Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThis research is intended to explore sharing economy, particularly ride sharing. The study aims to identify the impact of four factors -economic, social, environmental, and technological- on individuals' motivation and decision to use three ride sharing platforms: UBER, GRAB and Go-JEK in Indonesia. Based on available literature, four research hypotheses are tested, namely that (1) economic factors; (2) social factors;(3) environmental factors; and (4) technological factors have positive influence on individuals' motivation and decision to use ride sharing services. Primary and secondary data are used to answer the research questions. Primary data were obtained through an online survey of 355 respondents, while secondary data were obtained from various related literatures. The research is both descriptive and quantitative in nature, the empirical analysis suggest that economic, social, environmental, and technological factors are positively associated with users' decision to use ride sharing."

"Penerapan prinsip Syariah dalam dunia pembiayaan menjadi suatu hal yang sangat krusial. Prinsip Syariah tersebut harus di terapkan dalam pelaksanaanya dan serta dituangkan kedalam akta autentik. Akta autentik dalam pembiayaan Syariah menjadi instrument hukum untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum antara bank dan nasabah. Akad musyarakah memiliki karakteristik yang berbeda dengan akad-akad pembiayaan lain yaitu adanya penerapan prinsip bagi hasil dan tidak diwajibkannya menyertakan jaminan. Karakteristik tersebut seharusnya di pahami oleh para pihak khususnya notaris sebagai pejabat pembuat akta. Dalam konsep musyarakah pembagian bagi hasil ditentukan berdasarkan profit sharing adan atau revenue sharing. Sedangkan penerapan penyertaan jaminan merupakan bentuk dari bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Adapun permasalahan penelitian yang diangkat yaitu mengenai penerapan prinsip Syariah dalam akad musyarakah di perbankan syariah; dan bagaimana tanggungjawab notaris terhadap pembuatan akad Musyarakah di bank Syariah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tipe penelitian eksplanatoris, dengan hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Bahan analisis bersumber pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, studi dokumen, dan mewawancarai narasumber untuk memperkuat hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian prakitik bagi hasil Bank Syariah X menggunakan revenue sharing sangat berpengaruh signifikan terhadap persentase bagi hasil dan jangka waktu penerimaan profit pihak bank, serta apabila nasabah mengalami kerugian atau kegagalan usaha maka persentase tersebut berpengaruh pada penerimaan profit dan loss sharing. Sedangkan dalam penyertaan jaminan terdapat penafsiran yang berbeda antara nasabah dan bank dikarenakan pada saat penandatangan akad tidak dikuantifikasikan dengan jelas oleh notaris. Sebagai pejabat umum berdasarkan kewenangan membuat Akta autentik dan surat-surat yang diperlukan dalam menunjang kelancaran proses musyarakah, Notaris tidak hanya sebatas menjalankan UUJNP saja tetapi wajib memahami Prinsip-prinsip Syariah dan ketentuan hukumnya.......The application of the Shariah principle in the world of business has become a critical issue. The application of the Shariah principle in the world of business has become a critical issue. The application of the Shariah principle in the world of business has become a critical issue. Musyarakah contracts differ in the types of financing contracts in that they obey the profit-sharing principle and do not require collateral. Musyarakah contracts differ in the types of financing contracts in that they obey the profit-sharing principle and do not require collateral. In a profit-sharing or revenue-sharing arrangement, the value of a project is determined by the number of people who work on it. Moreover, the pursuit of guarante is a method used by banks to promote the precautionary principle. Aside from that, the main focus of the research is on the implementation of Shariah principles in Islamic banking; and what is the notary's stance on the creation of a Musyarakah account in a Syariah bank. To answer these problems, a normative juridical research method was used using an explanatory research type, with the research results being analyzed qualitatively. The analysis material is sourced from secondary data in the form of legislation, document studies, and interviewing resource persons to strengthen the research results. Based on the results of a practical study, the use of revenue sharing by Bank Syariah X has a significant impact on its performance and the length of time it takes for the bank to make a profit, In furthermore, if a company suffers a loss or suffers a setback, the perception of the company suffers, which has an impact on profit and loss sharing. In the case of jaminan, however, there is a difference in opinion between nasabah and banks, which occurs when the akad is not certified by a notary. As a general practitioner notary for motivated to create authentic and specific documents that are required in the course of the musyarakah process. Notaries are responsible for more than just launching UUJNP, they are also responsible for understanding Syariah principles and regulations."

