Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transjakarta merupakan salah satu transportasi publik di Jakarta yang memanfaatkan jalur khusus yang dinamakan busway. Namun, jalur khusus ini banyak dimanfaatkan oleh kendaraan pribadi. Bentuk pilihan dari kendaraan pribadi untuk menggunakan jalur busway dibandingkan dengan jalan raya reguler memperlihatkan adanya  bentuk dari infrastructural violence yang mempengaruhi mereka untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Kendaraan pribadi yang melanggar jalur busway menunjukkan bentuk dari kemunculan social harm pada masyarkat sebagai dampak dari adanya infrastuctural violence. Hal ini didapatkan dengan memanfaatkan visualisasi di media sosal dan data dari instansi resmi.

---

Transjakarta is one of the public transportation in Jakarta that utilizes a exclusive road called busway. However, the Transjakarta’s Busway is widely used by private vehicles. The choice of private vehicles to use busway compared to regular highways is a form of infrastructure violence that affects them to do traffic violation. Private vehicles that violencing the busway lane showing the shape of social harm to society as a result of infrastructure violence. This can be seen through visualization in social mdeia and the agencies-related data.

"

"Perilaku menghindari tilang telah menjadi sebuah kebiasaan yang umum terjadi di masyarakat dan menimbulkan dampak negatif berupa social harm. Skripsi ini membahas mengenai tindakan-tindakan menghindari tilang yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor di jalanan Jakarta pada periode 2016-2018, serta social harm yang diperwujudkan oleh perilaku tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kriminologi visual untuk menginterpretasi perwujudan dalam gambar/video terkait perilaku menghindari tilang yang ada di masyarakat dan social harm yang tergambar dari fenomena tersebut.

---

The behavior of avoiding a ticket has become a common habit in society and has a negative impact in the form of social harm. This thesis discusses the actions to avoid ticketing done by motorized vehicle drivers on the streets of Jakarta in the 2016-2018 period, as well as the social harm embodied by this behavior. This study uses a visual criminology approach to interpret the embodiment in pictures/videos related to the behavior of avoiding ticketing in society and the social harm depicted by this phenomenon."

"Penggusuran merupakan fenomena di perkotaan terkait pembangunan dalam upaya peningkatan kualitas kotadanmanusia. Didalam praktik penggusuran yang terjadi, seringkali penggusuran yang dilakukan berujung pada konflik dan luka sosial sehingga menimbulkan reaksi dari korban yang tergusur. CAP 16 Kampung merupakan salah satu bentuk reaksi dari korban penggusuran yang dilakukan dengan membangun koalisi diantara masyarakat dan menuntut agar diikut sertakannya masyarakat didalam penataan kota. Proses CAP 16 Kampung yang mengedepankan dialog dan partisipatif sejalan dengan penyelesaian dalam perspektif kritis, salah satunya Peacemaking Criminology. Dalam pendekatan perspektif Peacemaking Criminology, proses CAP 16 Kampung yang dilakukan pada kampung yang telah tergusur berjalan dengan lebih baik karena sudah terbangun empati di masyarakat karena adanya empati yang lahir dari proses menderita secara bersama-sama dan adanya afirmasi dari korban penggusuran atas nasib mereka. Pada kampung Muara Baru yang sekedar diwacanakan untuk digusur, proses CAP 16 Kampung belum berjalan dengan baik karena tidak adanya ancaman penggusuran yang nyata dan belum adanya afirmasi dari kampung tersebut karena belum terbentuk empati.

---

Eviction is phenomenon that happens in city livelihood related to city and human life development. In practice, eviction could lead to conflicts and social injury in which it causes reactions from the victims. CAP 16 Kampung is one of the reactions, in which the victims started a coalition to demand their participation in city development. CAP 16 Kampung process that involves dialogs and participatory actions are in line with Peacemaking Criminology perspective. From Peacemaking Criminology approach, CAP 16 Kampung in the evicted Kampung Akuarium fares much better due the already existing empathy and their affirmation actions about their shared fate as evicted victims. The other kampung, Kampung Muara Baru that yet tobe evicted doesnt have thesame degree of success because they didnt share the same threat as Akuarium did and there is no solid affirmation from them due the lacks of empathy being built."

"Penulisan ini membahas mengenai penerapan dari E-Tilang dan E-TLE sebagaibentuk perkembangan dari tilang. Adanya pemanfaatan teknologi bertujuan untuk mempermudah proses tilang itu sendiri serta meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh polisi dalam mencegah serta mengurangi pelanggaran lalu lintas. Selain itu, adanya E-Tilang dan E-TLE juga dinilai dapat mengurangi permasalahan yang terjadi pada proses tilang konvensional seperti pungutan liar dan pemberian uang suap yang menimbulkan adanya kerugian sosial. Berdasarkan hal tersebut, dalam penulisan ini menggunakan panopticism untuk menjelaskan bahwa pengawasan bisa dilakukan secara tidak langsung. Pengawasan secara tidak langsung ini menciptakan efek kepada subjek yang diawasi perasaan selalu diawasi sehingga menimbulkan suatu keteraturan. Dengan menggunakan konsep tersebut maka penerapan dari E-Tilang dan E-TLE menciptakan suatu efek dalam masyarakat bahwa mereka selalu diawasi saat berkendara di jalan raya, adanya efektersebut diharapkan masyarakat dapat berkendara sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Penulisan ini dikaji dengan pendekatan kriminologi visual untuk menginterpretasi perwujudan dalam gambar/video terkait penerapan E-Tilang dan E-TLE dan social harm.

