Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai ragam banmal yang dikenal sebagai ragam nonhonorifikdi dalam bahasa Korea. Secara spesifik, skripsi ini membahas tentangpenggunaannya di kalangan mahasiswa dengan mengambil studi kasus mahasiswajunior. Penggunaan ragam banmal itu sendiri merupakan penggunaan ragambanmal dari mahasiswa junior kepada mahasiswa senior dan kepada teman satuangkatannya. Penelitian ini adalah penelitian sosiolinguistik yangmenghubungkan penggunaan ragam bahasa banmal dengan faktor-faktor nonlinguistikyang terbagi menjadi faktor sosial dan faktor situasional.

---

ABSTRACTThe focus of this study is about banmal which is known as a non-honorific speech

in Korean language. The aim of this study is to explain about the using of banmal

among Korean students especially by taking the case study on students in lower

grade. The using of banmal itself describe the using from junior students to senior

and other students in same year. This is a sociolinguistic study which is relating

the using of banmal to non-linguistic aspects which consisted of social aspect and

situasional aspect."

"ABSTRAKJnana budaya merupakan seri penerbitan balai pelestarian nilai budaya bali, ntb, ntt. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun. Jnana budaya merupakan sebuah wadah untuk memberikan ruang dalam menyampaikan gagasan ataupun bersifat informasi berkaitan dalam bidang sejarah, sosial dan budaya."

"DKI Jakarta merupakan Ibukota di Indonesia dengan tingkat kemacetan tertinggi ke 10 di dunia bedasarkan traffic index 2019. Selain itu, berdasarkan World Air Quality Report pada tahun 2019 menunjukan konsentrasi tingkat polusi udara di DKI Jakarta 49,4 g dan menempati urutan ke-5 polusi udara tertinggi di dunia. Dalam suatu perkotaan dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi saat ini sangat perlu dilakukan penilaian terhadap tingkat efisiensi dari infrastruktur transportasi yang berkembang. Dimana tingkat efisiensi ini merupakan faktor yang diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur. DKI Jakarta saat ini sedang dalam proses pembangunan infrastruktur kereta yang direncanakan dapat menunjang sistem transportasi. Permasalahan yang muncul dengan pembangunan kereta yang ada saat ini adalah apakah pembangunan sudah didasarkan dengan prinsip keberlanjutan baik secara kinerja maupun tingkat pelayanannya. Dengan begitu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi kinerja dan pelayanan infrastruktur transportasi berbasis rel di DKI Jakarta terhadap indikator keberlanjutan dari transportasi berbasis rel. Pada evaluasi ini selanjutnya dipetakan untuk mendapatkan alternatif rekomendasi untuk meningkatkan tingkat keberlanjutan pada transportasi kereta yang ada di DKI Jakarta. Pada pertama dilakukan detail literatur review dari paper yang berfokus kepada indikator keberlanjutan transportasi massal berbasis rel maupun transportasi umum lainnya dan upayanya untuk meningkatkan keberlanjutan. Dari indikator yang didapat kemudian dilakukan penilaian antara kondisi transportasi berbasis rel yang ada saat ini terhadap indikator keberlanjutan yang diteliti, penilaian ini dilakukan oleh responden sampel pengguna transportasi yang ada di DKI Jakarta dan beberapa unit kerja pelaksana dalam perencanaan, pembangunan maupun pengoperasian transportasi massal berbasis rel untuk mengetahui pembobotan tiap indikator dan penilaian transportasi itu sendiri. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan pemetaan pembobotan dengan metode AHP dan penilaian dengan metode scoring. Penelitian ini menawarkan hasil bahwa aspek kinerja jaringan dan tingkat pelayanan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penilaian tingkat kepentingan penumpang dalam preferensi pemilihan transportasi dan memberikan rekomendasi alternatif untuk meningkatkan sistem persinyalan dalam upaya menambah kapasitas dan mengembangkan Kawasan transit (Transit Oriented Development) untuk meningkatkan integrasi antar moda.

