Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas isu hukum pada Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk 24/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 28 April 2022 dimana ditemukan di dalamnya, bahwa terdapat permohonan pengesahan tindakan hukum berupa pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham perihal pembubaran perseroan terbatas dengan Keputusan Sirkuler yang mengakibatkan hidup kembalinya perseroan terbatas yang bersangkutan. Permohonan tersebut ditetapkan oleh Hakim dengan isi penetapan sah secara hukum. Penelitian ini membahas terhadap keabsahan dari tindakan Perseroan yang meminta penetapan terkait penghidupan kembali perseroan terbatas yang sedang dalam proses pembubaran atau dalam proses likuidasi dan kriteria penghidupan kembali pembubaran Perseroan Terbatas melalui Keputusan Sirkuler (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk 24/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 28 April 2022) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Pasal 142 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perseroan terbatas yang telah dibubarkan sudah tidak dapat melakukan kegiatan usahanya atau tindakan hukum lainnya selain untuk kepentingan likuidasi atau pemberesan, dapat disimpulkan bahwa perseroan dapat melakukan pembatalan pembubaran selama seluruh pemegang saham menyetujui, perseroan masih dalam likuidasi, terdapat penetapan pengadilan, dan harus dilakukan melalui Keputusan Sirkuler, maka saat ini diperlukan adanya peraturan terkait prosedural terkait tata cara pembatalan pembubaran perseroan terbatas, dan peran para pihak pada perseroan terbatas yang mengalami permasalahan ini.

---

This thesis discusses the legal issues in Luwuk District Court Decision 24/Pdt.P/2022/PN Lwk dated 28 April 2022 where it was found that there was a request for ratification of legal action in the form of revocation of the General Meeting of Shareholders' Resolution regarding the dissolution of a limited liability company with a Circular Resolution result in the revival of the limited liability company concerned. The application is determined by the Judge with the content of the decision being legally valid. This research discusses the validity of the Company's action in requesting a court order regarding the revival of a limited liability company which is in the process of dissolution or in the process of liquidation and the criteria for reviving the dissolution of a Limited Liability Company through a Circular Decision (Case Study of Luwuk District Court Decision 24/Pdt.P/2022/PN Lwk dated 28 April 2022)? The research method used in this research is doctrinal using secondary data. Article 142 paragraph (2) letter b of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies states that a limited liability company that has been dissolved can no longer carry out its business activities or other legal actions other than for the purposes of liquidation. The conclusion is that if all shareholders agreed to cancel the dissolution of the company during liquidation process needs a court decision, and must be done through a circular resolution. Thus, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies must be amended to add procedural regulations required for the cancellation process, hence there is a need for regulations related to the procedures for canceling or revocation of dissolution of limited liability companies, and the role of the parties in a limited liability company who is experiencing this problem."

"ABSTRAKBekerjanya migran sirkuler di kota ternyata membawa konsekuensi ekonomi dan sosial. Konsekuensi ekonomi dapat dilihat melalui kenyataan bahwa penghasilan migran sirkuler di kota dapat digunakan untuk menunjang kehidupan rumah tangganya di desa asal. Sedangkan salah satu konsekuensi sosialnya adalah, adanya perubahan orientasi nilai pada migran dalam menggunakan uangnya. Uang tidak lagi semata-mata sebagai alat tukar dalam hubungan ekonomi tetapi juga dapat dipergunakan sebagai suatu alat tukar non-ekonomi. Hal ini didasari oleh pengalaman-pengalaman dari migran sirkuler selama bekerja di kota. Misalnya saja, di kota uang dapat dipergunakan migran sirkuler untuk melindungi dirinya dari razia yang dilakukan oleh pihak Kamtib untuk mendapatkan kartu musiman dan untuk menggantikan gilirannya dalam tugas siskamling. Orientasi nilai penggunaan uang dalam hubungan sosial juga dibawa oleh migran sirkuler kedesa asalnya. Uang dipergunakan oleh migran sirkuler untuk menggantikan ketidak hadirannya dalam berbagai kegiatan di desa asal. Hasil penelitian ini diperoleh dari sebuah desa yang bernama Karyasari, sebuah desa di kecamatan Leuwiliang, kabupaten Bogor bagian barat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara mendalam berdasarkan pedoman wawancara."

