Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemenuhan kebutuhan hidup manusia sehari-hari perlahan mulai bergantung pada kemajuan teknologi, salah satunya mulai dikenalnya investasi aset kripto oleh masyarakat. Perdagangan aset kripto dilaksanakan melalui pasar fisik aset kripto melalui Bappebti. Hal tersebut karena aset kripto sendiri dipandang sebagai suatu komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka dan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018. Namun, prinsip kehati-hatian dalam hal ini harus dikedepankan mengingat setiap aspek kehidupan tak luput dari potensi terjadinya tindak kejahatan, seperti potensi praktik skema piramida dan skema ponzi dalam ranah dalam ranah investasi aset kripto. Salah satu contohnya adalah kasus EDCCASH, sebuah investasi kripto yang mendasarkan kepada cryptocurrency E-Dinar Coin Cash. EDCCASH sendiri merupakan jual beli kripto dengan sistem perekrutan anggota baru. Pada tahun 2021 kemarin, terjadi system error pada aplikasi EDCCASH yang mengakibatkan perubahan nilai aset cryptocurrency yang bermuara pada kerugian. Kerugian ini menyebabkan investor melaporkan EDCCASH kepada pihak berwajib atas dugaan penipuan dan penggelapan hingga divonis 6 (enam) tahun penjara oleh Majelis Hakim dan EDCCASH diputus melanggar Pasal 105 jo. Pasal 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang berarti EDCCASH telah melakukan aktivitas skema piramida. Namun, kasus ini tidak menggunakan ketentuan mengenai aset kripto sebagaimana yang diatur dalam SK Bappebti, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah kasus ini masuk ke dalam ketentuan skema piramida sebagaimana yang diatur dalam UU Perdagangan, ataukah sebenarnya harus dilihat sebagai kejahatan yang menggunakan skema ponzi. Belum ada peraturan perundang-undangan yang membedakan skema ponzi dari skema piramida, walaupun di beberapa putusan pengadilan Hakim menyatakan telah terjadi pelanggaran yang menggunakan skema ponzi, seperti pada putusan 163/Pid.B/2017/PN Mpw yang diadili di Pengadilan Negeri Mempawah. Sehingga timbul suatu permasalahan atas urgensi adanya peraturan yang membedakan pengaturan skema ponzi dan skema piramida dalam perdagangan barang ataupun jasa dengan melihat karakteristik kasus cryptocurrency yang dilakukan oleh EDCCASH.

---

Human's basic needs gradually become dependent on technological advances, one of which is the public’s awareness regarding investment in crypto assets. Crypto asset trading is carried out through the physical market for crypto assets through Bappebti. The crypto asset itself is seen as a commodity that sells on futures exchanges and is regulated in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 99 of 2018. However, the precautionary principle in this case must be put forward bearing in mind that every aspect of life does not escape the potential for crime, such as potential pyramid schemes and ponzi schemes within the scope of crypto asset investment. For instance, there is a case that involves EDCCASH in Indonesia, a crypto investment based on the cryptocurrency E-Dinar Coin Cash. EDCCASH itself is buying and selling crypto with a new member rehabilitation system. In 2021, a system error occurred in the EDCCASH application, which resulted in a change in the value of cryptocurrency assets which led to losses. This loss caused the investor to report EDCCASH to the authorities on suspicion of accusation and embezzlement and was sentenced to 6 (six) years in prison by the Council of Judges and EDCCASH was sentenced to violate Article 105 jo. Article 9 Law no. 7 of 2014 concerning Trade, which means that EDCCASH has carried out a sketch scheme activity. However, this case does not use the provisions regarding crypto assets as stipulated in the SK Bappebti, raising the question whether this case falls under the provisions of the scheme as stipulated in the Trade Law, or does it have to be seen as a crime using a ponzi scheme. There are no laws and regulations that distinguish ponzi schemes from pyramid schemes, although in several court decisions the Council of Judges stated that there had been violations using ponzi schemes, such as in decision 163/Pid.B/2017/PN Mpw. Hence, a problem arises from a need for regulations that distinguish the arrangement of ponzi schemes and schemes in trading goods or services by looking at the characteristics of cryptocurrency cases carried out by EDCCASH."

"Skema pembagian rahasia adalah teknik untuk membagi data rahasia menjadi n bagian dengan menggunakan threshold k, n, dimana partisipan dapat dengan mudah merekonstruksi rahasia jika diketahui minimum k bagian, tetapi pengetahuan dari k-1 bagian tidak dapat mengurai rahasia. Skema pembagian rahasia ini diperkenalkan oleh Shamir pada tahun 1979. Permasalahan pada skema pembagian rahasia Shamir adalah tidak tersedianya cara untuk melakukan verifikasi bahwa dealer terbukti jujur dalam membagikan rahasia, dan bagian dari rahasia terbukti valid, begitu juga dengan skema pembagian rahasia pada gambar yang diajukan oleh Thien dan Lin, atau metode konstruksi menggunakan matriks proyeksi yang dipublikasikan oleh Li Bai. Di sisi lain, sebuah protokol yang dikembangkan disebut skema pembagian rahasia yang diverifikasi memperbolehkan setiap partisipan melakukan validasi terhadap bagian rahasia yang diterima, untuk memastikan autentikasi dari rahasia. Sebuah gambar watermark berukuran m x m akan digunakan untuk menentukan akurasi dari gambar hasil rekonstruksi. Berdasarkan permasalahan di atas, pada skripsi ini akan dibahas skema pembagian rahasia yang diverifikasi, dimana matriks proyeksi digunakan untuk mengkonstruksi bagian rahasia dan matriks publik dari gambar watermark. Gambar rahasia akan direpresentasikan dalam sebuah matriks persegi, dan gambar watermark digunakan untuk autentikasi, dimana hasil rekonstruksi gambar watermark menjamin akurasi dari hasil rekonstruksi gambar rahasia.

