Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Terdapat sekitar 10-15% klaim yang tertunda pembayarannya di Rumah Sakit Umum Daerah dr Kanujoso Djatiwibowo. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada tertundanya klaim Badan Penyelenggara Kesehatan Sosial Kesehatan sesuai panduan klaim dan perjanjian kerjasama. Sumber data yang diambil berasal dari jumlah klaim yang tertunda di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo periode Januari - Maret 2016 dan menggali penyebab terjadinya permasalahan tersebut melalui informan. Penelitian bersifat kuantitatif dan kualitatif dengan metode deskriptif analitik menggunakan studi retrospektif dari data sekunder resume medis yang tidak lengkap dan wawancara serta diskusi. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi klaim tertunda adalah ketidaklengkapan resume medis yang didominasi ketiadaan tanda tangan Dokter Penganggungjawab Pasien ( DPJP) disebabkan didapatkan adanya tugas ganda pada case manager sehingga terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian resume medis elektronik. Saran yang diajukan adalah penggunaan rekam medis elektronik, pemisahan tugas antara case manager dengan dokter ruangan, peningkatan kepatuhan case manager untuk menulis sejak awal data resume medis pasien antara lain dengan penilaian kinerja dan remunerasi terintegrasi

---

ABSTRACT
There was 10-15% pending of claim because uncomplete medic in dr. Kanujoso Djatiwiwo Hospital. The purpose of this study is to find factors affecting pending of claims of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan as claims guidance and contract paper. Data sources has taken from pending of claims of dr Kanujoso Djatiwibowo hospital periode January ? March 2016 and see the deeper problem behind this problems through informans. This study is quantitative qualitative research with analitic describtion method with retrospective study from pending of claims, interview and discussion. The result from this study shows factor affecting pending of claims is the absence of specialist doctor who responsible for the patien because there is double function from case manager that effect delaying completing electronic medical resume. Suggest to use immediately electronic medical record, splitting job for case manager and doctor on ward, increasing obedience to write patien data from beginning such as performance evaluation and integrated remuneration.

Abstrak :
Perkembangan teknologi finansial melahirkan suatu bentuk inovasi layanan pinjam meminjam secara online atau peer to peer lending (P2P lending), dimana salah satu bentuk upaya untuk menjaminkan perjanjian dan transaksi layanan pinjam meminjam online ini dilakukan secara aman adalah dengan penggunaan teknologi tanda tangan elektronik. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi tanda tangan elektronik di anggota asosiasi perusahaan P2P lending (AFPI). Metode Structural Equation Modelling (SEM) digunakan untuk menganalisis data kuesioner dari para pimpinan perusahaan P2P lending, dimana hasil SEM ini dimanfaatkan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Dengan penelitian ini diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi tanda tangan elektronik di layanan P2P lending dapat diketahui sehingga membantu para perusahaan penyedia tanda tangan elektronik mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk teknologi tanda tangan elektronik. ......The development of financial technology has resulted in a form of innovation to online peer-to-peer lending services (p2p lending), where one form of efforts to guarantee agreements and transactions of online p2p lending is done securely by using digital signature technology. This study discusses the faktors that influence the acceptance of digital signature technology in members of Indonesian P2P Lending Company Associations (AFPI). The SEM (Structural Equation Modeling) method was used to analyze data from the management board of p2p lending companies as the sample and the SEM results were used to test hypotheses that had been made previously. With this research, it is expected that the faktors that influence the acceptance of digital signature technology in peer to peer lending services can be identified thus helping digital signature provider to develop marketing strategies based on the identified faktors

