Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peran strategis terhadap percepatan pemulihan kondisi nasional dan menjaga ketahanan nasional, mengingat jumlahnya menempati posisi terbesar dalam dunla usaha di Indonesia, dan menyerap hampir 90 persen dari jumlah tenaga kerja yang ada. Dengan demikian, keberpihakan dan penciptaan iklim kondusif pada UMK akan memberikan nilai manfaat langsung terhadap mayoritas masyarakat Indonesia.Telah diakui secara nasional maupun internasional bahwa, LKM adalah institusi yang paling tepat untuk menjadi kendaraan utama dalam upaya pemberdayaan UMK, yang pada sisi lain juga mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan penggangguran sebagai permasalahan utama nasional. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Garut, dimana dalam propinsi Jawa Barat, termasuk yang kesejahteraan masyarakatnya belum beruntung dibandingkan wilayah lain, namun ada upaya sistemik dari pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMK.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :1. Dukungan LKM dalam memenuhi kebutuhan permodalan bagi UMK2. Dukungan LKM dalam meningkatkan kapasitas usaha UMK3. Peran LKM dalam meningkatkan ketahanan daerahPenelitian dilaksanakan sebagai penelitian kuantitatif menggunakan metode deskritif analitis. Disiapkan kuisioner sebagai pedoman wawancara terbuka untuk mendapatkan data nominal berkaitan dengan masalah penelitian kepada UMK dan LKM di Kabupaten Garut. Sedangkan data pendukung, didapat dari studi pustaka berbagai literatur dan dokumentasi yang diterbitkan dari berbagai lembaga, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan beberapa instansi di tingkat pusat. Sehingga pada akhirnya, tergambar secara obyektif dukungan LKM terhadap UMK untuk meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Garut.Penelitian di Kabupaten Garut ini dibatasi, dengan tiga permasalahan yang diharapkan jawabannya, yaitu : bagaimana dukungan LKM untuk memenuhi kebutuhan permodalan UMK di Kabupaten Garut ?; bagaimana dukungan LKM untuk meningkatkan kapasitas usaha UMK ?; dan bagaimana peran LKM dalam meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Garut ?.Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui bahwa LKM sangat dibutuhkan dan membantu UMK untuk meningkatkan kapasitas usaha, dan meningkatkan pendapatan. Demikian pula terhadap peningkatan ketahanan daerah Kabupaten Garut, peran LKM dapat dilihat atas tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan UMK yang juga rata-rata meningkat setelah mendapatkan fasilitas pinjaman dari LKM. Ketiga indikator tersebut menjadi ukuran bagi peningkatan kesejahteraan yang menjadi salah satu faktor utama yang mernpengaruhi ketahanan daerah.

---

Micro and Small-scale Enterprises (MSE) has strategic function to accelerate national revitalization and resilience. They have significant part in the whole business in Indonesia and provide almost 90% of employment. Therefore support and building conducive climate for MSE will directly create added value for majority Indonesian society.

Micro Finance Institution (MFI) have been acknowledging in national and international that they are the perfect institution to become main vehicle in order to empowered MSE, which in the other hand they will also support the eradication of poverty and unemployment as a nation problem. The Research has taken place in Garut Regencycy in West Java Province that has the least prosperity, which the local government has systematic effort to increase the prosperity by empowering MSE.

The result of this research is to observe:

1. MFI supports on fulfillment the capital needs of MSE

2. MFI supports on increasing the MSE capabilities

3. MFI roles on increasing the local preservation

The Research conducted as quantitative research with analytical descriptive methods. Questionnaires have been made as an open interview guideline to gather the nominal data that related with MFI and MSE research problematic in Garut Regency. The research has been supported also by several literature and documentation published by various institute and local government at Garut Regency. Therefore in the end the MFI supports for MSE to increase the local resilience can be described objectively.

The research has been limited for 3 problems which suppose to be resolved, : "How do MFI supports on fulfillment the capital needs of MSE, How do MFI supports on increasing the MSE capabilities and how do MFI take part on increasing the local resilience.

The research result's has shown that MFI are really needed on helping MSE to increase their capacities and earnings. Local resilience increase as well as can be shown by improvement of education, health and earnings in average level after receiving MFI loan facilities. These 3 indicators turns into parameter measured for welfare and also as a key factor which affect the local resilience."

