Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas implementasi sistem pengendalian intern pemerintah di Sekretariat Wakil Presiden. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah pada Sekretariat Wakil Presiden berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis kualitatif deskriptif yang diperkuat dengan kuesioner diperoleh kesimpulan bahwa secara umum Sekretariat Wakil Presiden telah melaksanakan seluruh unsur-unsur SPIP, serta strategi yang dipilih dan diterapkan Sekretariat Wakil Presiden dalam implementasi SPIP telah membawakan pencapaian yang secara umum baik namun belum mencapai hasil yang efektif. Hasil penelitian merekomendasikan perlu dilakukan perbaikan unsur penilaian risiko dengan pemetaan risiko yang komprehensif, dengan melibatkan BPKP sebagai pembina implementasi SPIP di Setwapres; perlu dilakukan komunikasi terhadap area-area kristis, yang kritis terhadap perubahan peta risiko; perlu dilakukan kegiatan penyerapan pandangan atas permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan koordinasi antar unit di Setwapres, khususnya berkaitan dengan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi; perlu assesment dalam struktur organisasi; perlu penyusunan pola mutasi dan promosi serta pola karir pejabat dan pegawai di Setwapres yang dilakukan secara transparan; perlu diciptakan suatu metode untuk mengetahui kepuasan stakeholder Setwapres; menciptakan sistem kerja reward tinggi yang linier dengan output kinerja; serta perlu adanya peningkatan kapasitas APIP secara reguler untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas APIP dalam mengawal implementasi SPIP di Setwapres. ......This thesis is focused on evaluating the implementation of the internal control system within the Secretariat of the Vice President based on Government Regulation No. 60 of 2008 regarding internal control systems of government. The method applied in this research is qualitative descriptive. Based on the results of qualitative descriptive analysis reinforced with questionnaires, it is concluded that generally the Secretariat of the Vice President has been implementing all elements of internal control system (SPIP). Strategies developed and applied by the secretariat in implementing SPIP have resulted in generally good performance, but not effective one yet. The results of this study leave with some recommendations. First, the secretariat needs to improve its elements of risk assessment with comprehensive risk mapping by involving Development Finance Comptroller (BPKP) serving as umbrella organization for SPIP implementation. Second, it needs comprehensive communication within critical areas, particularly on risk mapping. Third, brainstorming on issues involved in the coordination among units in the secretariat is essential, particularly with respect to overlapping duties and functions. Fourth, the secretariat needs to evaluate its organizational structure. Fifth, it is vital for the secretariat to develop a transparent internal civil service's career development, especially on promotion and transfer. Sixth, a method to identify the secretariat?s stakeholders should be developed. Seventh, a working system with high rewards for best performance should be developed. Eighth, there should be capacity building for Government Internal Oversight Body (APIP) officials held regularly to improve their understanding and performance in enforcing the implementation of SPIP in the secretariat

Abstrak :
Tesis ini membahas persepsi pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tentang pedoman pelaksanaan SPIP pada BPKP yang dimandatkan oleh Gubernur didalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP untuk diterapkan dalam Inspektorat dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan pedoman pelaksanaan SPIP di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pelaksanaan SPIP pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu organisasi publik pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori institusional sebagai sarana untuk menemukan faktor yang paling mempengaruhi penerapan kebijakan pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian campuran (mixed method) dengan pendekatan metode studi kasus (case study) dengan melakukan studi literatur dan peraturan perundang-undangan, wawancara dan kuesioner. Kesimpulan yang telah didapat adalah rata-rata responden berkeinginan agar SPIP di lingkungan Inspektorat DKI diterapkan dengan menggunakan Perka BPKP No 10 tahun 2013 yang dipakai secara utuh tanpa penyesuaian, namun sedikit dibawah persetujuan yang tegas dan faktor yang menjadi pendorong dalam melaksanakan SPIP berdasarkan teori institusional adalah coercive dan normative isomorphism. ......This thesis discusses the perceptions of DKI Jakarta Provincial Inspector employees about the guidelines for implementing SPIP in the BPKP mandated by the Governor Regulation No. 171 of 2010 concerning the Implementation of SPIP to be applied in the Inspectorate and factors that need to be considered in the process of drafting SPIP implementation guidelines in the environment DKI Jakarta Provincial Inspectorate. The scope of this research focuses on the implementation of SPIP at the DKI Jakarta Provincial Inspectorate as one of the public organizations in the DKI Jakarta Provincial Government. This study uses an institutional theory approach as a means to find the factors that most influence the implementation of policy at the DKI Jakarta Provincial Inspectorate. The research method used is a mixed method with a case study approach with a study of literature and legislation, interviews and questionnaires. The conclusion that has been obtained is that on average the respondents wished that the SPIP in the DKI Inspectorate`s environment be applied using Perka BPKP No. 10 of 2013 which was used in its entirety without adjustment, but a little under strict agreement and the factors driving SPIP based on institutional theory was coercive and normative isomorphism.