Abstrak :
Bagi perekonomian, kemajuan teknologi memberikan manfaat yang sangat besar, karena transaksi bisnis dapat dilakukan secara seketika (real time), yang berarti perputaran ekonomi menjadi semakin cepat dan dapat dilakukan tanpa hambatan ruang dan waktu. Begitu pula dari sisi keamanan, penggunaan teknologi relatif memberikan perlindungan terhadap keamanan data dan transaksi. Perkembangan teknologi informasi itu telah ?memaksa? pelaku usaha, termasuk sektor perbankan mengubah strategi bisnisnya dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Pelayanan sektor perbankan yang berkaitan dengan penerapan teknologi, misalnya electronic transaction atau electronic banking melalui ATM, phone banking dan internet banking yang merupakan bentuk baru dari delivery channel pelayanan bank dalam mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi oleh teknologi. Penerapan teknologi dimaksud dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai masalah terutama dalam memberikan perlindungan keamanan bertransaksi bagi pengguna informasi dan transaksi elektronik. Didasari hal ini, maka Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meregulasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui Undang-Undang ini diharapkan terjadi pengaruh yang kuat terhadap kemajuan aspek sektor perekonomian, diantaranya kemajuan dalam layanan perbankan yang berimplikasi pada transaksi tanpa uang tunai, pergerakan modal, dan pendapatan yang cepat di seluruh dunia dalam perkembangan bisnis bagi pelaku bisnis pengguna jasa perniagaan elektronik (e-commerce), termasuk juga negara. Sebagai upaya perlindungan keamanan dalam bertransaksi bagi pengguna media elektronik di sektor perbankan, maka diperlukan suatu mekanisme security electronic transaction yang menjadi sistem pengamanan guna mengurangi resiko penyalagunaan teknologi informasi, terutama penyalagunaan di sektor perbankan yang rentan terhadap kejahatan siber. Salah-satu mekanisme yang dapat diterapkan dalam mewujudkan security electronic transaction sebagaimana diatur dalam UU ITE, yakni dengan mekanisme tanda tangan elektronik (electronic signature). Persoalan electronic signature erat kaitannya dengan masalah keamanan transaksi elektronik (secure electronic transaction) yang berhubungan pula dengan persoalan sertifikasasi elektronik dan penyelanggara sertifikasi elektronik sebagai bagian terintegrasi dari pelaksanaan electronic signature. Hal ini menjadi penting karena electronic signature merupakan alat baru yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi suatu informasi elektronik yang menggunakan media elektronik, baik komputer maupun media elektronik lainnya. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan-permasalahan mengenai bagaimanakah pengaturan lebih lanjut mengenai electronic signature dalam mewujudkan secure electronic transaction di sektor perbankan, bagaimanakah hubungan antara electronic signature dengan sertifikat elektronik dalam mewujudkan secure electronic transaction di sektor perbankan, serta bagaimanakah peran lembaga penyelanggara sertifikasi elektronik dalam pengesahan sertifikat elektronik guna mewujudkan secure electronic transaction di sektor perbankan. Penelitian ini merupakan tip pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan.

---

For the economy, the advancement of technology brings a great advantage as real time business transaction can now be carried out; thereby the economic cycle accordingly grows at a faster rate and is free from time and space limitation. Seen from the aspect of security, the adoption of technology, to some extent, gives protection to the security of data and transaction. The development of information technology has made business players, including those in the banking sector; change their business strategy by including technology as a main factor in the process of their goods and service innovation. The service of banking sector related to technology application, such as electronic transaction or electronic banking through ATM, phone banking and internet banking have emerged as forms of delivery channel in the bank sector by way of transforming manual transaction service into technology-based transaction service On the other hand, the application of technology in its implementation has given rise to a host of problems in, particularly in providing security in the transaction process, including electronic transaction. On the basis of that consideration, the Government and the House of Representatives of the Republic of Indonesia has stipulated Law No 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction. Through this law, it is expected that the advancement in the economic sector can be enhanced, among others is the advancement in the banking sector that has its own implication towards cashless transaction, capital flow, and rapid income in the whole world in the development of business world for its players, e-comers service users, and the country. As an effort to provide security in doing transaction for the users of electronic devices in the banking sector, a mechanism known as security electronic transaction, which is none other than a security system to minimize the risk of information technology misuse, is greatly needed, especially to minimize the misuse of bank sector service, which is vulnerable to cyber crime. One of the mechanism that can be applied to implement security electronic transaction as regulated in the Law No 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction. Through is the adoption of electronic signature mechanism. This signature electronic mechanism is closely linked to the secure electronic transaction mechanism, which, in turn, is also correlated with the electronic certification and the implementation of electronic certification as an integral part of the electronic signature implementation. It is of great importance due to the fact that electronic signature is a new mechanism used as a verification and authentication tool of an electronic information using electronic medias, such as computer and other electronic medias. This study seeks to answer problems concerning further regulation on electronic signature in implementing secure electronic transaction mechanism in the banking sector as well as the correlation between electronic signature with electronic certification in implementing secure electronic transaction in the banking sector as well as the role of the institution authorized to issue electronic certification in validating electronic certification in order to implement secure electronic transaction in the banking sector. This study is a normative law study by using the method of approach to legislation, the concept of the approach, and comparative approach.

