Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi dan bidang usaha yang terus berkembang, ditambah dengan terjadinya pandemi sejak tahun 2019 memberikan dampak dan perubahan signifikan terutama dalam hal penyelesaian sengketa bisnis. Para pencari keadilan terutama pelaku usaha membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis baru yang sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan yang mana diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan diakomodir melalui dibentuknya PERMA 2/2015 yang kemudian diubah dengan PERMA 4/2019 tentang gugatan sederhana, serta menerbitkan PERMA 1/2019 tentang e-court dan e-litigation. Dasar hukum tersebut bertujuan untuk membuat mekanisme proses pengadilan menjadi cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, terutama melalui penyelesaian sengketa gugatan sederhana yang dapat diselenggarakan melalui mekanisme e-litigation yang telah tersedia di seluruh jaringan sistem e-court di seluruh pengadilan negeri di Indonesia sehingga terwujudnya ease of doing business.......The development of technology and business fields are growing rapidly, and in addition with global pandemic since 2019 has brought significant impacst especially in business dispute resolution. Justice seekers especially bussiness people demand a new mechanism for business dispute resolution that are simple, fasat, and low cost where Indonesian Supreme Court try to accommodate with establishment of PERMA 2/2015 which amended by PERMA 4/2019 regarding simple lawsuit, and establishment of PERMA 1/2019 regarding e-court and e-litigation. These rules are the legal basis to formed a judiciary process which mechanisms were held with a fast, simple, and low-cost process which applied by simple lawsuit (Small Claims) mechanism through an e-litigation process that is available in the entire network of e-court system in all district court in Indonesia where ease of doing business were applied and realized with those mechanism."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas bagaimana pengaturan dan proses penyelesaian sengketa konsumen melalui prosedur beracara cepat di Indonesia dan Australia. Penyelesaian sengketa konsumen melalui prosedur beracara cepat di Australia dapat dilaksanakan melalui suatu lembaga Small Claims Tribunal (SCT) dibawah Pengadilan Negeri pada masing-masing Negara bagian di Australia. Sedangkan di Indonesia sendiri, penyelesaian sengketa yang berazaskan proses beracara cepat dikenal melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang pada saat pembentukannya memiliki visi sebagai Small Claims Court seperti SCT di Australia. Namun setelah diadakannya perbandingan, BPSK ternyata tidak sejalan dalam hal prinsip sebagai Small Claims Court. Pada tahun 2015, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana. PERMA inilah yang diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa konsumen dengan prinsip Small Claims Court di Indonesia. Dalam skripsi ini, penulis juga membahas jalur penyelesaian sengketa melalui BPSK atau Gugatan Sederhana kah yang paling menguntungkan bagi konsumen apabila dilihat dari beberapa sudut pandang.

---

ABSTRAKThis thesis examines how the regulation and process of consumer dispute resolution through small claims court procedure in Indonesia and Australia. Consumer dispute resolution through small claims court can be carried out quickly in Australia through an institution namely Small Claims Tribunal (SCT) under the Court in each states in Australia. While in Indonesia, the dispute resolution proceedings which adheres to the principle of small claims court recognized by Consumer Dispute Resolution Body (BPSK), which at the time of its formation has a vision as a Small Claims Court just like SCT in Australia. However, after the holding of comparison, BPSK was not consistent in terms of principles as the Small Claims Court. In 2015, the Supreme Court enforced Supreme Court Regulation No. 2 Year 2015 on Procedures for Settlement of Dispute Through Simple lawsuit. This PERMA is expected to be an alternative consumer dispute resolution with the principles of Small Claims Court in Indonesia. In this thesis, the author also discusses the dispute resolution path through BPSK or Simple Lawsuit is the most favorable to the consumer when viewed from several perspectives."