Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Group Special Mobile Association GSMA telah menetapkan standar baru terkait teknologi embedded SIM e-SIM . Penerapan teknologi tersebut bertujuan untuk mendukung kebutuhan layanan-layanan baru seperti Machine to Machine M2M dan Internet of Things IoT . Saat ini beberapa produsen smartphone seperti Apple dan Samsung mulai menerapkan teknologi tersebut pada produknya.Dengan kondisi penyediaan layanan seluler di Indonesia yang belum merata, baik itu cakupan maupun kualitas jaringannya serta adanya kesulitan ketika pelanggan akan berganti layanan. Maka teknologi eSIM ini akan membantu mengatasi masalah ini. Namun, sebelum itu akan dilakukan pemodelan SIM card saat ini, pemodelan jika eSIM diimplementasikan dan skema implementasinya.Berdasarkan hasil indepth interview dengan narasumber diperoleh hasil bahwa implementasi regulasi saat ini yaitu PM Kominfo No.12 Tahun 2016 masih memiliki beberapa kekurangan. Diantaranya proses validasi yang belum berjalan. Karena operator belum memiliki akses data kependudukan. Sedangkan dari sisi user yaitu terlalu banyak step yang harus dilalui oleh operator sehingga pendapatan operator menurun. Usulan dari operator diharapkan regulator mampu memfasilitasi validasi antara data operator dan data kependudukan. Serta meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait proses registrasi tersebut.Berdasarkan metode Trend Analysis, dengan menggunakan software Minitab, diperoleh hasil sebagai berikut: untuk pemodelan Subscriber SIM Card adalah S-Curve, pemodelan ARPU SIM Card adalah Quadratic, dan untuk pemodelan Cost SIM Card juga sama, yaitu Quadratic. Ketiga model tersebut dipilih karena memiliki nilai dari MAPE, MAD, dan MSD yang terkecil diantara model lainnya.Dari hasil pemodelan diperoleh forecast bahwa untuk 5 tahun kedepan subscriber SIM card kedepannya akan mengalami saturasi dengan kenaikan hanya sebesar 5.4 , kemudian untuk ARPU dari SIM card kedepannya akan mengalami kenaikan sebesar 84 . Sedangkan untuk cost untuk produksi SIM card akan mengalami kenaikan sebesar 67 . Sementara jika eSIM diimplementasikan maka subscriber di Indonesia akan mengalami kenaikan sebesar 15 .

---

ABSTRACT
Group Special Mobile Association GSMA has set a new standard related to embedded SIM technology e SIM . The application of these technologies aim to support the needs of new services such as Machine to Machine M2M and Internet of Things IOT . Currently several smartphone manufacturers such as Apple and Samsung started to implement the technology in its products.The condition of the provisioning of cellular services in Indonesia are not evenly distributed, both the scope and quality of its network and the difficulty when customers will switch service. ESIM then this technology will help solve this problem. However, before it will be modeling the current SIM card, if ESIM implemented include modeling and implementation schemes.Based on the results of indepth interviews showed that the implementation of the current regulations that PM Kominfo 12 2016 still has some drawbacks. Among the validation process is not running. Because operators do not yet have access to demographic data. In terms of user that is too many steps that must be passed by the operator so that the operator revenue decline. The proposal from the regulator operators are expected to facilitate the validation between the data carrier and demographic data. And to improve the dissemination to the public related to the registration process.Based Trend Analysis method, using Minitab software, the results are as follows for modeling Subscriber SIM Card is S Curve, ARPU modeling SIM Card is quadratic, and for modeling Cost SIM Card is the same, ie Quadratic. All three models are selected because they have the value of MAPE, MAD, and MSD is the smallest among other models.From the modeling results obtained forecast that for the next 5 years in the future subscriber SIM card will have saturation with an increase of only 5.4 , and then to the ARPU of the SIM card in the future will increase by 84 . As for the cost for the production of SIM card will be increased by 67 . Meanwhile, if the subscriber ESIM implemented in Indonesia will increase by 15 .