Abstrak :
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tesis ini membahas efektivitas SPIP terkait dengan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern atas aset tetap pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan menggunakan kriteriakriteria dalam COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai panduan penilaian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dengan penyebaran kuisioner dan pengujian pengendalian. Hasil penelitian melalui penyebaran kuisioner, dengan menggunakan Rating Scale didapati bahwa secara umum pelaksanaan sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menurut persepsi 64 responden pelaksanaannya baru 70,05 persen dari kriteria yang ditetapkan dan masuk kedalam kategori interval "kurang baik" - "baik", Hal ini menunjukkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara umum sudah cukup baik namun belum efektif karena masih memiliki kelemahan. Sedangkan melalui pengujian pengendalian diketahui bahwa terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern sehingga kelima asersi laporan keuangan belum dapat terpenuhi. ......Government Internal Control System (GICS) aims to provide reasonable assurance for achieving effectiveness and efficiency in achieving the purpose of state government, the reliability of financial reporting, safeguarding of state assets, and compliance with laws and regulations. This thesis explores the effectiveness of GICS related to fixed asset management in North Jakarta Administration City Government . This study aimed to evaluate the implementation of the system of internal control over fixed assets in North Jakarta Administration City Government using the COSO criteria and Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah as well as the PERMENDAGRI No. 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah as a valuation guide. This research is a qualitative descriptive design, with the distribution of questionnaires and tests of controls. Dissemination of research results through questionnaires, using the Rating Scale was found that the general implementation of the internal control system in North Jakarta Administration City Government 64 respondents perceived the implementation of new 70.05 percent of the established criteria and in the category of interval "less good" - "good". This shows the implementation of the internal control system in general is quite good but not as effective as it still has weaknesses. While through tests of controls is known that there are weaknesses in the internal control system so that the five financial statement assertions can not be fulfilled.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai analisis efektivitas Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap tindak lanjut temuan maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.Teori yang digunakan Pengukuran efektivitas pada penelitian ini adalah teori efektivitas organisasi melalui pendekatan sasaran atau output. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan di Inspektorat Jenderal terhadap hasil tindak lanjut penilaian maturitas SPIP di lingkungan kementerian dalam negeri. Metode Penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan post-positivist menggunakan desain deskriptif, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan belum sepenuhnya efektif melaksanakan tindak lanjut rekomendasi temuan penilaian maturitas SPIP, dikarenakan untuk kelengkapan dokumen masih terdapat kekurangan, sehingga perlu diperbaiki. Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan disarankan untuk memperbaiki kelengkapan dokumen melalui rekap dalam bentuk softcopy dan meringkas penilian risiko dari setiap komponen kementerian dalam negeri untuk mempermudah analisis penilaian risiko.

