Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pertumbuhan ekonomi dan distribusi atau pemerataan pendapatan merupakan dua hal yang penting dalam Pembangunan Ekonomi. Kedua-duanya bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau pembangunan ekonomi diandaikan sebuah keping mata uang, maka sisi yang satu adalah pertumbuhan ekonomi dan sisi lainnya adalah distribusi/pemerataan pendapatan. Jadi, adalah hampa jika membahas pertumbuhan ekonomi tanpa sekaligus membahas distribusi atau pemerataan Karena pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan yang tinggi, tetapi hanya dinikmati oleh segelintir orang adalah gagal. Sebaliknya, pembangunan ekonomi dengan pemerataan yang baik tetapi tanpa pertumbuhan adalah merupakan pemerataan kemelaratan/kemiskinan.

Tesis ini bertujuan menganalisis distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi di wilayah Propinsi DKI Jakarta, dimana pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta relatif lebih tinggi dibanding rata rata pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, tesis ini menggunakan Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau Social Accounting Matrix sebagai kerangka kerja dan kerangka analisis. Oleh karena itu, membentuk kerangka SNSE Regional Propinsi DKI Jakarta merupakan salah satu tujuan lain dalam tesis ini.

Kerangka SNSE Regional Propinsi DKI Jakarta, 1997 dirancang-bangun menjadi 21 Neraca, yaitu Neraca Faktor Produksi terdiri dari 2 (dua) neraca; Neraca institusi terdiri dari 7 (tujuh) neraca, yaitu 5 (lima) neraca rumahtangga, dimana 65,96 persen merupakan pendapatan berupa upah dan gaji. Di samping itu, kinerja perekonomian menunjukkan bahwa tabungan masyarakat telah mampu membiayai kebutuhan investasi.

Berdasarkan analisis pengganda neraca (accounting multiplier) menunjukkan bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa dalam lingkup sektor tertier (sektor jasa) telah berkembang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian DKI Jakarta, sehingga perlu disarankan agar pemerintah DKI Jakarta mengambil kebijakan pengaturan anggaran dengan menambah alokasi pengeluaran di sektor jasa khususnya pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang diarahkan untuk turut serta menyediakan atau turut mendorong ketersediaan infrastruktur fisik dan non fisik, serta lebih mendorong investasi swasta baik lokal maupun asing untuk menanamkan modal di sektor.

Sedangkan dalam upaya penyelamatan terhadap masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi, berdasarkan analisis pengganda neraca (accounting multiplier) perekonomian Propinsi DKI Jakarta tahun 1997 menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran neraca institusi khususnya neraca ruimah tangga memberikan dampak yang relatif besar terhadap perekonomian. Hal ini selaras dengan hasil simulasi bahwa jika pemerintah menarnbah transfer berupa subsidi atau bantuan kepada rumahtangga akan berdarnpak terharlap peningkatan aktivitas perekonomian Sehingga jika krisis ekonomi masih terus berkepanjangan maka strategi penyelamatan berupa tindakan pemberian subsidi dan bantuan kepada rumahtangga masih harus dilaksanakan.

