Hasil Pencarian

Ditemukan 29 dokumen yang sesuai dengan query

Frisca Cristi, author

Sita pidana di atas sita perdata (dengan studi kasus Putusan MA No.3233/K/Pdt/1995)

Pasal 39 ayat (2) KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik atau penyidik pembantu untuk melakukan tindakan perampasan yatu penyitaan terhadap barang (baik bergerak maupun tidak bergerak) yang sedang berada dalam perkara perdata atau pailit dengan syarat barang tersebut temasuk barang yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP. Hal ini dikarenakan...

Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2007

S22018

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Manurung, Tanti Adriani, author

Sita jaminan (Conservatoir Beslag) dalam praktek

Depok: Universitas Indonesia, 1988

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sita jaminan terhadap barang yang dilelang : studi putusan dengan No. Perkara 275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR. = Collateral forclosure againts goods being auctioned : study case number 275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR.

ABSTRAK
Sita jaminan merupakan suatu tindakan untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari, atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses berperkara berlangsung terlebih dahulu disita. Maksud dari barang tersebut disita adalah agar tidak dialihkan kepada pihak lain. Namun ada kalanya suatu sita jaminan diletakkan pada...

[Depok, Depok]: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S478

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Albert Yahya, author

Analisis Kewenangan Kurator Dalam Melakukan Eksekusi Boedel Pailit yang Diletakan Sita Pidana Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Kreditur Pailit (Studi Kasus Putusan No. 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst) = Analysis of the Curator's Authority in Executing Bankruptcy Boedel Placed in Criminal Confiscation in an Effort to Fulfill the Rights of Insolvent Creditors (Case Study of Decision No. 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Dengan dijatuhkan putusan pailit, maka Debitur Pailit kehilangan hak nya dalam menguasai harta bendanya yang termasuk dalam Boedel Pailit tersebut, dan secara hukum diberikan tugas pemberesan tersebut kepada Kurator. Akan tetapi melakukan tugas pemberesannya, seringkali Kurator menemukan hambatan seperti dengan diletakannya penyitaan pidana terhadap harta pailit tersebut yang berakibat akan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Uvani Martaulina Rodoputri, author

Kedudukan hukum tindakan penyitaan secara pidana terhadap harta pailit dalam proses pemberesan kepailitan: studi kasus putusan no.11/Pdt.Sus-Pailit/Gugatan-lain-lain/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan putusan MA no. 202pk/Pdt.Sus/2012 = Legal status of the act criminal forfeiture in relation with the liquidation process of bankruptcy assets: case study decision num 11/Pdt.Sus-Pailit/Gugatan-lain-lain/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst and putusan MA num 202pk/Pdt.Sus/2012

Skripsi ini membahas kedudukan hukum tindakan penyitaan secara pidana terhadap harta pailit dalam proses pemberesan kepailitan, yang mana adanya bentrokan ketentuan antara hukum kepailitan dan hukum acara pidana terkait penyitaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis akan menganalisis pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara Kurator dan Penyidik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Wildan Suyuthi, author

Sita eksekusi: praktek kejurusitaan pengadilan

Jakarta: Tatanusa, 2004

347.016 WIL s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Heru Putra Dewantara, author

Tumpang Tindih Sita Umum Atas Harta Bersama Berdasarkan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Smg Dan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst = Overlap Between General Confiscation of Bankruptcy and Marital Confiscation of Joint Property Arising From Marriage Based On Commercial Court Decision Number 9/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Smg and 22/Pdt.SusPailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, kepailitan adalah sita umum terhadap seluruh harta milik debitor pailit. Sita umum hanya dapat diletakkan satu kali diatas satu objek sita. Sita umum juga dapat diletakkan atas benda yang dimiliki bersama-sama dalam persatuan harta bersama perkawinan. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fricilia, author

Upaya Hukum Pemegang Fidusia Terhadap Penyitaan Objek Jaminan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 305/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr = Legal Remedies for Fiduciary Holders Against Confiscation of Collateral Objects Based on District Court Decision Number 305/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr.

Penelitian ini membahas mengenai kasus perdata yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perkara Nomor 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Pihak Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan leasing, sedangkan Tergugat adalah perorangan yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari Penggugat. Kemudian dalam perjalanannya Tergugat wanprestasi dalam hal menunggak pembayaran yang diketahui...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Riyadhus Salam, author

Sita eksekusi terhadap benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia (studi kasus putusan No. 2654 K/PDT/2011 = Confiscation execution of the inventory that become the object of fiduciary case study No. 2654 K/PDT/2011

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai sita eksekusi terhadap benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dalam hal telah terjadi penjualan benda persediaan tersebut kepada pihak ketiga, dengan bentuk penelitian yuridis normatif, metode penelitian studi kepustakaan, dan menggunakan data sekunder. Pada dasarnya peraturan tentang benda persediaan termuat dalam Undang-Undang Jaminan...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S66647

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Alif Suhada Nibra, author

Analisis yuridis prosedur sita perdata KPPU dan upaya hukum terhadap sita perdata perbandingan peraturan komisi nomor 1 tahun 2010 dengan peraturan komisi nomor 1 tahun 2019 & kewenangan sita federal trade commission = Judicial analysis of the seizure procedure of the KPPU decisions and legal remedies against seizure comparison between peraturan komisi number 1 of 2010 and peraturan komisi number 1 of 2019 & authority for seizure of the federal trade commission

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 telah dicabut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 yang mengatur prosedur perebutan di sisi lain dalam keputusan KPPU yang telah sudah final dan mengikat tidak termasuk daftar aset atau objek yang menjamin impleme keputusan. Dalam perkembangannya ada petisi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian