Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai situasi umum nelayan skala kecil di dunia dan Indonesia, ketentuan hukum internasional mengenai tanggung jawab negara dalam perlindungan terhadap nelayan skala kecil serta kebijakan dan praktek Indonesia dalam perlindungan terhadap nelayan skala kecil. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tiga pendekatan penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian Nelayan Skala Kecil berada di dalam situasi yang sulit dengan tidak dianggap sebagai bagian penting dari sektor perikanan. Padahal nelayan skala kecil memiliki berbagai keunggulan yang dimiliki seperti lapangan kerja, penyedia pangan murah dan ketahanan pangan, ramah lingkungan, hingga pemberantasan kemiskinan. Di sisi lain, ada situasi buruk yang dihadapi oleh nelayan skala kecil dari masalah kemiskinan, tata kelola tenurial, masalah akses terhadap jaminan sosial hingga ancaman perubahan iklim. Hukum internasional telah memberikan tanggung jawab kepada negara untuk melindungi nelayan skala kecil mulai dari hukum keras seperti UNCLOS 1982, UNFSA 1995, Konvensi ILO 188 Tahun 2007 hingga hukum lunak seperti Agenda 21 Tahun 1992, CCRF Tahun 1995, Pedoman Teknis FAO No. 10 serta Voluntary Guideline Securing Sustainable Small Scale Fisheries (VGSSF) Tahun 2014. VGSSF yang terbit pada Juni 2014 menggunakan pendekatan hak asasi manusia terhadap perikanan dapat menjadi pedoman negara-negara dalam melindungi perikanan skala kecil mulai dari aspek tata kelola tenurial dan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kapasitas hingga jaminan sosial. Dalam konteks Indonesia, dengan telah menjadi anggota pihak dari UNCLOS 1982, UNFSA 1995 serta telah meratifikasi berbagai konvensi seperti Konvensi Hak Ekosob, Hak Sipol dapat menerapkan pendekatan HAM terhadap perikanan dan bertanggungjawab untuk melindungi nelayan skala kecil. Tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan dengan menerapkan VGSSF 2014 di konteks nasional. Penerapan VGSSF dapat dilakukan dengan merevisi berbagai kebijakan yang dapat melanggar hak-hak nelayan skala kecil serta melalui rencana aksi nasional dan RUU Perlindungan Nelayan Skala Kecil;This study aims to identify and understand the general situation of small scale fisher in the world and Indonesia, the provisions of international law concerning the responsibility of the state in the protection of small-scale fisher as well as the policies and practices of Indonesia in the protection of small-scale fisher. The study was conducted by using the normative or doctrinal legal research method with three legal research approach such as the statute approach, the comparative approach and conceptual approach. Based on the research, small-scale fisher are in a difficult situation for being undervalued as important sector of the fisheries sector. Though small-scale fisher have various advantages such as employment, providing inexpensive food and food security, environment-friendly, also poverty eradication. On the other hand, there is a bad situation faced by small-scale fisher i.e the poverty, governance of tenure, problems of access to resources, social security and the threat of climate change. International law has given the responsibility to the state to protect smallscale fisher from the hard laws such as The 1982 UNCLOS, The 1995 UNFSA, The 2007 ILO Convention 188 to soft law such as The 1992 Agenda 21, The 1995 CCRF, The 2005 FAO Technical Guidelines No. 10 and the 2014 FAO Voluntary Guidelines Securing Sustainable Small Scale Fisheries (VGSSF). FAO VGSSF published in June 2014 using Human Rights approach in fisheries to guide States in protecting small-scale fisheries ranging from Governance tenure and natural resource management, capacity building to social security. In the context of Indonesia, as being party member of the 1982 UNCLOS, The 1995 UNFSA as well as parties to ICCPR and ICESCR can implement human rights approach in fisheries has a duty to protect small-scale fisher. These duty can be implemented by applying The 2014 VGSSF in the national context. VGSSF implementation can be done through revising existing policies which may violate the small-scale fisher rights also through policies such as national plan of action, Small-Scale Fisher Protection Bill, This study aims to identify and understand the general situation of smallscale fisher in the world and Indonesia, the provisions of international law concerning the responsibility of the state in the protection of small-scale fisher