"Dengan semakin banyaknya orang yang tinggal di daerah perkotaan, ada kebutuhan yang meningkat untuk memiliki kota yang berkelanjutan. Sharing economy muncul dalam satu dekade terakhir, membawa dampak di perkotaan dan dipromosikan sebagai cara untuk mencapai kota yang berkelanjutan. Dengan berbagi sumber daya yang tidak digunakan di kota, model ekonomi baru ini dianggap dapat menopang ekonomi, masyarakat, dan lingkungan kota. Studi sebelumnya secara normatif telah membahas hubungan antara keberlanjutan dan sharing economy secara keseluruhan. Namun, studi empiris tentang keberlanjutan yang berasal dari bentuk-bentuk tertentu dari sharing economy, khususnya space sharing, masih terbatas. Selain itu, meski studi kuantitatif yang menghubungkan beberapa bentuk ekonomi berbagi dengan keberlanjutan ada, seperti di bidang space sharing jarang ditemukan. Mengisi kekosongan dalam penelitian, penelitian ini ingin mempelajari dampak sharing economy pada keberlanjutan melalui studi kasus coliving yang memanfaatkan apartemen kosong di Jakarta. Studi ini akan mengidentifikasi secara nilai-nilai berkelanjutan yang timbul dari coliving melalui wawancara mendalam dengan penyewa dan operator. Studi ini juga akan mencoba memahami sejauh mana keberlanjutan dari coliving dianggap bernilai.

---

With a growing number of people living in urban areas, there's an increasing need to have sustainable cities. The sharing economy has emerged in the past decade, making impacts in cities while being promoted as a way to achieve sustainable cities. By sharing a city's idle resources, the new economic model is deemed to sustain a city's economy, community, and environment. Past studies have normatively discussed the linkage between sustainability and the sharing economy as a whole. However, empirical studies on sustainability coming from certain forms of the sharing economy, particularly space sharing, are still limited. Moreover, while quantitative studies linking some forms of sharing economy with sustainability exist, such in the field of space sharing is also scarce. Filling the gaps in research, this study would like to study the impact of sharing economy on sustainability through the case of coliving that utilizes vacant apartments in Jakarta. This study will identify the sustainable values arising from coliving through in-depth interviews with tenants and operators. This study will also try to understand the extent to which the sustainability of coliving is valued."

"Evolusi digital pada publik sektor berubah dari penggunaan teknologi yang diperuntukan untuk digitalisasi menjadi pengembangan e-government dalam mentransformasikan internal organisasi hingga hubungan eksternal serta secara progresif mengkontekstualisasikan upaya transformasi e-government ke dalam kebijakan yang spesifik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Kemenkeu dalam menyokong e-government ialah penerapan Office Automation. Pelaksanaan Office Automation pada Kemenkeu dapat dilihat melalui implementasi Aplikasi Satu Kemenkeu yang merupakan buah dari perwujudan konsep budaya kerja Kemenkeu Satu. Satu Kemenkeu merupakan aplikasi sistem informasi yang telah terintegrasi untuk mendukung kegiatan pegawai menjadi lebih efektif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan pengaruh Office Automation terhadap Knowledge Sharing Behaviour pada Aplikasi Satu Kemenkeu di lingkungan Kementerian Keuangan. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner. Adapun responden penelitian ialah pegawai Setjen Kemenkeu sebanyak 99 pegawai. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menguji hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh Office Automation terhadap Knowledge Sharing Behaviour yang signifikan karena sejatinya Office Automation selaku faktor teknologi yang dapat memengaruhi Knowledge Sharing Behaviour. Namun, masih banyak faktor lain yang juga memengaruhi Knowledge Sharing Behaviour. Faktor-faktor lain yang memengaruhi termasuk di antaranya faktor individu, organisasi, dan teknologi.......The digital evolution in the public sector changes from the use of technology intended for digitization to the development of e-government in transforming internal organizations to external relations and progressively contextualizing e-government transformation efforts into specific policies (Janowski, 2015). One of the efforts that can be made by the Ministry of Finance in supporting e-government is the implementation of Office Automation. The implementation of Office Automation in the Ministry of Finance can be seen through the implementation of the Satu Kemenkeu Application, which is the outcome of the realization of the concept of the Satu Kemenkeu work culture. Satu Kemenkeu is an information system application that has been integrated to support employee activities to be more effective (Ministry of Finance, 2023). This study aims to explain the effect of Office Automation on Knowledge Sharing Behaviour on the One Kemenkeu Application within the Ministry of Finance. This research approach is quantitative with quantitative data collection techniques through questionnaires. The research respondents were employees of the General Secretariat of the Ministry of Finance as 99 employees. The data obtained were then analyzed descriptively by testing the hypothesis using simple linear regression analysis. The results showed that there was a significant influence of Office Automation on Knowledge Sharing Behaviour, because in fact Office Automation as a technological factor that can affect Knowledge Sharing Behavior. However, there are still many other factors that also affect Knowledge Sharing Behaviour. Other influencing factors include individual, organizational, and technological factors."

