Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pulau Tunda merupakan salah satu pulau dari gugusan pulau yang terdiri dari 17 pulau di Utara Pulau Jawa Provinsi Banten. Energi listrik di Pulau Tunda dipasok oleh 2 unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) non PLN yang masing-masing memiliki kapasitas terpasang 100 kVA dan 75 kVA, dengan waktu beroperasi selama 4-5 jam per hari yaitu mulai dari jam 18.00 sampai jam 22.00. Sistem kelistrikan Microgrid memiliki beberapa keuntungan, dari segi efisiensi, microgrid dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil pada pembangkit, selain itu dapat mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh sistem distribusi karena letak pembangkit microgrid yang relatif dekat dengan beban. Dari segi keandalan, sistem kelistrikan microgrid dapat mengatur secara optimal sumber energi selama 7 hari 24 jam. Selain itu, sistem kelistrikan microgrid memiliki kemampuan untuk bekerja tanpa terhubung dengan grid. Dengan penggunaan sistem kelistrikan microgrid, biaya listrik yang harus dibayar jadi lebih sedikit dan yang paling penting dapat mengurangi emisi karbon, karena pembangkit – pembangkit yang digunakan pada sistem kelistrikan microgrid umumnya menggunakan energi terbarukan. Dalam Penelitian ini dilakukan pembuatan skenario dalam menentukan nilai LCoE yang paling optimum dengan menggunakan pendekatan optimasi bantuan software homer pro. Didapatkan pola operasi untuk sistem kelistrikan Pulau Tunda yaitu beban dipikul pada siang hari oleh PLTS dan malam hari menggunakan generator yang telah di setting kontrolnya menggunakan mode force on & force off. Dari simulasi diperoleh LCoE terendah pada konfigurasi PLTS Hibrid dengan kapasitas PLTS 260 Kwp, Baterai 242 Kwh, inverter 200 Kw. Selanjutnya, berdasarkan data kuesioner kepada pengguna listrik di Pulau Tunda dan wawancara kepada pelaksana operasio PLTD, keberlanjutan dari sistem microgrid ini akan memiliki manfaat pasokan listrik yang terus menerus apabila dikelola oleh PT. PLN (Persero). Dengan melihat kemauan dan kemampuan membayar pengguna listrik di pulau Tunda, diperoleh hasil bahwa batas kemampuan membayar mereka sebesar Rp 1108,44 per kWh. ......Tunda Island is one of the islands in a group of 17 islands in the north of Java Island, Banten Province. Electrical energy in Tunda Island is supplied by 2 non-PLN Diesel Power Plants (PLTD), each with an installed capacity of 100 kVA and 75 kVA, with an operating time of 4-5 hours per day starting from 18.00 to 22.00. The microgrid electrical system has several advantages, in terms of efficiency, microgrid can reduce the use of fossil fuels in power plants, besides that it can reduce losses caused by the distribution system because the location of the microgrid generator is relatively close to the load. In terms of reliability, the microgrid electrical system can optimally manage energy sources for 7 days and 24 hours. In addition, the microgrid electrical system has the ability to work without being connected to the grid. With the use of a microgrid electricity system, the electricity costs that must be paid are less and most importantly can reduce carbon emissions, because the plants used in the microgrid electricity system generally use renewable energy. In this study, scenarios were made to determine the most optimum LCoE value using an optimization approach with the help of homer pro software. The operating pattern for the Tunda Island electricity system is obtained, namely the load is carried by PLTS during the day and at night using a generator that has been controlled using the force on & force off mode. From the simulation obtained the lowest LCoE in the PLTS Hybrid configuration with a PLTS capacity of 240 Kwp, 302.4 Kwh battery, 200 Kw inverter. Furthermore, based on questionnaire data to electricity users on Pulau Tunda and interviews with PLTD operations executives, the sustainability of this microgrid system will have the benefit of continuous electricity supply if managed by PT. PLN (Persero). By looking at the willingness and ability to pay electricity users on the island of Tunda, the result is that the limit of their ability to pay is Rp. 1108.44 per kWh.