Abstrak :
ABSTRAK Pemerintah membuat kebijakan penurunan subsidi BBM karena subsidi BBM telah menjadi beban berat bagi APBN, dinilai tidak tepat sasaran, dan merusak lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan penurunan subsidi BBM dengan pemberian kompensasi berupa cash transfer dan non-cash transfer terhadap perekonomian, distribusi pendapatan rumah tangga, dan tingkat emisi CO2. Penelitian ini menggunakan SNSE Indonesia tahun 2008 sebagai alat analisisnya. Hasil simulasi penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penurunan subsidi BBM dengan kompensasi berupa pemberian cash transfer berdampak lebih baik terhadap perbaikan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga Indonesia dibanding dengan kompensasi non-cash transfer. Sedangkan hasil simulasi kebijakan penurunan subsidi BBM dengan kompensasi non-cash transfer menunjukkan bahwa kompensasi yang dialokasikan pada sektor yang terkait langsung dengan produk BBM bersubsidi (sektor angkutan darat) berdampak lebih baik dibanding pengalokasian pada sektor yang tidak terkait langsung dengan produk BBM bersubsidi (sektor konstruksi), baik dalam nilai perubahan PDB, total pendapatan rumah tangga, maupun perbaikan ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga. Namun alokasi kompensasi pada sektor angkutan darat berdampak pada peningkatan jumlah emisi CO2. Sementara itu, jika dilakukan kebijakan penurunan subsidi BBM satu jenis tertentu dengan tetap memberikan subsidi untuk dua jenis BBM lainnya, maka penurunan subsidi BBM jenis solar dinilai lebih efektif untuk menurunkan tingkat emisi CO2 dan menurunkan angka ketimpangan distribusi pendapatan.

---

ABSTRACT Fuel subsidides create a heavy burden for state budget, not effective as poor social protection and creating environmental problem. Fuel subsidies which are not well targeted tend to widen income distribution gap. This study aims to analyze the impact of fuel subsidies removal and cash transfer policies to Indonesian economy, household income distribution, and the level of CO2 emission. This study using Social Accounting Matrix Indonesia for the year of 2008 as a tool of analysis. As the results, fuel subsidy removal decreases income distribution inequality and GDP. Overall, fuel subsidy removal decreases CO2 emission, except for fuel compensation allocated in land transportation which increases the CO2 emission. This study also found that cash transfer as compensation gives better effect to the household income distribution compared with non-cash transfer compensation. Another finding was that subsidy removal with sector targeted policy gives better impact for the sector which had direct relation to the fuel subsidy sector than the sector indirect related. This study also identifies that the impact of the certain types of fuel subsidy removal differ each other. The subsidy removal for diesel affects on decreases of income distribution inequality and CO2 emission better than gasoline and kerosene subsidy removal.

Abstrak :
Penelitian ini membahas dampak belanja Pemerintah pada infrastruktur perkeretaaapian pada periode 2009-2012 khususnya sektor konstruksi-perkeretaapian terhadap PDB (output), faktor produksi, rumah tangga, dan sektor produksi. Penelitian ini menggunakan analisis social accounting matrix dengan pendekatan alat analisis accounting multiplier dan analisis jalur struktural. Penelitian dimulai dengan mendisagregasi sektor konstruksi menjadi konstruksi perkeretaapian dan konstruksi bukan perkeretaapian. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dampak belanja infrastruktur atau konstruksi perkeretaaapian memberikan peningkatan pada PDB, faktor produksi, rumah-tangga dan sektor produksi lain. Analisis jalur struktural menunjukkan bahwa rumah-tangga penerima efek pengganda terbesar adalah golongan atas di kota. Sedangkan penerima efek pengganda terkecil adalah buruh tani yang menerima pengaruh hanya dari Tenaga Produksi, Operator Alat Angkutan, Manual dan Buruh Kasar di desa. ......This study discusses the impact of government spending on railways infrastructure in the period 2009-2012, especially the railways construction sector to GDP (output), the factors of production, households, and the production sector. This study uses the output multiplier and structural path analysis within SAM method. The study began with the construction sector disaggregation into the railways construction and non-railway construction. The results show that the impact of railways infrastructure or construction expenditures provides an increase in GDP, use of production factors, households income, and ouput of other production sectors. SPA performed indicates that the highest multiplier effect to household is the high class in town. The lowest one is agricultural laborers who receive the influence from the use of Production Workers, Transport Operators, Manual and Unskilled Workers in the village.

