Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Gerakan Sosial Baru di Indonesia dengan Kasus Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Barat (AMA Kalbar) tahun 1998-2000. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan gerakan masyarakat adat Kalimantan Barat di Indonesia. Pokok masalah dalam penelitian adalah apakah gerakan masyarakat adat Kalimantan Barat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat adat Kalbar (AMA Kalbar) dapat digolongkan sebagai gerakan sosial baru. Penelitian ini menggunakan konsep masyarakat adat dan teori gerakan sosial baru. Metode penelitiannya menggunakan studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan aktivis-aktivis masyarakat adat Dayak di Kalimantan Barat dan wakil ornop nasional di Jakarta dan studi pustaka. Hasil penelitian ini cenderung menunjukkan bahwa gerakan masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Barat bisa digolongkan sebagai gerakan sosial baru. Beberapa alasan yang bisa dikemukakan. Pertama, gerakan masyarakat adat Dayak dilakukan oleh sekelompok orang yang identitasnya sangat lemah akibat penindasan oleh kelompok lain. Kedua, gerakan mereka dilakukan tanpa mengedepankan kekerasan melainkan melalui lobi-lobi dengan pihak penguasa dan dengan mengedapankan jaringan dengan masyarakat adat lain di Indonesia. Ketiga, isu dan tuntutan mereka lebih pada pengakuan terhadap identitas mereka sebagai masyarakat adat Dayak dan inklusi dalam pengambilan kebijakan dibidang sosial, ekonomi dan politik serta hak untuk menentukan hidup mereka sendiri. Keempat, gerakan mereka mendapatkan tanggapan yang cukup positif dari pihak pemerintah baik pemerintah lokal maupun pemerintah pusat."

"Benih-benih konflik pembangunan sesungguhnya sudah mulai tumbuh sejak awal tahun 1990-an, di mana masyarakat mulai berani melakukan protes atau unjuk rasa terhadap rencana pembangunan proyek. Beberapa proyek yang diprotes pada saat itu antara lain: Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas (Jakarta), Waduk Kedung Ombo (Jateng), Waduk Nipah (Jatim), PLTA Danau Lindu (Sulteng). Di samping itu, protes terhadap masalah tanah akibat pembangunan juga .terus meningkat. Hal ini merupakan indikasi bahwa ada ketidakpuasan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan di berbagai daerah. Proyek lain yang mendapatkan perlawanan adalah proyek pertambangan Freeport di Kabupaten Mimika - Irian Jaya (Papua). Proyek ini ditentang sejak awal berdirinya sampai sekarang. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk diteliti, mengapa proyek itu diprotes, mengapa protes berkepanjangan dan bagaimana protes bisa berkembang menjadi gerakan sosial, serta, apakah gerakan-gerakan masyarakat disana bisa dikatagorikan sebagai gerakan sosial. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa salah satu gerakan rakyat yang tergabung dalam Lembaga Adat Suku Amungme (Lemasa) memenuhi syarat untuk disebut sebagai gerakan sosial. Sumber atau akar masalah yang melatarbelakangi lahimya gerakan sosial adalah konflik. Mula-mula ada konflik antar suku, kemudian dengan Freeport, pendatang pada umumnya dan perkembangan terakhir adalah konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Ini berarti, terjadi eskalasi konflik, dari konflik horisontal ke konflik pembangunan dan akhirnya menjadi konflik vertikal. Kehadiran Freeport di Mimika, di samping sebagai sumber konflik baru, juga menjadi pemicu terjadinya protes. Protes adalah manifestasi dari adanya konflik, terutama dalam hubungannya dengan institusi kekuasaan. Melalui protes, masyarakat berharap dapat menciptakan perubahan-perubahan dari keadaan yang kurang menguntungkan ke arah yang lebih baik. Protes dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari perlawanan fisik sampai melakukan pemberontakan (perlawanan politik). Protes atas proyek pertambangan Freeport berlangsung lama karena: 1. Tuntutan masyarakat berkembang terus (dari tuntutan pengakuan hak atas tanah sampai merdeka). 2. Pemenuhan hanya dari sudut pendekatan ekonomi yaitu pemberian dana. Padahal tuntutannya yang paling dalam adalah pengakuan eksistensi dan kesederajatan. 3. Banyak fihak yang terlibat dalam perilaku kolektif protes, dengan motivasi yang berbeda-beda. 4. Konflik tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Oleh karena tuntutan-tuntutan tidak dipenuhi secara memuaskan, maka protes itu berkembang menjadi gerakan sosial. Kemudian, karena pengaruh faktor-faktor politik, teknis, kepemimpinan dari lingkungan strategis global, berkembanglah gerakan sosial itu menjadi gerakan politik. Jadi, gerakan politik itu sesungguhnya adalah kelanjutan dari konflik-konflik yang tidak tertangani. Konflik itu sendiri, sumbemya adalah kebijakan pembangunan yang mengabaikan keberadaan dan peran masyarakat lokal. Mereka sesungguhnya berkeinginan untuk menjadi subyek pembangunan, merencanakan apa yang terbaik bagi dirinya bersama-sama pemerintah dan dihargai adat istiadatnya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Namun perlakuan yang diberikan oleh Freeport maupun pemerintah sangat berbeda. Oleh karena itu, gerakan sosial yang terbentuk pada hakekatnya adalah sebuah bentuk perlawanan/protes terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan proyek besar seperti PTFI mempunyai dampak lingkungan fisik dan sosial yang sangat besar. Namun masyarakat sekitarnya tidak disiapkan lebih dulu untuk menghadapi perubahan-perubahan itu. Perencanaan proyek, hanyalah mencakup aspek-aspek teknis dan finansial, tanpa memperhitungkan biaya sosial yang akan ditanggung. Termasuk dalam biaya sosial adalah hancurnya adat kebiasaan, penghidupan, nilai-nilai spiritual dan hak-hak masyarakat. Pengabaian atas itu semua, menyebabkan masyarakat tidak siap menghadapi kontak dengan budaya baru, sehingga mereka merasa terpinggirkan. Di dalam ketidakberdayaan itu, muncul keberanian untuk berontak. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, perlu dikembangkan perencanaan sosial yang dilakukan lebih dulu sebelum perencanaan fisik, atau dipadukan perencanaannya, dengan catatan, pelaksanaannya lebih awal, agar masyarakat siap dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan di daerahnya."