"ABSTRAKPerusahaan X merupakan kontraktor asing yang menggalang kerjasama denganPertamina dalam bentuk Production Sharing Contract (PSC) untuk mengetola aktivitaskegiatan minyak dan gas bumi pada suatu witayah kerja (contract area) di Indonesia.perusahaan X mengelola beberapa wilayah kerja dl Indonesia. diantaranya adalahPantai Utara Jawa Barat. Pantai utara Pulau Bali, Wirriagar. Bomberai, Berau. Kalosi,Madura East, dan Seram. Dalam mengelola beberapa wilayah kerja ini. Perusahaanminyak Iainnya yang disebut Partner juga ikut membiayaì semua pengeluaran sertamenanggung resiko keseluruhan pelaksanaan aktivitas perminyakan yang dilakukanoleh Perusahaan X. Masing-masing wiiayah kerja ini dikelola oleh Perusahaan X dalambentuk ketentuan PSC yang berbeda. serta keikutsertaan dar para Partner yangberbeda pula. Setiap periode akuntansi tertentu, Perusahaan X diwajibkan menyajikanlaporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas aktivitas kegiatan perminyakanyang dilakukan oleh Perusahaan X. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut.Perusahaan X menggunakan Sistem Informasi Akuntansi yang terintegrasi. sehinggadapat melakukan pengolahan data untuk beberapa PSC. Pengolahan data yang dliakukan oleh Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan XUntuk menghasilkan laporan keuangan dilakukan melalul Oracle General Ledger.Oracle General Ledger melakukan pemrosesan transaksi setiap harinya, sertapemrosesan General Monthly Closing setap bulannya. Dan pemrosesan transaksi setiapharinya, serta pemrosesan General Monthly Closing setiap bulannya pada OracleGeneral Ledger akan dilihat bagaimana laporan keuangan dihasilkan untuk selanjutniyadikirim ke Pertamina, Perusahaan Induk, serta para Partner. Dan penelitian yang ditakukan, dapat diketahui bahwa salah satu faktor yangdapat mernpengaruhi keakuratan laporan keuangan adalab dasar pengalokasian semuapengeluaran ke Perusahaan X, serta para Partners. Dasar pengalokasian yang digunakanoleh Perusahaan X adalah Time Allocation Table dan Allocation Factor. Analisa yangakan dilakukan adaIah apakah dasar pengalokasian yang digunakan tersebut dapatmengikuti perkembangan kegiatan usaha perminyakan pada masing-masing wiLayahkerja yang dilakukan oleh Perusahaan X dalam tahap kegiatan eksplorasipengembangan serta produksi yang senantiasa dirtamik. Selain pengalokasian semuapengeluaran ke Perusahaan X serta para Partners yang senantiasa akurat ini merupakankewajiban bagi Perusahaan X. juga akan dapat menjaga atau meningkatkan kerjasamadan kepercayaan dan Pertamina, para PartnerS serta Perusahaan Induk atas semuaaktivitas perminyakan yang dilakukan oleh Perusahaan X pada masing-masing wilayahkerja di Indonesia."

