Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Fenomena sosial di perkotaan yang kini menarik perhatian dari berbagai pihak yaitu anak jalanan yang merupakan bagian dari komunitas kota. Anak jalanan menyatu dengan kehidupan jalanan dimana jalanan menjadi lapangan hidup, tempat memperoleh pengalaman hidup dan sarana untuk mencari penyelesaian masalah ekonomi maupun sosial. Kampanye sosial penanggulangan Anak JaIanan Studi yang dilakukan oleh Direktorat Kesejahteraan Anak, Departemen Sosial RI di satu sisi bertujuan untuk membangkitkan perhatian masyarakat luas agar mereka mengetahui, dan memanfaatkan program penanganan anak jalanan khususnya kelompok sasaran yaitu keluarga miskin dan anak jalanan; sedangkan di segi lain bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap masalah-masalah sosial khususnya penanganan anak jalanan. Analisa kebijakan program jaring perlindungan sosial Melalui rumah singgah bagi kehidupan anak jalanan menggunakan tahapan analisis kebijakan penanganan anak jalanan yang diawali dari tahap verifikasi, definisi dan rincian masalah kebijakan program penanganan anak jalanan, kedua, penentuan kriteria dan evaluasi program penanganan anak jalanan, ketiga, melakukan identifikasi alternatif kebijakan program penanganan anak jalanan, keempat, melakukan evaluasi kebijakan program penanganan anak jalanan, kelima, display dan seleksi diantara alternatif program penanganan anak jalanan dan keenam, monitoring outcomes dan kebijakan program penanganan anak jalanan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan informasi-informasi yang belum didapatkan dari jawaban yang ada dalam kuesioner. Pendekatan kualitatif menggunakan wawancara kualitatif (terbuka atau berstruktur) agar dapat memberikan gambaran lebih detail dengan cara wawancara intensif, observasi dan partisipasi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk melihat bagaimana kampanye sosial penanggulangan anak jalanan yang dilakukan oleh Departemen Sosial RI terhadap tanggung jawab sosial masyarakat kepada anak jalanan di empat kota di Indonesia yaitu kota Jakarta, Bandung, Surabaya dan Makasar. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa peran pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan penanganan anak jalanan tampak dominan. Peran tersebut didelegasikan kepada departemen-departemen pemerintah yang terkait. Sejak tahun 1995, Departemen Sosial RI merupakan departemen yang paling bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan penanganan anak jalanan. Namun demikian, Departemen Sosial RI sebenarnya bukanlah sebagai aktor tunggal. Sebagian besar kebijakan yang dirumuskan adalah hasil tawar menawar dengan Sappenas dan DPR. Institusi lainnya seperti pemerintah daerah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat belum berperan banyak dalam merumuskan kebijakan mengenai anak jalanan secara nasional. Namun akhir-akhir ini mulai ada upaya Departemen Sosial RI untuk membangun kemitraan dengan para wakil rakyat untuk turut serta merumuskan kebijakan anak jalanan. Model pemusatan kebijakan itu dikenal dengan model imperalif atau kebijakan terpusat (Dye, I976). Namun sekarang ini telah bergeser paradigma dari kebijakan imperatif ke kebijakan Endikalif atau partisipatif, dimana pemerintah pusat hanya menentukan besaran kebijakan dan pelaksanaannya diserahkan kepada LSM dan masyarakat lokal. Kondisi ini merupakan hal yang seharusnya dilaksanakan di masa depan sejalan dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Produk legislasi tersebut menjadi tantangan bagi Pemda, masyarakat maupun LSM untuk berpartisipasi melahirkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi di daerah, Namun apakah kebijakan terpusat sudah sepenuhnya ditinggalkan, atau integrasi kedua model kebijakan itukah yang menjadi alternatif terbaik bagi pemecahana permasalahan anak jalanan. Dalam hal ini sangat diperlukan restrukturisasi kebijakan pada tingkat makro (nasional), mezzo (propinsi) sampai mikro (kabupatenikota); yang dapat memadukan perencanaan dari atas dan dari bawah secara proporsional. OIeh karena itu, tujuan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan anak tetap harus memadukan komitmen nasional yang hams didukung dengan kebijakan operasional yang sesuai dengan kondisi daerah yang beragam. Untuk mengantisipasi berkembangnya permasalahan yang dialami anak-anak jalanan, perlu ditindaklanjuti pengembangan program penanganan anak jalanan, beberapa alternatif yang dapat ditawarkan melalui pertama, Pengembangan Sistem Pelayanan Rumah Singgah, Kedua, Child Protection Program (CPP) terdiri dari Residential Care Program (Home Life), Program Pendidikan, Program Pemeliharaan Kesehatan dan Gizi, Program Manajemen Kasus, Program Pengembangan Jaringan Kerja, Konsultasi dan Advokasi, Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak (Child Centre) dengan Sistem Terbuka, Ketiga, Family Support Programs (FSP), Keempat, Community Building Program.