as well as the policies and practices of Indonesia in the protection of small-scale fisher. The study was conducted by using the normative or doctrinal legal research method with three legal research approach such as the statute approach, the comparative approach and conceptual approach. Based on the research, small-scale fisher are in a difficult situation for being undervalued as important sector of the fisheries sector. Though small-scale fisher have various advantages such as employment, providing inexpensive food and food security, environment-friendly, also poverty eradication. On the other hand, there is a bad situation faced by small-scale fisher i.e the poverty, governance of tenure, problems of access to resources, social security and the threat of climate change. International law has given the responsibility to the state to protect smallscale fisher from the hard laws such as The 1982 UNCLOS, The 1995 UNFSA, The 2007 ILO Convention 188 to soft law such as The 1992 Agenda 21, The 1995 CCRF, The 2005 FAO Technical Guidelines No. 10 and the 2014 FAO Voluntary Guidelines Securing Sustainable Small Scale Fisheries (VGSSF). FAO VGSSF published in June 2014 using Human Rights approach in fisheries to guide States in protecting small-scale fisheries ranging from Governance tenure and natural resource management, capacity building to social security. In the context of Indonesia, as being party member of the 1982 UNCLOS, The 1995 UNFSA as well as parties to ICCPR and ICESCR can implement human rights approach in fisheries has a duty to protect small-scale fisher. These duty can be implemented by applying The 2014 VGSSF in the national context. VGSSF implementation can be done through revising existing policies which may violate the small-scale fisher rights also through policies such as national plan of action, Small-Scale Fisher Protection Bill]

Abstrak :
Skripsi ini membahas penangkapan ikan secara destruktif dengan bahan peledak (blast fishing) dalam rangka perlindungan lingkungan dan nelayan sebagaimana diatur dalam hukum dan perundang-undangan internasional di Indonesia serta membahas kesesuaiannya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Saat ini pengaturan hukum mengenai penangkapan ikan dengan bahan peledak dan kaitannya dengan lingkungan dan nelayan telah diatur dalam hukum dan perundang-undangan internasional di Indonesia, namun dalam penerapannya ditemukan bahwa putusan pengadilan di Indonesia tidak mencerminkan konsep lingkungan seperti pembangunan berkelanjutan. (pembangunan berkelanjutan). Keputusan mengenai Blast Fishing di Indonesia melambangkan kegagalan keputusan Indonesia dalam mengimplementasikan regulasi internasional seperti Code of Conduct of Responsible Fisheries dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang belum melindungi kepentingan lingkungan dan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dengan Bahan Peledak. Sebaiknya dalam mengatasi masalah tersebut aspek perlindungan lingkungan dan kesejahteraan nelayan harus diutamakan dengan mengatur tindakan preventif dalam pemberantasan blast fishing, penguatan koordinasi antar instansi serta peningkatan fungsi pengawasan dan kualitas penegakan hukum di lapangan. ......This thesis discusses destructive fishing with explosives (blast fishing) in the framework of environmental protection and fishermen as regulated in international law and legislation in Indonesia and discusses its suitability in court decisions in Indonesia. The method used in this research is normative juridical method. Currently, legal arrangements regarding fishing with explosives and its relation to the environment and fishermen have been regulated in international law and legislation in Indonesia, however in practice it is found that court decisions in Indonesia do not reflect environmental concepts such as sustainable development. (sustainable development). The decision regarding blast fishing in Indonesia symbolizes the failure of Indonesia's decision to implement international regulations such as the Code of Conduct of Responsible Fisheries and Indonesian laws that have not protected the interests of the environment and fishermen in fishing with explosives. It is better if in overcoming these problems the aspects of environmental protection and fishermen welfare should be prioritized by regulating preventive actions in eradicating blast fishing, strengthening coordination between agencies and improving the supervisory function and quality of law enforcement in the field.