Abstrak :
ABSTRAK
Subspace-based direction-finding methods assume that all sources manifold vectors are linearly independent. However, when this condition is not satisfied, the estimation methods will subsequently fail to identify the directions of the sources. This undesirable effect is referred to as a manifold ambiguity. In this paper, the presence of anifold ambiguity associated to a higher-order statistics-based array processing is investigated. By analyzing the geometrical shape of the corresponding array manifold, a class of ambiguous sets based on a uniform partition of the effective manifold curve can be found. A general procedure is provided in order to model and categorize these ambiguities into the form of ambiguous generator sets.

Abstrak :
Berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi melalui internet dewasa ini, menyebabkan banyak transaksi yang dilakukan secara elektronik (electronic transaction), dengan menggunakan data digital sebagai pengganti kertas (paperless transaction). Sama halnya dengan transaksi yang menggunakan kertas (paper based transaction), dokumen yang digunakan untuk transaksi ditandatangani oleh atau untuk dan atas nama pihak yang melakukan transaksi, dengan tujuan bahwa dokumen tersebut benar-benar berasal dari dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan tanda tangan tersebut, sehingga nantinya dapat dianggap sah dan dapat dijadikan alat bukti menurut KUH Perdata. Dokumen elektronik pun nantinya akan ditandatangani secara elektronik (Digital Signature). Digital Signature merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu pesan yang dikirimkan. Dengan kata lain pembubuhan digital signature di samping bertujuan untuk memastikan pesan bahwa pesan tersebut bukan dikirimkan oleh orang lain, tetapi memang dikirimkan oleh pengirim yang dimaksud, juga untuk memastikan keutuhan dari dokumen selama proses transmisi tidak berubah. Jadi digital signature ini dibutuhkan untuk: 1. mengidentifikasi si pengirim ; 2. memastikan bahwa isi dari pesan tersebut tidak berubah selama dalam proses transmisi ; 3. menyakinkan bahwa si pengirim untuk kemudian tidak dapat menyangkal pesan yang dikirimkan. Dengan demikian dokumen elektronik yang telah dibubuhi digital signature juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat secara hukum.

