Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Mohammad Anggidigdo, author
Kojaksaan adalah lembaga pemerintah pelaksanan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sedangkan kewenangan penyidikan dimiliki oleh sub slotem kepolisian. Hal inilah yang diamanatkankan dan dicita-citakan oleh Undang-Undang Momor Tahun 1981 (KUHAP). Dalam Praktek sehari-hari kejaksaan tidak hanya melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan, tetapi juga melaksanakan kekuasaan negara dibidang penyidikan tindak pidana...
Universitas Indonesia, 2004
T36180
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Chandra Tirta Aditya Gunawan, author
Tantangan penanganan bukti digital dalam sistem peradilan terpadu adalah rentan, mudah diubah, dan dimusnahkan, sehingga perlu dilindungi dari ancaman keamanan saat disimpan, diproses, dan dikirimkan oleh setiap penegak hukum yang saling berhubungan. Penelitian ini bertujuan merancang desain terintegrasi penanganan bukti digital pada sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aqilah Ravel Muslim, author
Skripsi ini akan membahas mengenai prinsip check and balances dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan mengaitkan kepada Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Skripsi ini akan menjawab dua pertanyaan penelitian mengenai bagaimana peran penuntut umum dalam penyidikan setelah diberikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bila ditinjau dengan prinsip check and...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