---

Secret sharing scheme is a technique to share secret data into n pieces based on a simple k, n threshold scheme. Participants will easily reconstruct the secret if there are minimum k pieces, while knowledge of any k-1 pieces of shares will not be able to decipher the secret. This scheme is introduced by Shamir in 1979. The problem with Shamirs secret sharing scheme is the scheme do not provide any way to verify that the dealer is honest and the shares are indeed valid. Thien and Lin proposed image secret sharing in 2002, and Bai proposed construction scheme using matrix projection in 2006, but both of the schemes do not solve the existing problem. On the other hand, a developed protocol for secret sharing called verifiable secret sharing allows every participant to validate their received piece to confirm the authenticity of the secret. An m x m watermark image is used to verify the accuracy of the reconstructed image. Based on the explanation above, this thesis discuss a proposed scheme based on verifiable secret sharing, in which the matrix projection is used to create image shares and a public matrix from watermark image. The secret are represented as a square matrix, the watermark image is used for verifiability, where the reconstructed watermark image verifies the accuracy of reconstructed secret image."

"Keamanan data terhadap informasi rahasia (secret) smerupakan hal yang sangat penting, sehingga tidak setiap orang berhak mengakses informasi rahasia tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu metode yang dapat digunakan untuk mengatur siapa saja yang berhak mengakses rahasia tersebut. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah skema pembagian rahasia. Skema pembagian rahasia adalah suatu metode untuk membagikan potongan-potongan rahasia kepada partisipan sedemikian sehingga hanya subhimpunan-subhimpunan dari himpunan partisipan yang memenuhi kualifikasi tertentu yang dapat merekonstruksi rahasia. Dalam skema pembagian rahasia terdapat skema yang berdasarkan Struktur Akses dan Struktur Terlarang. Struktur Akses adalah kumpulan dari subhimpunan-subhimpunan partisipan yang dapat merekonstruksi rahasia. Sedangkan Struktur Terlarang adalah kumpulan dari subhimpunan-subhimpunan partisipan yang tidak dapat merekonstruksi rahasia. Dalam tulisan ini dibandingkan dua jenis skema tersebut yang berbentuk graf, dilihat dari cara membangun share dan information ratenya. Berdasarkan graf yang digunakan, tahapan konstruksi pada skema dengan Struktur Akses lebih sederhana jika dibandingkan dengan skema dengan Struktur Terlarang. Berdasarkan konstruksi skema maka dapat disimpulkan kedua skema tersebut bukan skema yang saling komplemen meskipun representasi grafnya saling komplemen.

---

Data security of confidential information is something that is very important, so not everyone has access to such confidential information. Therefore we need a method that can be used to regulate anyone who has access the secret. One method that can be used is a secret sharing scheme. Secret sharing scheme is a method to distribute pieces of the secret to the participants such that only qualified subsets of the participants that can reconstruct the secret.

In secret sharing schemes are schemes based on Access Structure and Prohibited Structure. Access Structure is a collection of subsets of participants that can reconstruct the secret. While the Prohibited Structure is a collection of subsets of participants who can not reconstruct the secret.

In this paper we compare two types of such schemes based on graphs, and we see from the process of building the share and from the information rate. Based on the graph is used, the stages of construction on the scheme with access structure is simpler than the scheme with access structure. The two schemes are not complement to each other, even the graph representations are complement each other."

"Jaringan Interkoneksi Bertingkat Banyak adalah jaringan interkoneksi yang digunakan untuk melakukan interkoneksi antar prosesor dan antar memori pada sistem yang menerapkan proses paralel yang memiliki unjuk kerja yang baik, ekonomis dan kompleksitas perangkat keras yang rendah sehingga jaringan ini sangat cocok untuk digunakan pada sistem berskala besar.Untuk mengatasi masalah konflik lintasan jaringan pada jaringan interkoneksi yang bersifat blocking, pada penelitian ini akan diamati skema routing bebas konflik yang diperlukan terutama pada penerapan algoritma paralel yang melakukan komunikasi antar prosesor yang intensif seperti mengumpulkan data dari banyak prosesor ke satu prosesor dan menyebarkan data dari satu prosesor ke banyak prosesor.Skema routing dibuat berdasarkan struktur komunikasi Quadtree, yang menentukan prosesor-prosesor mana yang harus dikirim data sehingga proses pengumpulan dan penyebaran data dilakukan dalam log4 M langkah. Skema routing yang dibuat untuk jaringan baseline ini dapat juga diterapkan pada jaringan lain yang mempunyai topologi yang ekivalen.Pada penelitian ini dibuat analisis dan simulasi untuk mengamati pengaruh skema routing ini pada unjuk kerja jaringan interkoneksi. Unjuk kerja yang diperhatikan ialah delay, throughput dan waktu turn-arround dari sekumpulan paket. Parameter-parameter yang diubah ialah ukuran jaringan, ukuran switchbox, probabilitas aliran paket dan urutan/lintasan paket-paket yaitu, dengan diterapkan atau tidaknya skema routing bebas konflik."