Abstrak :
Dr. Azahari adalah anggota Al-Jamaah Al-Islamiyah (Al-JI) sejak tahun 1993. Ia berperan sebagai perakit bom dan menjadi salah satu aktor intelektual peledakkan bom yang dilakukan Al-JI di Indonesia. Bom karya Dr. Azahari memiliki ciri khusus yang dikenal sebagai bom signature. Hal ini membuat pakar bom mudah mengidentifikasi dan mengenali bom buatannya. Dr. Azahari sempat mengajarkan beberapa anggota Al-JI, bahkan telah membukukan serta menyebarkan tentang cara membuat bom. Penelitian ini menggunakan Teori McClelland dan Teori Pilihan Rasional. Tujuan penelitian yaitu mengantisipasi ancaman-ancaman yang muncul berdasarkan kasus Dr. Azahari bersama Al-JI. Metode penelitian yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni studi literatur, wawancara, dan studi dokumen. Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dr. Azahari menjadi pelaku teror karena menghadapi masalah dan pengaruh lingkungannya. Aksi teror yang melibatkan Dr. Azahari selalu menggunakan pilihan rasional dan dapat dikenali oleh aparat melalui modus operandi, salah satunya bom signature. Ciri khusus bom signature dianalisis melalui komponen dan rancangan bom. Selain itu, bom signature dibuat dari bahan-bahan baku yang mudah didapat dan bertujuan untuk mendapat pengakuan (Need of Achievement). Kasus Dr. Azahari membuktikan bahwa individu yang berpendidikan tinggi dapat terekrut kelompok teroris dan menghasilkan aksi teror yang berdampak signifikan. Hal-hal yang perlu diantisipasi karena menjadi bukti ancaman, yakni: radikalisasi atau perekrutan kelompok teroris dapat terjadi di lembaga Pendidikan dan lembaga keagamaan; perubahan sikap individu yang menarik diri dari keterlibatan sosial dan suka menyendiri; penyalagunaan fasilitas kampus untuk kegiatan terorisme; adanya bom sekunder pada aksi teror; penggunaan media online untuk kegiatan terorisme; kemudahan mendapatkan bahan-bahan yang dapat dijadikan bom. ......Dr. Azahari was a member of the Al-Jamaah Al-Islamiyah (Al-JI) since 1993 and was one of the intellectual actors of the bombings conducted by Al-JI in Indonesia. His role in the organization was as a bombmaker. Dr. Azaharis bombs had unique characteristics, which is known as a signature bomb. This allowed bomb experts to easily identify his work. Dr. Azahari once taught several Al-JI members, and even made a book on bombmaking and distributed it. The Motivation Theory by McClelland and the Rational Choice Theory will be used to explain and analyze the findings of this research. The findings were collected using a qualitative method through literature studies, interviews, and document studies, which were validated using the triangulation technique. This research discovered that Dr. Azahari became terrorist because he had to face several issues and was influenced by his environment. The terrorism acts that involved Dr. Azahari always used rational choices and were able to be recognized by the officers through his modus operandi, among others is the signature bomb. The unique characteristics of the signature bomb were analyzed through its components and design. Furthermore, the signature bomb was made from materials that were easy to obtain and was used to gain recognition (Need of Achievement). Dr. Azaharis case proves that high-educated individuals can still be recruited by terrorist groups and conduct significant terrorism act Other aspects that need to be anticipated because it could become a threat are: radicalization or recruitment of terrorist groups can occur in an educational or religious institution; the behavior change of an individual who withdraws him or herself from social environment and prefers to be alone; misuse of the universitys facilities for terrorism activities; the existence of a secondary bomb during a terrorism act; the use of online media for terrorism acts; the ease of obtaining materials for making bombs.

Abstrak :
Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta autentik ialah suatu akta yang dibuat sesuai ketentuan undang-undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta dibuat. Sebelum melakukan pembuatan akta, PPAT wajib melakukan pengenalan penghadap dengan memeriksa identitas data diri dan dokumen dari penghadap. Kewajiban ini dilakukan sebatas pada kebenaran formil saja. Meskipun pengenalan penghadap telah dilakukan, masih dijumpai permasalahan hukum terkait akta PPAT. Salah satu permasalahan yang mungkin terjadi dalam pembuatan akta adalah pemalsuan identitas dan dokumen, yang terlihat dari adanya tanda tangan palsu (spurious signature) pada akta. Hal ini menjadi permasalahan terhadap PPAT yang lalai dalam melakukan pengenalan penghadap sehingga digugat karena dianggap dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan penghadap. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menganalisis mengenai tanggung jawab serta perlindungan hukum bagi PPAT terhadap pemalsuan tanda tangan (spurious signature) yang terdapat di dalam akta jual beli. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder, yang hasilnya bersifat eksplanatoris-analitis. Apabila PPAT melakukan kelalaian dalam pengecekan identitas penghadap, maka PPAT telah melanggar syarat formil dan syarat materiil pembuatan akta serta dapat dikenai tanggung jawab administratif. Namun, kurang tepat jika karena kelalaiannya yang bersifat administratif PPAT digugat atas dasar perbuatan melawan hukum dan ditempatkan sebagai tergugat. PPAT hanya bertugas mengkonstantir kehendak dari para penghadap dan tidak mengetahui adanya pemufakatan jahat yang terjadi, maka lebih tepat bila ditempatkan sebagai pihak turut tergugat. Berdasarkan hal tersebut seorang PPAT dapat meminta perlindungan yaitu pendampingan dalam proses persidangan dari Majelis Pembinaan dan Pengawasan maupun Majelis Kehormatan IPPAT. ......According to Article 1868 of the Indonesian Civil Code, an authentic deed is a deed made in accordance with the provisions of the law or made before an authorized public official at the place where the deed was made. Prior to the creation of an authentic deed, Indonesian Land Deed Officer (PPAT) is required to identify the requesting party by checking their identity from personal data and documents. This obligation is carried out to the extent of fulfilling the formal truth. Despite identification has been carried out, there are still legal problems related to the authentic deed made by PPAT. One of the problems that might happen is falsification of identities and documents, which can be seen from the existence of a fake signature (spurious signature) on the deed. This is a problem for Land Deed Officer (PPAT) who was negligent in identifying the requesting party where they could be sued to have intentionally committed unlawful acts together with the requesting party. Therefore, this study will analyze the responsibility and legal protection for Land Deed Officer (PPAT) against forgery of signatures (spurious signature) contained in the creation of sales and purchase authentic deed. This research is a normative juridical research using secondary data types, the results of which are explanatory-analytical. If Land Deed Officer (PPAT) is negligence in checking the identity of the requester, then the Land Deed Officer (PPAT) has violated the formal and material requirements for making the deed and is subject to administrative responsibility. However, it is not appropriate if due to administrative negligence, Land Deed Officer is sued on the basis of an unlawful act and placed as a defendant since Land Deed Officer is only tasked with constituting the will of the parties and does not know that there is an evil consensus that has occurred, so it is more appropriate to be placed as a co-defendant party. Based on this, Land Deed Officer can ask for protection, namely assistance in the trial process from the Guidance and Supervision Council and the Land Deed Officer Honorary Council.