"ABSTRAKPenelitian membahas mengenai implikasi yuridis terhadap akta yang dibuat berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham yang cacat hukum dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 105/G/2019/PTUN-JKT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan bentuk penelitian preskriptif-analitis dan menggunakan bahan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa "Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan" namun PT. IKP selaku pemegang saham tidak menandatangani keputusan Sirkuler PT. KPB. Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham mengenai perubahan data perseroan telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan keputusan Sirkuler yang cacat hukum dapat dibatalkan oleh para pihak dengan cara membuat akta baru mengenai perubahan Anggaran Dasar ataupun akta Perubahan Data Perseroan ataupun melalui gugatan ke Pengadilan Negeri. Para pihak yang dirugikan dapat melaporkan Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah yang mana Majelis Pengawas Daerah akan mengusulkan sanksi yang akan diterima oleh Notaris berdasarkan pelanggarannya. Akibat dari Keputusan Sirkuler tersebut kepastian hukum status PT. IKP selaku pemegang saham menjadi tidak ada. Sebagai pemegang saham dari PT. KPB, PT. IKP juga dapat membuat akta baru untuk memulihkan haknya kembali. Diharapkan agar Notaris dapat menjalankan jabatan dengan seksama dan cermat serta mempergunakan haknya untuk menolak klien apabila data yang dibutuhkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACTThe study discusses about juridical implications of the deed that made based on Circular Resolution of Shareholders that has legal defect in case study of Jakarta State Administrative Court Desicion Number 105/G/2019/PTUN-JKT. The research method used is juridical-normative with prescriptive-analytical research and uses secondary data material in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Article 91 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies states that "Shareholders may also adopt binding resolutions outside GMS provided that all shareholders with voting rights approve them in writing by signing the proposal concerned" but PT IKP as the shareholder did not sign the Circular Resolution of PT KPB. Preparations of Deed of Circular Resolution regarding change of company's data has been issued the Decree of Ministry of Law and Human Rights that based on circular resolution that has legal defect which can be default by the parties through a lawsuit in District Court. Deed made before a Notary based on legally defected Circular Resolution can be cancelled by the parties by making a deed of amandments to the articles of association or making a deed of amandments of the Company's data or through a lawsuit to the District Court. The injured parties can report the Notary to the Regional Supervisory Council which sanctions will be purpose by the Regional Supervisory Council for the Notary based on their violation. As a result of the Circular Resolution, there has been no legal certainty of the status of PT. IKP as a shareholder of PT KPB does not exist. As a shareholder of PT. KPB, PT. IKP can also make a new deed to restore their rights. It is expected that the Notary to execute their position carefully and meticulously and also use their rights to refuse a client if the required data is not in accordance with the legislation."

"Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat suatu akta autentik. Dalam membuat akta autentik tersebut seorang notaris harus berpedoman pada undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik untuk mengemban penuh tanggungjawab jabatan. Namun faktanya tanggungjawab yang dijalankan oleh seorang Notaris belum sepenuhnya diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya Notaris yang mengabaikan tanggungjawab yang sudah diatur didalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta pernyataan sirkuler yang cacat hukum serta bagaimana keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang dirugikan berdasarkan pada putusan pengadilan negeri Nomor 48/Pdt.G/2022/Pn.Sby. Penelitian ini menggunakan metode Doktrinal yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian terhadap tema permasalahan yang diangkat adalah Notaris tersebut dapat dikenakan tanggungjawab perdata, tanggungjawab pidana serta tanggungjawab administrasi yang berhubungan dengan diberhentikan sementara melalui usulan dari Majelis Pengawas Daerah. Kemudian mengenai keabsahan akta yang dibuat yaitu tidak terpenuhinya syarat sah dalam pembuatan akta autentik dikarenakan Notaris tersebut tidak memperhatikan ketentuan dalam pembuatan akta autentik dan melanggar ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan yang ada dalam UUPM mengenai nominee dan untuk perlindungan oleh para pihak yang dirugikan bisa melalui gugatan perdata dan memintakan ganti kerugian apabila bisa dibuktikan bahwa Notaris yang membuat akta autentik tersebut terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan diterbitkannya akta autentik.

---

Notary is a public official who is authorized by the state to make an authentic deed. In making this authentic deed, a notary must be guided by the Notary Office Law and the Code of Ethics to fully assume the responsibilities of the position. But in fact the responsibilities carried out by a Notary have not been fully considered and implemented properly. This is evidenced by the fact that there are still notaries who ignore the responsibilities that have been regulated in the Law on Notary Position and the Code of Ethics. The problem in this study is regarding the responsibility of a notary in making a legally flawed circular statement deed and how the validity of the deed made by the notary and the form of legal protection for shareholders who are harmed is based on the district court decision Number 48/Pdt.G/2022/Pn.Sby . This research uses the doctrinal method, namely research by collecting and analyzing relevant literature materials to gain a comprehensive understanding of the problems studied. The results of research on the theme of the problem raised are that the Notary can be subject to civil liability, criminal responsibility and administrative responsibility related to being temporarily dismissed through a proposal from the Regional Supervisory Council. Then regarding the validity of the deed made, namely the non-fulfillment of the legal requirements in making an authentic deed because the Notary did not pay attention to the provisions in making an authentic deed and violated the provisions of Article 1320 of the Civil Code and the provisions in the UUPM regarding nominees and for protection by the parties those who are harmed can go through a civil lawsuit and ask for compensation if it can be proven that the Notary who made the authentic deed has been proven to have committed an unlawful act by issuing an authentic deed."