"ABSTRAKDisertasi ini membahas tentang Gerakan Sosial Baru di Porsea, Toba Samosir, dengan studi kasus Gerakan Perlawanan Rakyat terhadap Indorayon (1983-2000). Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) menjelaskan faktor-faktor penyebab munculnya gerakan-gerakan perlawanan rakyat Porsea, Toba Samosir, dan sekitarnya, terhadap Indorayon; 2) mengkaji dimensi politik di balik proses terbentuk dan berkembangnya gerakan sosial baru tersebut, serta kaitannya dengan isu-isu tentang keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan demokratisasi; 3) mengidentifikasi corak perlawanan dan pola hubungan yang terjalin di antara gerakan-gerakan perlawanan tersebut. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) faktor-faktor yang menyebabkan munculnya gerakan-gerakan penolakan rakyat di Porsea, Toba Samosir, terhadap Indorayon dan pola hubungan di antara gerakan-gerakan itu; 2) faktor-faktor yang menyebabkan gigihnya perlawanan mereka terhadap Indorayon; 3) kekuatan yang mereka andalkan dalam rangka perjuangan melawan Indorayon dan corak perlawanan yang mereka lakukan.Penelitian ini dilandasi dengan konsep ethnic politics dan teori gerakan sosial baru. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang terkait dengan gerakan perlawanan rakyat terhadap Indorayon. Hasil penelitian cenderung menunjukkan bahwa gerakan perlawanan rakyat terhadap Indorayon ini bisa digolongkan sebagai gerakan sosial baru, karena beberapa alasan: 1) gerakan ini tidak dilandasi dengan isu tunggal dan tidak semata bertujuan pencapaian keadilan ekonomi; 2) gerakan ini tidak mengandalkan jumlah massa sebagai kekuatannya, melainkan pada kelompok-kelompok warga maupun organisasi nonpemerintah yang berjejaring kian lama kian meluas; 3) gerakan ini bersifat terorganisir dan berorientasi perubahan tatanan sosial yang menyeluruh demi terwujudnya pola baru; 4) gerakan ini berdimensi politik, yang merupakan ekspresi atlas protes terhadap keadaan-keadaan sosial yang tidak adil dan bertujuan meniadakan dominasi; 5) gerakan ini juga dapat dilihat sebagai unsur utama dalam proses memperkuat civil society di masa mendatang, khususnya di Toba Samosir. Namun, kesimpulan studi ini ternyata memodifikasi teori-teori gerakan sosial baru sebagaimana yang diajukan para ahli. Sebab, jika para ahli mengatakan bahwa keanggotaan gerakan sosial baru bersifat terbuka tanpa hiraukan latar belakang kelas sosial, etnisitas, politik, maupun agama, temuan-temuan studi ini justru menunjukkan bahwa ikatan kekerabatan dan ikatan kampung halaman di antara mayoritas anggota gerakan ini (yakni Orang Batak) telah berfungsi sebagai "energi" untuk menghimpun dan mempersatukan mereka. Jadi, dalam konteks ini, gerakan sosial baru justru "memanfaatkan" etnisitas Orang Batak demi menumbuhkan spirit perjuangan mereka.