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektifitas pelayanan prima pada Satpas SIM Polresta Bekasi Kota melalui survey kepuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, berdasarkan data yang dihimpun dari responden. Pengumpulan data primer melalui kuesioner dengan penentuan sample menggunakan ukuran sampel didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP- 25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yang mensyaratkan sampel minimal adalah jumlah unsur + 1 x 10 dengan jumlah 100 sampel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis bantuan Program SPSS versi 19. Penelitian menunjukan bahwa secara kumulatif, skor IKM pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh Satpas SIM Polresta Bekasi Kota adalah sebesar 68.94 yaitu berada pada interval Baik (B), dengan skor relatif rendah pada unsur penanganan pengaduan dan kompetensi sedangkan skor yang masih di bawah rata-rata meliputi petugas, tarif, serta sikap dan perilaku petugas. Oleh sebab itu disarankan agar di lakukan terobosan yang inovativ guna meningkatkan efektivitas secara keseluruhan unsur yang diperlukan guna memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di wilayah hukum Polresta Bekasi.

---

This study aims to measure the effectiveness of excellent service to the city of Bekasi Police SIM Satpas through community satisfaction survey. This study uses a quantitative approach, based on data collected from respondents. The collection of primary data through questionnaires with the determination of sample using a sample size based on the Decree of the Minister of State for Administrative Reform No. KEP-25 / M.PAN / 2/2004 dated February 24, 2004 on Guidelines for Preparation of Public Satisfaction Index Services Unit Government Agencies requiring minimal sample is the number of elements + 1 x 10 with 100 samples. The method used is the method of analysis assistance program SPSS version 19. Research shows that cumulatively, scores of SMEs on the quality of services provided by the city of Bekasi Police SIM Satpas amounted to 68.94 which are at intervals of Good (B), with relatively low scores on the handling of complaints and competency elements while still score below the average include officers, fare, as well as the attitudes and behavior of officers. Therefore it is suggested that in order to do terebosan which inovativ increase the overall effectiveness of the necessary elements in order to provide the best service to the public in Bekasi City Police jurisdiction.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada kegiatan bisnis konstruksi terdapat unsur biaya langsung (direct cost) dan biaya tak langsung (indirect cost). Yang termasuk biaya langsung yaitu material, peralatan, alat bantu dan upah. Unsur biaya tak langsung yaitu biaya overhead lapangan anatar lain : overhead operasional yaitu gaji manajer proyek, site manajer, gaji personalia, gaji pelaksana, dan overhead site office seperti ATK, fotokopi, dokumentasi proyek konsumsi proyek, listrik, air, sewa tempat, telepon, transport, dan lain-lain.

Biaya overhead merupakan salah satu biaya penyebab kegagalan yang tinggi bagi para pelaku bisnis konstruksi. Secara teori unsur biaya overhead berkisar antara 12-15% terhadap nilai kontrak (Frank R. Dagostino: 1993). Kelemahan sistem manajemen, kesalahan perencanaan, penjadwalan dan penganggaran yang tidak tepat serta pemilihan metode yang kurang tepat dapat menyebabkan waktu penyelesaian proyek tertunda sehingga biaya overhead akan berkembang.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa persentase biaya overhead terhadap nilai kontrak dan merancang suatu sistem informasi manajemen (SIM) sebagai perangkat pengendalian biaya overhead berbasiskan sistem komputer. Sistem ini mengintegrasikan data-data biaya berupa data budget dan aktual sebagai fungsi kontrol dalam kegiatan pengendalian biaya overhead oleh pihak pelaksana.

Pengembangan softare pengendalian biaya akan mempermudah pihak manajemen dalam mengendalikan biaya serta proses pengambilan keputusan secara efektif dan efisien mengingat kemudahan pengaksesan yang ditawarkan.

Metodologi yang dipakai adalah dengan menggunakan studi literatur dan studi kasus pada suatu proyek gedung ABC di Jakarta, dengan membandingkan antara teori dan kenyataan di lapangan. Studi kasus dianalisa dengan metode Cost/Schedule Cost System Criteria (C/SCSC) dan metode penggunaan piranti software sebagai perangkat pengendali biaya yang efektik dan efisien sehingga biaya dapat dikendalikan. Subyek dari penelitian ini adalah kontraktor sebagai pelaksana proyek yang bergerak di bidang konstruksi gedung di Jakarta. Obyek dari penelitian ini adalah data-data biaya rencana dan aktual yang diperoleh dari departemen cost control.

