Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Ajeng Ningrum Purnamasaridiningrat, author

Perbandingan antara sistem manual dan sistem administrasi badan hukum (Sisminbakum) dalam kaitannya dengan profesionalisme jabatan notaris

Untuk memperoleh status sebagai badan hukum maka suatu perseroan terbatas harus memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saat ini permohonan pengesahan suatu perseroan terbatas menjadi badan hukum selain dapat dilaksanakan dengan Sistem Manual, yaitu permohonan langsung, juga dapat dilakukan dengan Sistem Administrasi Badan...

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T19857

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ryan Bayu Candra, author

Sisminbakum sebagai Sarana Pembantu Kinerja Notaris dan Keabsahan Dokumen yang dihasilkannya / Ryan Bayu Candra

ABSTRAK
Sisminbakum atau Sistem Administrasi Badan Hukum adalah merupakan suatu proses pengesahan Akta Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Notaris melalui media internet ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Admnistrasi Hukum Umum. Sisminbakum juga merupakan salah satu bentuk dari dampak positif yang ditimbulkan oleh penetrasi Internet, karena disatu...

2003

T36530

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Grace Giovani, author

Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Ditinjau dari Hukum Telematika dan Kenotariatan

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T36275

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Maria Margaretha Putri Inuhan, author

Akibat permasalahan hukum pada sistem administrasi badan hukum terhadap proses pengajuan surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia studi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.69/PID.B/2016/PN.PLK Putusan MPPN No.18/B/MPPN/2017 = Due to legal issues on legal administration system against the process of submitting decree of minister of law and human rights study of the decision of Palangka Raya District Court No.69/PID.B/2016/PN.PLK the decision of MPPN No.18/B/MPPN/2017

Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk di mana terjadi permasalahan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang menyebabkan proses pengajuan permohonan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjadi terhambat. Permasalahan lain yang muncul adalah akta perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T51031

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bagus Daru Pratomo, author

Legalitas Status Badan Hukum Perseroan Terbatas yang Diperoleh Melalui Prosedur Pengesahan Anggaran Dasar dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum)

Sisminbakum telah diberlakukan dengan resmi sebagai suatu sistem yang harus dilalui untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas. Sistem ini bermaksud untuk memberikan layanan yang lebih cepat bagi pemohon untuk dapat segara memperoleh pengesahan. Namun dalam pelaksanaannya, sistem ini ternyata memiliki aturan dan prosedur yang bertentangan dengan peraturan yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T36179

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian