Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Herwindo Patiunus Munawar
Abstrak :
Indonesia merupakan pasar sepeda motor no. 3 didunia setelah China dan Amerika. Pertumbuhan kendaraan roda dua bermesin atau lebih dikenal dengan sepeda motor di Indonesia menunjukkan grafik menanjak setiap tahunnya. Tercatat kenaikan penjualan pertahunnya I juta unit sejak tahun 2000 sampai dengan 2005. Tingginya angka penjualan produk kendaraan bermotorjuga berimbas pada tingginya angka kccclakaan. Tercatat kcnaikan angka kecelakaan sebesar |000 pertahunnya dan itu teriadi di Jakarta. Untuk meminimalisir angka kecelakaan yang ada penulis berkeinginan untuk mcngadakan sebuah penelitian dengan menggunakan bantuan metoda Quality fimction Deployment atau QFD, Adapun cara yang dipakai untuk meminimalisir aspek kccelakaan adalah dcngan mcnjabarkan stabilitas dinamik yang dimiliki sepeda motor tersebut dengan menggunakan rumus-nxmus yang berkaitan dengan perhitungan stabiiitas sebagai acuan untuk mendapatkan keinginan pelanggan. I-Iasil dari penjabaran rumus yang berkaitan dengan stabilitas dinamik tersebut nantinya di jadikan acuan dalam pengujian dcngan mcnycrtakan para rcspondcn dan dilakukan survey untuk mendapatkan hasil perhitungan. Hasil perhitungan dari seluruh survey yang diadakan tersebut nanti nya akan digunakan dalam pengisian House of Qualify, sehingga hasil yang dicapai adalah perlu ditingkatkan kapasitas dari silinder motor tcrsebut, dan juga pengembangan Shocbrcaker yang lebih baik sehingga dapat meminimalisir angka kecelakaan pada masa yang akan datang. ......Indonesia motorcycle market leading is no. 3 world ranking data aher China and the United States. The growth of motorcycle sales in Indonesia are shows increase on graph each year. The increase of sales is 1 million units per year since 2000 until 2005. The high number of motorcycle sales also effect on the high number of accidents. For in case, in Jakarta, there are more than 1.000 accidents occur each year. This paper describes the way that is used to minimize the accident trough defining the dynamic stability of the motorcycle using some equation which is related with the topic as a reference for the customer desires. Results From the explanation of dynamic calculations will create in the tiiture as an anchor reference and it will tested with survey include the respondents to obtain the calculation results. The result of the calculation of' the entire survey, which was held used to fill the House of Quality. The result from the whole survey is to achieved better condition that it will be used to fulfill the House Of Quality. Which mean position and shape of the saddle on the motorcycle must be enhanced and also the shock-beaker in order to reduce t.he accident that will be happen on next future.
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2009
T29193
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Gabriela Diyanty
Abstrak :
Salah satu hal penting dalam kehidupan manusia yang tidak luput dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah transportasi. Pada tahun 2019, skuter listrik muncul sebagai sebuah moda transportasi baru di Indonesia. Meski demikian, penggunaan skuter listrik ternyata menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan di beberapa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan kecelakaan lalu lintas. Sayangnya, peraturan yang telah ada belum memadai dalam mengatur operasional skuter listrik. Melalui penelitian yuridis-normatif, tulisan ini membahas tentang pengaturan skuter listrik di Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan di Singapura dan Eropa. Selain itu, tulisan ini juga membahas tentang pemenuhan hak-hak konsumen terkait operasional skuter listrik di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hingga tulisan ini dibuat belum ada regulasi khusus yang mengatur operasional skuter listrik di Indonesia. Hal ini berujung pada belum terpenuhinya hak-hak konsumen, yang di antaranya meliputi: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; serta hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
Transportation has become one of the most important things in human life. In 2019, electric scooter (e-scooter) emerged as a new mode of transportation in Indonesia. However, the use of e-scooter has caused some negative impacts, such as damaging several pedestrian bridges and causing traffic accidents. Unfortunately, existing regulations are inadequate in terms of regulating e-scooter operations. Through normative legal research, this thesis discusses the applicable laws and regulations regarding e-scooter operations in Indonesia in comparison to the ones applied in Singapore and Europe. Furthermore, this thesis analyses the fulfillment of consumer rights regarding the matter according to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The result of this research shows that consumer rights have not been fulfilled due to the lack of adequate regulation.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Alvioleta Putri
