"Penelitian ini didasarkan pada semakin banyaknya sorotan kepada lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat, utamanya dalam hal proses membuat kebijakan dalam bentuk undang-undang, dimana proses pembuatannya hampir lama selama periode Orde lama. Sebagai fokus penelitian dipilih salah satu proses pembuatan kebijakan pubiik dalam bentuk undang-undang, yakni Undang-undang Usaha Kecil yang dibuat dalam tahun 1995.
Penelitian ini menggunakan pendekatan proses kebijakan melalui kajian kualitatif dengan metode observasi. Data yang dihimpun berupa data observasi dan wawancara tidak berstruktur serta data sekunder, serta analisis data sifatnya deskriptif.
Tulisan ini mengungkapkan proses pembuatan kebijakan publik di tingkat pusat dalam bentuk Undang-undang. Dari proses pembahasan RUU tentang Pembinaan Usaha Kecil menjadi Undang-undang Usaha Kecil memperlihatkan banyak masalah yang perlu mendapat perhatian khusus yang selama ini belum dianggap penting, yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan antara lain wewenang dan tata cara membuat undang-undang, rencana legislasi nasional, dan tenaga ahli, serta hubungan politik antara pembuat undang-undang.
Melalui perencanaan legislasi nasional dalam bentuk program legislasi dan agenda legislasi, dapat mengidentifikasi dan memilih permasalahan yang sebenarnya serta prakiraan terhadap kebijakan yang dibuat dan mungkin dilaksanakan sesuai situasi dan kondisi. Wewenang yang diperjelas melalui tata cara pembuatan undang-undang akan memperlancar pembahasan dan membantu penyelesaian dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, serta informasi yang akurat lebih mudah diperoleh Dewan melalui tenaga ahli dalam berbagai bidang tertentu. Selanjutnya hubungan politik antar pembuat kebijakan perlu diperjelas dan transparan dengan menampung pemikiran kritis anggota Dewan. Sehingga apa yang dilakukan anggota Dewan dan lembaga perwakilan rakyat semuanya bernuansa kepada kepentingan publik sekaligus memperbaiki citra DPR dan Pemerintah.
Sebagai akibat pengaruh clan faktor-faktor tersebut di atas, memperlihatkan Undangundang Usaha Kecil kurang kondusif untuk dilaksanakan dengan segera, karena ada undang-undang antara lain Undang-undang Anti Monopoli, yang perlu dibuat dan dilaksanakan karena dianggap sating menopang dalam praktek pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat melalui identifikasi masalah melalui perencanaan legislasi nasional. Namun undang-undang yang dibuat selama ini termasuk Undang-undang Usaha Kecil tidak melalui perencanaan legislasi nasional, sehingga undang-undang lainnya yang dianggap seharusnya lebih dahulu dibuat atau bersamaan dalam pelaksanaannya terpaksa dibuat belakangan karena usul saran dan pemikiran tersebut di atas datang, sewaktu Rancangan Undang-undang Pembinaan Usaha Kecil telah diajukan dan telah dibahas di DPR dalam bentuk proposal.
Kajian rasional dan cermat terhadap masalah yang dihadapi akan dapat dibantu melalui tenaga ahli di bidang tertentu yang diperlukan. Selanjutnya hubungan politik antara pembuat kebijakan belum menunjukkan dinamika yang bernuansa kepada kepentingan masyarakat."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