---

ABSTRACT

This study is an attempt to analyze the New Social Movement in Porsea, Toba Samosir, with People Resistance Movement to Indorayon (period 1983-2000) as a case study. The goals of this study are: 1) to explain the factors caused the emerging of people resistance movement in Porsea, Toba Samosir, to Indorayon; 2) to analyze the political dimension behind the process of building and developing of the new social movement, and its relation with the issues about fairness, equality, human rights, ecosystem, and democratization; 3) to identify the shape of resistance and the model of relationship connected between those resistance movement. The problems of this study are: 1) factors caused the emerging of the people resistance movement in Porsea, Toba Samosir, to Indorayon and the model of relationship between the people movement; 2) factors caused the militancy of their resistance to Indorayon; 3) the power used by people in context of their struggle against Indorayon and the shape of their resistance.

This study based on the concept of ethnic politics and theory of new social movement. This study uses qualitative approach and case study as a research method. Various resources collected data for this study. First, relied on some literatures or documentary information, which are relevant to this study. Second, the field research relied on in-depth interviews with people who involved in people resistance movement to Indorayon. The result of this study tends to show that people resistance movement to Indorayon could be classified as new social movement, because of these reasons: 1) the movement not based on single issue and not only to gain economically fairness; 2) the movement not based on mass power, but they based on people groups and non-government organizations who connected to the others (either people groups and non governments organizations) timely wider; 3) the movement was organized and oriented to the changing of social order as a whole; 4) the movement has a political dimension, as the expression of their protest to the unfair social situations and has a goal to against domination; 5) the movement also could be seen as a main element in the process of strengthening civil society in the future, specially in Toba Samosir. But, the conclusion of this study modified the theories of new social movement accorded by scholars. If the scholars said that the members of new social movement are inclusive (they didn't account on the background of social classes, ethnics, politics, and religions), but in the context of this study, such of background is just accounted, specially the solidarity of extended families and genealogy between the majority of the movement (Orang Batak), who functioned as "energy" to unite them. So, in this study, new social movement "used" the ethnicity of Orang Batak to grow the spirit of their struggle."

"LPM (Landless people's Movement) is a social mpvement in South africa. This movement was foundeted on July 24, , 2001. LPM represents South African people movement opposing Land Reform post apartheid. After the collapse of apparteid regime, the new government of South Africa estabilished Land Reform to finish the problem of Land. The program consisted of three subprograms namely Land restitution, redistribution of land rights and tenure reform."

"Penelitian ini menganalisis strategi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam memperjuangkan hak asasi manusia bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan mendorong perubahan Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU ini perlu dilakukan perbaikan karena di dalamnya sangat minim aturan yang berperspektif HAM bagi TKI. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, dan kerangka pemikiran strategi gerakan sosial transnasional (Transnational Social Movement) Sidney Tarrow dan Donate Della Porta sebagai alat analisa, yang berfokus pada proses difusi, domestikasi, dan eksternalisasi. Penelitian ini menemukan bahwa SBMI merupakan aktor non negara dengan model gerakan sosial bersifat transnasional dalam upaya mendorong perubahan Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. SBMI menggunakan dua strategi utama gerakan sosial transnasional, yaitu (1) SBMI berkoalisi dan berjejaring dengan Jaringan Buruh Migran (JBM) di level domestik, dan (2) SBMI berkoalisi dan berjejaring dengan Human Right Working Group (HRWG) dan Migran Forum in Asia (MFA). Setiap tahapan proses (difusi, domestikasi, dan eksternalisasi) mendorong terbentuknya koalisi gerakan sosial transnasional dalam merubah undang-undang nomor 39 tahun 2004. Gerakan sosial SBMI didominasi oleh gerakan-gerakan sosial yang berskala domestik. Meski demikian dalam membangun gagasan dan ide gerakan sosial SBMI dipengaruhi oleh ide dan gagasan yang berkembang di level internasional. Dalam kasus ini mengadopsi esensi Konvensi Migran 1990 dan Konvensi ILO 189 dalam gerakan medorong perubahan undang-undang nomor 39 tahun 2004.

---

The research analyses Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) strategies in encouraging the Indonesia Law number 39/2004 on Placement and Protection for Indonesian Migrant Workers Overseas. This movement happen is because of the Indonesian Law have minimum of human right essence for Indonesian migrant workers. This research used qualitative method with study case research, and used Sidney Tarrow and Donate Della Porta theoretical frame work about transnational social movement, with process of diffusion, domestication, and externalization.

The research found that SBMI is non state actor with transnational movement model in encouraging the Indonesian Law. SBMI use two main strategies are Jaringan Buruh Migran (JBM) or Migrant Workers Network is SBMI`s coalition on domestic level, and Migrant Forum in Asia (MFA) and Human Right Working Group (HRWG) is SBMI`s coalition in international level.

All process (diffusion, domestication, and externalization) encouraging to transnational social movement in revising the Indonesian Law. SBMI`s social movement is dominated by action of movement in domestic level. But it was influenced by idea and social movement that located in international level. In this case, the movement encourages to adopt the Migrant Convention 1990 and ILO Convention number 189 in SBMI social movement."