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pelaksanaan jabatan. Pelanggaran berupa tidak mentaati prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak menjunjung tinggi nilai moral selaku seorang pejabat umum yang diberikan wewenang membuat akta autentik. Sebagaimana pada kasus Notaris SF dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 985 PK/Pdt/2018, notaris mengetahui dan menyaksikan adanya paksaan kepada pihak penjual agar mau menandatangani dokumen berupa Keputusan Sirkuler PT PRA dan Akta Jual Beli Saham. Atas pelanggaran yang dilakukan notaris, mengakibatkan akta yang dibuat di hadapan Notaris SF dibatalkan dan karenanya notaris dinyatakan melakukan PMH, namun putusan pengadilan tidak menjatuhkan sanksi ganti kerugian terhadap notaris. Oleh karena itu, fokus permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum terhadap Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) yang terdapat unsur paksaan dalam pengambilan keputusan dan peran serta tanggung jawab notaris yang menyaksikan adanya paksaan kepada pihak penjual pada saat pembuatan Akta Jual Beli Saham. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Tipologi penelitian adalah eksplanatoris. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menerbitkan hak kepada pemegang saham yang mengalami paksaan pada pengambilan keputusan sirkuler untuk melakukan pembatalan atas Keputusan Sirkuler PT PRA. Dibatalkannya keputusan sirkuler menimbulkan akibat hukum berupa segala kesepakatan yang telah disetujui dalam keputusan sirkuler batal sejak putusan MA RI No. 985 PK/Pdt/2018 ini diterbitkan. Peran Notaris SF dalam kasus ini yaitu membuat Akta PKPS No. 20 dan Akta Jual Beli Saham No. 21. Atas pelanggaran yang dilakukan, maka notaris dibebankan tanggung jawab secara perdata dan administrasi.

---

This thesis discusse on violations committed by the notary publics in his obligations. Violations are in the form of not complying with the procedures established by laws and regulations and do not uphold moral values as a public official who is given the authority to make authentic deeds. As in the case of Notary SF in the Supreme Court’s decision Number 985 PK/Pdt/2018, the notary knows and witnesses that there is coercion on the seller to sign a document in the form of Circular Decision of PT PRA and the Deed of Sale and Purchase of Shares. The notary’s violation resulted in the deed made before Notary SF being canceled and therefore the notary was declared to have committed an unlawful act, but the court’s decision did not impose a penalty for compensation against the notary. Therefore, the focus of the problem in this thesis is the legal consequences of Unanimous Written Resolution the Shareholders (Circular Resolution) which contains an element of coercion in decision making and the role and responsibilities of a notary who witnessed the existence of coercion on the seller at the time of making the Deed of Sale and Purchase of Shares. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case approach. The typology of research is explanatory. This study uses secondary data with data collection tools in the form of document studies and interviews. The results obtained from this study are to issue rights to shareholders who are forced to make circular decisions to cancel the Circular Decisions of PT PRA. The cancellation of the circular decision has legal consequences in the form of all agreements that have been approved in the circular decision are considered void since the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 985 PK/Pdt/2018 is published. The role of the Notary SF in this case is to make Deed of Restated Resolution of Shareholders Number 20 and Deed of Sale and Purchase of Shares Number 21. For the violations committed, the notary is charged with civil and administrative responsibility."

"Pembangunan terpusat di daerah perkotaan telah menyebabkan arus migrasi desa kota karena dilakukannya modernisasi kota, telah banyak menciptakan aiternatif-alternatif kesempatan bagi setiap orang dengan tingkat keterampilan yang paling rendah sekalipun sementara itu pembangunan desa relatif terabaikan ini menyebabkan mencuatnya lapangan kerja di pedesaan dan kemiskinan masih terus berlangsung masalahnya menjadi semakin rumit dengan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk daerah tersebut, dan ini mendorong penduduk desa bermigrasi kekota sementara berlangsung migrasi penciptaan lapangan kerja di perkotaan tidak bisa langsung secepat proses pertumbuhan golongan ini studi yang dilakukan ini pada dasarnya adalah usaha mencari tahu tentang kehidupan migran sirkuler khusus nya kuli sirtu (=pasir batu) dalam rangka penggambaran masalah perkotaan Kegiatan studi ini dilakukan di lokasi jalan Daan Mogot khususnya antara jembatan Pesing sampai Cengkareng Drain juga di muka jalan Tol Tomang Jakarta Pengumpulan data dalam studi ini tidak saja didasarkan survai tetapi juga melalui wawancara mendalam terhadap beberapa kasus kuli sirtu Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar kuli sirtu berusia muda Rendahnya tingkat pendidikan para kuli sirtu setidaknya menunjukkan terbatasnya alternatif dalam memilih kesempatan kerja yang ada di Jakarta."

