Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah sakit secara umum yang menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan fungsinya sebagai institusi pelayanan kesehatan dalam upaya mengembangkan fungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan berbagai hal, antara lain permintaan pasar yang semakin mengarah pada kualitas pelayanan, dicanangkannya pelayanan prima, kebijakan tentang pelayanan pasien miskin, akreditasi rumah sakit, lahirnya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maraknya Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai kontrol sosial.Penjabaran tentang fungsi sosial rumah sakit tersebut dapat diketahui dari Pasal 25 Permenkes Nomor 159 b tahun 1988 tentang Rumah Sakit Nasional Jo. SK Menkes Nomor 378 tahun 1993 tentang pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit swasta, dinyatakan "Setiap rumah sakit harus melaksanakan fungsi sosialnya dengan antara lain menyediakan fasilitas untuk merawat penderita yang tidak mampu. Bagi rumah sakit pemerintah sekurang-kurangnya 75% dari kapasitas tempat tidur yang tersedia, sedangkan bagi rumah sakit swasta sekurang-kurangnya 25% dari kapasitas tempat tidur yang tersedia.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan kebijakan Permenkes No. 159b tahun 1988 tentang penerapan fungsi sosial dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dengan tujuan khusus :Pemahaman kebijakan tentang fungsi sosial rumah sakit dalam kaitannya dengan penerapan fungsi sosial rumah sakit, pelaksanaan penerapan kebijakan fungsi sosial rumah sakit dan penilaian pelaksanaan Permenkes No. 159b /Menkes/Per/1111988 tentang penerapan fungsi sosial rumah sakit.Hasil penelitian menunjukk`an bahwa pemahaman manajer kesehatan terhadap kebijakan fungsi sosial ialah terjadi salah persepsi di pejabat Depkes, yaitu Permenkes 159b/Menkes/Per/1111988 telah diganti SK Menkes 582/Menkes/SK VII1997. Pemahaman dari RSUD Tarakan tentang kebijakan fungsi sosial rumah sakit hanya diketahui oleh level manajer 1 dan level manajer 2. Lever manejer 3 dan manajer 4 hampir seluruhnya baru tahu ada kebijakan fungsi sosial rumah sakit dan merasa hanya menjalankan kebijakan fungsi sosial rumah sakit sebagai perintah atasan. RSUD Tarakan telah melaksanakan fungsi sosial dengan tempat tidur kelas III 41,41% dengan BOR kelas 111 73,23%, klaim yang dikeluarkan untuk fungsi sosial rumah sakit 23,29% dari hasil pendapatan rumah sakit.Disarankan agar antara Permenkes 159blMenkeslPer/1111988 Pasal 25 dan SK Menkes RI No. 582/ MenkesISKIVI/1997 sehingga harus dilakukan peninjauan kembali 2 ketentuan yang menetapkan besarnya jumlah tempat tidur, meskipun RSUD Tarakan dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan Permenkes 159b tahun 1988 Pasal 25 ternyata dengan tempat tidur 41,41% BOR nya 73,23%. Hal ini dipertimbangkan agar rumah sakit dibebaskan untuk mengatur tempat tidur.

---

Analysis on Implementation of Hospital Social Function Policy Conducted in Tarakan Hospital, Central Jakarta Year 2004Hospitals face many challenges in implementing their function as health care institution related to the development of hospital social function and the duty to provide health care to the public. This complex situation is caused by market demand towards quality, prime service embark, policy on poor patient, hospital accreditation, Law No. 8/1999 on consumer's protection and the ever increasing number of NGO act as social control.

The Minister of Health Decree Number 159b/1988 Chapter 25 on National Hospital and Minister of Health Decree Number 378/1993 on the implementation of social function of private hospitals stated that every hospital should implement its social function by, among others, providing facilities to poor patients, at least 75% of bed capacity for state-owned hospital and at least 25% for private hospital.

This study objective is to analyze the implementation of Minister of Health Decree Number 159b/1988 on the implementation of hospital social function in Tarakan Hospital with specific objectives of investigating the understanding of the hospital social function among hospital managers, the implementation of hospital social function policy, and evaluation of Minister of Health Decree Number 159b/1988 on hospital social function implementation.