"Organisasi Angkatan Oemat Islam di Kebumen pada masa awal kemerdekaan 1945-1950 telah melakukan suatu gerakan sosial yang bercirikan keagamaan. Untuk dapat membahas suatu gerakan sosial kita harus melihat tiga komponen yang essensial yaitu kepemimpinan, ideologi dan organisasi. Kepemimpinan dalam Angkatan Oemat Islam bertumpu pada wibawa pribadi Kiai Haji Makhfudz Abdurrahman. Kharisma Kiai Haji Makfudz Abdurrahman muncul antara lain karena sifat-sifat keunggulan dalam pengetahuan, ketrampilan, kreatifitas, inisiatif serta keberanian moral.Secara ideologis, Angkatan Oemat Islam sebagai badan perjuangan dapat diidentifikasikan sebagai golongan Agama dalam hal ini Islam. Unsur nasionalisme terutama dalam aspek anti-kolonialisme juga mewarnai organisasi Angkatan Oemat Islam sebagaimana tercantum dalam was, tujuan serta anggaran dasar mereka. Di pihak lain ideologi perang jihad juga merupakan dasar yang kuat bagi Angkatan Oemat Islam. Ciri lainnya yang terdapat dalam organisasi Angkatan Oemat Islam ini adalah kepercayaan akan kekebalan, yang di kalangan masyarakat tradisional mempunyai daya tarik tersendiri di samping dapat berfungsi sebagai satu alat untuk membangkitkan semangat agresif Hal ini telah dimanfaatkan secara positif oleh Angkatan Oemat Islam baik pada masa revolusi maupun pada saat terjadinya pemberontakan.Sebagai badan kelaskaran Angkatan Oemat Islam berdasarkan kepada agama Islam. Anggota Angkatan Oemat Islam sebagian besar adalah para santri dengan pekerjaan utamanya petani. Mereka memilih tingkat pendidikan yang rendah namun memilih loyalitas yang tinggi terhadap pemimpinnya yaitu Kiai Haji Makhfudz Abdurrahman. Angkatan Oemat Islam merupakan kekuatan yang dominan di Kebumen pada masa revolusi kemerdekaan. Angkatan Oemat Islam mampu memobilisasi potensi rakyat dengan menggunakan Islam sebagai pemersatu. Prinsip Islam tentang keadilan sangat sesuai bagi masyarakat pedesaan yang sedang menderita.Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) yang kemudian dilanjutkan dengan pengakuan kedaulatan, masalah rasionalisasi dalam tubuh militer membuat persoalan bagi Angkatan Oemat Islam Rasionalisasi telah menyebabkan tergganggunya keberadaan badan perjuangan Angkatan Oemat Islam, timbulnya ketidaksesuaian sosial, munculnya perasaan tidak aman dan frustasi dikalangan luas. Deprivasi muncul karena mereka terancam kehilangan kedudukan sosial ekonominya, kehilangan hak-hak politik atau kehilangan warisan kulturalnya. Deprivasi relatif inilah yang menyebabkan munculnya pemberontakan Angkatan Oemat Islam di Kebumen.Oleh pemerintah, Angkatan Oemat Islam diminta untuk bergabung dengan APRIS, tawaran tersebut mendapat tanggapan yang berbeda-beda di kalangan pimpinan Angkatan Oemat Islam. Kiai Haji Makhfudz Abdurrahman menolak untuk bergabung dengan APRIS, namun sebaliknya adiknya yaitu Kiai Haji Noersodik menerima tawaran pemerintah tersebut. Perpecahan dalam tubuh Angkatan Oemat Islam secara psikologis mengganggu ketentraman di kalangan anggotanya. Pemberontakan Angkatan Oemat Islam yang dipimpin oleh Kiai Haji Makhfudz Abdurrahman ternyata didukung oleh semua unsur. Angkatan Oemat Islam termasuk Kiai Haji Naersodik yang telah bersatu kembali dengan kakaknya. Pihak Angkatan Oemat Islam menilai di dalam APRIS terdapat pasukan-pasukan kafir dan atheis. Usaha diplomatik gagal menyelesaikan perbedaan pendapat antara Angkatan Oemat Islam dan pemerintah sehingga pertumpahan darah tidak bisa dihindarkan. Simbol-simbol Islam begitu melekat dalam pasukan Angkatan Oemat Islam ini, seperti melawan pasukan kafir, perang jihad, dan perang suci. Tidaklah mengherankan bahwa gerakan sisial di Kebumen dengan mudah mengambil bentuk keagamaan, karena pandangan masyarakat Kebumen selalu didasarkan pada agama yaitu agama IslamPeristiwa gerakan sosial yang dilakukan oleh Angkatan Oemat Islam di Kebumen gagal mencapai tujuannya Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor :pertama, faktor sumber daya manusia, yang terdiri alas kepemimpinan, organisasi dan keterlibatan masyarakat. Kepemimpinan yang didasarkan atas kharisma seseorang ternyata tidak selalu membawa keberhasilan. Meninggalnya Kiai Haji Makhfudz Abdrmahman sebagai pemimpin utama Angkatan Oemat Islam telah menyebabkan para pengikutnya kehilangan semangat untuk meneruskan perjuangannya. Sifat keanggotaan yang bebas dalam organisasi serta hanya bertumpu pada para pemimpinnya saja pada gilirannya ternyata membuat koordinasi antar cabang dan ranting susah dilakukan. Keterlibatan masyarakat yang didasarkan pada dorongan moral saja bukan atas dasar tujuan yang jelas juga menjadi salah satu faktor gagalnya gerakan sosial di Kebumen ini.Kedua, faktor sarana dan prasarana yang menyangkut masalah dana, serta masalah logistik dan persenjataan. Masalah dana, persediaan logistik bahan makanan dan persenjataan yang dimiliki oleh Angkatan Oemat Islam tidak memadai untuk perlawanan jangka panjang. Dibandingkan dengan persenjataan yang dimiliki oleh pasukan pemerintah, persenjataan yang dimiliki oleh Angkatan Oemat Islam sangat minim dan ketinggalan jaman.Ketiga, faktor psikologis, ketika terjadi pemberontakan. Angkatan Oemat Islam harus berperang melawan teman-teman mereka sendiri selama perang kemerdekaan, secara psikologis hal ini tidak menguntungkan meskipun mereka punya keyakinan bahwa yang mereka perangi adalah kekafiran. Perpecahan di dalam tubuh Angkatan Oemat Islam menyikapi terbentuknya APRIS, secara psikologis juga mengganggu pikiran dan perasaan para anggotanya. Adanya beban psikologis ini pun juga menjadi salah satu sebab kegagalan gerakan sosial yang mereka lakukan.