Analisa yang diperoleh menunjukkan tingkat biaya overhead 5,46% terhadap nilai kontrak dan studi kasus proyek menunjukkan bahwa proyek gedung ABC berhasil dikendalikan biaya overhead-nya berdasarkan parameter cost varians, schedule varians, cost performance index dan schedule performance index. Perancangan software sebagai sistem informasi manajemen menunjukkan bahwa pengendalian akan lebih efektif bila menggunakan piranti software sebagai fungsi kontrol.

---

Abstrak :
Rekam medis merupakan salah satu sumber data yang berguna untuk pembuatan pencatatan dan pelaporan sehingga setiap kegiatan pokok rekam medis, dimulai dari retrieval, assembling, koding sampai dengan filling turut mempengaruhi data pencatatan dan pelaporan tersebut. Kemudian, data tersebut diolah sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam laporan statistik rumah sakit untuk pengambilan keputusan kebijakan/perencanaan strategis rumah sakit. Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan di berbagai rumah sakit sudah menggunakan komputer dengan dukungan software dan hardware yang memadai dimana setiap unit sudah memiliki fasilitas tersebut. Namun, tanpa disadari kegiatan pencatatan dan pelaporan ini seringkali diabaikan dan masih banyak beberapa institusi kesehatan tidak mengetahui fungsi dari laporan statistik tersebut. Laporan yang dibuat setiap bulannya terkadang hanya menjadi sekedar rutinitas belaka. Unit rekam medis setiap rumah sakit mempunyai tanggung jawab untuk membuat laporan statistik rumah sesuai dengan periodenya masing-masing. Dalam pembuatan laporan tersebut tentunya dibutuhkan SIM RM (Sistem Informasi Manajemen Rekam Medis) untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas pencatatan dan pelaporan statistik rumah sakit. Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan sistem, dimana penulis mengenali permasalahan yang ada sebagai suatu sistem, mulai dari input (data, SDM, sumber data, petunjuk teknis, fasilitas dan peralatan), proses (pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data), output (terbentuknya laporan statistik rumah sakit yang valid), outcome (efisiensi dan efektivitas SIM RM dalam mendukung kegiatan statistik RS) dan feedback (pemanfaatan laporan untuk perencanaan/evaluasi program oleh pembuat kebijakan rumah sakit). Desain penelitian yang digunakan adalah Cross Sectional dengan metode REM (Rapid Evaluation Method ), dengan sampel pasien, petugas rekam medis, petugas rekam medis bagian pelaporan dan pengolahan data, kepala bagian rekam medis, koordinator EDP dan kepala bagian urusan PPL. Hasil yang diperoleh antara lain: input (tidak semua data dibuat oleh unit rekam medis ke bagian PPL, periode pelaporan data statistik pun tidak sesuai dengan peraturan Depkes, sumber data dari setiap unit tidak mendukung, kuantitas SDM sudah cukup namun kualitas SDM yang masih rendah, petunjuk teknis yang belum mampu untuk membantu petugas dalam melakukan pekerjaan demikian hal nya dengan fasilitas dan peralatan yang belum memadai), proses (proses pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan masih manual, penyajian data oleh unit rekam medis hanya berupa tabel-tabel saja, analisis penyajian pun tidak dilakukan oleh unit rekam medis, secara keseluruhan proses dalam pencatatan dan pelaporan statisik RS masih manual), output (laporan statistik RS belum terbentuk secara valid), outcome (belum tercapainya tingkat efisiensi dan efektivitas SIM RM dalam mendukung kegiatan statistik RS) dan feedback (pemanfaatan laporan statistik baru hanya pemanfaatan skala besar berupa RENSTRA sedangkan pemanfaatan dalam skala kecil terabaikan). ......Medical record is one of the sources of data useful for making the recording and reporting of events so that each principal medical record, starting from the retrieval, assembling, filling up to coding also influence the data recording and reporting of these. Then, the data is processed so that useful information in the report hospital statistics for policy decision making / strategic planning hospitals. Recording and reporting is done in many hospitals already use a computer with software and hardware support adequate where every unit has a facility. However, unconsciously recording and reporting activities are often ignored and some are still many health care institutions do not know the function of the statistical reports. Reports are made every month sometimes only become a mere routine. Medical record of each unit of the hospital have a responsibility to create a report in accordance with the period statistical respectively. In making the report required of MIS MR (Management Information System of Medical Record) to achieve the level of efficiency and effectiveness of the recording and reporting of hospital statistics. Framework of the concept used in this research approach is through the system, which the authors identify the existing problems and as a system, from the input (data, human resources, data sources, technical guidance, facilities and equipment), process (collection, processing, presentation and analysis data), output (making hospital statistics reports valid), outcome (efficiency and effectiveness in supporting the MIS MR activity hospital statistics) and feedback (the report for the planning / program evaluation by hospital policy). Research design used was the method of Cross Sectional with REM (Rapid Evaluation Method), with the patient sample, the official medical record, medical record staff and the reporting of data processing, head of the medical record, the coordinator and head of the EDP business PPL. The results obtained are: input (not all data is created by the unit medical record to the PPL, the period of reporting statistical data is not in accordance with MOH, the source of the data from each unit do not support, human resources are the quantity but the quality of human resources is still low, the technical guidelines that have not been able to assist officers in doing so it will work with the facilities and equipment that have not been sufficient), process (the process of collecting and processing data is still manual, continuous data by the unit medical record is only a table-only table, the analysis continued is not done by the unit medical record, the overall process in the recording and reporting is still not computerized), output (hospital statistics reports are not yet been valid), outcome (not the achievement level of efficiency and effectiveness in supporting the MIS MR activity hospital statistics ) and the feedback (utilization statistics report only the form of large-scale utilization RENSTRA while small in scale is ignored).