Abstrak :
ABSTRAK Indonesia dengan 17.504 pulaunya merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Berbagai pulau tentunya menyimpan potensi sumber daya yang besar dan kaya. Pada periode modern saat ini, konsep tersebut sudah jauh ditinggalkan, industrialisasi material bangunan dan penyeragaman teknik konstruksi telah merubah cara masyarakat pulau dalam membangun. Material modern langsung diimpor dari pulau utama terdekat sehingga potensi lokal tidak dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola siklus kehidupan (life-cycle) bangunan kontemporer masyarakat Pulau Koja Doi apakah pola yang ada saat ini terkategori keberlanjutan atau tidak. Terdapat dua metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengetahui material apa saja yang digunakan pada rumah panggung di Pulau Koja Doi. Sedangkan wawancara dilakukan pada tokoh masyarakat Pulau Koja Doi untuk mencaritau sumber material bangunan, metode konstruksi bangunan, pola demolisi bangunan serta penanganan limbah sesudah demolisi. Tahap penelitian ini akan menentukan apakah pembangunan di Pulau Koja Doi jauh atau dekat dengan konsep konstruksi yang berkelanjutan. Pulau Koja Doi merupakan pulau kecil yang berada disebelah utara Pulau Flores dan berdekatan dengan Pulan Koja Gete dengan mayoritas warga berprofesi nelayan. Pada situasi dahulu masyarakat Pulau Koja Doi memanfaatkan hasil alam dari pulau terdekat yaitu Pulau Koja Gete untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan material bangunan rumah panggung. Sedangkan situasi saat ini beberapa rumah panggung telah diganti dengan material modern yang didatangkan dari Pulau Flores. Siklus material yang terjadi tidak hanya semata-mata berasal dari gugusan Pulau Koja Doi saja, melainkan berasal dari pulau sebrang yaitu Pulau Flores. Dalam hal penggunaan material bangunan pada rumah panggung di Koja Doi, situasi dahulu lebih mendekati karakteristik penggunaan material yang berkelanjutan pada pulau kecil. Penggunaan material bangunan pada situasi saat ini masih belum bisa dikatakan serupa karena penggunaan material modern pada rumah panggung belum memiliki scenario lebih lanjut jika material telah usai digunakan.

---

ABSTRACT Indonesia with 17,504 islands is one of the largest archipelagic countries in the world. Various islands certainly save a large and rich potential of resources. In the current modern period, the concept is far from being abandoned, industrialization of building materials and uniformity of construction techniques have changed the way that island communities develop. Modern materials are directly imported from the nearest main island so that local potential is not maximally utilized. For this reason, this study aims to identify the pattern of the lifecycle contemporary buildings of the Koja Doi Island community, whether the current pattern is categorized as sustainability or not. There are two research methods used in this study, namely observation and interviews. Observations were made to find out what materials were used on stilt houses on Koja Doi Island. While interviews were conducted with community leaders in Koja Doi Island to look for building material sources, building construction methods, building demolition patterns and post-demolition waste treatment. This research phase will determine whether the development on Koja Doi Island is far or close to the concept of sustainable construction. Koja Doi Island is a small island located in the north of Flores Island and adjacent to Pulan Koja Gete with the majority of residents living as fishermen. In the past situation the people of Koja Doi Island made use of the natural products from the nearby island of Koja Gete Island to meet their daily needs including the material needs for building houses on stilts. Whereas the current situation of several stilt houses has been replaced with modern materials imported from Flores Island. The material cycle that occurs does not merely originate from the Koja Doi Island cluster, but originates from the other island, Flores Island. In terms of the use of building materials on stilts in Koja Doi, the situation was closer to the characteristics of sustainable use of materials on small islands. The use of building materials in the current situation still cannot be said to be similar because the use of modern materials in a house on stilts does not yet have a further scenario if the material has been used.

