Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek), di luar negeri disebut social security system, merupakan salah satu program publik yang dilaksanakan banyak negara di dunia. Negara-negara yang melaksanakan program jaminan sosial ini bergabung dalam organisasi International Social Security Assosiation (ISSA) dan sampai tahun 1997 anggota ISSA tercatat sebanyak 172 negara.

Program jamsostek sebagaimana umumnya yang berlaku secara internasional, mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu : memberikan perlindungan dasar, diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangan, kepesertaannya bersifat wajib (compulsory) bagi semua tenaga kerja, tanpa seleksi, pembiayaan ditanggung bipartite (pengusaha - tenaga kerja) atau tripartite (pengusaha - tenaga kerja - pemerintah), besar manfaat jaminan tidak dikaitkan langsung dengan besar iuran, karena mengandung subsidi silang.

Dari catatan sejarah jaminan sosial, program ini berawal dari asuransi kesehatan yang dilaksanakan mulai tahun 1883 di Jerman di bawah Kanselir Otto van Bismarck. Indonesia sendiri sudah mulai merintis progam jaminan sosial bagi tenaga kerja dua tahun setelah kemerdekaan, yaitu dengan terbitnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja. Tapi baru tahun 1977 ada Iembaga sendiri, yaitu Perum Astek dengan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek). Kemudian tahun 1992, dasar hukum yang semula Peraturan Pemerintah ditingkatkan menjadi Undang-undang, dan programnya berganti nama dari Astek menjadi Jamsostek.

Menjelang akhir tahun 1997, PT Jamsostek (Persero) selaku satu-satunya badan penyelenggara program jamsostek yang ditunjuk pemerintah, mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Tidak hanya terbatas pengusaha dan tenaga kerja, akan tetapi juga para tokoh masyarakat. Dampak yang dirasakan adalah timbulnya krisis kepercayaan terhadap PT Jamsostek (Persero). Mengingat program ini betul-betul dibutuhkan masyarakat tenaga kerja, maka perlu segera dilakukan reformasi jamsostek agar kepercayaan masyarakat bisa kembali, dan lebih dari itu agar manfaat jaminan program jamsostek ini bisa lebih baik dari sekarang. Selain itu, sumber daya manusia harus lebih profesional, karena ada kecenderungan PT Jamsostek (Persero) tidak lagi monopoli, sehingga harus bersaing dengan usaha sejenis yang mulai muncul.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai jaminan kesehatan dalam Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan dan penerapan Jaminan Kesehatan Studi di RSUD Polewali Mandar . Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, karena memberikan gambaran umum dan menganalisa mengenai jaminan kesehatan di RSUD Polewali Mandar. Metode penelitian yang digunakan dengan metode yuridis-normatif dan empiris yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini menganalisis penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Polewali Mandar yang sudah berjalan sesuai dengan peraturan dan pedoman pelaksanaanya. Terlihat dari adanya komitmen atau kebijakan Rumah Sakit, selain hal tersebut yang menjadi kendala adalah kurangnya sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat tidak memahami penggunaan BPJS Kesehatan terutama bagi peserta yang memiliki kartu, dan ketersediaan dana sangat terbatas dari pemerintah daerah bagi peserta yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan daerah JAMKESDA . Perlu adanya sosialisasi ke masyarakat secara berkala, dan pengalokasian dana yang memadai dari pemerintah daerah untuk peserta JAMKESDA yang ditanggung oleh pemerintah daerah, peningkatan kompetensi bagi aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan pelayanan BPJS di RSUD Polewali di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

---

This thesis will discuss about the healthcare in Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 on Healthcare and implementation of Health Insurance Study of Polewali Mandar hospital . This research is descriptive analytic, because it provides a general overview and analyzes about health insurance at Polewali Mandar hospital. This research uses juridical normative and empirical by a literature study and field study. This research analyzes whether the implementation of national health insurance program at Polewali Mandar hospital is already applied in accordance with the rules and guidelines for its implementation. Seen from their commitments or policies Hospital, in addition to this obstacle is lack of socialization to the community so that people do not understand the use of BPJS especially for participants who have the card, and the very limited availability of funds from local governments for participants covered by JAMKESDA. The need for socialization into the community on a regular basis, and the allocation of adequate funds from local governments to the participants of JAMKESDA borne by local governments, increased competence for personnel directly involved in the management of BPJS services in Polewali Mandar hospital supported by adequate infrastructure.

Abstrak :
BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaksana Sistem Jaminan Sosial di Indonesia merupakan lembaga yang memiliki fungsi strategis dan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi teknis Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, serta untuk mengetahui faktor faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi teknis dan output BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian dilakukan pada sebanyak 325 Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia dengan periode tahun 2014 hingga 2019. Analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur efisiensi teknis ini adalah dengan fungsi produksi Stochastic Frontier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan memiliki efisiensi teknis dengan rata-rata bervariasi antara 0,409767 – 0,979056 selama periode 2014-2019. Variabel yang berpengaruh terhadap inefisiensi teknis BPJS Ketenagakerjaan adalah jumlah peserta, dan variabel yang berpengaruh terhadap output pendapatan asuransi adalah variabel input jumlah pegawai, belanja modal, dan klasifikasi Kantor Cabang. Selain itu terdapat temuan menarik bahwa kantor cabang skala yang lebih kecil akan beroperasi lebih efisien dibandingkan Kantor Cabang yang besar. Untuk meningkatkan efisiensi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan jumlah pegawai, meningkatkan capital, lebih gencar dalam melakukan sosialisasi untuk akuisisi peserta BPJS Ketenagakerjaan. ......BPJS Ketenagakerjaan as the institution implementing Social Security System in Indonesia has a strategic function and plays a vital role in improving welfare economy of the labour in Indonesia. The performance stability of the BPJS Ketenagakerjaan is vital. This study aims to determine the technical efficiency of BPJS Ketenagakerjaan branch offices throughout Indonesia and determine the factors that affect the technical efficiency and output of BPJS Ketenagakerjaan. The research was conducted at 325 BPJS Ketenagakerjaan branch offices in Indonesia for the period 2014 to 2019. The data analysis used in this study to measure technical efficiency is stochastic frontier production analysis. The results showed that the BPJS Ketenagakerjaan branch office during 2014-2019 was technically efficient with an average efficiency ranging between 0.609767 - 0.929056. The variables that affect the technical inefficiency of BPJS Ketenagakerjaan is the number of participants, and variables that affect the insurance income output are the input variables for the number of employees, capital expenditures, and branch classes. Interestingly, it has been observed that smaller branch offices have been operating more efficiently than large branch offices. To increase the BPJS Ketenagakerjaan branch office’s efficiency, it is necessary to increase the number of employees, increase capital, and be more aggressive conducting socialization for acquisitions of member BPJS Ketenagakerjaan.