The study shows that there is misperception on social function policy among hospital managers the Minister of Health Decree Number 159b/1988 has been replaced by Minister of Health Decree Number 582/1997. Understanding of hospital social function were only perceived by level 1 and level 2 managers. Level 3 and 4 managers did not notice the policy as legal document and implement the policy based on superior's command only. Tarakan Hospital has been implemented its social function by providing 41.41% class III wards with BOR of 73.23%, the hospital also claimed that they spent 23.29% of its income for social function.

It is recommended to adjust and to review both the Minister of Health Decree Number 159b/1988 and the Minister of Health Decree Number 582/1997 as to not confuse hospital managers. Even though Tarakan Hospital was not complied to the Minister of Health Decree Number 159b/1988 but the hospital had provided 41.41% class III wards with BOR of 73.23%. It is also suggested that the hospital should given the freedom to determine the number of beds provided for social function.

References: 25 (1986-2003)"

"To achieve the goal of ?Health for all by the year 2000? hospitals are absolutely needed for referral. In reality only 9% of the poor make use of the facilities provided by the hospitals. This figure is even lower for the private hospitals whereas with the government policy not to build new hospital the role of private hospitals will be more important. One of the reasons of this low utilization is the un-charity about the meaning and the implementation of the social function of the private hospitals.

A restricted research was done in the Surakarta municipality to get a clear comprehensive meaning of the social function, which can be measured. A qualitative method was used by selecting purposive respondents, representing the health providers, the health users, the lawyers and prominent health figures. An in-depth interview was done after the respondents gave written answers for the questionnaires by the researcher depth interview was done after the respondents gave written answers for the questionnaires by the researcher.

The results of the research were as follows:

* The meaning of the social function conforms to the Health of the Republic of Indonesia No. 23, 1992.

* The forms of social function conform to the regulation of the Health Minister No. 378, 1993.

* Implementation of the social function will be done by giving the charity directly to poor patients.

* Evaluation is based on measurable standard.

Due to many shortcomings of the results, the research has some suggestions as follows :

* Reconsider the Regulation of the Minister of Health No. 378, 1993.

* Remainder of the social function budget should be channeled through the ?Kartu Sehat Fund?.

* Social function of the private hospital should be based on a measurable standard, averaging 5% of the total cost budget.

* Social function fund could be connected with tax deduction.

---

Untuk mencapai tujuan ?Kesehatan untuk semua pada tahun 2000" rumah sakit sebagai tempat rujukan mutlak diperlukan. Dalam kenyataannya hanya 9% dari masyarakat yang tidak/kurang mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang disediakannya. Pemanfaatan ini dirumah sakit swasta bahkan jauh lebih kecil, padahal dengan adanya kebijakan pemerintah untuk tidak membangun rumah sakit baru, peran rumah sakit swasta akan tambah penting. Rendahnya pemanfaatan ini disebabkan salah satunya oleh karena ketidakjelasan tentang arti, dan pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit swasta. Penelitian dilakukan secara terbatas didalam Kotamadya Surakarta bertujuan untuk mendapatkan kejelasan tentang arti ?fungsi sosial? rumah sakit swasta yang komprehensif dan dapat diukur. Digunakan metode kualitatif dengan cara memilih narasumber secara purposive, yang mewakili kelompok penyedia pelayanan kesehatan, kelompok pengguna pelayanan kesehatan, ahli hukum dan tokoh kesehatan. Wawancara mendalam dilakukan setelah para narasumber memberikan jawaban-jawaban tertulis atas kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan mengenai fungsi sosial rumah sakit swasta sebagai berikut :- Arti sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan pasal 57 ayat 2- Bentuk sesuai dengan yang tercantum dalam Permenkes 378/1993 pasal 2 dan pasal 3- Cara pelaksanaan dengan pemberian keringanan/pembebasan biaya langsung pada penderita- Cara penilaian atas dasar standar yang dapat diukur.Karena masih banyak terdapat kelemahan dalam kesimpulan tersebut, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut :- Peninjauan kembali Permenkes No.378/MenKes/Per/V/1993- Sisa anggaran fungsi sosial disalurkan lewat ?Dana Kartu Sehat?- Fungsi sosial rumah sakit swasta didasarkan standar yang dapat diukur, sebesar 5% dari biaya total- Dana fungsi sosial dapat dikaitkan dengan perpajakan."

"Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan respons orang Using terhadap sakralitas dan fungsi sosial ritual Seblangdalam konteks struktur sosial masyarakat Using, Banyuwangi, Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalahkajian pustaka, observasi partisipasi, dan wawancara mendalam, dengan metode analisis fungsional-struktural. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pranata ritual Seblang merupakan institusi sosial yang difungsikan oleh orang Usingsebagai bagian integral dari struktur sosial mereka. Sakralitas Seblang juga menjadi ajang bertemunya alam alus danalam kasar; manusia dan dhanyang; mikrokosmos dan makrokosmos. Eksistensi pranata ritual Seblang yang mampumelintas-batas tetap diuri-uri oleh orang Using hingga kini lantaran didukung oleh kondisi budaya dan kondisi sosial.Kondisi budaya terkait dengan sistem religi dan sistem pengetahuan, sedangkan kondisi sosial terkait dengan struktursosial dan lingkungan geografis pedesaan. Kondisi budaya dan kondisi sosial tersebut menjadi keyakinan orang Usingatas fungsi sosial-kultural Seblang bagi kesuburan pertanian dan kesejahteraan hidup mereka. Ritual Seblang tidakdapat diintervensi oleh kekuatan luar, baik kekuasaan maupun politik. Memori implisit dan metakognisi yang telahterkonstruksi dalam benak masyarakat berkontribusi atas kepercayaan mereka terhadap sakralitas ritual Seblang.Pengingkaran atas wasiat leluhur tersebut diyakini akan menimbulkan disharmoni, baik secara sosial maupunpsikologis, yang sekaligus akan menimbulkan disharmoni pada struktur sosial masyarakat Using.This article discusses the response of Using people to sacred values and social function of Seblang ritual in the contextof Using society’s social structure in Banyuwangi, East Java. Library study, participatory observation, and in-depthinterview are methods used in this research, while the analysis uses functional-structural method. The result of thisstudy shows that the Seblang ritual is a social institution functioned by Using people as an integral part of their socialstructure. The sacredness of Seblang also become a meeting point between “alam alus” and “alam kasar”; between thespirits of village’s ancestors (dhanyang) and human beings; between macro cosmos and micro cosmos. The existence ofthe Seblang ritual’s institution crosses over the temporal boundaries, so until now Using people still maintain thepractice as their social and cultural condition support its preservation. The cultural condition relates to religious andknowledge system, while the social condition relates to social structure and geographical environment of village. Suchcultural and social conditions become the belief of Using people toward socio-cultural function of Seblang, particularlyfor fertility in agriculture and their welfare. “The outer power”, both state’s authority and political parties, cannotintervene the Seblang ritual. Implicit memory and meta-cognition constructed in the minds of the public havecontributed to their belief in the value of sacred Seblang ritual. They believe the negation of ancestor’s legacy will causedisharmony, both socially and psychologically, which will also lead to disharmony in the social structure of Using society."

"Awalanya Rumah Sakit berfungsi sebagai institusi sosial yang membantu masyarakat miskin, kemudian rumah sakit berusaha untuk merubah dari institusi sosial menjadi sosial-ekonomi. Dengan demikian organisasi rumah sakit dalam pengelolaanya saat ini mengunakan prinsip ekonomi dengan maksud mempertahankan keberlangsungan dalam usahanya. Namun Rumah Sakit tidak dapat meninggalkan fungsi sosialnya. Kondisi inilah yang mengakibatkan timbulnya permasalahan bagi Rumah Sakit Haji Jakarta. Satu sisi fungsi sosialnya bertujuan baik bagi kehidupan masyarakat, namun di sisi lainnya menimbulkan persoalan, baik terhadap etika medis maupun permasalahan mencari keuntungan bagi rumah sakit.Oleh karenanya walaupun Rumah Sakit Haji Jakarta berkeinginan melaksanakan pelayanan kesehatan yang optimal dengan menentukan tariff pelayanan kesehatannya, namun hendaknya Rumah Sakit Haji Jakarta Juga Harus mengetahui beban yang ditanggung oleh masyarakat miskin sebagai pengguna pelayanan kesehatan, antara lain:· Harus membeli obat Paten;· Membeli bahan dan barang habis pakai untuk tindakan diagnostik maupun pengobatan;· Biaya transport kerumah sakit;· Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan akibat sakitnya.Maksud dari penelitian ini adalah mengetahui pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dilakukan oleh Rumah Sakit Haji Jakarta. Dengan tipe penelitiannya adalah yuridisnormatif. Pengumpulan data diperoleh dari (1)data sekunder, yang ditemukan dalam literature, dan (2) data primer yang diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui observasi dan wawancara di Rumah Sakit Haji Jakarta. Adapun dalam menganalisa data digunakan teknik diskriptif kualitatif.