Abstrak :
Konsep redistribution with growth telah memberikan altematif konsep pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan yang tinggi tetapi harus juga disertai dengan pendistribusian hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Namun konsep ini terkadang sulit untuk diterapkan di sebagian besar negara berkembang. Karena negara akan dihadapkan pada pilihan antara mengejar pertumbuhan yang tinggi atau distribusi yang relatif merata. Salah satu instrument yang dapat mengurangi permasalahan ini adalah kebijaksanaan tarif pajak yang bersifat progresif. Penelitian ini didasarkan alas model Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia tahun 1999. Dipilihnya SNSE sebagai kerangka analisa karena SNSE mampu menggambarkan distribusi pendapatan secara lugs dalam sebuah perekonomian. Selain itu SNSE juga dapat menggambarkan tingkah laku rumah tangga dalam kegiatan ekonomi. Dengan menggunakan simulasi tarif pajak terhadap semua golongan rumah tangga diharapkan dapat diketahui dampak pengenaan tarif pajak progresif terhadap distribusi income yang dihitung dengan indeks Gini. Hasil perhitungan dengan menggunakan asumsi penarikan pajak 100%, didapatkan bahwa dengan menggunakan tarif yang progresif make distribusi income antar kelompok rumah tangga dan sektor usaha akan lebih merata jika dibandingkan dengan tarif proporsional. Selain itu ditemukan bahwa sektor yang terkena dampak paling besar adalah sektor-sektor yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak bencana terhadap perekonomian Indonesia. Data yang digunakan untuk melakukan analisis adalah Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Indonesia tahun 2005 dan jumlah aset-aset produksi yang hilang atau rusak akibat dampak langsung bencana tsunami Aceh, gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan semburan lumpur Sidoarjo. Metode analisis yang digunakan adalah analisis SNSE yang menggunakan jumlah aset-aset produksi yang hilang atau rusak akibat dampak langsung bencana di Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan sebesar Rp6,4 triliun, Sektor Perikanan sebesar 3,7 triliun, Sektor Pertanian sebesar Rp1,9 triliun, Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebesar Rp0,1 triliun, dan Sektor Industri Pemintalan, Tekstil, Pakaian, dan Kulit sebesar Rp2,53 milyar sebagai shock terhadap matriks angka pengganda neraca (Ma). Hasil analisis menunjukkan bahwa bencana memberikan dampak bagi: (1) penurunan output yang relatif besar bagi Sektor Perikanan sebesar 4,58% dan Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan sebesar 2,3%, (2) penurunan penyerapan tenaga kerja yang relatif besar bagi Tenaga Kerja Buruh Tani di Kota sebesar 1,89%, (3) penurunan pendapatan yang relatif besar bagi Rumah Tangga Para Pengusaha Tani sebesar 0,81% dan Rumah Tangga Para Buruh Tani sebesar 0,8%. Sedangkan Perusahaan mengalami penurunan pendapatan sebesar 0,69% dan Pemerintah mengalami penurunan penerimaan negara sebesar 0,47%. (4) penurunan perekonomian Indonesia yang terlihat dengan adanya selisih -0,7% antara PDB jika terjadi bencana dengan PDB jika tidak terjadi bencana. Persentase penurunan output Sektor Perikanan yang lebih besar dari pada Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan memperlihatkan bahwa dampak langsung bencana tidak selalu sejalan dengan dampak tidak langsungnya. Sehingga, pemerintah harus berhati-hati di dalam pengambilan kebijakan di masa rehabilitasi pasca bencana. ......This study aims to analyze the impact of disasters on the economy of Indonesia. Data used for analysis is Social Accounting Matrix (SAM) Indonesia in 2005 and the number of production assets lost or damaged due to the direct impact of the tsunami disaster in Aceh, earthquake in Yogyakarta and Central Java and Sidoarjo mudflow. The method of analysis used is SNSE analysis that uses the number of production assets are lost or damaged due to the direct impact of disasters in the Financial Sector, Ownership, and Corporate Services Rp6, 4 trillion, Fisheries Sector Rp3.7 trillion, Agricultural Sector Rp1, 9 trillion, Sector Trade, Hotels and Restaurants of Rp0, 1 trillion, and the Manufacturing Sector Spinning, Textile, Apparel, and Leather Rp2, 53 billion as a shock to the balance sheet multiplier matrix (Ma). The analysis showed that the catastrophic impact of: (1) a relatively large decline in output for the Fisheries Sector of 4.58% and the Financial Sector, Ownership, and Business Services by 2.3%, (2) decline in the employment of relatively large for Labor Workers Peasants in the City of 1.89%, (3) a relatively large decrease in income for Household Entrepreneurs Farmers of 0.81% and Households The Peasant Workers of 0.8%. While the Company's revenue decreased by 0.69% and decreased government revenues amounted to 0.47%. (4) decline in Indonesia's economy is seen by the difference of -0.7% of GDP in case of disaster to the GDP, if not disaster. The percentage decrease in output Fisheries greater than the Financial Sector, Ownership, and Corporate Services shows that the direct impact of disasters are not always consistent with their indirect impact. Thus, the government must be careful in making policy in the post-disaster rehabilitation.