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi karena kinerja pelayanan publik khususnya dalam birokrasi-birokrasi pemerintah sering terjadi tindakan exortion, yaitu menyalahgunakan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Praktek exortion itulah yang paling mengganggu masyarakat karena dalam praktek tersebut petugas sering meminta imbalan. Sering tanpa malu atas tugas dan tanggung jawab si pejabat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang salah satunya termasuk dalam pemberian SIM. Kini masyarakat tidak suka dengan proses pelayanan yang berbelit-belit, memakan waktu, berisiko, apalagi minim atensi dan empati. Mereka menginginkan pelayanan yang instan tetapi memuaskan. Bahkan, mereka menghendaki semua keinginan dan kebutuhannya terpenuhi dalam waktu singkat, tanpa perlu merasa khawatir dan cemas. Salah satu instansi yang pelayanannya kerap mendapat sorotan dari masyarakat adalah Satpas Polda Metro Jaya yang memiliki tugas pelayanan atas surat izin mengemudi (SIM). Proses pengurusan SIM di Polda Metro Jaya sering dikeluhkan oleh masyarakat. Penyebabnya adalah pelayanan yang tidak standar, terutama yang menyangkut ujian teori maupun praktek, persyaratan yang kurang jelas, waktu penyelesaian, biaya yang tidak seragam, praktek percaloan, dan ternpat pelayanan yang tidak nyaman. Oleh karena itu tesis ini bertujuan untuk menganalisa kualitas kinerja pelayanan SIM pada SATPAS Polda Metro Jaya dengan menggunakan metode Servqual. Untuk sampai pada tujuan tersebut digunakan desain penelitian korelasional dengan melibatkan 500 responden yang diambil dengan teknik acak sederhana. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang sebelumnya teiah teruji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas melibatkan 30 sampel. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 12. Hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa Kualitas pelayanan SATPAS SIM Polda Metro Jaya secara umum sudah baik dengan tingkat pemenuhan harapan pelayanan sebesar 89,3%. Meskipun semua harapan pemohon SIM belum dapat dipenuhi namun petugas sebenarnya sudah menunjukkan upaya maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pemohon SIM. Dimensi pelayanan yang pemenuhannya paling tinggi adalah empati, diikuti jaminan, daya tanggap, bukti fisik, dan keandalan. Dimensi pelayanan yang paling dianggap penting oleh pemohon SIM adalah dimensi keandalan, jaminan, bukti fisik, empati dan daya tanggap. Ada ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan pemohon SIM terhadap dimensi pelayanan dengan kinerja yang diberikan. Pemohon SIM mengutamakan keandalan pelayanan namun kenyataannya dimensi keandalan justru menunjukkan gap yang paling besar.