"ABSTRAKPada dasarnya persediaan atau inventory dimaksudkan untukmenghindari kemacetan operasi baik produksi ataupun penjualan,Pentingnya persedjaan bila ditinjau dan Segi operasional.merupakan hal yang mutlak bagi hampir semua jenis industriterutama dalam operasi yang mementingkan kontinunitas. Operasi perminyakan di Indonesia dilaksanakan denganmenggunakan bentuk Kontrak Production Sharing (KPS) yangsesuai dengan Undang?undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi(Pertamina) Pasal 12 yaitu mengadakan kerjasama dengan pihaklain dalam rangka pencarian, pengeboran dan produksi minyak dangas bumi.Manajemen persediaan untuk KPS Pertamina ini tidak dapatlepas dari karakteristik barang untuk keperluan operasionalyaitu :- Barang-barang untuk operasi pengeboran (drilling). - Barang-barang untuk operasi produksi.Barang-barang untuk keperluan operasi produksi umumnyaberupa suku cadang mesin-mesin serta barang-barang penunjangkelancaran operasi seperti bahan kimia. Barang?barang ini tidaksecara langsung mempunyai korelasi dengan output (crude oil)tapi dapat mempengaruhi jalannya operasi.Pola penyediaan barang dapat dianggap ?independent demand?sehingga dapat dianalisa dan dapat dilaksanakan denganmenggunakan model-model persediaan yang ada.Model model untuk Dynamic-Certain merupakan model dasaruntuk pengelolaan persediaan yang dibuat berdasarkan keadaanuntuk mengatasi masalah-masalah :- Kapan kita harus membuat atau membelj suatu barang ? - Berapa banyak yang harus kita beli atau dlbuat ?liga model dasar yang dapat digunakan adalah :- Economic lot size model- Fixed time replenishment model- Optional replenishment modelModel?model serta formula pengelolaan persediaan yangdigunakan oleh beberapa KPS Pertamina hampir semua KPSPertamina tidak menggunakan model EOQ (Economic Lot Size)karena berbagai alasan Paling tidak ada tiga alasan mengapamodel EOQ tidak digunakan oleh kebanyakan KPS Pertamina yaitualasan teoritis, finansil dan operasionil.Penerapan model Fixed Time Replenishment? merupakanalternatif optimal untuk KPS-KPS Pertamina. Dengan periodepemeriksaan satu bulan sekali. model ini mempunyai keuntunganyang sarna dengan model optional replenishment yaìtu tidakdiperlukan parameter biaya-biaya.Untuk dapat mendukung terlaksananya manajemen persediaanyang effektif diperlukan perangkat lunak yang mempunyaikarakteristik :1. Mampu melayani seketika keperluan barang untuk operasiproduksi pada tingkat pelayanan yang ditetapkan oleh manejemen.2 Mampu menekan biaya Operasional pengelolaan persediaandengan cara menekan biaya-biaya :- pembelian barang untuk persediaan.- Biaya pergudangan baik untuk barang-barang aktif maupunbarang?barang yang tak hergerak (slow moving & dead stock). 3. Mampu memberikan informasi yang akurat baik pada tingkatoperasjional maupun tingkat manajemen mengenai keadaan barangyang ada dalam persediaan.Alternatif pilihan model & formula dipengaruhi olehkondisi operasional perusahaan dan kebijaksanaan yangdigariskan oleh perusahaan mengenai manajemen persediaan. Aspek finansil operasi perminyakan rnenyebabkan manajemenKPS melihat biaya pembelian barang-barang persediaan sebagaibagian dan biaya operasional yang akan segera dimintakankembali (cost?recovery), karena itu diusahakan agar biayatersebut tidak mempengaruhi biaya produksi minyak (per barrel)dengan cara biaya tersebut harus dibebankan secara merata. Dalam proses pemllihan formula dan model untuk KPSPertamina (khususnya ARII) perhatian lebib diarahkan kepadapemenuhan persyaratan-persyaratan diatas, yaitu denganmenghindari biaya pembelian yang fluktuatif. memperbaikitingkat pelayanan (service level), memperpendek lead time sertamenekan biaya?biaya operasional."