Abstrak :
Pengukuran dampak ekonomi dari wisatawan mancanegara (wisman) dapat dilakukan melalui Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas) yang berdasarkan analisis Input-Output. Akan tetapi model Input-Output tidak bisa digunakan untuk melihat distribusi pendapatan. Kekurangan dapat diatasi dengan model Sistem Neraca Sosial Ekonomi Nasional (SNSE) yang merupakan suatu sistem yang komprehensif yang menunjukkan keterkaitan sistem data sosial dan ekonomi nasional. Dengan menggunakan SNSE, dilakukan penelitian untuk melihat dampak peningkatan pengeluaran wisman di sektor hotel, restoran dan angkutan domestik terhadap distribusi pendapatan. Secara khusus, untuk melihat jalur terbaik yang mentransmisikan pengaruh peningkatan penge1uaran wisman di tiga sektor diatas terhadap rumah tangga dilakukan analisis Structural Path Analisis (SPA) Hasil penelitian menunjukkan sektor-sektor yang mendapat tambahan pendapatan yang tertinggi adalah sektor industri makanan, minuman dan tembakau, perdagangan, pertanian tanaman pangan dan sektor industri kimia, faktor tenaga kerja di perkotaan, dan kelompok rumah tangga non pertanian. Ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok rumah tangga pertanian dan non pertanian cenderung semakin rendah.

Abstrak :
This research aims at Artikel ini bertujuan mendeskripsikan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2005 dan menganalisis sektor-sektor produksi yang mampu memberi dampak pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi sekaligus memberi dampak pemerataan pendapatan. Analisis dampak dilakukan dengan metode simulasi berdasarkan efek dampak pengganda, di mana dampak pertumbuhan diproksi dengan dampak terhadap output sedangkan dampak pemerataan didekati dengan dampak terhadap indeks Gini. Dari matriks SNSE diketahui bahwa nilai tambah yang diciptakan berbagai sektor ekonomi mencapai sekitar 65.15 persen dari total output yang dihasilkan. Analisis dampak pengganda menunjukkan bahwa injeksi terhadap sektor industri kelapa sebesar 10 persen memberi dampak pertumbuhan output paling besar yakni sebesar 5.74 persen, akan tetapi injeksi ini memperlebar ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, injeksi pada sektor perdagangan memberi dampak relatif paling besar pada penurunan indeks Gini (pengurangan ketimpangan pendapatan). Dampak pertumbuhan output dari injeksi ini juga relatif besar yakni 5.05 persen.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi semakin berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia baik dalam hal indikator-indikator TIK maupun dalam hal pengeluarannya. Namun dalam perkembangannya muncul permasalahan adanya kesenjangan infrastruktur sarana komunikasi antara desa dan kota. Berangkat dari itu penulis mencoba menganalisis pengaruh pengeluaran TIK pemerintah pusat untuk melihat dampak penggandanya dan keterkaitannya dengan sektor ekonomi lain. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Melalui analisis angka pengganda SNSE akan diketahui dampak pada sektor-sektor lainnya apabila dilakukan injeksi pengeluaran TIK. Data yang digunakan menggunakan tabel SNSE tahun 2005 yang disusun BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya injeksi pengeluran TIK pada sektor komunikasi akan berdampak terbesar pada faktor produksi modal, institusi perusahaan dan tenaga kerja di kota. Hal ini sesuai dengan kondisi TIK di Indonesia yang masih dalam tahap pembangunan infrastrukturnya yang tentunya membutuhkan lebih banyak modal, dan sesuai dengan deregulasi telekomunikasi, maka dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi sektor swasta atau perusahaan mendapatkan peranan yang sangat besar. Walaupun dampak pengeluaran TIK lebih berpengaruh pada faktor produksi namun tidak dipungkiri pengaruhnya terhadap tenaga kerja. Tenaga kerja yang paling mendapatkan pengaruh adalah tenaga kerja di kota. Sedangkan dampaknya terhadap institusi selain berdampak besar pada institusi perusahaan, dampak pengeluran TIK juga berpengaruh pada institusi rumah tangga tangga pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer militer, profesional, teknisi, guru, pekerja tata usaha dan penjualan golongan atas perkotaan. Dari kegiatan produksi, dampak yang paling besar dirasakan oleh sektor komunikasi itu sendiri, diikuti oleh industri kertas, percetakan alat angkutan dan barang dari logam.