Abstrak :
Eksistensi skuter listrik dan sepeda listrik diminati tinggi oleh publik sehingga hal tersebut memunculkan suatu peluang bisnis. Penyediaan layanan jasa sewa skuter listrik dan sepeda listrik memiliki tantangan tersendiri untuk memastikan pemenuhan hak konsumennya terpenuhi karena risiko terjadi suatu celaka tinggi. Selain inisiatif pelaku usaha, hal tersebut juga dipengaruhi oleh peraturan terkait yang berlaku. Tulisan ini menganalisis terkait pemenuhan hak konsumen Beam Mobility di Indonesia ditinjau berdasarkan perbandingan regulasi skuter listrik dan sepeda listrik serta kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia dan Australia. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan dengan negara Australia. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang meliputi UU PK, UU No. 22/2009, Permenhub No. PM 45, Australian Road Rules 2009, dan Competition and Consumer Act 2010. Serta, data sekunder berupa hasil wawancara dengan konsumen Beam Mobility di Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa regulasi skuter listrik dan sepeda listrik di Indonesia belum dapat memberikan pengawasan yang maksimal kepada konsumen karena peraturan terkait perangkat yang aman dan standar keselamatan di setiap daerah dan/kota belum sepenuhnya diterapkan. Sedangkan, Australia telah menerapkan regulasi yang rinci dan ketat di setiap wilayahnya. Akibat hal tersebut, implementasi kebijakan keselamatan Beam Mobility di Indonesia tidak dapat memberikan tingkat perlindungan yang sama dengan Beam Mobility Australia sehingga risiko terjadinya kecelakaan lebih tinggi di Indonesia. Selain itu, Beam Mobility menetapkan klausula baku pengalihan tanggung jawab kepada penggunanya. Hal ini dapat merugikan konsumen karena implementasi kebijakan operasional Beam Mobility di Indonesia belum cukup baik akibat minimnya regulasi yang mengatur tentang skuter listrik dan sepeda listrik. Dengan demikian, pemenuhan hak konsumen Beam Mobility di Indonesia, khususnya hak atas layanan yang aman dan dapat diandalkan, tidak dapat terpenuhi. ......The existence of electric scooters and electric bicycles is in high demand by the public so that it creates a business opportunity. The provision of electric scooter and electric bicycle rental services has its own challenges to ensure the fulfillment of consumer rights is fulfilled because the risk of an accident is high. In addition to the initiative of business actors, this is also influenced by the relevant applicable regulations. This paper analyzes the fulfillment of Beam Mobility in Indonesia’sconsumer rights based on a comparison of electric scooter and electric bicycle regulations and consumer protection policies in Indonesia and Australia. This research utilizes a legislative approach and a comparative approach with Australia. The data used in this research are primary legal materials which include the Consumer Protection Law, Law No. 22/2009, Minister of Transportation Regulation No. PM 45, Australian Road Rules 2009, and Competition and Consumer Act 2010. As well as, secondary data in the form of interviews with Beam Mobility consumers in Indonesia. The results found that the regulation of electric scooters and electric bicycles in Indonesia has not been able to provide maximum supervision to consumers because regulations related to safe devices and safety standards in each region and city have not been fully implemented. Meanwhile, Australia has implemented detailed and strict regulations in each region. As a result, Beam Mobility in Indonesia's implementation of safety policies cannot provide the same level of protection as Beam Mobility in Australia, resulting in a higher risk of accidents in Indonesia. In addition, Beam Mobility stipulates a default clause of liability transfer to its users. This can be detrimental to consumers because the implementation of Beam Mobility in Indonesia's operational policies is not good enough due to the lack of regulations governing electric scooters and electric bicycles. Thus, the fulfillment of Beam Mobility in Indonesia's consumer rights, particularly the right to a safe and reliable service, cannot be fulfilled.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alvioleta Putri
Abstrak :