Abstrak :
PT TASPEN (PERSERO) merupakan salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang sudah memiliki aturan internal tentang tanda tangan dalam bentuk elektronik yang termuat didalam Peraturan Direksi Nomor 36 tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 16 September 2020. Penelitian ini menganalisis 3 (tiga) permasalahan terkait dengan Penerapan Tanda Tangan Dalam Bentuk Elektronik di PT TASPEN (PERSERO), yakni : (1) Pengaturan Hukum tentang Penerapan Tanda Tangan Dalam Bentuk Elektronik yang berlaku diIndonesia; (2) mekanisme Penerapan Tanda Tangan Dalam Bentuk Elektronik di PT TASPEN (PERSERO); dan (3) kelemahan dan kelebihan Penerapan Tanda Tangan Dalam Bentuk Elektronik di PT TASPEN (PERSERO), metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif yang bersifat kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa : (1) aturan hukum penerapan tanda tangan dalam bentuk elektronik di Indonesia salah satunya didalam pasal 5 ayat 1 undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik menyebutkan bahwa keberadaan dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah dan dapat memberikan kepastian hukum; (2) Dokumen yang dapat dilakukan penerapan tanda tangan dalam bentuk elektronik di PT TASPEN (PERSERO) hanya terbatas pada dokumen-dokumen tertentu yang ada di kantor Pusat PT TASPEN (PERSERO) dan orang yang dapat melakukan tanda tangan dalam bentuk elektronik di PT TASPEN (PERSERO) adalah pejabat yang berwenang yang telah memiliki sertifikasi elektronik. (3) Penerapan tanda tangan dalam bentuk elektronik di PT TASPEN (PERSERO) pada dasarnya membuat pekerjaan semakin efisien dari segi waktu karena setiap pejabat dapat melakukan persetujuan baik dimana pun maupun kapan pun mereka berada

---

PT TASPEN (PERSERO) is one of the STATE-Owned Enterprises (SOEs) that already has internal rules on signatures in electronic form contained in The Board of Directors Regulation No. 36 of 2020 stipulated on September 16, 2020. This study analyzed 3 (three) problems related to the Application of Signatures in Electronic Form at PT TASPEN (PERSERO), namely: (1) Legal Arrangements on the Application of Signatures in Electronic Forms applicable in Indonesia; (2) mechanism of Application of Signatures in Electronic Form at PT TASPEN (PERSERO); and (3) the weaknesses and advantages of the Application of Signatures in Electronic Form at PT TASPEN (PERSERO), the method used in this research is a normative legal method that is qualitative, this study concluded that: (1) the rule of law on the application of signatures in electronic form in Indonesia, one of which is in article 5 paragraph 1 of law No. 19 of 2016 on amendments to law No. 11 of 2008 on Information and electronic transactions mentioning that the existence of electronic documents is binding and recognized as a means of legal certainty; (2) Documents that can be done the application of signatures in electronic form at PT TASPEN (PERSERO) are limited to certain documents that are in the Head Office of PT TASPEN (PERSERO) and people who can sign in electronic form at PT TASPEN (PERSERO) are authorized officials who have electronic certification. (3) The application of signatures in electronic form at PT TASPEN (PERSERO) basically makes the work more efficient in terms of time because every official can conduct approvals either anywhere or whenever they are