---

This research based development of Information and Communication Technology (ICT) in Indonesia, both in terms of ICT indicators and in terms of spending. However, problems arise in the development of communications infrastructure gap between rural and urban areas. Departing from the author tries to analyze the influence of central government ICT spending to see penggandanya impact and its relationship to other economic sectors. The approach taken in this research is to use a Social Accounting Matrix (SAM). Through the SAM multiplier analysis will look at the impact on other sectors if the injection of ICT spending. Data used for the SAM using the table in 2005 prepared by BPS. The results showed that injection of ICT spending in the communication sector will have the biggest impact on production factors capital, institutions, companies and workers in the city. This is in accordance with the conditions of ICT in Indonesia is still in the stage of infrastructure development which will need more capital, and in accordance with the deregulation of telecommunications, telecommunications infrastructure development in the private sector or the company gets a very big role. Although the impact of ICT spending more influence on the factors of production but does not deny the impact on employment. Employment is the most get the influence of labor in the city. While the impact on other institutions have a major impact on corporate institutions, the impact of ICT spending also affects the domestic institutions of the free class entrepreneur ladder, entrepreneurs rather than agriculture, military managers, professionals, technicians, teachers, clerical workers and sales of urban elites. From production activities, the biggest impact felt by the communication sector itself, followed by the paper industry, printing equipment and goods transportation.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rencana kebijakan pemerintah dalam membatasi konsumsi BBM premium di Sektor Angkutan Darat terutama untuk mobil pribadi pada tahun 2012. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian Indonesia, terutama dampak terhadap output, faktor produksi, sektor produksi, dan distribusi pendapatan rumah tangga. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) tahun 2008 sebagai kerangka kerja dan kerangka analisis. Dan untuk menghitung dampak tersebut penulis menggunakan multiplier analysis, Koefisien Gini, dekomposisi pengganda, dan structural path analysis (SPA). Hasil perhitungan dan analisis menunjukkan bahwa pembatasan konsumsi BBM premium di Sektor Angkutan Darat akan memberikan dampak pada penurunan peningkatan output, penurunan peningkatan pendapatan faktor produksi, penurunan peningkatan pendapatan sektor produksi, dan penurunan peningkatan pendapatan institusi rumah tangga. Meskipun demikian, kebijakan ini memberikan dampak pada membaiknya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai Koefisien Gini yang lebih rendah ketika konsumsi BBM premium dibatasi daripada sebelum dibatasi.

