Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian intern pada BUMN X. Skripsi ini menganalisa sistem pengendalian intern yang. ada di BUMN X apakah sudah berjalan secara efektif atau belum, dengan melihat seberapa jauh sistem pengendalian intern yang ada dapat memenuhi tujuan dari sistem pengendalian intern itu sendiri. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan lapangan. Observasi dan wawancara dengan berbagai level manajer merupakan salah satu contoh dalam metode penelitian lapangan yang bertujuan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Hasil penelitian menunjukkan peranan sistem pengendalian intern yang makin meningkat. Manajemen BUMN X dapat segera mengetahui kondisi Divisi-divisi yang memerlukan perbaikan secepatnya. Walau demikian, masih banyak ditemukan penyimpangan prosedur dalam kegiatan rutin perusahaan. Manajemen BUMN X berusaha mengantisipasi persaingan usaha yang makin ketat dengan cara melakukan perombakan organisasi maupun prosedur. Secara keseluruhan, manajemen BUMN X terus menggalakkan pengawasan melekat agar sistem pengendalian intern yang ada dapat berjalan dengan efektif. Sistem pengendalian intern yang ada belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih ada banyak karyawan yang melanggar prosedur baik itu untuk mempermudah pekerjaan atau sebab lainnya. Skripsi ini memberikan beberapa saran bagi manajemen agar tujuan sistem pengendalian intern dapat dicapai. Dengan meningkatkan pengawasan melekat akan dapat mengurangi kemungkinan penyimpangan dan penyelewengan dari bawahan. Analisa yang lebih mendalam terhadap kegiatan/Divisi yang menunjukkan adanya kecenderungan pelanggaran, akan dapat mengetahui penyebab dan siapa yang bertanggung-jawab atas pelanggaran yang terjadi sehingga dapat segera dilakukan tindakan koreksi.

Abstrak :
Temuan berulang adalah kompilasi temuan dari tahun 2000-2008 dengan jenis penyimpangan berulang dari tahun ke tahun. Penelitian dilakukan dengan menganalisis kembali temuan berulang guna menemukan akar penyebab dan merumuskan rekomendasi yang tepat agar tmuan tidak terulang kembali. Akar penyebab dibatasi pada lemahnya soft control yang diambil dari COSO dan lemahnya hard control dari GAO. Hasil penelitian menunjukkan seluruh permasalahan disebabkan karena gagalnya sistem pengendalian intern, baik karena kelemahan maupun karena ketiadaan pengendalian intern. Hasil penelitian menyarankan agar kementerian melaksanakan PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan mengoptimalkan peran inspektorat dalam memfasilitasi peningkatan efektivitas manajemen resiko dan good governance.

---

Repeated finding is a compilation of findings from the year 2000 to 2008 with the same type of deviations from year to year. The research was conducted by reanalyzing the repeated finding in order to find the root causes and formulate appropriate recommendations to the findings are not repeated again. The root cause limited to weakness of soft controls which taken from COSO and the weakness of hard controls of the GAO. The results showed that all the problems caused by the breakdown of internal control system, either because of weakness or because of lack of internal control. The result of research suggest that ministries to implement PP 60/2008 on the Internal Control System of the government and to optimize the role of inspectorate in facilitating the imrovement of the effectiveness of risk management and good governance.