"Skema Ponzi merupakan suatu metode memutar uang dan memanipulasi keuntungan yang sudah dikenal sejak lama dalam aktivitas di sektor keuangan khususnya dalam kegiatan investasi. Tesis ini pada pembahasan awal akan meninjau secara umum pengenalan terhadap skema ponzi dan bagaimana dapat menjadi suatu bentuk tindak pidana. Kemudian dilanjutkan dengan analisa mengenai pengaturan pada sektor keuangan di Indonesia yang bersinggungan dengan praktik skema ponzi. Untuk kemudian penerapannya dianalisa melalui studi kasus terhadap tiga putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana di sektor keuangan dengan metode serupa yakni skema ponzi, namun mendapat penanganan dan jerat pasal yang berbeda-beda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, skema ponzi kini sudah semakin berkembang dengan berbagai bentuk yang diatur sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan produk-produk bank yang legal sehingga berdampak pada meningkatnya kejahatan di bidang investasi dan besarnya kerugian yang sudah ditimbulkan dari penggunaan skema ini. Kedua, ketiadaan payung hukum di Indonesia yang secara tegas mengatur tentang skema ponzi menjadi alasan utama dari semua persoalan ini. Ketiga, kekosongan hukum ini juga menimbulkan kebingungan pada Aparat Penegak Hukum serta disparitas dalam pemidanaan. Keadaan ini membuat para penegak hukum cenderung menggunakan pasal yang berbeda-beda saat menindak laporan kegiatan investasi yang setelah ditelaah menggunakan skema ponzi. Melalui analisa pada beberapa putusan di penelitian ini, dapat terlihat Hakim di tingkatan yang berbeda dalam pertimbangannya pun dapat memiliki pemahaman yang jauh berbeda terlebih dalam batasan ranah perdata dan pidana dalam penerapan skema ponzi.

---

A Ponzi scheme is a method of spinning money and manipulating profits that has been known for a long time in activities in the financial sector, especially in investment activities. In the first analysis, this thesis will review the general introduction of Ponzi schemes and how they can become a form of criminal act. Then it continues with an analysis of regulations in the financial sector in Indonesia which relate to the practice of Ponzi schemes. Then its application is analyzed through a case study of three court decisions in criminal cases in the financial sector using a similar method, Ponzi scheme, but received different handling and articles. The conclusions of this research are, first, Ponzi schemes are now increasingly developing in various forms which are regulated in such a way as to be adapted to legal bank products so that they have an impact on increasing crime in the investment sector and the large losses that have been incurred from the use of this scheme. Second, the absence of a legal protection in Indonesia that strictly regulates Ponzi schemes is the main reason for all these problems. Third, this lawlessness also creates confusion among law enforcement officials and disparities in punishment. This situation makes law enforcers tend to use different articles when taking action against reports of investment activities which, after being investigated, use Ponzi schemes. Through analysis of several decisions in this research, it can be seen that judges at different levels in their deliberations can also have very different understandings, especially regarding the boundaries of the civil and criminal domains in implementing Ponzi schemes."

"Lahirnya suatu jenis drama baru didasari atas konvensi mengenai aturan-aturan tertentu dalam drama, yang kemudian sering dirumuskan oleh ahli-ahli sastra. Misalnya pada pertengahan abad ke 17, Boileau beserta beberapa penulis telah merumuskan doktrin mengenai Trois Unites (tiga kesatuan) dalam drama klasik, yaitu: 1'unit d'action (kesatuan alur), 1'unite de lieu (kesatuan ruang) dan 1'unite de temps (kesatuan waktu). (Lagarde et Richard, XVIIe Siecle, 1970). Pengarang-pengarang seperti Racine dan Corneille terkenal setia mentaati konvensi klasik tersebut di atas dalam penulisan drama mereka.Sampai akhir abad ke 20 ini, beberapa jenis drama te_lah lahir, antara lain: drama Baroque, drama romantik, Nouveau Theatre yang sering juga disebut drama avant-garde atau drama absurd. Janis drama absurd ini telah dirumuskan oleh beberapa ahli sastra, antara lain oleh Genevieve Ser_reau. Dalam bukunya Histoire du Nouveau Theatre, is me_nyatakan bahwa yang.termasuk ke dalam jenis nouveau theatre adalah drama yang umumnya mempunyai tema kondisi manusia yang tak terpahami dan ditulis dengan struktur dan gaya penulisan yang diperbaharui. (G. Serreau, 1966: 25-28)."