Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) hingga tahun 2010 mencapai 76,4 juta jiwa mencakup masyarakat miskin dan tidak mampu, sedangkan peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mencapai 31,6 juta jiwa. Secara prinsip, program Jamkesda dibentuk untuk memfasilitasi masyarakat miskin dan kurang mampu di luar kuota Jamkesmas yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ketepatan sasaran peserta program Jamkesmas berdasarkan kriteria miskin Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh rumah tangga di Indonesia tahun 2012. Sampel penelitian adalah rumah tangga terpilih dari masingmasing blok sensus. Analisis yang dilakukan adalah analisis univariat, bivariat hingga multivariat dengan regresi logistik. Masih terdapat 12,4% penduduk yang mendapatkan Jamkesmas, tetapi tidak miskin atau hampir miskin. Selain itu, masih terdapat 56,4% penduduk yang hampir miskin dan 41,1% penduduk miskin yang belum terjangkau pesertaan Jamkesmas. Layanan gratis merupakan faktor yang paling menentukan apakah penduduk dapat menjadi peserta Jamkesmas atau tidak. Mereka yang memiliki layanan kesehatan gratis berpeluang 5,462 kali mendapatkan layanan Jamkesmas dibandingkan mereka yang tidak memiliki layanan gratis. Perbaikan basis data, pengawasan, evaluasi serta sistem alokasi yang baik sangat diperlukan untuk mengurangi ketidaktepatan sasaran. Penyesuaian data antara Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan daerah berguna dalam penanganan peserta yang belum terdata.

Participants of Public Health Insurance (Jamkesmas) up to 2010 reached 76.4 million including poor and disadvantaged people, meanwhile participants of Regional Health Insurance (Jamkesda) reached 31.6 million people. In principle, Jamkesda program is made to facilitate the poor and disadvantaged people outside Jamkesmas quota funded by local government. This study aimed to review the accuracy of Jamkesmas participant target according to the poor criteria of Data Collection for Social Protection Program. Data source used was National Socio-Economic Survey 2012. Population of this study was all households in Indonesia within 2012. Sample of this study was households selected from each census block. Analysis conducted was univariate, bivariate, and multivariate with logictic regression. There were 12.4% people receiving Jamkesmas, but they were not poor or almost poor. Moreover, there were 56.4% the almost poor and 41.1% the poor not yet having access to Jamkesmas. Free service is the most determining factor whether people can be Jamkesmas participants or not. People having free health services had 5.462 times opportunity to get Jamkesmas service compared to people who did not. Database improvement, surveillance, evaluation as well as good allocation system are needed to reduce the inaccuracy of target. Adjustment of data between Health Ministry and local health agency is useful in handling uncovered participants.

Abstrak :
Pekerja anak dan partisipasi sekolah dapat berubah melalui pemintaan dan penawaran pekerja saat peningkatan permintaan komoditas. Peningkatan permintaan global terhadap kelapa sawit mendorong perhatian international terkait pekerja anak di sektor kelapa sawit Indonesia. Kami menggunakan estimasi difference-in-difference untuk dua periode waktu data dari SUSENAS di tahun 2002 dan 2010 pada tingkat kabupaten menggunakan peningkatan permintaan secara global dan kecocokan pengolahan lahan kelapa sawit sebagai exogenous treatment. Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan permintaan kelapa sawit meningkatkan pekerja anak sebesar 1,44% dan mengurangi partisipasi sekolah sebanyak 1.85% di kabupten yang menghasilkan kelapa sawit di atas batas estimasi kesesuaian perhitungan kelapa sawit yang dapat diolah (suitability cultivation) dibandingkan kabupaten yang menghasilkan kelapa sawit di bawah batas tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus berkomitmen untuk mengurangi tingkat pekerja anak di kabupaten penghasil kelapa sawit dengan meningkatkan pengawasan tenaga kerja secara langsung dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah-sekolah di daerah-daerah penghasil kelapa sawit. ......Child labour and schooling can be changed through the demand and labour supply of a booming commodity. The increased global demand for palm oil put another international attention on the increased child labour incidence in the Indonesia palm oil sector. We estimate difference-in-difference estimation for two period data of SUSENAS in 2002 and 2010 on district level using increasing global demand and suitability cultivation as the exogenous treatments. This paper's findings suggest that the palm oil boom increased child labour by 1.44% and reduced schooling as much as 1.85% on average in the district above the suitability of palm oil cultivation than those below the median. Therefore, the Indonesian government should commit to eradicating child labour incidence in palm oil areas by improving labour control and increasing the number and quality of schools.