Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional ) melakukan inovasi dengan menerapkan pembayaran zakat reksadana syariah bekerjasama dengan PT Nusantara Sejahtera Investama untuk memaksimalkan potensi zakat di Indonesia. Zakat reksadana syariah ini merupakan sesuatu yang baru dan perlu dipertanyakan dari segi peraturan perundang-undangan maupun dari aspek fikih baik harta wajib zakatnya, syarat wajibnya, serta nisab dan haul dari reksadana itu sendiri. Kehalalan dari produk reksadana syariah wajib diperhatikan agar tidak ada percampuran antara harta halal dan non-halal dengan mengetahui prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah pengaturan mengenai hukum zakat reksadana di Indonesia telah cukup dan memberikan kepastian hukum serta apakah mekanisme pembayaran zakat yang dilakukan BAZNAS telah sesuai dengan fikih dan aturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum zakat reksadana syariah di Indonesia telah mencukupi dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat meskipun belum mengatur secara rinci tentang zakat reksadana syariah. Sedangkan mekanisme pembayaran zakat reksadana oleh BAZNAS sudah sesuai dengan ketentuan hukum zakat dari segi fikih maupun aturan perundang-undangan.

---

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) is innovating by implementing sharia mutual fund zakat payments in collaboration with PT Nusantara Sejahtera Investama to maximize the potential of zakat in Indonesia. This sharia mutual fund zakat is something new and needs to be questioned in terms of statutory regulations and from the aspect of fiqh both the compulsory zakat assets, mandatory requirements, as well as the nishab and haul of the mutual funds themselves. The halalness of sharia mutual fund products must be considered so that there is no mixing between halal and non-halal assets by complying with sharia principles. This research is to determine and analyze whether the regulation regarding mutual fund zakat law in Indonesia is sufficient and provides legal certainty and wether the zakat payment mechanism carried out  by BAZNAS is in accordance with fiqh and statutory regulations. This type of research is a type of library research. The results of this study conclude that the legal arrangements for zakat mutual funds in Indonesia are sufficient with the existence of Law Number 21 of 2011 concerning Zakat Management, although it has not regulated in detail about the zakat of Islamic Mutual Funds. Meanwhile, the mutual fund zakat payment mechanism by BAZNAS is in accordance with the legal provisions of zakat in terms of fiqh and statutory regulations.

Abstrak :
Reksadana syariah di Indonesia menunjukkan prestasinya di dunia internasional. Berhadapan dengan reksadana konvensional di kawasan Asia Pasifik, pengelolaan reksadana syariah di Indonesia masih mencatatkan rekor pendapatan (return) tertinggi. Menyusul reksadana syariah PNM dan Danareksa, reksadana syariah yang dikelola Batasa Syariah pun meraih prestasi gemilang. Fakta bahwa reksadana syariah mulai digemari oleh investor terlihat dari unit penyertaan yang meningkat dari setiap pengelola reksadana syariah. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dengan sangat ketat aleh pengelola reksadana syariah dalam menaruh inyestasinya membual investor yang pada dasamya risk averse merasa arnan, Namun bukan berarti imbal basil reksadana ayariah lebih rendah dibandingkan dengan yang konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan reksadana syariah antara tahun 2004 sanipai awal tahun 2006. Penelitian ini hanya dibatasi pada tiga jenis reksadana syariah, yaitu Batasa Syariah, PNM Syariah, Reksadana Danareksa Syariah Berimbang. Pernilihan ketiga reksadana syariah tersebut berdasarkan prestasinya yang mampu memberikan imbal hasil yang cukup tinggi- tidak kalah dibandingkan dengan yang konvensional. Sementara pernilihan rentang waktu dimaksudkan unluk rrteneliti perilaku tingkat pengembalian pada masamasa keemasan reksadana (2004), masa dimana reksadana mengalami cobaan yang cukup berm dengan ditariknya dana inveslasi yang cukup besar oleh para investor yang panic pada saal ilu (2005), dan masa sesudah itu (awal 2006). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan metode pengukuran Jensen. Sharpe dan Traynor secara umum didapat peringkat tingkat pengembalian sebagai berikut: PNM Syariah, Danareksa Syariah Berimbang, dan Batasa Syariah. Dari sini kita juga dapal mengambil sebuah data yang cukup menarik, vaitu adanya tren imbal basil yang meningkat sehubungan dengan usia dari reksadana tersebut. Hal ini dengan mudah dapat dimaklumi. karena semakin lama sebuah Manajer lnvestasi f'`1l} rnengelola reksadana, maka pengalamannya semakin banyak dibandingkan dengan yang Ml yang relative baru.