---

This paper discusses the application of E-Tilang and E-TLE as a form of development of ticketing. The use of technology aims to simplify the ticketing process itself as well as improve supervision carried out by the police in preventing and reducing traffic violations. In addition, the existence of E-Tilang and E-TLE is also considered to reduce the problems that occur in the conventional ticketing process such as illegal fees and granting bribes that cause social losses. Based on this, in this paper using panopticism to explain that supervision can be done indirectly. This indirect supervision creates an effect on the subject that is monitored by the feeling of being watched so that it creates an

order. By using this concept, the application of E-Tilang and E-TLE creates an effect in society that they are always supervised when driving on the highway, the effect is expected that people can drive in accordance with established regulations. This writing was studied with a visual criminology approach to interpret the manifestations in images /

videos related to the application of E-Tilang and E-TLE and social harm."

"Fenomena news trading yang dilakukan jurnalis dan media korporasi juga ditemukan terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola bagaimana institusi media arus utama di Indonesia dan bagaimana peran ideologi, hegemoni, dan oligarki dalam perdagangan berita mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan media sebagai salah satu bentuk corporate misconduct. Penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui buku, jurnal internasional, dan dokumen, serta wawancara mendalam yang dilakukan terhadap sembilan informan untuk menggali pengalaman dan pengetahuan informan mengenai fenomena tersebut. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak pengolah data kualitatif Nvivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian sosial terjadi karena reproduksi ide-ide politik identitas, yang kemudian meminggirkan kelompok minoritas dalam masyarakat dan melanggengkan kekuasaan kelompok dominan. Dari konsep media kriminogenik, penyimpangan perilaku media dalam mengkonstruksi dan mentransmisikan konten kekerasan (verbal atau nonverbal) dapat mengubah perilaku mereka yang terpapar. Ketidakpedulian media arus utama terhadap kemungkinan ancaman disharmoni sosial akibat paparan konten yang menyesatkan dan sikap peserta yang memperjuangkan kepentingan tertentu, ditambah dengan transaksi jual beli berita, praktik AoMP ini dapat dilihat sebagai corporate misconduct. Serangkaian praktik penyalahgunaan kekuasaan media melalui perdagangan berita sebagai kesalahan korporasi yang memicu kepanikan moral dan kerusakan sosial melanggar etika jurnalistik dan juga merupakan bentuk "kejahatan dalam derajat tertentu".

---

The news trading phenomenon journalists and media commit is also found in Indonesia. This study aims to identify patterns of how mainstream media institutions in Indonesia and how the role of ideology, hegemony, and oligarchy in news trading results in the abuse of media power as a form of corporate misconduct. This research is qualitative. Data collection techniques used were literature studies which used to collect data through books, international journals, and documents, and in-depth interviews conducted with nine informants to explore the experiences and knowledge of the informants regarding the phenomenon. Data analysis techniques were performed using Nvivo qualitative data processing software. The results show that social harm occurs because of the reproduction of identity political ideas, which then marginalize minority groups in society and perpetuate the dominant group's power. From the concept of criminogenic media, media behavior deviations in constructing and transmitting violent content (verbal or nonverbal) can change the behavior of those exposed to it. The mainstream media's indifference to the possible threat of social disharmony due to exposure to misleading content and the participants' attitude fighting for specific interests, coupled with news trading transactions, this AoMP practice can be seen as corporate misconduct. The series of practices of abuse of media power through news trading as corporate misconduct that triggers moral panic and social harm violates journalistic ethics and is also a form of "crime to a certain degree.""

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor struktural yang menyebabkan anak dalam kemiskinan terlibat pemidanaan, bentuk perlukaan sosial (social harm) yang dialami oleh anak, serta bagaimana pengalaman-pengalaman tersebut membentuk viktimisasi berlapis dalam kehidupan mereka. Penelitian ini menggunakan paradigma kriminologi kritis yang didukung oleh pyrrhic defeat theory. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-kriminologi kritis yang berorientasi pada ketidakadilan yang dialami anak dalam kemiskinan sekaligus menyuarakan perlunya transformasi kebijakan sosial, sistem hukum, dan peradilan pidana. Data diperoleh dari enam anak yang menjalani pemidanaan di LPKA Kelas II Jakarta, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, dan petugas LPKA. Data juga didukung dengan dokumen putusan pengadilan dan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan struktural menjadi jalur sistemik menuju kriminalisasi. Sistem hukum secara sistematis menargetkan kelompok rentan, memperparah pelanggaran hak anak secara fisik, psikologis, dan sosial. Penelitian ini menyerukan reformasi mendasar dalam kebijakan sosial, sistem hukum, dan peradilan pidana untuk menghentikan kriminalisasi kemiskinan dan melindungi hak asasi anak secara menyeluruh.

---

This study aims to explain the structural factors that lead children living in poverty to become involved in criminal sentencing, the forms of social harm they experience, and how these experiences shape layered victimization in their lives. The research adopts a critical criminology paradigm supported by pyrrhic defeat theory. It employs a qualitative-critical criminology approach, focusing on the injustices experienced by impoverished children while advocating for the transformation of social policies, legal systems, and criminal justice systems. Data were collected from six children subjected to criminal sentencing at LPKA Kelas II Jakarta, their parents, community mentors, and LPKA staff. The data were further supported by juvenile court rulings and social inquiry reports (litmas). The findings reveal that structural poverty serves as a systemic pathway to criminalization. The legal system systematically targets vulnerable groups, exacerbating violations of children’s rights physically, psychologically, and socially. This research calls for fundamental reforms in social policies, legal systems, and criminal justice systems to end the criminalization of poverty and comprehensively protect children’s human rights."