Abstrak :
Penyelenggaraan pendaftaran fidusia secara elektronik, atau yang disebut dengan Fidusia Online, menawarkan banyak kemudahan dalam memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Selain membantu Ditjen AHU dalam memenuhi prinsip one day service, Fidusia Online juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pendaftaran fidusia karena prosesnya yang sangat cepat, dengan sertifikat yang tersedia secara elektronik serta bertanda tangan elektronik. Namun disamping kemudahannya, terdapat beberapa potensi timbulnya permasalahan pada keautentikan sertifikat itu sendiri. Dengan sistem yg digunakan, terdapat risiko terjadinya kegagalan sistem yang menyebabkan keautentikan sertifikat jaminan fidusia menjadi terganggu, sehingga keautentikannya pun menjadi tidak terjamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi terjadinya risiko kegagalan sistem tersebut dan meganalisis kemungkinan penyelenggaraan pendaftaran fidusia dengan sistem yang lebih baik agar risiko tersebut dapat diminimalisir. Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta terkait sistem yang digunakan Fidusia Online. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem yang ini memiliki kerentanan kegagalan sistem yang dapat mengganggu keauntentikan sertifikat jaminan fidusia itu sendiri. Dengan hadirnya teknologi Blockchain, permasalahan keautentikan tersebut dapat diminimalisir. Teknologi Blockchain akan membuat sertifikat jaminan fidusia yang tersimpan dalam sistem menjadi kekal (immutable), tidak mudah dirusak (tamper-proof), serta tidak mudah untuk diubah (unalterable), dibantu dengan Smart Contract untuk melakukan automatisasi pembayaran pendaftaran fidusia.

---

Electronic registration system of fiducia, or it called Fidusia Online, offers a lot of convenience in providing legal certainty to the community. In addition to helping Ditjen AHU as the organizer of fiduciary registration in fulfilling the one day service principle, Fidusia Online also provides convenience to the community in conducting fiduciary registration because the process is very fast, with the certificates that are available electronically as well as electronically signed. But besides its convinience, there are several potential problems in its authenticity of the certificate itself. With the system being used, there is a risk of system failure which causes the authenticity of the fiduciary certificate to be disrupted, hence the authenticity of certificate is not guaranteed. This paper aims to determine the potential risk of system failure and analyze the possibility of implementing fiduciary registration with a better system so that these risks can be minimized. This paper used juridical normative method which uses written applicable laws and literatures, including researching library materials or secondary data which the aim to finding facts related to the system used by Fidusia Online. The results of this research indicate that this system has a system failure vulnerability that can disrupt the authenticity of fiduciary certificate itself. With the presence of Blockchain technology, these issue can be minimized. Blockchain technology will make fiduciary certificates stored in the system immutable, tamper-proof, and unalterable, assisted by Smart Contract to automate payment of fiduciary registration.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada skripsi ini dilakukan rancang bangun perangkat lunak enkripsi dengan menggunakan teknik International Data Encryption Algorithm (IDEA) untuk pengamanan file yang akan dikirimkan melalui jaringan komputer, dimana key untuk melakukan enkripsi dan mendapatkan digital signature dibangkitkan oleh SHA-1. Perangkat lunak di skripsi ini juga mempunyai fasilitas untuk mengirimkan e-mail dan file.

Perangkat lunak dibangun dengan menggunakan Borland Delphi 5,0 Enterprise Edition.

Dari uji coba dan analisa yang dilakukan didapat bahwa untuk mengetahui informasi terhadap file yang telah dienkripsi, dengan cara brute force attack dibutuhkan waktu 1,6 X 10 26 tahun. Dari sisi kecepatan, perangkat lunak ini mempunyai kemampuan untuk mengenkripsi file dan menambahkan digital signature hingga mencapai sekitar 400 byte/milidetik.

---