Abstrak :
Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan telekomunikasi berupa layanan suara, internet, dan komunikasi data berdampak kepada peningkatan kebutuhan akan layanan seluler. Selain digunakan untuk hal-hal yang positif bagi kehidupan masyarakat, layanan seluler juga menjadi sarana untuk melakukan tindak kejahatan seperti terorisme, penyebaran berita bohong, penipuan, dan kejahatan lainnya. Permasalahan ini tentunya harus segera diselesaikan oleh pengambil kebijakan dalam rangka menjaga keamanan negara serta melindungi masyarakat dari tindak kejahatan menggunakan sarana jaringan bergerak seluler. Dalam penelitian ini akan dilakukan proses evaluasi kondisi fraud SIMbox pasca penerapan kebijakan registrasi pelanggan seluler prabayar di Indonesia. Dalam melakukan analisa dampak kebijakan registrasi pelanggan seluler prabayar terhadap fraud SIMbox, digunakan analisa statistik Korelasi Pearson Product Moment. Dari hasil analisa akan diketahui sejauh mana kebijakan registrasi pelanggan seluler prabayar berdampak kepada berkurangnya penyalahgunaan sim card seluler prabayar dalam hal ini fraud SIMbox. Untuk melengkapi hasil analisis dilakukan dengan benchmarking dengan regulasi registrasi pelanggan seluler prabayar di negara Malaysia dan Singapura. Hasil penelitan ini menyimpulkan bahwa kebijakan registrasi prabayar memiliki korelasi yang signifikan terhadap kejahatan fraud SIMbox, kebijakan ini memberikan kontribusi sebesar 29,38% terhadap turunnya aktivitas fraud SIMbox. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, regulasi registrasi pelanggan seluler prabayar harus segera direvisi untuk meningkatkan jaminan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan layanan telekomunikasi.

---

Increasing public demand for telecommunication services consist of voice, internet and data communication services related to the increased need for cellular services. Besides being used for positive activities, cellular services are also a means to commit a crime such as terrorism, spreading hoax, fraud, and other crimes. This problem must be immediately resolved by policy makers in order to protect the public from crime act using cellular mobile networks. In this research the SIMbox fraud case evaluation process will be carried out after the implementation of the prepaid cellular customer registration policy in Indonesia. In analyzing the impact of prepaid cellular customer registration policy on SIMbox fraud, Pearson Product Moment Correlation statistical analysis is used. From the results of the analysis will be known how the regulation of prepaid cellular customer registration has an impact on the reduction of misuse of prepaid cellular sim cards in this case SIMbox fraud. To complete the results of the analysis are conducted by benchmarking with the regulation of prepaid cellular customer registration in Malaysia and Singapore. The results of this study concluded that the prepaid registration policy has a significant correlation to SIMbox fraud crime, this policy contributed 29.38% to the decreased SIMbox fraud activity. From the results of evaluations that have been made, the prepaid cellular customer registration regulations must be immediately revised to improve the security and comfort of the public in using telecommunications services.

Abstrak :
ABSTRACT
This thesis analyzed important factors in driving consumer preference toward SIM card brand. To understand what factors drive SIM card brand choice, the thesis analyzed two association importances: stated importance and derived importance. While stated importance was calculated by asking consumers directly what characteristic is important to them, derived importance was calculated by using Jaccard Similarity Coefficient. Good network quality, cheaper SMS tariff, and cheaper voice call rates were deemed as the most important factors in driving consumer preference toward SIM card brand. Different factors were obtained among different age group, and among GSM and CDMA users.