Abstrak :
Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan termasuk di dalamnya pulau-pulau kecil merupakan alternatif yang tepat bagi pembangunan nasional selanjutnya, dan dapat menjadi salah satu tumpuan harapan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dimasa mendatang. Agar tidak mengulangi berbagai kekeliruan/kesalahan yang telah/pernah terjadi dalam pemanfaatan ruang di pulau-pulau besar yang kurang mengindahkan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, maka dalam pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara terpadu dan bijaksana. Pulau-pulau kecil yang secara fisik memiliki sumberdaya alam daratan (terestrial) sangat terbatas, tetapi sebaliknya memiliki sumberdaya kelautan yang melimpah, merupakan aset yang strategis untuk dikembangkan dengan basis kegiatan ekonomi pada pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa lingkungan (environmental services) kelautan. Dalam perkembangan selanjutnya akibat dari pertambahan jumlah penduduk, perluasan permukiman dan kegiatan industri, pariwisata dan transportasi laut, maka pulau-pulau kecil merupakan potensi yang perlu dikembangkan secara hati-hati. Pendekatan secara terpadu antara potensi darat, pantai dan laut serta aktivitas yang sesuai mutlak diperlukan untuk menghindarkan kerusakan lingkungan akibat mendapat tekanan berat karena eksploitasi sumberdaya alam yang tidak memperhatikan aspek pelestarian lingkungan. Atas dasar itu, maka pendekatan secara ekonami-ekologi dalam pembangunan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan mutlak diperlukan. Oleh karena itu, sangat penting kiranya adanya suatu perencanaan ruang wilayah pesisir dan pulau kecil yang baik dan benar, yaitu suatu perencanaan ruang yang program-programnya dapat diimplementasikan, dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah pokok dalam perencanaan tata ruang terletak pada metode penyusunan rencana tata ruang yang kemudian dapat berlanjut pada pemanfaatan dan pengendalian tata ruang itu sendiri. Penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan harapan pengguna lahan (stakeholders). Pemanfaatan ruang oleh berbagai pengguna lahan (stakeholders) yang berbeda kepentingan, dapat menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan ruang. Salah satu pulau kecil yang mempunyai potensi kelautan yang cukup besar adalah Pulau Legundi yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung. Secara geografis pulau tersebut terletak di Teluk Lampung yang mempunyai potensi perikanan dan pertanian yang cukup besar. Oleh karena itu pada akhir tahun 2001, Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan telah melakukan studi tentang Pengelolaan Kawasan Lingkungan Pesisir untuk Pelestarian Lingkungan Gugus Pulau Legundi. Sebagai kelanjutan dari studi tersebut dan agar dalam pengembangan Pulau Legundi yang berkelanjutan pada masa yang akan datang dapat tercapai, untuk itu perlu suatu analisis kebijakan yang dapat memberikan masukan (input) sebagai dasar/bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam pemanfaatan ruang dan penetapan kawasan yang optimal dan proposional bagi berbagai pengguna lahan (stakeholders) yang berkepentingan dengan tidak mengesampingkan pentingnya pelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk : a. Mengetahui persepsi para pelaku kepentingan berkaitan dengan penentuan prioritas penggunaan ruang/kegiatan; b. Mengevaluasi kesesuaian lahan dalam pemanfaatan ruang wilayah Pulau Legundi dan kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan hidup; c. Menentukan prioritas penggunaan lahan dalam pemanfaatan ruang wilayah Pulau Legundi; dan d. Memberikan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif berupa studi kebijakan dengan pendekatan studi kasus dengan menggunakan pendekatan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Untuk mengetahui persepsi/tingkat kepentingan dari para pelaku kepentingan (stakeholders) dalam penentuan prioritas kegiatan didekati dengan metode Proses Analisis Hirarkhi (PHA). Analisis spasial untuk mengevaluasi kesesuaian lahan didekati dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan aplikasi Arc-info dan Arc-View. Sedangkan untuk mengidentifikasi dampak lingkungan hidup yang telah dan akan terjadi didekati dengan melakukan kajian lingkungan. Selanjutnya dengan memanfaatkan hasil ketiga analisis tersebut dilakukan analisis kebijakan untuk menetapkan rekomendasi zonasi pemanfaatan ruang Pulau Legundi. Pelaku yang mempunyai peranan penting dalam penentuan prioritas kegiatan yang akan dikembangkan di Pulau Legundi secara hirakhi adalah Pemerintah Daerah, masyarakat, Swasta dan LSM. Prioritas kegiatan yang dipilih para pelaku dalam Pengembangan Pulau Legundi secara hirarkhi perkebunan, perikanan, konservasi, permukiman, industri dan wisata. Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa kesesuaian lahan bagi penggunaan/pemanfaatan ruang yang memenuhi kriteria sangat sesuai hanya untuk kegiatan konservasi dan perkebunan. Ruang yang sangat sesuai untuk konservasi seluas 492,599 Ha, dan sangat sesuai untuk lahan perkebunan seluas 846,756 Ha. Sedangkan kesesuaian lahan untuk kegiatan lainnya yaitu permukiman, industri dan tambak hanya sampai kriteria sesuai. Hasil overlay antara peta kesesuaian lahan kriteria sangat sesuai dengan peta kesesuaian lahan kriteria sesuai menunjukkan bahwa hanya kegiatan perkebunan dan konservasi saja yang sangat sesuai dalam memanfaatkan ruang Pulau Legundi. Pemanfaatan ruang Pulau Legundi untuk kegiatan pertanian/perkebunan, perikanan, permukiman dan industri diperkirakan telah dan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan berupa pencemaran air laut, gangguan terhadap biota perairan, pengaruh terhadap kegiatan perikanan, kerusakan fisik habitat meliputi kerusakan ekosistem mangrove dan kerusakan ekosistem terumbu karang, konflik sosial serta gangguan terhadap kesehatan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa zonasi pemanfaatan ruang Pulau Legundi yang optimal mengalokasikan ruang daratan untuk kawasan konservasi seluas 761,207 Ha (42,32 %) dan kawasan budidaya seluas 1037,693 Ha yang terdiri dari zona perkebunan/pertanian seluas 968,704 Ha (53,85 %) serta zona permukiman dan Industri seluas 68,916 Ha (3,83 %). Sedangkan pemanfaatan ruang perairan Pulau Legundi dialokasikan untuk zona budidaya mutiara seluas 207 Ha yang terletak di Selat Siuncal, zona konservasi laut pada ekosistem terumbu karang di perairan sebelah utara seluas 1.616 Ha, zona perikanan tangkap di sekitar ekosistem terumbu karang, zona perikanan budidaya di sekitar pantai utara Pulau Legundi maksimal sejauh 100 m dari garis pantai.