---

Organisasi Angkatan Umat Islam (Islamic Community movement organization) in Kebumen at the commence of independence 1945-1950 has performed a social movement having the character of religion. In order to be able to discuss a social movement we have to see three essential component i.e Leadership, Ideology and Organization. Leadership of the Angkatan Umat Islam centred mainly on the personal authority of Kyai Haji Makhfudz Abdurrachman. Charisma of Kyai Haji Makhfudz Abdurrahman appeared among others through excellence in knowledge, skill, creativity, initiative and moral courage.

Ideologically Angkatan Umat Islam as a struggle agency could be identified as religious group in this case Islam. The nationalism element especially in the aspect of anti colonialism also colored the organization of ,Angkatan Umat Islam as indicated in its principle, purpose and their constitution. On the other side the ideology of jihad war (the Holly war) constituted a strong basis for Angkatan Umat Islam. Another character found in the organization of Angkatan Umat Islam was the believe in "immunity", which among the traditional community had a special attractiveness aside from the function that it can create an aggressive spirit. This has been positively utilized by Angkatan Umat Islam both during the revolution as well as the period of insurrection.

As a semi military body Angkatan Umat Islam was founded on the Islamic Religion. Members of Angkatan Umat Islam were largely santri (members of the religious school) with as main occupation farmer. They had a low educational level but high loyalty towards their leader i.e Kyai Haji Makhfudz Abdurracman. Angkatan Umat Islam constituted a dominant strength in Kebumen during the independence revolution. Angkatan Umat Islam was able to mobilize the potential of community by the use of Umat Islam as unitary. Islamic principle on justice is very fit for the village community which was suffering.

The Round Table Conference which eventually was followed by the acknowledgement of the sovereignty, the rationalization question within the military body caused problems for Angkatan Umat Islam. Rationalization had caused interference with the existence of. the struggle organization Angkatan Umat Islam, the appearance of non fitting social conditions, the occurrence of non safe feelings and frustration among the general public. Deviation appeared since they were threatened to loose their social economic position, to loose their political rights or to loose their cultural heritage. It is this comparative deprivation which caused the appearance of rebellion of Angkatan Umat Islam in Kebumen.

By the government, Angkatan Umat Islam was asked to join the APRIS, said over met varying reactions among the leadership of Angkatan Umat Islam. Kyai Haji Makhfudz Abdurrachman rejected to join the APRIS, nevertheless on the contrary his younger brother i.e Kyai Haji Noerrsodik accepted the offer of the government. Disagreement in the body of Angkatan Umat Islam sociologically interfered with the peace among its members. The rebellion of Angkatan Umat Islam led by Kyai Haji Makhfudz Abdurracman appeared to be supported by all elements of Angkatan Umat Islam including Khyai Haji Noersodik who has rejoin with his elder brother. The said Angkatan Umat Islam was of the opinion that in APRIS are found kafir and atheistic units. Diplomatic effort failed to settle the disagreement between Angkatan Umat Islam and the government so that blood shedding could not be prevented. Islamic Symbols are so essential in the unit of Angkatan Umat Islam, as fitting against Kafir unit, Jihad war and Holly war. It was therefore not suprising that social movement in Kebumen very easy took the form of religious movement, since the view of the Kebumen community is invariably based on religion, i.e the Islamic religion.