---

The first hospitals as a social institution is helping the poor people, but they are forced to change their principle to be social economy. It means that the hospitals are organized economically in order to survive but they don't leave their social functions. The condition as stated above has multiple effect in Hospital Haji Jakarta, one side it is good for human life but in other sides it causes a lot of dilemmas of medical norms and commercialization of health services.

Even that Hospital Haji Jakarta have a mind to execute the service in an optimal but other side shall hospital also have to know the charges to be accounted by a patient also very heavy:

· Have to buy the drug Paten;

· Buy the materials and goods (used up/finished) wear for action diagnostic and medication;

· Transportation charge to Hospital;

· Loss of opportunity to obtain earnings of illness effect

This research concern want to know about the problems of social functions for helping the poor people in hospital Haji Jakarta. The type of this research is normative-juridis. The sources of data are: (1) secondary data; this data is found from the literature, and (2) primary data; this data is found from the locations of the research by observation and communication. The locations of the research is hospital of Haji Jakarta'. The technique of data analysis is descriptive qualitative."

"Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta ganti kerugian yang ditawarkan oleh pemerintah serta upaya pemerintah untuk mengembalikan fungsi sosial dalam melakukan permukiman kembali. Untuk membahasnya, penulis melakukan penelitian secara yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan pengaturan pengadaan tanah di Indonesia. Mekanisme dalam pelaksanaan pengadaan tanah yang bergantung pada jenis kepentingan umum yang dijabarkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Serta proses yang harus dijalani pemerintah untuk mengembalikan kenikmatan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah sebelum adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil adalah mekanisme dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih harus dilakukan kajian lebih lanjut akan kesiapan permukiman kembali yang akan diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

---

This study discusses the mechanism of land acquisition for development for the public purpose as well as the compensation offered by the government and government efforts to restore social functions in the implementation of resettlement. For study purpose, the author has conducted a study with the normative juridical type of explanatory type. Data have been collected through using secondary data relating to the regulation of land acquisition for public purpose in Indonesia.

The mechanism in implementing land acquisition depends on the type of public interest defined in regulations. As well as the processes which must be taken by the government to restore the benefit received by holders of the land prior to the acquisition of land for the public purpose. The conclusions which may be taken is that the mechanism of land acquisition for the public purpose need to be further reviewed in relation to the readiness of the resettlement program which has been given to the title holder of the acquired land."

"Indonesia merupakan salah satu negara dengan keberagaman kepercayaan. Masing-masing kepercayaan ini memiliki corak berbeda-beda. Kelenteng adalah tempat peribadatan penganut Konfusianisme yang mencerminkan corak budaya Tiongkok. Terdapat kelenteng unik di Indonesia yang menjadikan dewa utamanya dewa Phan Ko. Topik dari penelitian ini tentang fungsi agamawi dan fungsi sosial yang ada di kelenteng Phan Ko. Rumusan masalah yang diteliti adalah fungsi agamawi yang diberikan kelenteng Phan Ko pada penganut Tridharma dan Non-Tridharma dan fungsi sosial kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kelenteng. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai informan untuk mendapatkan data yang akan diseleksi lalu dianalisis. Penelitian ini mendapatkan hasil tentang fungsi agamawi dan fungsi sosial kelenteng Phan Ko.