"ABSTRAKSaat ini Pemerintah sedang mencanangkan gerakan pengembangan UsahaMikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini menjadi sangat panting karenaperekonomian Indonesia banyak didominasi oleh UMKM. Untuk dapatmengcmbangkan usahanya, UMKM memerlukan sebuah lembaga pembiayaankhususnya perbankan.Seperti kita ketahui, pembcrian lcredit oleh pcrbankan kepada para nasabahnyahams disertai beberapa prasyarat yang hams dipenuhi antara lain bidang manajemen,pemasaran, produksi, pengalaman, keterampilan, modal kerja dan agunan. UMKM diIndonesia pada umurrmya memiliki banyak kelemahan baik dalam bidangmanajemen, pemasaran, produksi, pengalaman, ketcrampilan, modal I-ccrja danagunan, sehingga dinilai kurang memenuhi persyaratan teknis perbankan. Untukitulah di perlukan suatu lembaga yang dapat mcnjembatani gap tersebut. Dcngandemikian, meskipun UMKM memiliki kelemahan-kelemahan tersebut, lembagapemben kredit/perbankan tetap bersedia menyalurkan dananya untuk mcmbiayaikegiatan UMKM.Sebagai Salah satu perusahaan asuransi, PT Askrindo melihat peluang yang dapatmember-ikan tambahan pendapatan bagi organisasi, ditambah Iagi adanya suatukebijakan Pemerintah yang mewajibkan pihak pcrbankan untuk meminta penjaminankepada PT Askrindo terhadap kredit yang diberikan ke nasabah.Dari data jumlah penjaminan yang ada di PT Askrindo, jumlah penjaminan yangdiperoleh dari tahun ke tahun menunjukkan kecendenmgan menurun. Dari analisisterhadap wawancara yang dilakukan, disimpulkan bahwa penurunan jumlahpenjaminan tersebut Iebih banyak disebabkan oleh kebijakan manajemen yangmenurunkan monvasz karyawan serta tidak adanya sharing knowledge antarkaryawan.Dari beberapa teori tentang motivasi, pcnulis mengkaitkan teori pcngharapan (Vroom1964) sebagai salah satu tcori yang dapat menyelesaikan pcrmasalahan di PTAskrindo. Aplikasi dan teori tcrsebut dapat melalui rekomendasi penerapan rewarddan pumlvlmzent yang benar, perubahan desain kerja yang dapat memotivasikaryawan, pembuatan jcnjang karir yang jelas dan mcmbudayakan sharingknowledge. Rekomendasi ini tidak akan bczjalan tanpa adanya dukungan dad pihakmanajemen PT Askrindo. Dengan pelaksanaan rekomendasi tcrsebut diharapkanmotivasi dan karyawan akan rneningkat dan pada akhirnya akan meningkatkanjumlah penjarninan PT Askrindo,

---

ABSTRACTAt this moment, the government has establishing the development of Usaha Milcro,Kecil dan Menengah (UMKA/Q movement. This is a crucial part since Indonesianeconomy is dominated by UMKM. To improve their business, UMKM needs a handinginstitution, and banking in particular.Credit irom banking institutions to its customers need to be accompanied by requirementsin management, marketing, production, experiences, skills, capital, and collateral.UMKM in Indonesia have many weaknesses in management, marketing, production,experiences, skills, capital, and collateral, so they seems to be unqualified for the bankingtechnical requirernents.'1`herefore, an institution is needed to fulfill the gap. So, evenUMKM have many weaknesses, they still can obtain the fund for its operation.As one of the insurance company, PT Askrindo sees the opportunities to earn morercvenue to the company, align with the govemment regulation that banking has to ask forassurance to PT Askrindo about the credits they distribute to customers.Assurance data in PT Askrindo shows that the number of assurance is declining. AnalysisHom the interviews can be summarized that the declining numbers of assurance is causedby management policy which is reducing the employees motivation and there is notactivities of knowledge sharing between employees.From several theories of Motivation, the writer assume that the Expectancy theory(V room, 1964) as one theory that can solve the problems in PT Askrindo. Therecommendations are establishing reward and punishment system, work designmodification, the development of career path system, and improving knowledge sharingculture. Key success factor in this recommendation is the support and involvement of PTAskrindo?s management. With he implementation of the recommendations, employeesmotivation will improve and the number of PT. Asltrindo?s assurance will increase.