---

Abstract
The research was motivated by a government?s policy plan in restricting consumption of premium fuel in the Land Transport Sector especially for private cars in 2012. The research aims to determine the impact of these policy towards Indonesia?s economy, especially impact on output, factors of production, production sector, and household income distribution. To achieve these objectives, the research was using Social Accounting Matrix (SAM) analysis in 2008 as a framework and an analytical framework. And to calculate these impact, author used a multiplier analysis, the Gini Coefficient, decompotition multiplier and strutural path analysis (SPA). Calculation and analysis results indicate that limitation the volume consumption of premium fuel in the Land Transport Sector will impact on decreasing an addition output, factor income, production sector income, and household income. In spite of the fact that, this policy impact on the improvement of income distribution inequality. It can be seen from the value of the Gini Coefficient that is lower when volume consumption of premium fuel limited than before limited.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pemberian stimulus fiskal tahun 2009 terhadap perekonomian Indonesia khususnya terhadap sektor produksi, faktor produksi dan pendapatan rumah tangga serta menganalisis dan mengidentifikasi jenis stimulus fiskal yang paling baik dalam meningkatkan angka pertumbuhan nasional. Data yang digunakan untuk melakukan analisis adalah Sistim Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Nasional tahun 2008. Skenario kebijakan yang dilakukan terdiri dari 4 simulasi yakni simulasi dengan menggunakan data stimulus fiskal tahun 2009 sebagai injeksi (shock) terhadap matriks angka pengganda neraca (Ma), simulasi dengan menggunakan alokasi pengalihan insentif pajak ke sektor produksi sesuai proporsi pada stimulus fiskal 2009, simulasi dengan alokasi seluruh nilai stimulus fiskal ke angka pengganda sektor produksi sesuai proporsinya dan simulasi alokasi stimulus ke insentif pajak sesuai proporsi pada stimulus fiskal 2009. Hasil analisis menunjukkan bahwa stimulus fiskal 2009 memberikan dampak yang positif bagi penerimaan sektor produksi/output, nilai tambah tenaga kerja dan pendapatan rumah tangga. Namun berdasarkan simulasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa walaupun memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, pemberian stimulus fiskal 2009 tidak efektif dalam meningkatkan angka pertumbuhan nasional. Dengan profil perekonomian Indonesia berdasarkan SNSE Nasional 2008, pemberian stimulus fiskal dengan memprioritaskan alokasi stimulus fiskal ke belanja pemerintah dengan proporsi angka pengganda pada sektor produksi menghasilkan hasil yang paling baik dalam tujuan untuk meningkatkan angka pertumbuhan nasional. ......This study aims to analyze the impact of fiscal stimulus to the economy of Indonesia in 2009 specifically for the production sectors, factors of production and household income as well as analyze and identify the type of fiscal stimulus is best in enhancing the national growth rate. The data used to perform system analysis is the Social Accounting Matrix (SAM) of the National in 2008. Policy scenarios that consisted of four simulations with the simulation using the data of fiscal stimulus in 2009 as an injection (shock) on the balance sheet matrix multiplier (Ma), simulated by using tax incentives to transfer the allocation of production sectors in proportion to the stimulus of fiscal 2009, the simulation with allocation throughout the fiscal stimulus to the production sector multiplier corresponding simulated proportions and stimulus allocations in proportion to the tax incentives on the 2009 fiscal stimulus. The analysis showed that the 2009 fiscal stimulus provide a positive impact on the production sector revenue / output, value-added employment and household income. However, based on simulations performed can be concluded that although a positive impact on the economy of Indonesia, the provision of the 2009 fiscal stimulus is not effective in enhancing the national growth rate. With Indonesia's economic profile based on the 2008 National SNSE, providing fiscal stimulus to prioritize the allocation of fiscal stimulus to the proportion of government spending multiplier on the production sector produces the best results in order to enhance national growth rate.