Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"There are two different perspectives on the relationship between civil society and military : (1) military is seen as an output of historical processes of military demands and situation and (2) military interventions into politically strategic positions were obstacles for civil society to achieve the position and undermined their opportunities. The dichotomization of military - civil society may be minized by forming a certain policy intended to improve the welfares of civil society and military."

"Pembangunan peternakan merupakan suatu usaha yang produktif untuk melakukan perubahan bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itulah dalam rangka pengembangan usaha kecil dengan berbagai kendala dan tantangannya baik yang berasal dari pelakunya sendiri maupun dari pihak pemerintah sebagai lembaga yang menetapkan kebijakan perlu untuk dicarikan pemecahan masalahnya. Hal ini juga dialami oleh kegiatan usaha kecil peternakan di Kawasan Sentra Produksi Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. Kendala tersebut antara lain mencakup permodalan, pemasaran, dan teknologi pendukung yang tidak dimiliki serta ketergantungan dengan daerah lain penghasil pakan, bibit dan obat-obatari ayam. Berdasarkan hal tersebut diatas penelitian ini mencoba untuk melihat dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi para peternak ayam di Kawasan Sentra Produksi Peternakan Ayam Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan temuan dan analisa tersebut tesis ini juga berusaha untuk.membahas kebijakan-kebijakan seperti apa yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam membantu usaha peternakan ayam tersebut guna menyempurnakan kebijakan penetapan Kawasan Sentra Produksi Peternakan Ayam Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh peternak tersebut.Penelitian ini dilakukan di Kawasan Sentra Produksi Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mempergunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam (indept interview) dengan para informan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan dengan purposive dan snowballing. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui 2 tahapan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa para peternak berasal dan berbagai tingkat pendidikan yaitu: SD sebanyak 4,38 %, SLTP sebanyak 21,91 %, SLTA sebanyak 63, 34 % dan Diploma s.d. Sarjana sebanyak 10,35 %. Modal yang ada pada peternak banyak yang berasal dari peternak itu sendiri dan ada yang berasal dari lembaga pemberi kredit serta para peternak terkendala dalam mencari modal tambahan untuk pengembangan dan peremajaan peternakan mereka. Teknologi yang digunakan masih kurang dan tidak merata untuk mendukung kegiatan produksi dan pascaproduksi dengan manajemen usaha yang digunakan ada yang menggunakan manajemen perusahaan dan juga menggunakan manajemen keluarga sebagai manajemen yang terbanyak yang dilakukan sehingga terdapat bias antara keuangan rumah tangga dan keuangan perusahaan. Untuk pemasaran hasil produksi peternakan ayam, ada peternak memasarkan sendiri dan lainnya akan menunggu para pembeli datang ke peternakan mereka. Kendala lain adalah besarnya ketergantungan akan dunia luar untuk penyediaan pakan ayam, obat-obatan dan bibit/DOC ayam.Karena itulah dirasakan perlu intervensi pemerintah dalam rangka pengembangan usaha kecil peternakan untuk mendapatkan modal dari lembaga pemberi kredit dengan kembali memperhatikan sistem pemberian kredit yang telah ada pada saat ini agar benar-benar dapat menyentuh para peternak, penciptaan kestabilan harga produk yang mereka hasilkan, sehingga para peternak memiliki bargaining power terhadap produk yang mereka tersebut. Hal lainnya yang dapat dilakukan pemerintah adalah pengenalan usaha peternakan dengan mempergunakan manajemen perusahaan yang akan sangat membantu peternak untuk memulai usaha mereka bukan hanya sebagai kegiatan untuk menghidupi keseharian mereka saja melainkan dapat menambah kesejahteraan para peternak dan pengenalan serta percepatan penggunaan teknologi yang telah ada agar produk yang peternak hasilkan dapat bersaing dengan produk sejenis dan daerah lain. Disamping itu perlu juga untuk pengenalan pengolahan produk sampingan peternakan sehingga peternak akan menghasilkan nilai tambah untuk penghasilan para peternak ayam tersebut, serta pelebaran pasar produk peternakan dan juga produk sampingannya keluar Sumatera Barat dengan bantuan dari pemerintah sebagai jembatan penghubungnya."