---

Indonesia is a country with a diversity of beliefs. Each of these beliefs has a different style. The pagoda is a place of worship for Confucian adherents that reflects Chinese cultural features. There is a unique pagoda in Indonesia where the main god is Phan Ko. The topic of this research is about the religious and social functions in the Phan Ko temple. The formulation of the problem studied is the religious function given by the Phan Ko temple to Tridharma and Non-Tridharma adherents and social functions to the people who live around the temple. This research uses descriptive qualitative method, data collection is done by interviewing informants to obtain data that will be selected and then analyzed. This study obtained results regarding the religious and social functions of the Phan Ko temple."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik pengunjung dan fungsi sosial dari tiga taman kota di Kota Jakarta Timur yang masing-masing memiliki karakteristik lokasi yang berbeda-beda. Digunakannya spatial comparison analysis untuk melihat perbedaan karakteristik lokasi taman, statistic deskriptif untuk melihat karakteristik pengunjung, dan analisis deskriptif untuk melihat fungsi social taman kota. Hasil penelitian menunjukkan, Taman Dukuh dan Taman Mahoni dengan site luas kecil dan sarana yang minim.memiliki karakteristik pengunjung yang berasal dari jarak yang dekat, frekuensi kunjungan sering dan durasi kunjungan sebentar. Sedangkan, Taman Cempaka dengan site luas yang besar dan sarana yang lengkap memiliki karakteristik pengunjung yang berasal dari jarak yang jauh, frekeunsi kunjungan jarang, dan durasi kunjungan lama. Adapun ketiga taman kota memiliki fungsi sosial yang berbeda-beda berdasarkan aktivitas sosialnya. Taman Dukuh dan Taman Mahoni memiliki aktivitas sosial sedikit. Sedangkan Taman Cempaka memiliki aktivitas sosial yang banyak. Namun, lokasi Taman Mahoni yang strategis dan berada di kawasan perdagangan membuat taman ini memiliki fungsi sosial yang tinggi karena dijadikan sebagai tempat singgah pengunjung.

---

This study aims to find out the visitor characteristics and social functions of three urban parks in East Jakarta City, each of which has different location characteristics. Spatial comparison analysis is used to see the differences in the characteristics of park locations, descriptive statistics to see the characteristics of visitors, and descriptive analysis to see the social function of urban parks. The results showed that Taman Dukuh and Taman Mahoni with small site area and minimal facilities had the characteristics of visitors coming from a short distance, the frequency of frequent visits and the short duration of visits. Meanwhile, Cempaka Park with a large area site and complete facilities has the characteristics of visitors who come from long distances, the frequency of visits is infrequent, and the duration of visits is long. The three city parks have different social functions based on their social activities. Taman Dukuh and Taman Mahoni have few social activities. Meanwhile, Cempaka Park has many social activities. However, the strategic location of Mahogany Park and being in a trading area makes this park have a high social function because it is used as a place for visitors to stop."

"Penelitian ini membahas tentang dukungan psikososial yang diberikan oleh Pekerja Sosial kepada anak berhadapan dengan hukum selama masa rehabilitasi. Hal ini menjadi upaya Pekerja Sosial untuk memulihkan keberfungsian sosial anak agar dapat berperan kembali dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam secara semi terstruktur, studi literatur tersistematis, diskusi kelompok terpumpun, dan observasi. Penelitian ini melibatkan setidaknya 13 informan, yang terdiri dari 6 Pekerja Sosial, 6 anak berhadapan dengan hukum (ABH), dan Kepala Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial. Sebagai pendukung, peneliti turut melibatkan Psikolog dalam penggalian data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat ragam bentuk dukungan psikososial yang diberikan oleh Pekerja Sosial kepada ABH selama masa rehabilitasi sosial. Bentuk dukungan psikososial dapat diberikan melalui kegiatan bermain bersama, pelantunan musik, dan kegiatan kesenian yang diperuntukkan bagi ABH berusia di bawah 15 tahun. Selain itu, layanan dukungan psikososial juga dapat diberikan melalui kegiatan terapi psikososial. Kegiatan vokasional dan konseling juga menjadi alternatif dukungan bagi ABH. Dari berbagai bentuk dukungan psikososial yang diberikan, diketahui berdampak positif terhadap perkembangan anak secara psikologis dan sosial selama masa rehabilitasi di Sentra Handayani. Mulai dari ABH memiliki keterampilan vokasional, manajemen emosi yang baik, kemampuan adaptasi dan sosialisasi yang optimal, hingga pulihnya dari rasa trauma dan stres yang dialami. Oleh sebab itu, ABH menjadi berfungsi kembali secara sosial dan dapat berperan dalam lingkungan masyarakat.

