Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Abstract. This study aims to identify and analyze the revitalization of strategic policies in the plantation sector to boost regional competitiveness in the province of South Kalimantan. The policies are in line with Nawacita Program, directing the futureagricultural development to achieve food sovereignty; so that Indonesia, as a nation, can manage and feed its people through food sovereignty. South Kalimantan is a province in Indonesia that relies on its regional income from mining and plantation sectors,after the mining (and quarrying) sector particularly coal mining, decreased. This study applies the action research approach based on Soft Systems Methodology with hybrid SWOT analysis at the mapping stage, focusing on the plantation policy revitalizationfor rubber and palm oil commodities during 2006 to 2015, since these two commodities are the most dominant commodities in South Kalimantan Province. The results show that it is necessary to do the re-formulation of strategic policies in the plantationsector, through the formulation of policy of Regional Regulation on Regional Budgets and National Medium-Term Development Plan (RPJMD) in plantation sector with emphasis on the harmonization of: (1) the Public Policy; (2) Technical Policy; (3) ResourceAllocation Policy; and (4) Financial Policy in South Kalimantan Province. These transformations should lead to: (1) Development of Cultivation and Protection of Regional Plantations; (2) Quality Development, Product Marketing and Resource Infrastructure,Eco-Friendly and Sustainable Plantation; and (3) Development of Professional and Responsible Mutual Performance Services. State of the art of this study is the importance of integrating the local wisdom and local wealth variables in revitalizing the strategicpolicies in the plantation sector in order to boost the regional competitiveness in the province of South Kalimantan that is in line with Central Government Policy of Nawacita Program to achieve food sovereignty.

Abstrak. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis revitalisasi kebijakan strategik di bidang perkebunan guna mendorong daya saing daerah di Propinsi Kalimantan Selatan. Kebijakan ini sejalan dengan Program NAWACITA, yangmengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kalimantan Selatan adalah propinsi di Indonesia yangmengandalkan pendapatan daerahnya dari sektor pertambangan dan perkebunan, setelah sektor pertambangan (dan penggalian) khususnya batubara mengalami penurunan. Kajian ini menggunakan pendekatan riset tindakan berbasis Soft Systems Methodologydengan hybrid analisis SWOT pada tahap pemetaan ini, memfokuskan kajian pada revitalisasi kebijakan perkebunan komoditas karet dan kelapa sawit sepanjang 2006 hingga 2015. Mengingat kedua komoditas ini adalah komiditas yang paling dominan di PropinsiKalimantan Selatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlu dilakukan perumusan kebijakan strategik di bidang pekebunan, melalui perumusan kebijakan PERDA APBD dan RPJMD di bidang Perkebunan dengan menekankan harmonisasi pada: (1) kebijakan umum; (2) kebijakan teknis; (3) kebijakan alokasi sumberdaya; dan (4) kebijakan keuangan di Propinsi Kalimantan Selatan. Perubahan ini harus mengarah pada: (1) Pengembangan Pembinaan dan Perlindungan Tanaman Unggulan Perkebunan; (2) Pengembangan Mutu, Pemasaran Hasil dan Sarana Prasarana Sumberdaya, Perkebunan yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan; dan (3) Pengembangan Pelayanan Kinerja Kebersamaan yang Profesional dan Bertanggung jawab. State of the art dari kajian ini adalah pentingnya memasukkan variabel kearifan lokal (local wisdom) dan kekayaan lokal (local wealth) dalam melakukan revitalisasi kebijakan strategik di bidang perkebunan guna mendorong daya saing daerah di Propinsi Kalimantan Selatan, yang sejalan dengan Program NAWACITA kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu mewujudkan kedaulatan pangan.

Abstrak :
Kota Depok menghadapi persoalan sampah yang kompleks. Jumlah timbulan sampah terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitasnya. Pemerintah Kota Depok telah menyusun kebijakan untuk menangani permasalahan sampah itu, yaitu dengan menerapkan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (SIPESAT) sejak tahun 2006. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah tersebut masih menemui sejumlah kendala. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi desain perubahan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok. Penelitian ini termasuk SSM-based Action Research dengan kategori problem solving interest. Penggunaan kerangka proses kebijakan sebagai hierarki yang dikemukakan oleh Bromley (1989a) menunjukkan adanya peran institution atau aturan (kebijakan) yang menjadi pedoman para aktor di setiap level dalam menjalankan perannya sehingga mencapai sistem pengelolaan sampah yang terpadu. Pemerintah Kota Depok perlu melakukan penguatan kebijakan melalui perubahan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan hierarki proses kebijakan tersebut, yaitu penyusunan Perda tentang pengelolaan sampah pada tingkat kebijakan, penyusunan SOP-UPS dan optimalisasi peran Satgas Kebersihan pada tingkat organisasional, dan pembentukan sistem keterlibatan masyarakat pada tingkat operasional. ......Municipality of Depok faces complex waste problems. The amount of waste continues to grow with the increasing population and people’s activities. The Local Government has established a policy to deal with the waste problems by applying the Integrated Waste Management System (SIPESAT) since 2006. However, there are some resistances in the implementation of the waste management system. This study aims to give recommendation about policy changes of waste management policy in Municipality of Depok. This study was included SSM-based Action Research with problem solving interest categories. The use of the hierarchical policy process as proposed by Bromley (1989a) indicating the role of institutions that guiding the actors at each level to perform their roles to achieve the integrated waste management system. The Local Government needs to strengthen the policy by changes the waste management policy based on the policy process that are the making of legislation on waste management at the policy level, the arrangement of SOP-UPS and optimizing the roles of Satgas Kebersihan at the organizational level and the establishment of community involvement system at the operational level.