The event of the social movement started by Angkatan Umat Islam in Kebumen failed to reach its objective. This was caused by the existence of various factors, firstly, the factor of Human Resources, which consisted of leader-ship, organization and the involvement of the community. Leadership which was based on someone(s) charisma appeared not to always result in success_ The death of Kyai Haji Makhfudz Abdulrrachman as the main leader of Angkatan Umat Islam has caused his members to loose their courage to continue the fight. The three characters of membership in the organization and only depending on its leaders in turn caused coordination between branches and sub branches difficult to contrail. The involvement of the community which is based on moral will did not only such on the bases of an already clear objectives became also one of the factors causing the failure of the social movement in Kebumen was this. Secondly, the factor of facilities and pre-requirement relating to the question of funds, and the question of logistics and weapons. The question of funds, supply of logistics/foods material and weapon owned by Angkatan Umat Islam was not adequate for long term opposition. Compared with the weapons owned by governmental units, the weapon owned by Angkatan Umat Islam was very minim and out of date. Thirdly, the psychological factor, at the time of the rebellion, Angkatan Umat Islam must fight against their own friends during independence war, psychologically this was not advantageous although they had the belief that those they fought against was kafirs. Disagreement in the body of Angkatan Umat Islam in their attitude towards the establishment of APRIS, psychologically also hindered the thought and feeling and each members. Also the existence of the psychological load became one of the causes of the failure of the social movement they performed."

"Tesis ini membahas gerakan sosial baru yang terjadi di Papua. Bagaimana sikap penolakan masyarakat Papua terhadap integerasi dengan Indonesia sejak tahun 1969 lewat Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dengan bergerilya bersenjata kemudian berubah menjadi cara-cara damai dengan berpolitik dan membangun basis kekuatan massa bukan saja di hutan tetapi sampai didalam kota (konsep masyarakat modern).Dengan menghadirkan organisasi perjuangan yang bernama Presidium Dewan Papua (PDP) sikap menolak integrasi. Sehingga yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk organisasi PDP dan perannya dalam melahirkan gerakan sosial baru di Papua ?. Eksplorasi metode pada penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, karena peristiwa ini relatif masih baru maka sumber paling baik adalah pengumpulan dokumen dari hasil Musyawarah Besar (MUBES), Kongres Rakyat Papua Ke II dan dokumen penting PDP dan yang terpenting mewawancarai tokoh-tokoh gerakan sosial baru ini. Untuk memperkuat penelitian ini maka penulis menggunakan teori-teori gerakan sosial baru yang paling relevan dan tepat . Dengan melihat kunci kekuatan teori tersebut dimana lahirnya organisasi perlawanan rakyat, tokoh / pimpinan, adanya kesempatan politik, partisipasi masyarakat akar rumput dan tanggapan pihak yang berkuasa (pemerintah), sehingga lahir mobilisasi massa dan mobilisasi politik, karena adanya suatu kepercayaan (belief) sebagai sumber penyatu.Temuan penelitian ini benar-benar menunjukkan realitas di Papua sebagai fenomena gerakan sosial baru yaitu, organisasi PDP yang laior berhasil merubah pola gerakan yang sebelumnya dengan cara gerilya bersenjata menjadi cara damai dan pola itu menjadi tema pokok perjuangan rakyat, selain ini representatif rakyat dengan melibatkan komponen perjuangan masa lalu seperti TPN / OPM, Tapoll Napol , perempuan, intelektual, dan lain-lain menunjukkan proses demokrasi yang jalan pada tingkat bawah. Cara-cara ini mendapat perhatian yang luar biasa bukan saja dari pemerintah Indonesia bahkan dunia luar.Sekali lagi fenomena ini menjadi sangat menarik dan dapat di tarik bebarapa kesimpulan penting seperti ; ada satu perubahan dimana rakyat dapat memposisikan dirinya dalam konstalasi politik dan bernegara menjadi objek yang sangat berperan, kemudian rakyat tidak lagi semata-mata dijadikan objek keputusan pemerintah. Terjadi interplay of power antara institusi resmi dan kekuatan non formal massa. Akhirnya peran-peran oposisi sangat efektif dalam menciptakan perubahan yang cukup signifikan dalam bentuk kebijakan untuk menampung aspirasi rakyat yang timbul.

---

New Social Movement The Papuan Presidium Council And The New Social Movement In Papua After The Fall Of The New Order Regime In 1998This thesis discusses a developing New Social Movement In Papua. The nature of rejection of the Papuan community against integration with Indonesia, initially resulted from the so called Act Of Free Choice in 1969 was shown at the very beginning in guerrilla warfare. Recently, in spite of ongoing counter-tenor and intimidating human right violations the struggle has totally changed its course by the adoption of more peaceful and humane means for the restoration of Papuan sovereignty through the establishment of mass political power at the grass-root level, which exists not only in jungles but has widely spread into urban areas (a civic/modem society concept).