Abstrak :
Tesis ini membahas implementasi sistem pengendalian intern pemerintah di Sekretariat Wakil Presiden. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah pada Sekretariat Wakil Presiden berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis kualitatif deskriptif yang diperkuat dengan kuesioner diperoleh kesimpulan bahwa secara umum Sekretariat Wakil Presiden telah melaksanakan seluruh unsur-unsur SPIP, serta strategi yang dipilih dan diterapkan Sekretariat Wakil Presiden dalam implementasi SPIP telah membawakan pencapaian yang secara umum baik namun belum mencapai hasil yang efektif. Hasil penelitian merekomendasikan perlu dilakukan perbaikan unsur penilaian risiko dengan pemetaan risiko yang komprehensif, dengan melibatkan BPKP sebagai pembina implementasi SPIP di Setwapres; perlu dilakukan komunikasi terhadap area-area kristis, yang kritis terhadap perubahan peta risiko; perlu dilakukan kegiatan penyerapan pandangan atas permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan koordinasi antar unit di Setwapres, khususnya berkaitan dengan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi; perlu assesment dalam struktur organisasi; perlu penyusunan pola mutasi dan promosi serta pola karir pejabat dan pegawai di Setwapres yang dilakukan secara transparan; perlu diciptakan suatu metode untuk mengetahui kepuasan stakeholder Setwapres; menciptakan sistem kerja reward tinggi yang linier dengan output kinerja; serta perlu adanya peningkatan kapasitas APIP secara reguler untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas APIP dalam mengawal implementasi SPIP di Setwapres. ......This thesis is focused on evaluating the implementation of the internal control system within the Secretariat of the Vice President based on Government Regulation No. 60 of 2008 regarding internal control systems of government. The method applied in this research is qualitative descriptive. Based on the results of qualitative descriptive analysis reinforced with questionnaires, it is concluded that generally the Secretariat of the Vice President has been implementing all elements of internal control system (SPIP). Strategies developed and applied by the secretariat in implementing SPIP have resulted in generally good performance, but not effective one yet. The results of this study leave with some recommendations. First, the secretariat needs to improve its elements of risk assessment with comprehensive risk mapping by involving Development Finance Comptroller (BPKP) serving as umbrella organization for SPIP implementation. Second, it needs comprehensive communication within critical areas, particularly on risk mapping. Third, brainstorming on issues involved in the coordination among units in the secretariat is essential, particularly with respect to overlapping duties and functions. Fourth, the secretariat needs to evaluate its organizational structure. Fifth, it is vital for the secretariat to develop a transparent internal civil service's career development, especially on promotion and transfer. Sixth, a method to identify the secretariat?s stakeholders should be developed. Seventh, a working system with high rewards for best performance should be developed. Eighth, there should be capacity building for Government Internal Oversight Body (APIP) officials held regularly to improve their understanding and performance in enforcing the implementation of SPIP in the secretariat

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sistem pengendalian internal dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), mulai dari prosedur penyaluran, peran dari pihak terkait, pengendalian fasilitas kredit yang sudah diberikan, hingga pencegahan dan penyelesaian kredit macet (Non Performing Loan). Penelitian ini dilakukan pada Bank BTN Cabang Depok dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penulis mendapat kesimpulan bahwa sistem pengendalian penyaluran KPR yang dilaksanakan Bank BTN Cabang Depok telah berjalan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Selain itu, Bank BTN Cabang Depok telah menerapkan sistem pengendalian manajemen perbankan dengan baik, sehingga penerapannya dapat dijadikan acuan bagi penyaluran KPR oleh Bank Umum lainnya. Namun demikian, Bank BTN Cabang Depok masih dapat meningkatkan kinerjanya melalui optimalisasi penggunaan sistem informasi dan meningkatkan kehati-hatian dalam proses penilaian debitur untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah. ......The main purpose of this research is to analyze the control system of mortgage loan distribution, including the distribution procedure, job descriptions of responsible parties, loan control, prevention and resolution of Non-Performing-Loan. The study is conducted in Bank BTN Cabang Depok and using descriptive qualitative method. We could take a conclusion that Bank BTN Cabang Depok has complied the regulation of Bank Indonesia in delivering their mortgage loan. Besides, Bank BTN Cabang Depok has also apllied the control system of banking management. Their practice in mortage loan can be a benchmark for other Banks in the same field. However, there are still room for improvement for Bank BTN Cabang Depok. They may consider to optimizing the usage of information system, and improvement in debtor assessment process to minimize the bad loans.

Abstrak :
[Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang baik akan berdampak pada pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sehingga terwujud good governance dalam penyelenggaran pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kualitas sistem pengendalian intern di Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik (BPS). Metode penelitian dilakukan melalui penyebaran angket, observasi, wawancara serta studi pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem pengendalian intern di Biro Keuangan Sekretariat Utama BPS yang mengacu pada unsur-unsur SPIP yang terdapat dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 telah berjalan dengan baik. ......A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS). The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS) refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well.;A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS). The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS) refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well., A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS). The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS) refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well.]