"Hakikat tujuan pembangunan pedesaan adalah mengubah secara sadar dan bertahap tatanan kehidupan warga masyarakat desa dari sistem nilai tradisional ke arah sistem nilai modern. Atau dengan kata lain, pembangunan pedesaan adalah suatu proses modernitas kehidupan masyarakat desa yang dilakukan secara terpola dan terarah untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan warga masyarakat desa, dimana arti dan fungsi nilai-nilai teori (penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi) dan nilai-nilai ekonomi (kesejahteraan masyarakat) menjadi lebih dominan dari nilai-nilal lainnya.Dalam pelaksanaannya, tujuan pembangunan desa ternyata masih jauh dari kenyataan yang diinginkan. Hasil pembangunan pedesaan tampaknya belum merata, dan bahkan terdapat indikator yang menunjukan bahwa gerak pembangunan pedesaan terkesan lamban bila dibandingkan dengan gerak pembangunan perkotaan. Berangkat dari pemikiran inilah, penulis mencoba mengkaji kebijakan dan strategi pembangunan desa dengan mengambil studi kasus di Desa Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.Secara umum, dari hasil observasi dan studi pustaka yang dilakukan selama penelitian berlangsung, menunjukkan adanya distorsi pembangunan yang disebabkan oleh kemandegan fungsi kelembagaan masyarakat desa khususnya di Kota Baru. Persoalan ini muncul berawal dari penerapan UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang kemudian disusul dengan kepmendagri No.27 Tahun 1984 tentang susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Keberadaan undang-undang tersebut ternyata telah mendisfungsikan kelembagaan masyarakat yang semestinya demokratis, aspiratif dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Akibatnya kemudian adalah berhentinya fungsi LMD dan LKMD sebagai lembaga pengambilan keputusan dan perencana pembangunan di desa sebagai representasi kebutuhan masyarakat.Dari hasil observasi di desa Kota Baru menunjukkan bahwa, pola perencanaan top-down dalam pembangunan pedesaan yang dipraktekkan sejak orde baru ternyata kurang efektif dalam upaya membangun dan memberdayakan masyarakat desa sebagai obyek sekaiigus subyek pembangunan.Dari hasil penemuan tersebut, maka penulis mencoba menyarankan untuk dilakukannya reformasi kelembagaan masyarakat di desa Kota Baru, agar lebih demokratis, aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berkualitas dalam pengertian bahwa aparatur yang duduk di kelembagaan tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam merencanakan dan mengambil kebijakan dalam rangka mensukseskan pembangunan desa di Kota Baru Kabupaten Lahat Sumatera Selatan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rill masyarakat desa Kota Baru."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang dampak sosial operasionalisasi TPA Sampah Bantargebang terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi TPA. Penelitian ini dalam rangka memberikan masukan untuk menanggulangi dampak sosial yang dirasakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi tersebut terutama pada masyarakat Kelurahan Ciketing Udik, Cikiwul dan Sumur Batu, yang wilayahnya terkena dampak sosial paling intensif dari operasionalisasi TPA Sampah Bantargebang. Pembangunan TPA Bantargebang adalah merupakan salah satu bentuk kerjasama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan untuk menangani masalah persampahan yang dialami masyarakat di Kota Jakarta dan Kota Bekasi.Operasionalisasi TPA Sampah Bantargebang telah menimbulkan dampak pada perubahan lingkungan baik fisik maupun sosial. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana masyarakat disekitar lokasi TPA Sampah tersebut bereaksi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar mereka. Terutama pada perubahan lingkungan sosial yang terjadi di sekitar lokasi TPA Sampah tersebut sebagai dampak sosial dari operasionalisasi TPA Sampah Bantargebang.Keberadaan TPA Sampah Bantargebang tersebut telah membawa banyak perubahan terhadap prikehidupan masyarakat dan keluarga pada masyarakat di sekitar lokasi TPA tersebut. Pola mobilitas masyarakat dan terjadinya interaksi antara masyarakat setempat masyarakat-masyarakat pendatang yang pada umunya berprofesi sebagai pemulung mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan tata cara hidup yang dianut masyarakat. Hal ini menunjukkan telah terjadi suatu hubungan timbal balik yang dinamis antara operasionalisasi TPA Sampah di satu sisi dengan perubahan pada kondisi sosial masyarakat di sisi lain dan upaya masyarakat setempat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di sekitar mereka.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriftif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan informan. Lingkup informan mencakup unsur pengelola, pemerintah, masyarakat sekitar (non pemulung), dan masyarakat pemulung.Dari analisis hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan dampak sosial operasionalisasi TPA Sampah Bantargebang terhadap kesejahteraan masyarakat adalah merupakan tanggung jawab sosial pengelola dan pemerintah daerah. Perubahan yang telah dilakukan sejak tahun 2002 telah berjalan ke arah perbaikan terutama pada sarana dan prasarana pendudkung bagi masyarakat di sekitar lokasi TPA tersebut. Walaupun dalam pelaksanannya masih mengalami beberapa kendala-kendala baik itu kendala dari dalam (faktor manusia) yang berasal dari perilaku para pemulung dan perilaku para petugas pengelolaan TPA Sampah Bantargebang dan kondisi dari luar (faktor lingkungan) yang berasal dari karakteristik fisik wilayah, teknologi dan pemerintah daerah."