"ABSTRAKLNG skala kecil merupakan salah satu alternatif pasokan gas untuk pembangkit listrik yang lokasinya tersebar di kepulauan seperti Bangka, Belitung dan Pontianak. LNG yang ditransportasikan dari terminal likuifaksi LNG harus dioptimasi pola pendistribusiannya ke masing-masing lokasi pembangkit. Optimasi dilakukan terhadap faktor biaya yang meliputi biaya pembelian gas, biaya penyewaan kapal, biaya pengiriman gas dan biaya operasional terminal penerima dan regasifikasi LNG. Sebuah model matematis dibuat berdasarkan variabel keputusan dan variabel tak terkendali yang didefinisikan dari parameter-paramater yang mempengaruhi hasil pola logistik. Secara garis besar skenario operasi untuk pendistribusian LNG yang digunakan adalah pengiriman tanpa hub (milk run dan point to point) dan pengiriman dengan hub. Hasil perbandingan menunjukan bahwa biaya logistik skema milk run lebih murah dibandingkan dengan skema yang lain yaitu sebesar 0,85 USD/MMBTU untuk pembangkit listrik MPP Belitung, 0,84 USD/MMBTU untuk MPP Bangka, 0,83 USD/MMBTU untuk MPP Kalbar dan 0,83 USD/MMBTU untuk Peaker Pontianak.

---

ABSTRACT

Small Scale LNG is an alternative as gas supply to Gas Power Plants that scattered in several islands like Bangka, Belitung and Pontianak. LNG transportation from Liquifaction Terminal to each power plant have to be optimized. Optimation is conducted to achieve cost efficiency. Several Costs that affect the logistic scheme include LNG FOB price, Ship chartered cost, gas transporting cost and operational cost at regasification terminal. A Mathematical model is constructed based decision variable and uncontrollable variable which defined from any parameters that has implication to logistic scheme. Overall operation scenario built on this study are comprised of transporting with hub and transporting without hub (milk run and point to point). The results shown show that logistics costs must run cheaper compared to the others, namely 0.85 USD / MMBTU for MPP Belitung power plant, 0.84 USD / MMBTU for MPP Bangka, 0.83 USD / MMBTU for MPP West Kalimantan and 0 , 83 USD / MMBTU for Pontianak Peakers."

"This study attempts to justify whether entrepreneurial actions affect the ability of small scale industries (home industries) in increasing their business performance...."