---

This thesis discusses the effectiveness analysis of the Ministry of Home Affairs Inspectorate Generals Analysis and Evaluation Section on the follow-up of SPIP maturity findings within the Ministry of Internal Affairs. The theory used Measurement of effectiveness in this study is the theory of organizational effectiveness through the target or output approach. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the Monitoring Results Evaluation and Analysis Section at the Inspectorate General on the results of follow-up assessments of SPIP maturity within the Ministry of Home Affairs. The research method in this paper uses a post-positivist approach using descriptive design, data collection techniques are interviews and literature. The results of this study show that the Section of Analysis and Evaluation of Supervision Results has not been fully effective in carrying out the follow-up recommendations on the SPIP maturity assessment findings, because the documents are still lacking, so it needs to be corrected. The Supervision Analysis and Evaluation Section is recommended to improve the completeness of documents through recap in the form of softcopy and summarize risk assessment from each component of the Ministry of Home Affairs to facilitate the risk assessment analysis.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan internal audit dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efektifitas sistem pengendalian intern. Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah mendorong, mensosialisasikan satuan kerja menerapkan akuntabilitas dengan pemantauan dan pendampingan agar para pegawai melaporkan semua bentuk kegiatan, melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, transparansi akan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website berisi laporan keuangan, RKAKL dan info pemenang lelang yang menjadi rekanan dalam menjalankan program, dan juga nomor telpon, email pengaduan. Tetapi permasalahan disebabkan karena masih lemahnya sistem pengendalian intern dan penerapan PP 60/2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang belum efektif yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. Dalam lingkungan pengendalian penerapan kode etik yang masih belum maksimal masih adanya pelanggaran yang terjadi, penilaian kerja pegawai yang kurang transparan, peran APIP yang efektif masih terkendala atau masih belum maksimal, pada penilaian risiko yaitu sistem penilaian risiko masih belum ada, informasi atau data dari satuan kerja kurang dikomunikasikan dengan baik, pada pemantauan telah memiliki prosedur kegiatan pemantauan yang bersifat rutin maupun bersifat khusus. ......This study aims to determine the role of internal audit in improving accountability, transparency and effectiveness of the internal control system. The Research method used is a qualitative method of data collection techniques field and library research. The results show that the General Inspectorate has been encouraging, disseminating the work units implementing accountability by monitoring and assistance for employees to report all forms of activities, provide guidance to the preparation of financial statements in accordance with standards government accounting, transparency of information which can be accessed by the public through the website contains financial statements, RKAKL and the info up to the winner to become a partner in running the program, and also telephone number, e-mail complaints. But the problem is caused due to weak internal control systems and the application of Regulation 60/2008 on the SPIP ineffective control environment, risk assessment, control activities, information and communication, monitoring of internal control. In the control environment the application of the code of ethics that is still not up to the persistence of the violations that occurred, the assessment of employees working less transparent, the role of APIP effective still constrained or is not maximized, the risk assessment of the system of risk assessment is still not there, information or data from unit work less well communicated, on the monitoring procedures of monitoring activities that are routine and special character.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko dan rencana pengendalian pada proses pemilihan penyedia barang/jasa oleh Unit Layanan Pengadaan Kementerian Luar Negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui focus group discussion dan penyebaran kuesioner kepada pemilik risiko yaitu Kelompok Kerja ULP. Hasil dari penelitian ini adalah proses pemilihan penyedia barang/jasa oleh ULP termasuk dalam kategori risiko sedang dan memiliki 39 tiga puluh sembilan risiko yang terdiri dari 5 lima risiko termasuk dalam kategori tinggi, 30 tiga puluh risiko termasuk dalam kategori sedang, dan 4 empat risiko termasuk dalam kategori rendah. Respon yang dipilih untuk mengurangi terjadinya risiko yaitu mengurangi tingkat kemungkinan, mengurangi tingkat dampak, dan kombinasi dari kedua respon tersebut.

---

ABSTRACT
The aim of this research is to analyze the risk and control plan in supplier selection process of goods services by Procurement Services Unit at Ministry of Foreign Affairs. The method used in this research is qualitative method with case study approach. Data are collected through focus group discussion and questionnaires to the risk owner Working Group of Procurement Services Unit . The result of this research is the supplier selection process of goods services by procurement services unit included in moderate risk category and have 39 risks consist of 5 risk in high category, 30 risks in medium category, and 4 risks in low category. Selected responses to reduce the risk are reducing the level of likelihood, reducing the level of consequences, and the combination of both responses.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Pusat dan memberikan saran-saran perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptifkualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara, observasi, dan LHP BPK disimpulkan bahwa pelaksanaan SPIP di KPU Pusat belum efektif. Unsur SPIP sesuai PP 60/2008 yang belum efektif dan perlu diperbaiki adalah Penilaian Risiko dan Pemantauan. Sedangkan unsur yang telah memadai dan perlu terus ditingkatkan adalah Lingkungan Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian, serta Informasi dan Komunikasi. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki penerapan SPIP di KPU Pusat adalah Sosialisasi SPIP, penerapan analisa risiko dan peningkatan sistem pemantauan.