Eksistensi skuter listrik dan sepeda listrik diminati tinggi oleh publik sehingga hal tersebut memunculkan suatu peluang bisnis. Penyediaan layanan jasa sewa skuter listrik dan sepeda listrik memiliki tantangan tersendiri untuk memastikan pemenuhan hak konsumennya terpenuhi karena risiko terjadi suatu celaka tinggi. Selain inisiatif pelaku usaha, hal tersebut juga dipengaruhi oleh peraturan terkait yang berlaku. Tulisan ini menganalisis terkait pemenuhan hak konsumen Beam Mobility di Indonesia ditinjau berdasarkan perbandingan regulasi skuter listrik dan sepeda listrik serta kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia dan Australia. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan dengan negara Australia. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang meliputi UU PK, UU No. 22/2009, Permenhub No. PM 45, Australian Road Rules 2009, dan Competition and Consumer Act 2010. Serta, data sekunder berupa hasil wawancara dengan konsumen Beam Mobility di Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa regulasi skuter listrik dan sepeda listrik di Indonesia belum dapat memberikan pengawasan yang maksimal kepada konsumen karena peraturan terkait perangkat yang aman dan standar keselamatan di setiap daerah dan/kota belum sepenuhnya diterapkan. Sedangkan, Australia telah menerapkan regulasi yang rinci dan ketat di setiap wilayahnya. Akibat hal tersebut, implementasi kebijakan keselamatan Beam Mobility di Indonesia tidak dapat memberikan tingkat perlindungan yang sama dengan Beam Mobility Australia sehingga risiko terjadinya kecelakaan lebih tinggi di Indonesia. Selain itu, Beam Mobility menetapkan klausula baku pengalihan tanggung jawab kepada penggunanya. Hal ini dapat merugikan konsumen karena implementasi kebijakan operasional Beam Mobility di Indonesia belum cukup baik akibat minimnya regulasi yang mengatur tentang skuter listrik dan sepeda listrik. Dengan demikian, pemenuhan hak konsumen Beam Mobility di Indonesia, khususnya hak atas layanan yang aman dan dapat diandalkan, tidak dapat terpenuhi. ......The existence of electric scooters and electric bicycles is in high demand by the public so that it creates a business opportunity. The provision of electric scooter and electric bicycle rental services has its own challenges to ensure the fulfillment of consumer rights is fulfilled because the risk of an accident is high. In addition to the initiative of business actors, this is also influenced by the relevant applicable regulations. This paper analyzes the fulfillment of Beam Mobility in Indonesia’sconsumer rights based on a comparison of electric scooter and electric bicycle regulations and consumer protection policies in Indonesia and Australia. This research utilizes a legislative approach and a comparative approach with Australia. The data used in this research are primary legal materials which include the Consumer Protection Law, Law No. 22/2009, Minister of Transportation Regulation No. PM 45, Australian Road Rules 2009, and Competition and Consumer Act 2010. As well as, secondary data in the form of interviews with Beam Mobility consumers in Indonesia. The results found that the regulation of electric scooters and electric bicycles in Indonesia has not been able to provide maximum supervision to consumers because regulations related to safe devices and safety standards in each region and city have not been fully implemented. Meanwhile, Australia has implemented detailed and strict regulations in each region. As a result, Beam Mobility in Indonesia's implementation of safety policies cannot provide the same level of protection as Beam Mobility in Australia, resulting in a higher risk of accidents in Indonesia. In addition, Beam Mobility stipulates a default clause of liability transfer to its users. This can be detrimental to consumers because the implementation of Beam Mobility in Indonesia's operational policies is not good enough due to the lack of regulations governing electric scooters and electric bicycles. Thus, the fulfillment of Beam Mobility in Indonesia's consumer rights, particularly the right to a safe and reliable service, cannot be fulfilled.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silvia Merdikawati
Abstrak :
ABSTRAK
Electric Scooter Sharing Systems (ESSS) merupakan transportasi ramah lingkungan yang menawarkan manfaat tambahan kepada pelanggan berbagi skuter listrik. Studi ini mengkaji penggunaan awal kendaraan yang optimal untuk ESSS sepenuhnya otomatis dilaksanakan di kota dengan kepadatan universitas tertinggi di Taiwan. Terbatasnya permintaan empiris dan informasi penggunaan, kita mensimulasikan parameter permintaan kritis (tingkat perjalanan (trip rae), jarak perjalanan (trip distance) dan durasi perjalanan (trip duration)) dan parameter pasokan (jumlah E-scooter dan dermaga pengisian baterai). Kami menggunakan metode optimasi dengan simulasi untuk menentukan jumlah optimal E-scooter dibawah potensi permintaan yang berbeda. Analisis sensitivitas juga dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat layanan atau ukuran armada yang optimal. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini tidak hanya memberikan beberapa panduan operasional untuk penggunaan sistem yang utuh, tetapi juga menawarkan wawasan yang berguna untuk manajer yang tertarik menggunakan sistem yang sama dengan berbagi skuter listrik
