimensional Trademark registration. In addition to the laws and regulations, the technical guidelines of the Directorate General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Law and Human Rights have not yet regulated the examination of Three-Dimensional Trademark registration. Thus, there are several legal problems that occur, ranging from the benchmarks of registration of three-dimensional objects to the implementation of examination, especially substantive examination, of Three-Dimensional Trademark registration in Indonesia. Therefore, some solutions are needed to solve these legal problems. The solutions include formulating a Minister of Law and Human Rights Regulation in the form of technical guidelines for the registration of Three-Dimensional Trademarks in Indonesia and the application of the shadow test in the substantive examination of Three-Dimensional Trademarks.

Abstrak :
Illustrates the dilemma faced by the human rights community during peace negotiations, both in finding a place at the table and ensuring accountability for human rights violations. Those undertaking peace talks often argue that peace should come before justice. The many case studies in this book, from Sierra Leone to Colombia, not only confront this notion, but also challenge human rights advocates to recognize the difficulties in negotiating justice and protecting the rights of victims. the final chapter on the Colombian peace process in particular offers hope, showing the importance of including victims and civil society in these discussions.