The presence of The Papuan Presidium Council (locally known as Presidium Dewan Papua or the PDP), play an important role in voicing people's rejection on integration with Indonesia. The new struggle concept has put a challenging strain on PDP, namely, how to organizationally activate this new form of Social Movement in Papua to keep up the struggle ? The exploration of this research fully adopt qualitative research method. As the case is a new, most of the resources are tapped from direct outcome of Deliberation Meetings (Mubes), the Second Papuan People Congress, PDP's initial documentation, and most importantly direct interview with those who - are responsible and involved in maintaining the New Social Movement. In order to strengthen the results of this research the writer has adopted the most recent, most relevant and most popular new social movement theories. Through these theories we can simply see in this case that the unity and oneness established among emerging people resistance organizations, community figures and leader, grass-root communities participation, situational political moments, and mass political mobilization against the government's authoritarian response, are tied as one based on one single belief

Achievements of the research indicated the emergence of current socio-political phenomenon in Papua as a New Social Movement. PDP has succeeded in converting a violence-based struggle into a `peaceful struggle'. Mass consolidation which involve a great deal of community representatives as well as past resistance organizations such as TPNIOPM (Papua Liberation Army), Tapol/Napol (Ex-political prisoners), as well as other civic components including women, intellectuals et cetera, is a good sign of a smooth running democratization at the grass-root level. Such situation has drawn serious foreign as well as domestic government attentions.

The phenomenon has served us some very interesting conclusions : the people has succeeded in the repositioning process to proactively participate in the overall state political constellation, and that the people are not longer object to government decisions. There is an interplay of power between existing formal institution and the non-formal people (mass) power. Finally, the current opposition has played an effective role in creating significant changes through the adoption of new policies in order to enhance accommodation of all emerging people aspirations."

"Gerakan sosial yang terjadi di Negara Berkembang, termasuk Indonesia sangat berkaitan dengan masalah pembangunan dan konstruksi proyek-proyek Negara maju di dunia Internasiona. Gerakan perempuan selama Orde baru terkooptasi oleh politik gender, dan dikotakkan pada ideology ibuisme. Namun setelah orde bare tumbang dan seiring dengan berkembangnya wacana tentang penguatan masyarakat sipil, kini perempuan di lapis paling bawah sekalipun berani menyuarakan aspirasi dan tuntutannya kepada para pengambil kebijakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan perlu dicermati, apakah munculnya gerakan perempuan akar rumput yang berkembang di berbagai daerah merupakan bagian dari penguatan rnasyarakat sipil sebagai kekuatan rakyat ataukah bagian dari rating social yang telah dirancang Negara dan kekuatan besar Internasional yang maskulin. Kajian terhadap gerakan perempuan ini dilihat dari bagaimana perjuangan ideology dan cultural dalam menggocang system dan struktur yang tidak adil buat perernpuan. Secara umum penelitian ini mengkaji gerakan perempuan yang muncul di akar rumput. Secara kusus mengkaji peran aktor gerakan perempuan dalam menarasikan identitas dirinya dalam kehidupan sebagai manusia berjenis kelamin perempuan. Dan bagaimana perubahan social yang terjadi di masyarakat mempengaruhi pemikiran, internalisasi nilai dan mengubah kehidupan serta menggerakkannya untuk mempengaruhi perempuan lain dan anggota masyarakat dalam membangun tata kehidupan yang adil buat perempuan. Dalam wacana gerakan social, gerakan perempuan dikategorikan sebagai Gerakan Sosial Baru. Gerakan perempuan merupakan gerakan kebudayaan yang ditandai oleh sebuah kritik dan transformasi citra perempuan dalam masyarakat dan oleh lahirnya nilai-nilai etis baru. Menurut de Beaucoir dalam perjalanan sejarah panjang umat manusia, perempuan dicitrakan sebagai sosok yang lain, menjadi the second sex. Dan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan ini telah diterima sebagai ideology yang hegemonis. Oleh karena itu pendidikan, kultur dan kesadaran perempuan sebagai bagian Bari masyarakat sipil model Gramsci menjadi sangat panting dalam memperjuangkan identitas dan hakhak azasi mereka. Dengan kesadaran kritis ini pula gerakan perempuan terhindar dari pengaruh dominasi Negara dan ekonomi pasar yang bisa dilihat dari berbagai indicator yang muncul dalam berbagai interkasi dan hubungan yang dijalin para aktor gerakan perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan informan utama para actor gerakan perempuan yang dipercaya masyarakat untuk mengampu lembaga public dan mempunyi pengaruh besar terhadap gerakan. Pengambilan data dilakukan dengan indepth interview kepada informan utama dan stakeholders gerakan perempuan sebagai triangialasi data, pengamatan langsung dan kajian dokumen serta pustaka berkaitan dengan gerakan perempuan. di Kabupaten Klaten. Hasil temuan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif, eksplanatif dan interpretatif. Dan penelitan tergambarkan bahwa kesadaran perempuan untuk menarasikan identitas dirinya yang otonom tidak datang secara tiba-tiba tetapi melalui proses panjang dialog pribadi tentang pengalaman hidup dalam budaya patriarkhi yang membekas dan akumulatif Upaya menarasikan identitas perempuan dalam proses perubahan sosial dipengaruhi wacana besar gerakan perempuan di Indonesia dan gerakan social yang digerakkan oleh beberapa LSM dan beberapa organisasi rakyat yang ada di Kabupaten Klaten, Jaringan dan Aliansi beberapa organisasi dan gerakan perempuan mampu menyuarakan dengan lebih lantang dan kuat. Sedangkan aliansi gerakan sosial lintas kelas, gender, ras dan golongan seperti gerakan petard, gerakan moral keagamaan dan sebagainya meningkatkan posisi tawar dihadapan pengambil kebijakan. Aliansi antar elemen gerakan social mempertajam analisis kritis berkait denga posisi dan perspektif perempuan sebagai masyarakat sipil dalam sistem dan struktur kehidupan masyarakat, Negara dan ekonomi pasar. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan perempuan merupakan gerakan kebudayaan yang merubah tata kehidupan yang memberikan ruang buat perempuan dan laki-laki. Penelitian ini mampu membangun pengetahuan perempuan yang selama ini diabaikan tentang apa yang dialami, dirasakan dan dilakukan. Semoga penelitian ini membarikan inspirasi bagi tumbuhnya gagasan batu bagi para aktivis gerakan perempuan. Dan akhirnya semoga penalitian ini bisa menjadi bagian bagi gerakan perempuan dalam membangun peradaban yang adil buat perempuan dan laki-laki.