Abstrak :
Penelitian ini menyoroti tentang pelaksanaan peranan para pekerja sosial dalam proses rehabilitasi sosial penyandang cacat tubuh di PRSBD "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta. Permasalahannya adalah bahwa di dalam proses rehabilitasi sosial, para pekerja sosial memiliki posisi yang sangat strategis bagi terbentuknya penyandang cacat tubuh yang mandiri. Posisi strategis dimaksud adalah bahwa para pekerja sosial berwenang penuh untuk melakukan intervensi terhadap klien melalui berbagai peranan yang dimiliki. Peranan pekerja sosial itu sendiri dalam penerapannya mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas, yaitu meliputi: individu, keluarga, kelompok dan organisasi sosial masyarakat. Konsep/istilah "peranan pekerja sosial" yang dipakai dalam penelitian ini, secara operasional pengertiannya mengacu pada ketentuan buku panduan pekerja sosial terbitan Departemen Sosial yang sampai sekarang masih dijadikan pegangan seluruh Pekerja Sosial di PRSBD "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dukumentasi, wawancara dan observasi. Untuk setting penelitian ini dipilih sebanyak 41 orang sebagai informan yang terbagi dalam dua kategori, yaitu (1) 25 orang sebagai informan utama yang diambilkan dari para pekerja sosial di unit 1 seksi 1 instalasi yang secara teknis terlibat langsung di dalam proses rehabilitasi sosial, dan (2) 16 orang sebagai informan tambahan, yang terdiri dari 6 orang pejabat struktural (Kepala Seksi) yang terkait langsung dengan proses rehabilitasi sosial, serta ditambah 10 orang lagi informan dari klien yang sedang mengikuti rehabilitasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pekerja sosial di PRSBD "Prof. Dr. Soeharso" telah berusaha melaksanakan peranannya menurut ketentuan buku panduan, namun tidak semua peranan tersebut dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan ada beberapa peranan di tingkat mikro (seperti: pencari informasi, evaluator, pembentuk opini, elaborator, pencatat teknisi prosedural, pengikut dan pengatur kompromi) dan di tingkat makro (peranan sebagai penggerak) tidak dapat/kurang relevan pelaksanaannya dalam kehidupan panti (seperti PRSBD). Peranan-peranan tersebut lebih relevan pelaksanaannya di luar panti. Misalnya, seperti yang dilaksanakan para pekerja sosial di kecamatan yang mendampingi kelompok masyarakat miskin dalam program Inpres Desa Tertinggal (IDT), atau Kelompok Usaha Bersama (KUBE) beberapa periode lalu. Di dalam penelitian ini juga terungkap bahwa profesionalisme pekerja sosial di PRSBD "Prof. Dr. Soeharso" masih menjadi persoalan, karena sebagian besar dari mereka berlatar belakang pendidikan SLTP/SLTA/Sarjana Mudal Sarjana Non Profesi Pekerjaan Sosial (lihat Tabel 5). Di samping masalah ketidakprofesionalan, para pekerja sosial dalam melaksanakan peranannya juga dihadapkan berbagai kendala, seperti : faktor klien (tingkat kemampuar yang berbeda, sensitif, tidak disiplin, dll.), faktor birokrasi (kurang koordinasi), maupun sarana dan prasarana yang sudah tidak dapat mendukung kegiatan operasional dan belum mendapatkan ganti atau ditambah jumlahnya. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka yang dapat disarankan adalah agar pihak-pihak yang berkompeten melakukan upaya peningkatan profesionalisme para pekerja sosial, meminimalisir prosedur birokrasi yang cenderung berbelit-belit, serta diberikannya aksesibilitas seluas-luasnya bagi para eks klien (penyandang cacat tubuh) sehingga mereka menjadi mandiri dan dapat menjalankan aktivitas kehidupan dan penghidupannya secara layak sesuai amanat Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1997, pasal 1.