ABSTRACT
Electric Scooter Sharing Systems (ESSS) are environmental friendly transportation alternatives that offer extra benefits to existing bicycle share customers. This study investigates the optimal initial vehicle deployment for a fully automated ESSS implemented in a city with the highest density of universities in Taiwan. With limited empirical demand and usage information, we simulated the critical demand parameters (trip rates, trip lengths and trip durations) and supply parameters (number of e-scooter and charging dock) and then used the method of optimization by simulation to determine the optimal number of e-scooter under different potential demand situations. Sensitivity analyses were also conducted to identify factors that highly affect the service level or the optimal fleet size. Results obtained from this study not only provide some operational guidelines for the full field deployment of the system, but also offer useful insights to managers who are interested in employing similar electric scooter sharing systems
2016
T46390
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Surya Mustariyakuma
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dewasa ini, sepeda motor merupakan salah satu moda transportasi kebutuhan masyarakat. Adapun sepeda motor menjadi salah satu yang paling digemari oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hal tersebut selaras dengan fakta bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS , hingga tahun 2013, total populasi sepeda motor di Indonesia mencapai 84.732.652 unit. Salah satu jenis sepeda motor yang menjadi favorit konsumen adalah skuter matic, dimana pada tahun 2016 skuter matic adalah tipe sepeda motor yang paling laris dimana memiliki pangsa pasar sebesar 79 persen. Permasalahan kemudian hadir ketika investigator KPPU mencium adanya praktek persiangan usaha tidak sehat berupa penetapan harga sepeda motor matik 110-125 cc yang dilakukan dua pelaku usaha yakni YIMM dan AHM, dimana investigator KPPU menemukan sebuah bukti komunikasi, berupa email yang dikirimkan Presiden Direktur YIMM, Yochiro Kojima kepada beberapa internal bawahanya. Kasus ini berakhir ketika pada tanggal 20 Februari 2017 majelis komisi memutuskan bahwa kedua pelaku usaha tersebut terbukti melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat, yakni melanggar pasal 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Penetapan Harga. Penelitian ini membahas dua permasalahan yakni ada atau tidaknya indikasi praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua terlapor dan apakah putusan majelis komisi telah sesuai dengan kaidah hukum persaingan usaha di Indonesia.
Today, motorcycles are one of the modes of transportation that become the needs of society. The motorcycle became one of the most favored mode of transportation by some people of Indonesia. This is in line with the fact that based on the Central Bureau of Statistics BPS data, recorded until 2013, the total population of motorcycles in Indonesia reached 84,732,652 units. One type of motorcycle that is a favorite for consumers is the matic scooter, where in 2016 matic scooter is the best selling type of motorcycle which has a market share of 79 percent. The problem was then present when the KPPU investigator smelled the practice of unfair business competition in the form of motorcycle pricing of 110 125 cc matic made by two business actors namely YIMM and AHM, where KPPU investigators found a proof of communication, in the form of an email sent by YIMM President Director Yochiro Kojima to some internal under him. The case ended when on 20 February 2017 the commission assembly decided that the two business actors were proven to conduct unfair business competition practices, namely violating Article 5 of Law no. 5 of 1999 on Pricing. This study discusses two issues namely whether or not there are indications of unfair business competition practices conducted by both reported and whether the decision of the commission council has been in accordance with the rules of business competition law in Indonesia.
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S68612
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library