---

The social movement which happened in developed countries includes Indonesia mostly connected with development questions and projects construction of advanced countries and international world. During new order period, women movement was co-optated by gender politic and was framed by paternalistic ideology. But after New Order came to end and along with the development of discourse on civil society strengthening, so the women of grass root even have braveness voicing their aspiration and demand toward decision makers. It is emerge the questions and proper to criticize, what the emerging women movement of grass root, which develops at various regions, is part of civil society strengthening as people power or part of social setting that was designed by advanced countries and international world which so masculine. The research on the women movement was viewed from how cultural and ideology straggle to stroke the injustice system and structure which burdened to women. Generally, this research was meant to study women movement that emerges at grass root. Particularly, this research was meant to study the role of women movement actors in their effect to narrate their self-identity at life as human who has female sexual. The research also criticizes how social change occurred in society could influence paradigms and values internalization, also how it change human life and move the other women and community to build the social justice order to women.

At the social movement discourse, women movement was categorized in New Social Movement. The women movement is culture movement that characterized by critic and image transformation of women at the society. It was also characterized by the emerge of new ethic values. According de Beaucoir, at history of human life, the women imaged as other figure, as second sex, while the man power toward women was viewed as taken for granted and became hegemonic ideology. Therefore, education, culture and women consciousness as part of civil society movement which introduced by Gramsci Becae is the most significant, especially to struggling women identity and their human rights. Through this critic consciousness, the women movement also moved out from state and free -market domination. It was viewed from various indicators that emerge in the interaction and connection among women movement actors. This research is qualitative research which involved women movement actors as main information source. They are the figure who believed by community to handle and to manage the public institution and have huge influence toward movement. Data was taken by deep-interview to main information sources and stakeholders women movement as data triangulation, direct observation and document and bibliography studies which related with women movement at Klaten Regency. The output of research process then was analyzed by descriptive, explanative and interpretative methods. Result of the research reflected that independent women consciousness narrating their self-identity not just happens in sudden, but pass through long process. It was about personal dialogue about life experience in patriarchy culture which be artifact and accumulative. The effort to narrate women-identity at social change process was influenced by big discourse of women movement in Indonesia and the social movement which was moved by several NGOs, people organizations and at latent Regency. Network and alliance of several organizations and women movement have capacity to voice strongly and soundly their aspiration and demands. In addition, the alliance of social movement that trans class, gender, race and groups (framer, movement, moral movement of religion, etc.) can emerge bargaining-position before decision-maker. The alliance among the element of social movements can shape critic analysis which was connected with women position and perspective as civil society at system and structure of state and free-market. It was indicating if women movement is a culture movement that changes life order to open the public space for women and men. The research can build women knowledge which was ignored for a long time. It is knowledge about what was felt, was done and was happened. We hope that this research can give inspiration in growing up new ideas among women movement activists. Finally, hopefully this research can be part of women movement to build justice civilization for women and men."