"[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai situasi umum nelayan skala kecil di dunia dan Indonesia, ketentuan hukum internasional mengenai tanggung jawab negara dalam perlindungan terhadap nelayan skala kecil serta kebijakan dan praktek Indonesia dalam perlindungan terhadap nelayan skala kecil. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tiga pendekatan penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian Nelayan Skala Kecil berada di dalam situasi yang sulit dengan tidak dianggap sebagai bagian penting dari sektor perikanan. Padahal nelayan skala kecil memiliki berbagai keunggulan yang dimiliki seperti lapangan kerja, penyedia pangan murah dan ketahanan pangan, ramah lingkungan,hingga pemberantasan kemiskinan. Di sisi lain, ada situasi buruk yang dihadapi oleh nelayan skala kecil dari masalah kemiskinan, tata kelola tenurial, masalah akses terhadap jaminan sosial hingga ancaman perubahan iklim. Hukum internasional telah memberikan tanggung jawab kepada negara untuk melindungi nelayan skala kecil mulai dari hukum keras seperti UNCLOS 1982, UNFSA 1995, Konvensi ILO 188 Tahun 2007 hingga hukum lunak seperti Agenda 21 Tahun 1992, CCRF Tahun 1995, Pedoman Teknis FAO No. 10 serta Voluntary Guideline Securing Sustainable Small Scale Fisheries (VGSSF) Tahun 2014. VGSSF yang terbit pada Juni 2014 menggunakan pendekatan hak asasimanusia terhadap perikanan dapat menjadi pedoman negara-negara dalam melindungi perikanan skala kecil mulai dari aspek tata kelola tenurial dan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kapasitas hingga jaminan sosial. Dalam konteks Indonesia, dengan telah menjadi anggota pihak dari UNCLOS 1982, UNFSA 1995 serta telah meratifikasi berbagai konvensi seperti Konvensi Hak Ekosob, Hak Sipol dapat menerapkan pendekatan HAM terhadap perikanan dan bertanggungjawab untuk melindungi nelayan skala kecil. Tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan dengan menerapkan VGSSF 2014 di konteks nasional. Penerapan VGSSF dapat dilakukan dengan merevisi berbagai kebijakan yang dapat melanggar hak-hak nelayan skala kecil serta melalui rencana aksi nasional dan RUU Perlindungan Nelayan Skala Kecil;This study aims to identify and understand the general situation of small scale fisher in the world and Indonesia, the provisions of international law concerning the responsibility of the state in the protection of small-scale fisher as well as the policies and practices of Indonesia in the protection of small-scale fisher. The study was conducted by using the normative or doctrinal legal researchmethod with three legal research approach such as the statute approach, the comparative approach and conceptual approach.Based on the research, small-scale fisher are in a difficult situation for being undervalued as important sector of the fisheries sector. Though small-scale fisher have various advantages such as employment, providing inexpensive food and food security, environment-friendly, also poverty eradication. On the other hand, there is a bad situation faced by small-scale fisher i.e the poverty, governance of tenure, problems of access to resources, social security and the threat of climate change. International law has given the responsibility to the state to protect smallscale fisher from the hard laws such as The 1982 UNCLOS, The 1995 UNFSA, The 2007 ILO Convention 188 to soft law such as The 1992 Agenda 21, The 1995 CCRF, The 2005 FAO Technical Guidelines No. 10 and the 2014 FAO Voluntary Guidelines Securing Sustainable Small Scale Fisheries (VGSSF). FAO VGSSF published in June 2014 using Human Rights approach in fisheries to guide Statesin protecting small-scale fisheries ranging from Governance tenure and natural resource management, capacity building to social security. In the context of Indonesia, as being party member of the 1982 UNCLOS, The 1995 UNFSA as well as parties to ICCPR and ICESCR can implement human rights approach in fisheries has a duty to protect small-scale fisher. These duty can be implemented by applying The 2014 VGSSF in the national context. VGSSF implementation can be done through revising existing policies which may violate the small-scalefisher rights also through policies such as national plan of action, Small-Scale Fisher Protection Bill, This study aims to identify and understand the general situation of smallscalefisher in the world and Indonesia, the provisions of international lawconcerning the responsibility of the state in the protection of small-scale fisher aswell as the policies and practices of Indonesia in the protection of small-scalefisher. The study was conducted by using the normative or doctrinal legal researchmethod with three legal research approach such as the statute approach, thecomparative approach and conceptual approach.Based on the research, small-scale fisher are in a difficult situation for beingundervalued as important sector of the fisheries sector. Though small-scale fisherhave various advantages such as employment, providing inexpensive food andfood security, environment-friendly, also poverty eradication. On the other hand,there is a bad situation faced by small-scale fisher i.e the poverty, governance oftenure, problems of access to resources, social security and the threat of climatechange.International law has given the responsibility to the state to protect smallscalefisher from the hard laws such as The 1982 UNCLOS, The 1995 UNFSA,The 2007 ILO Convention 188 to soft law such as The 1992 Agenda 21, The 1995CCRF, The 2005 FAO Technical Guidelines No. 10 and the 2014 FAO VoluntaryGuidelines Securing Sustainable Small Scale Fisheries (VGSSF). FAO VGSSFpublished in June 2014 using Human Rights approach in fisheries to guide Statesin protecting small-scale fisheries ranging from Governance tenure and naturalresource management, capacity building to social security. In the context ofIndonesia, as being party member of the 1982 UNCLOS, The 1995 UNFSA aswell as parties to ICCPR and ICESCR can implement human rights approach infisheries has a duty to protect small-scale fisher. These duty can be implementedby applying The 2014 VGSSF in the national context. VGSSF implementationcan be done through revising existing policies which may violate the small-scalefisher rights also through policies such as national plan of action, Small-ScaleFisher Protection Bill]"

"Pertumbuhan produksi sumber daya alam dunia telah meningkat secara perlahan sementara pertumbuhan permintaan meningkat secara dramatis. Liquefied Natural Gas dikenal sebagai LNG yang merupakan salah satu metode untuk meningkatkan produksi gas alam dengan mempermudah proses pengalihan gas alam. Proses pencairan merupakan proses yang paling penting dalam mengubah gas alam menjadi gas alam cair. Proses Liquefaction Natural Gas terbagi menjadi tiga kategori ukuran tanaman; Skala kecil, skala menengah dan besar. LNG skala kecil adalah jawaban untuk menciptakan alam cair dengan proses sederhana, paket berukuran kecil, murah dan skid mounted. Ada beberapa jenis siklus yang digunakan untuk proses pencairan seperti siklus expander N2-CH4, yang merupakan salah satu yang umum digunakan untuk skala kecil. Dalam laporan ini, siklus ekspander N2-CH4 akan dimodelkan dan disimulasikan menggunakan Aspen HYSYS dengan menggunakan data dari literatur dan beberapa kesalahan percobaan agar sesuai dengan model dengan hasil simulasi yang tersedia dalam literatur terbuka. Tujuan laporan ini untuk mengetahui tugas yang dibutuhkan dengan menurunkan suhu keluaran LNG. Oleh karena itu setelah simulasi dilakukan, dengan proses validasi dilakukan untuk menganalisa pengaruh aliran dan suhu panas dan dibandingkan dengan literatur.