---

This study discusses at the type of psychosocial support that Social Workers typically provide to children who have run afoul of the law during their rehabilitation period. This is one of the Social Worker's efforts to restore their social functioning so that they can play a role in society once the process of social reintegration has begun. This study employs a qualitative approach with descriptive research. In-depth semi-structured interviews, systematic literature studies, focus group discussion, and observation are also used in this study to collect data. At least there 13 informants were involved in this study, including 6 Social Workers, 6 children in conflict with the law (CICL), and the Head of Social Rehabilitation Services. In addition to research data, researchers involve Psychologists in interview process. The study's findings concluded that various forms of psychosocial support were provided by Social Workers to CICL during the social rehabilitation period. For CICL under the age of 15, psychosocial support can be provided through activities such as playing together, singing music, and performing arts. Furthermore, psychosocial support can be provided through psychosocial therapy activities such as cognitive behavioral therapy, emotional freedom techniques, empty chair therapy, reality therapy, and meditation relaxation therapy. Counseling and vocational activities can also provide psychosocial support. It is known that the various types of psychosocial support provided have a positive impact on children's psychological and social development during their rehabilitation at the Sentra Handayani. From CICL to having vocational skills, good emotional management, optimal adaptability, and socialization, to recovering from trauma and stress. As a result, CICL is socially functional again and can contribute to the community."

"Munculnya pelbagai problematika pertanahan terkait persediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mendorong pemerintah untuk mencari alternatif solusi kebijakan pertanahan yang terpadu yaitu Bank Tanah. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah konsep Bank Tanah dan bagaimanakah penerapan konsep Bank Tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditinjau dari konsep hukum pertanahan di Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang dilengkapi wawancara dengan narasumber sebagai data pendukungnya. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep Bank Tanah merupakan solusi mengatasi masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila ditinjau dari konsep hukum pertanahan di Indonesia. Bank Tanah merupakan kegiatan pemerintah untuk menyediakan tanah yang dialokasikan penggunaannya di masa mendatang, tergantung tujuan pengambilalihan tanahnya. Kewenangan pemerintah dalam Bank Tanah muncul dari konsep Hak Menguasai Negara yang dibatasi oleh fungsi sosial tanah. Menurut konsep hukum pertanahan di Indonesia, Bank Tanah merupakan bagian kebijakan dalam pembaruan agraria, bagian dari aspek penataan ruang, kebijakan penanganan tanah terlantar, serta sebagai kerja sama antar sektor pembangunan dalam rangka pengadaan tanah. Guna dapat menerapkan Bank Tanah di Indonesia, negara perlu menyesuaikan aspek kelembagaan, tujuan, kewenangan dan pembiayaan ke dalam konsepsi Bank Tanah Umum Publik.

---

The emergence of various land-related problems based on needs of land supply for development for public purposes encourages the government to look for alternative solutions that integrated land policy which is the Land Bank. Based on problem identifications, the purpose of this thesis is to determine how Land Bank concept is applicated in general and used as land acquisition techniques for public purposes judging from land law concept in Indonesia. This thesis uses the method of normative-legal research method with secondary data sources include interviews with informants as supporting data. This research concluded that the concept of the Land Bank is a solution to overcome land acquisition issues for public purposes judging from the concept of land law in Indonesia. Land Bank is a government activity to provide the allocated land to use in the future, depending on the purpose of land acquisition. Government?s authority in Land Bank concept is based on the state control concept bordered by the social function of land. According to land law concept in Indonesia, the Land Bank is part of the agrarian reform policy, part of state spatial planning, part of abandoned-land management policies, as well as part of cooperation between sectors of development in order to perform land acquisition for public purposes. In order to implement the Land Bank concept in Indonesia, the state needs to adjust to the institutional aspects, objectives, authorities and funding into the conception of General Public Land Bank."