---

Policy Analysis of Small Island Space Utilization (Case Study in Legundi Island Region, South Lampung Regency, Lampung Province)The utilization of coastal area and ocean resources including Small Island is the right alternative for the following national development and it can be one of the centers of hopes to fulfill the society necessity in the future. In order not to repeat some mistakes ever occurred in space utilization of large islands by less paying attention to the conservation function and balance of living environment, utilization of natural resources in the coastal area and small islands should be done wisely and integrated. The small islands, which physically have very restricted natural land resources (terrestrial), but on the other hand very abundant marine resources are strategic assets to be developed with basic economic activity on the utilization of natural resources and the marine environmental services. Due to increasing number of population, extension of settlement and industrial activities, tourism and sea transportation, small islands need to be developed carefully. An integrated approach of land, ocean and beach potential as well as appropriate activities are absolutely needed to avoid environmental damage caused by heavy pressure due to natural resources exploitation which do not pay attention to the environmental conservation aspects. Based on these, the economic - ecological approach in sustainable development of small islands is absolutely needed. Therefore, it is very important to have a good spatial planning of coastal area and small islands that is a space planning with programs that can be implemented and accepted by stakeholders and able to improve the society's welfare. The main problem in space planning is the utilization and the restraint of the space itself. The divergence of the land use from space planning is caused by unsuitability with the stakeholders hopes. The spatial utilization by some stakeholders which have different interests can cause land use conflict. One of the small islands that have a quite large ocean potential is Legundi Island located in South Lampung Regency, Lampung Province. The island is geographically located in Lampung Bay which has a vast fisheries and farming potential. Therefore, at the end of 2001 the Directorate of Coastal Spatial Planning, and Small Islands of the Directorate General of Coastal Areas and Small Islands of The Department of Marine Affairs and Fisheries have conducted a study on the management of the coastal areas for the environmental conservation of Legundi Islands group. As a follow-up study and in order to develop Legundi Island sustainable in the future, it therefore needs a policy analysis to provide input for the decision makers to determine space for optimal and proportional area for some stakeholders with taking into account the importance of the conservation and balance functions of living environment. These research objectives are the following: 1. To know the perception of the stakeholders subjects of interest (government, entrepreneur, society and non government organization) related to the determining priorities of exploitation the area/activities. 2. To evaluate the suitability of the area in Legundi island land use and the possibility of the impacts on living environment. 3. To determine the priority of the spatial arrangement in Legundi island space utilization. 4. To provide recommendation to the government for a consideration in taking decision of the policy formulation. The research uses a descriptive study in the form of policy analysis with an approach of using quantitative and qualitative method. These methods of analysis comprises the following steps (1) To know the perception or level of the importance from stakeholders in determining the priority activities approached by hierarchy analysis procces method is applied; (2) To know land suitability by using software of geographical information system (GIS) with Arc-info and Arc-view is applied; (3) To assess the impact on living environment is approached by environmental analysis. Next, by using the above mentioned three analysis results, policy analysis is conducted to determine the zoning recommendation of Legundi island space utilization. The agents who have important role in determining priority activities to be developed in Legundi Island are hierarchically the local government, society, interpreneur and the non government organization. The priority activities selected by the agents in developing Legundi Island hierarchically are plantation, fisheries, conservation, settlement, industrial and tourism. The result of spatial analysis shows that the suitability of land in land use which fulfill the criteria of "very suitable? is only for conservation and plantation activities. The most suitable space for conservation is 492.599 Ha, for plantation 846.756 Ha. While the suitable space for other activities are settlement, industry and fishpond. The overlay result between ?very suitable and suitable" map category shows that only plantation and conservation are very suitable to be exploited at the Legundi Island. The Legundi Island land use for farming/plantation, fisheries, settlement and industry is estimated to have an important impact to the environment, such as, sea water pollution, disturbance of the aquatic animal, the influence to the fisheries activities, the physical damage of habitat covering mangrove ecosystem, coral reef damage, social conflict and the disturbance of the society's health. This research concludes that the space utilization Zone of Legundi Island optimally allocates 761.207 Ha (42.32%) for land space conservation, and 1.037.693 Ha for cultivation area. For cultivation area are designated 968.704 Ha (53.85%) for plantation /farming zone and 68.916 Ha (3.83%) for settlement and industrial zone. While the aquatic space utilization of Legundi island the amount of 207 Ha is allocated for pearl cultivation which is located in Siuncal Strait, 1.616 Ha for the marine conservation zone on the coral reef ecosystem in the northern waters. The fisheries catch zone in coral reef ecosystem, cultivated fisheries zone is in northern beach of Legundi island is designated 100 m maximum from the shoreline.