Abstrak :
[Skripsi ini bermula dari perubahan tata ruang wilayah DKI Jakarta yang menyebabkan terjadinya masalah banjir. Peningkatan masalah banjir menarik perhatian pemerintah daerah untuk melakukan penanganan masalah banjir tersebut Karena tidak dapat diselesaikan secara parsial maka memunculkan perlunya kerjasama regional pada Jabodetabekjur. Kerjasama regional dilaksanakan melalui lembaga integrasi BKSP Untuk itu penelitian bertujuan untuk menjelaskan analisis kerjasama regional pada Jabodetabekjur melalui BKSP dalam penanganan banjir di DKI Jakarta. Berdasarkan analisis dengan metode kualitatif didapatkan kesimpulan bahwa kerjasama regional pada Jabodetabekjur sudah terjalin meskipun masih terdapat hambatan Sementara koordinasi oleh BKSP dianggap belum efektif dikarenakan keterbatasan kewenangan yang dimiliki. ......This thesis began from the spatial area changed in DKI Jakarta that cause flood The increase flood attracted the. Local Government to handle that flood Because it could not be solved partially so it needed regional cooperation among Jabodetabekjur. Regional cooperation was implemented through integration institution named Badan Kerjasama Pembangunan BKSP. The research aimed to explain regional cooperation analysis among Jabodetabekjur through BKSP in handling flood in DKI Jakarta. Based on qualitative method analysis it could be concluded that regional cooperation among Jabodetabekjur had been run out although there were still obstacle .Meanwhile the coordination by BKSP deemed ineffective due to limit authority possessed ;This thesis began from the spatial area changed in DKI Jakarta that cause flood. The increase flood attracted the Local Government to handle that flood. Because it could not be solved partially so it needed regional cooperation among Jabodetabekjur. Regional cooperation was implemented through integration institution named Badan Kerjasama Pembangunan BKSP. The research aimed to explain regional cooperation analysis among Jabodetabekjur through BKSP in handling flood in DKI Jakarta Based on qualitative method analysis it could be concluded that regional cooperation among Jabodetabekjur had been run out although there were still obstacle. Meanwhile the coordination by BKSP deemed ineffective due to limit authority possessed., This thesis began from the spatial area changed in DKI Jakarta that cause flood The increase flood attracted the Local Government to handle that flood Because it could not be solved partially so it needed regional cooperation among Jabodetabekjur Regional cooperation was implemented through integration institution named Badan Kerjasama Pembangunan BKSP The research aimed to explain regional cooperation analysis among Jabodetabekjur through BKSP in handling flood in DKI Jakarta Based on qualitative method analysis it could be concluded that regional cooperation among Jabodetabekjur had been run out although there were still obstacle Meanwhile the coordination by BKSP deemed ineffective due to limit authority possessed ]