---

"

"Karya akhir ini menganalisis tentang kinerja KPS "X" dari tahun 1999 sampai tahun 2002, dan membandingkannya dengan dua KPS onshore lain, dengan menganalisis Financial Quaterly Report tiap KPS. Menganalisis kondisi keuangan KPS "X" dilihat dari Financial Statement-nya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang bagaimana KPS dan BP-Migas bekerja sama mengelola minyak yang ada di Indonesia, mengukur kinerja operasi KPS "X" berdasarkan Financial Status Report dan mengidentifikasi kekuatan dan kekurangan dari perusahaan. Study karya akhir ini dilakukan dengan melihat analisis common size dengan gross revenue sebagai angka dasar dan growth dari Financial Status Report dari tahun 1999 sampai tahun 2000. Penulis juga membandingkan Financial Status Report KPS "X" dengan dua KPS sejenis untuk mengetahui sampai dimana kinerja KPS "X" terhadap dua KPS lain. Dari hasil dari penelitian ini dapat diliihat bahwa KPS "X" adalah perusahaan yang paling effisien karena persentase cost recovery-nya dari tahun 1999 ke tahun 2001 adalah yang paling kecil dibandingkan dengan KPS yang lain. Karena cost recovery yang kecil dapat meningkatkan equity to be split yang akan menguntungkan BP-Migas dan Contractor. KPS "X" lebih effisien dari KPS lain. Ini dikarenakan sumur produksi masih baru, sehingga lifting oil-nya berlangsung secara natural flow (1999), dan gas lift (2000 dan 2001) yang rendah dalam biaya produksi. Kalau dilihat dari kontribusinya kepada negara, KPS "X" menempati peringkat kedua setelah KPS "A", ini dilihat dari share minyak yang diterima BP-Migas. Setelah menganalisa Financial Status Report, penulis menyimpulkan bahwa, prinsip akuntansi yang diterapkan PSC berbeda dengan Prinsip Akuntansi seperti yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan pada umumnya. Share yang diterima KPS sangat dipengaruhi oleh price, lifting oil (production) dan cost recoverables. Dari hasil analisa Laporan keuangan yang dilaporkan pada BP-Migas dengan membandingkan dengan perusahaan sejenis, KPS 'X' temyata beroperasi paling efisien. Terjadi penurunan persentase (Cost Recovery), sementara untuk perusahaan sejenis tetjadi kenaikkan. Kekuatan KPS "X" adalah mampu meningkatkan produksi minyak dengan tetap menjaga persentase cost recovery stabil, sehingga menguntungkan kedua belah pihak, BP-Migas dan KPS "X" itu sendiri. KPS "X" lebih effisien dari dua KPS lain karena equity to be split nya menunjukkan persentase yang tertinggi. Kekurangan KPS "X" produksi minyaknya jauh tertinggal jika dibandingkan dengan KPS "A" sehingga share minyak yang diterima tidak mampu mengimbangi KPS "A". Ada beberapa saran dari penulis, bahwa KPS "X" harus dapat mempertahan persentase cost recovery-nya untuk tahun-tahun kedepan, karena ditahun-tahun kedepan KPS "X' juga akan menggunakan artificial lift karena tekanan pada tiap sumur akan mengalami penurunan, sehingga pengangkatan minyak akan lebih sulit. Harus lebih teliti dalam melakukan eksplorasi, karena eksplorasi yang gagal, biayanya tidak diganti oleh BPMigas. Kebijaksanaan Cost Recovery jangan dijadikan alat untuk meningkatkan total share dengan merekayasa cost recovery."