---

Sharia mutual funds in Indonesia .showed its performance at international level. Sharia mutual hind in Indonesia still give the highest return compared with the conventional in Asia Pacific. After PNM Sharia and Danareksa Sharia made their mark in Asia Pacific, Batasa Sharia did the same. The facts showing that sharia instrument become popular can be seen from its participation unit, which is rising from lime to time. Investors feel safer with more tight of prudent principal comparing to the conventional one. With more higher of prudent principal, doesn't mean sharia mutual fund give lower return comparing with conventional one. The objective of this research is to show the expansion of sharia mutual funds .h?oirr 2001 until beginning of 2006, This research is conducted only at three sharia mutual fund: Balasa Syariah, PNM Syariah and Reksadana Danareksa Svariah Berimbang. The background of the choice is based on the performance of three of them. Whilst. for the timing choice, 2004 is choose as the representative of a glitter rear mural fund industry. 2005 is a year where mutual fiord industry headed down, and in the beginning of 2006, investors give their trust to this industry again. Pt-cm these research conclusions are is drawn, with Sharpe. Jensen and Tremor method, the rank of return is: PNM Syariah, Danareksa Syariah Berimbang, and Batasa Svariah. From this we see an interesting trend age of mutual fund do have positive trend with performance of mutual fund. We can easily understand this situation. As the older an investment manager. The more experience they have.

Abstrak :

Abstrak

Industri reksa dana syariah berkembang pesat, ditandai dengan peningkatan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada setiap tahunnya. Manajer Investasi (MI) sebagai pengelola reksa dana syariah dilakukan dengan dua cara yaitu  pembentukan Manajer Investasi Syariah dan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) bagi MI konvensional sesuai POJK No. 61/POJK.04/2016. Melalui dua cara tersebut kebanyakan MI konvensional belum siap untuk spin off menjadi Manajer Investasi Syariah karena dinilai tata kelola MI saat ini masih rendah. Kemudian OJK mengeluarkan peraturan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi yang berlaku bagi Manajer Investasi Syariah dan MI konvensional. Namun pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mengarah pada sistem tata kelola syariah, sedangkan di Indonesia terdapat pedoman tata kelola Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) KNKG 2011 yang dapat dijadikan standar acuan tata kelola syariah. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mengkaji prinsip dalam Pedoman GGBS sejauhmana implementasinya dalam pengaturan penerapan tata kelola manajer investasi di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa pengaturan tata kelola manajer investasi belum cukup menjadi landasan penerapan tata kelola syariah sebab masih terdapat kekurangan diantaranya belum terimplementasikannya prinsip Independensi tidak mengatur larangan rangkap jabatan bagi Dewan Pengawas Syariah dan mekanisme spin off bagi UPIS.

 

---

Abstract

The sharia mutual fund industry is growing rapidly, characterized by an increase in net asset value (NAB). Investment Manager (MI) as a sharia mutual fund manager is done in two ways are the establishment of Sharia MI and Sharia Investment Management Unit (UPIS) for conventional MI. Through these two ways most conventional MI is not ready to spin off to become a Sharia MI because it is considered the current governance of MI is still low. OJK issued regulation No. 10/POJK.04/2018 on the Implementation of Investment Manager Governance that applies to both. However, the arrangement is still general and has not led to sharia governance system, while Indonesia has good governance guidelines for Sharia Business Governance (GGBS) KNKG 2011 that can be used as a reference standard. Based on these issues, the author reviewed the principles of GGBS to the extent of their implementation in the regulation of investment manager governance. This research is normative juridical with an analytical descriptive approach. Based on the results of the study the authors found that the governance arrangements of investment managers have not been sufficiently the basis for the implementation of sharia governance because principle of Independence has not been implemented, it does not regulate the ban on multiple positions for the Sharia Supervisory Board and spin off mechanisms for UPIS.