---

DKI Jakarta is the Indonesia's capital city with the 10th highest level of congestion rate in the world based on the 2019 traffic index. Other than that based on World Air Quality Report in 2019 showed DKI Jakarta's air pollutant concentrate 49.4 µg and the 5th highest of air pollutant in the world. In the urban city nowadays the mobility rate is high enough and the efficiency for sustainability assessment in transport infrastructure development is needed. This efficiency is the important key for sustainable infrastructure development. DKI Jakarta currently in the process for construct the railway infrastructure to support the transportation system. The problems appearing is the railway infrastructure networks and the service in DKI Jakarta already planned based on sustainability indicators or not. Therefore, the aims of this research is to make the evaluation of railways infrastructure networks performance and services in DKI Jakarta regards on the railway sustainability key factors. Further evaluation will be used railway sustainability assessment framework and offers some of alternative solution to improve the railway transportation sustainability in DKI Jakarta. First, a detailed literature review of the paper focuses on Indicators of the sustainability indicators and it’s effort to improve railway sustainability, published on scientific journal in period 2011 until 2021. Regarding the indicators obtained, an assessment then carried out by respondents from a sample of transportation users in DKI Jakarta and the implementing works units in planning, building and operating railway transportation. The way to determine the weighting of each indicator and the transportation assessment use the AHP method and make an assessment by the scoring method. This research result offers the networks performance and service rate impact to the sustainability aspect and the passenger importance rate for using the railway transportation in DKI Jakarta and the alternative way to improve signaling system and increase the capacity. Also, the alternative way to increase the integration of mode is developing transit oriented area in the station area."

"Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility ("CSR") semakin banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari maraknya isu global yang menekankan adanya tanggung jawab lebih dari perusahaan. Sehingga keberadaan perusahaan tidak semata-mata hanya mencari keuntungan ekonomi saja namun juga harus memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingannya (?stakeholder?). Akan tetapi kegiatan CSR yang banyak berkembang saat ini masih bersifat karitatif sehingga kurang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal salah satu tujuan dasar keberadaan CSR adalah untuk memberikan suatu dampak pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Kemudian tingginya masalah lingkungan yang sering muncul seiring dengan berjalannya kegiatan usaha perusahaan mendorong pemerintah Indonesia untuk menetapkan ketentuan pelaksanaan kegiatan CSR sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan. Kewajiban tersebut merupakan suatu hal yang positif sebagai salah satu bentuk upaya negara, dalam hal ini pemerintah, untuk meningkatkan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan merata (welfare state). Namun demikian keberadaan kewajiban CSR tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan pelaksana dan/atau pendukung yang memadai. Akibatnya para pengusaha masih kesulitan dalam menentukan konsep dan teknis pelaksanaan dari CSR itu sendiri. Salah satu kebijakan pendukung dari ketentuan kewajiban CSR bagi perusahaan adalah kebijakan dalam bidang perpajakan. Guna menyelaraskan adanya kewajiban atas CSR tersebut maka pemerintah memberikan insentif berupa pemberian pengurangan pajak terhadap kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Di Indonesia sendiri, pajak dipandang sebagai suatu pungutan wajib kepada masyarakat yang secara hukum harus ditetapkan berdasarkan legitimasi seluruh masyarakat. Tujuannya tidak lebih agar pungutan pajak tersebut tidak membebani masyarakat. Dengan demikian dalam proses menciptakan masyarakat yang sejahtera pun harus dilakukan dengan ketentuan legalitas yang benar.

---

Corporate Social Responsibility or CSR is now commonly applied by many of corporations here in Indonesia. This phenomena is influenced by global issues which are emphasizing corporates must have more social responsibilities. Role of corporations is not only gaining economic profit but also have to consider the interest of the stakeholders. But the activity of CSR developing nowadays is still charitable and it is not likely to increase welfare. It is known that one of main goal of CSR is to give a sustainable developmental influence to the community. High number of environmental problems are proportional with the corporate activities. These make the Indonesian government establish regulation of implementation of CSR activitiy as a corporate obligation. This is a positive way as one of the state efforts, especially the government, to increase and to create welfare state. However, the established regulation is not followed with adequate executive and/or supporting policies. As a consequency, the corporations are still have problems in determining concepts and technical implementations of CSR. One of supporting policies of the regulation of CSR is in taxation. In order to run the obligation of CSR, the government gives an incentive in form of tax reduction on the CSR activities which is done by the corporates. In Indonesia, tax is seen as a compulsory levies to the community which is hsve to legally set based on community legitimacy. The aim is to make sure that the taxes are not burdening the community. Thus, in order to create the community welfare then it must done by exact legality provision."