---

This research aims to analyze the effectiveness of Government Internal Control System SPIP in KPU using descriptive qualitative approach. Based on the results of questionnaires, interviews, observation, and LHP BPK, SPIP implementation in the KPU are not effective. SPIP element in PP 60 2008, that are not effective and need improvement are Risk Assessment and Monitoring. Elements that already effective but need improvement are Control Environment, Control Activities, and Information Communication. Socialization, risk analysis and improvement of monitoring system need to be done by KPU to improve SPIP implementation.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan menganalisis kelemahan ataupun kendala, serta bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian intern tersebut dapat mendukung pencapaian kinerja pada Puslitbang Transportasi Udara. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan pengendalian intern telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Namun, proses pengawasan, evaluasi berkelanjutan dan pendokumentasian belum dilaksanakan secara optimal. Kelemahan unsur SPIP terletak pada lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian dan proses manajemen risiko. Hal tersebut sejalan dengan hasil temuan audit yang dilakukan oleh BPK dan Itjen. SPIP dapat memberikan kontribusi dalam mendukung tercapainya target kinerja yang ditetapkan, karena SPIP memastikan setiap aktivitas berjalan secara efisien dan efektif sehingga mendukung pencapaian kinerja. ......This study aims to evaluate the Government's Internal Control System (SPIP) and analyze weaknesses or obstacles, as well as how the implementation of the internal control system can support the performance achievement at the Air Transportation Research and Development Center. A descriptive method of qualitative analysis is applied in the research using a case study approach. The result of this study shows that the internal control has met the Regulation of the Government Regulation Number 60 of 2008 criteria. However, the supervision process, continuous evaluation, and documentation process have not been carried out optimally. The weakness of element SPIP lies in the control environment, control activities, and risk management processes. This is in line with the findings of the audit conducted by BPK and Itjen. SPIP could contribute in supporting the achievement of the performance targets previously set, because SPIP ensures that every activity runs efficiently and effectively to support the performance achievement.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pengendalian intern di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka dan wawancara. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terbagi menjadi beberapa unsur yaitu lingkungan pengendalian, manajemen risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian. Badan Kebijakan Fiskal sudah menerapkan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan peraturan-peraturan mengenai unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Namun, penerapan pengendalian intern Badan Kebijakan Fiskal masih dapat ditingkatkan karena masih ada beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain tidak disampaikannya dokumen-dokumen kegiatan yang dipantau secara lengkap dan keterlambatan dalam penyerahan dokumen tersebut. Akibatnya, evaluasi pengendalian internal BKF tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan pemantau tidak dapat memberikan peringatan untuk melengkapi dokumen kegiatan yang dipantau. Saran yang diberikan adalah untuk mengganti nilai pengendalian intern menjadi perbaikan pengendalian intern sebagai indikator kinerja dan menggunakan aplikasi Knowledge Management System secara komprehensif.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the application of internal controls within the Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance. The study was conducted using qualitative methods with literature studies and interviews. The Governments Internal Control System is regulated in Government Regulation Number 60 of 2008. The Governments Internal Control System is divided into several elements, namely the control environment, risk management, control activities, information and communication, and monitoring controls. The Fiscal Policy Agency has implemented elements of the Governments Internal Control System in accordance with Government Regulation Number 60 of 2008 and regulations concerning elements of the Governments Internal Control System. However, the application of internal control of the Fiscal Policy Agency can still be improved because there are still some weaknesses. These weaknesses include the failure to submit complete monitoring of activity documents and delays in submitting the documents. As a result, the evaluation of the BKFs internal controls does not reflect the actual situation and the monitor cannot provide a warning to complete the activities document monitored. The advice given is to replace the value of internal control to improve internal control as a performance indicator and use a comprehensive Knowledge Management System application.