"Dalam tesis ini akan dibahas mengenai penggunaan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan yang tidak sesuai dengan isi daripada surat kuasa tersebut. Padahal dengan diaturnya secara jelas mengenai isi dari suatu surat kuasa, maka tindakan yang tidak dikuasakan kepada penerima kuasa tidak dapat dilaksanakan oleh penerima kuasa atau dengan kata lain bahwa perbuatan hukum yang tidak dimuat di dalam suatu surat kuasa adalah batal demi hukum. Dengan menganalisa studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 666/PID/B/2012/ PN.JKT.PST, yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena terbukti melakukan tindakan penipuan dan pemalsuan. Adapun surat kuasa tersebut dengan sengaja dibuat oleh pihak yang ingin memperkaya diri sendiri dengan menggunakan kop surat dan logo perusahaan yang lama, padahal perusahaan telah beralih kepada pihak lain karena pemindahan seluruh hak atas saham perseroan. Dasar pemindahan hak atas saham ini adalah dengan keputusan sirkuler yang mengesampingkan ketentuan mengenai menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada dan mengatur pengalihan secara langsung tanpa melalui Direksi Perseroan. Kasus ini dianalisis secara eksplanatoris analitis yang mana penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat penelitian eksplanatoris, dengan menggunakan cara analisis data secara kualitatif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan penalaran deduktif yang mengandung kebenaran koheren. Kesimpulan dari tesis ini adalah penyelenggaraan RUPS diluar rapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai implikasi hukum dengan adanya cacat yuridis di dalam surat kuasa.

---

This thesis will discuss about the use of power of attorney issued under the hand that does not comply with the content rather than the power of attorney. And with the regulation clearly about the contents of a power of attorney, then the action is not authorized to receiver power can not be implemented by the proxyin other words that the legal act that is not contained in a letter of authority is null and void. By analyzing case study of Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 666/PID/B/2012/ PN.JKT.PST, that convicted the defendant for committing acts of fraud and forgery. The power of attorney is deliberately created by those who want to enrich themselves by using the old letterhead and the old logo of the company, whereas the company has switched to other parties for the transfer of all rights over the shares of the company. The basis transfer of these shares is the circular resolutionwhich override the provisions of the offer prior to the existing shareholdersand arrange transfer directly without going through the Board of Directors. This caseis analyzed where the explanatory analytical study of this thesis is a normative legal research explanatory researchby using qualitative data analysis. This normative legal research uses deductive reasoning containing coherent truth. The conclusion of this thesis is the implementation of a general meeting of shareholders outside the meeting in accordance with the provisions of Article 91 of the Company Law and legal protection of third parties as legal implications with the juridical defect in the power of attorney."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pola mobilitas non-permanen tenaga kerja di kawasan metropolitan antara sebelum dan selama pandemi Covid-19. Penelitian ini juga menganalisis pengaruh faktor individu dan faktor daerah asal dan tujuan pekerja terhadap keputusan pilihan pola mobilitas non-permanen selama pandemi. Adapun data yang digunakan adalah Sakernas 2019, 2020, dan 2021. Metode penelitian menggunakan regresi multinomial logistik. Hasil penelitian menunjukan terjadi penurunan pola mobilitas non permanen di kawasan metropolitan Indonesia selama pandemi melanda. Faktor yang mempengaruhi pola mobilitas komuter selama pandemi adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan, sektor lapangan pekerjaan, klasifikasi daerah tempat tinggal, serta pertumbuhan PDRB. Sementara, faktor yang mempengaruhi pola mobilitas sirkuler selama pandemi melanda adalah usia, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, status pekerjaan, bekerja di sektor manufaktur, klasifikasi daerah tempat tinggal, serta pertumbuhan PDRB.

---

This research aims to analyze the changes in the patterns of non-permanent labor mobility in metropolitan areas before and during the Covid-19 pandemic. The study also examines the influence of individual factors and factors related to the workers' origin and destination areas on the decision to choose non-permanent mobility patterns during the pandemic. The study utilizes data from Sakernas (National Labor Force Survey) for the years 2019, 2020, and 2021. The research methodology employed in this study is multinomial logistic regression. The findings of this research reveal a notable decline in non-permanent mobility patterns in Indonesian metropolitan areas during the pandemic. Factors that influence commuter mobility patterns during the pandemic include age, gender, education level, employment status, employment sector, residential area classification, and regional gross domestic product growth. Meanwhile, factors that affect circular mobility patterns during the pandemic include age, gender, marital status, education level, employment status, working in the manufacturing sector, residential area classification, and regional GDP growth."