---

The growth of world rsquo s natural resources production has been increasing slowly whereas the growth of demand is rising dramatically. The Liquefied Natural Gas is well known as LNG which is one of the methods to increase the production of natural gas by make the transported of the natural gas easier. Liquefaction process is the most important process in converting natural gas to a liquefied natural gas. Liquefaction Natural Gas process is split into three categories size of the plant small scale, medium scale and large scale. Small scale LNG is the answered for creating the liquefied natural with a simple process, small sized, low cost and skid mounted packages. There are several types of cycles that used for liquefaction process such as N2 CH4 expander cycle, that is one of the common used for small scale. In this report the N2 CH4 expander cycle will be modelled and simulate using Aspen HYSYS using the data from literature and some trial error to match the model with simulation result which is available in the open literature. The aim of this report to know the duty needed with the lower outlet temperature of LNG. Therefore after the simulation were done, with the validation process were done to analyse the effect of heat flow and temperature and compare to the literature."

"Masalah yang dihadapi pada terminal regasifikasi skala kecil ini adalah kondisi operasi yang unsteady. Dikarenakan terdapat 2 kondisi, yaitu pada saat unloading LNG dari kapal LNG dan juga pada saat holding karena operasi on-off dari vaporizer berjenis AAV (Ambient Air Vaporizer) yang disebabkan terjadinya frosting. Dalam penelitian ini, dilakukan simulasi dinamik dari terminal regasifikasi skala kecil dengan pengendalian dalam perangkat lunak UniSim. Jika simulasi dilakukan tanpa pengendalian, menghasilkan laju alir yang menyimpang 14% dari seharusnya, dan setelah 6 jam suhu gas keluaran kurang dari 2,5°C yang artinya output tidak dapat memenuhi requirement pembangkit. Pengendali yang digunakan adalah pengendali tipe digital on-off  untuk unloading dan switch AAV dan PI untuk pengendalian laju alir LNG. Pengendali digital on-off pompa diatur untuk menghentikan unloading saat LNG di carrier bersisa 10%, sementara AAV akan diset untuk melakukan aksi switch AAV saat suhu gas keluaran mencapai 3°C. Untuk pengendali PI didapat parameter pengendali dengan nilai Kc = 0,00638 dan Ti = 0,00043. Waktu maksimal operasi 1 buah AAV adalah 7 jam 30 menit sebelum akhirnya akan dilakukan switch. Setelah pengendalian, spesifikasi gas keluaran terminal mampu untuk memenuhi requirement pembangkit yaitu laju alir molar 6,53 MMSCFD dan suhu gas minimum 2,5°C.

---

The problem encountered at this regasification terminal is unsteady operating conditions. Because of unloading LNG from a carrier and holding that involve on-off operation from AAV (Ambient Air Vaporizer) caused by frosting. In this study, a dynamic simulation of small-scale regasification terminal with controls UniSim carried out. If the simulation carries without control, it produces a flow rate that deviates 14% from what it should be, and after 6 hours of operation, the output temperature less than 2,5°C, which means cannot meet generator requirements. The controllers used in this case is digital on-off type controller for unloading and switch AAV and PI type controller to control LNG flowrate. For digital on-off controller, the controller is set to stop unloading when remaining LNG in the carrier is 10%, meanwhile AAV will be set to act on the switch when output temperature reach 3°C . For PI controllers, the control parameters with Kc = 0,00638 and Ti = 0,00043. The maximum operating time for 1 AAV is 7 hours 30 minutes before it will be switched. After controlling, the gas specifications from terminal able to meet the generator requirements, molar flow rate 6,53 MMSCFD and minimum gas temperature 2,5°C."

"Nitrogen Expander merupakan jenis pencairan gas bumi yang sering diaplikasikan dalam kilang produksi LNG karena beberapa karakteristiknya. Namun, masalah utama dalam pengaplikasian teknologi ini adalah efisiensi energi yang relatif rendah. Dalam penelitian ini, kegiatan optimisasi pencairan gas bumi skala kecil berjenis expander telah dilakukan dengan cara menambahkan sistem precooling