Abstrak :
ABSTRAK
Pulau Pramuka ditetapkan sebagai pusat Administrasi Kepulauan Seribu pada tahun 2001. Secara general masyarakat pesisir dihuni oleh komunitas laut dimana mereka menggantungkan kehidupannya pada alam laut. Penulis melihat adanya isu pada site yaitu, adanya irisan ruang-ruang tepi air yang digunakan oleh orang pulo untuk berkumpul pada waktu tertentu. Ruang tersebut memiliki potensi sebagai third place. Melalui skripsi ini penulis mencari tahu bagaimana third place yang terbentuk oleh orang pulo di kawasan pesisir, dimana orang pulo itu sendiri hidup dan berpenghidupannya tidak dapat lepas dari alam lautan. Ditemukan bahwa Third place yang terbentuk di Pulau Pramuka sebagian besar terjadi di area rataan terumbu karang reef flat serta perairannya ruang antara laut dan darat . Third place di Pulau Pramuka juga tidak dapat lepas dari peranan warga yang multi usia dan multi profesi sebagai pengguna ruang, terlebih Pulau Pramuka beridiri karena asas kekeluargaan. Third place di Pulau Pramuka memiliki ciri lain yaitu dinamis, area third place dengan cepat terbentuk walau semula area tersebut kosong dan sebalik. Hal itu juga dipengaruhi faktor meteorologi dan geomorfologi Pulau Pramuka. Fenomena lainnya adalah overlapping core setting dalam satu tempat, working place dan third. Third place di Pulau Pramuka terjadi juga secara waterfront, karena itu merupakan faktor utama bagi orang pulo dalam menggunakan sebuah ruang untuk berkumpul.

---

ABSTRACT
Pramuka Island was designated as the center of the Thousand Islands Administration in 2001. In general, coastal communities are populated by marine communities where they depend on marine life. The author sees an issue on the site that is, the existence of waterfront spaces used by orang pulo to gather at a certain time. The spaces may have potential as a third place. Therefore, through this undergraute thesis the author intended to find out how the third place is formed by orang pulo in coastal areas, where orang pulo live and gather who can not separated from the natural ocean. It is found that the third place formed on Pramuka Island mostly occurs in the reef flat area and waters body space between the sea and the land . Third place in Pramuka Island is also can not be separated from the role of citizens of multi age and multi profession as a the user, especially the due to the principle of kinship. Third place in Pramuka Island has another characteristic that is dynamic, by the quickly formed eventhough the area is empty, and also is influenced by the meteorology and geomorphology factor of Pramuka Island. Another phenomenon is an overlapping core settings in one place, working place and third. Third place on Pramuka Island occurs also at waterfront, as a major factor for orang pulo in using a space to gather.