Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Air adalah kebutuhan dasar kehidupan. Pertumbuhan jumlah penduduk dan dampak perubahan iklim menyebabkan banyak kota menghadapi masalah ketersediaan air. Semarang adalah kota level kedua di Indonesia yang menghadapi masalah ketahanan air. Terancamnya ketahanan air Kota Semarang disebabkan oleh kondisi geologi, litologi batuan, dan geomorfologi wilayah. Sebagai kota pesisir, Semarang menghadapi dampak perubahan iklim. Berdasar kondisi tersebut maka upaya pemanfaatan metode pemanenan air hujan seharusnya dapat digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air, sehingga dapat meningkatkan ketahanan air Kota Semarang. Namun, penerapan sistem pemanenan air hujan di Kota Semarang kurang berhasil, sehingga perlu dikaji penyebabnya. Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik non-parametrik memanfaatkan data kuesioner. Penelitian ini menghasilkan tiga hal. Yang pertama tingkat penerimaan masyarakat Kota Semarang terhadap penerapan pemanenan air hujan secara umum berada pada level rendah hingga sedang, dengan wilayah penerimaan paling tinggi berada di wilayah Semarang Tengah. Hasil kedua menunjukkan bahwa semakin kearah selatan, curah hujan semakin tinggi dan jika dikaitkan dengan potensi pemanenan air hujan maka wilayah Semarang Tengah memiliki potensi pemanenan air hujan paling baik. Hasil ketiga adalah, model sosio-spasial berdasar tujuh parameter, mampu menggambarkan distribusi tingkat kemauan masyarakat untuk menerapkan pemanenan air hujan dengan akurasi model mencapai 89,69 .

---

ABSTRACT
Water is a basic necessity of life. Population growth and climate change effects have caused many cities to face water supply problem. Semarang categorized as a second level city in Indonesia. Water security threat in Semarang City is due to its geological condition, lithology, and geomorphology of the region. As a coastal city, Semarang also faces climate change impacts. Rainwater harvesting methods should be utilized as an alternative to support water needs fulfillment hence improving water security condition. Currently, implementation of rainwater harvesting system in Semarang City has not yet successful and lead to questions on this research. The method used in this research is non parametric statistical method using questionnaire. This research has three results first, the level of Semarang City public acceptance of rainwater harvesting application in general is at low to moderate levels, with the highest reception area in Central Semarang second, towards the southern area of the city, rainfall is higher and if it is associated with the potential of rainwater harvesting, Central Semarang region has the best rainwater harvesting potential and third, the socio spatial model based on seven parameters that able to describe the distribution of community willingness to apply rainwater harvesting has yield to 89.69 model accuracy.

Abstrak :
ABSTRAK Fenomena penggusuran-bermukim kembali yang terjadi berulang kali pada masyarakat hunian pinggir rel kereta di Jakarta mengindikasikan adanya gejala hunian sebagai tempat kembali (home). Meskipun memiliki kondisi fisik yang buruk rupa (ugly), hunian masyarakat bawah ini juga memiliki kelebihan dalam hubungan sosialnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna home yang terbentuk dengan mengkaji proses produksi ruang sosialnya. Hal ini dilakukan untuk membuktikan adanya keterkaitan antara home dengan hubungan sosial. Kajian ini dilakukan dengan menganalisis interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungannya dalam skala makro maupun mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi keteraturan, mekanisme produksi ruang sosial masyarakat hunian pinggir rel kereta ini terbentuk dalam skala personal, bukan skala kolektif. Meskipun demikian, saat terjadi ketidakteraturan (ancaman), muncul indikasi rasa keterikatan dan rasa identitas yang mengikat satu kesatuan kolektif dan mengikis rasa individualitas antar penghuni.

---

ABSTRACT Displacement-Re-dwelling phenomenon which occurs repeatedly on the rail-edge dwelling in Jakarta indicates sign of occupancy as a place of return (home). Despite having such a poor physical condition (ugly), low-income dwelling also have strength in its social milieu. The purpose of this study was to determine the meaning of a home that is produced by examining the production process of social space. This is done to prove the relation between home and social relationship. The study was conducted by analyzing the interactions between humans and their environment in the macro and micro scale. The results showed that in terms of order, the social space production mechanism of railedgeinhabitantsis formed in a personal scale, not a collective scale. Nonetheless, in the term of disorder (threat), there are indications of?sense of belonging? and ?sense of identity? that bind the collective unity and erode the ?sense of individuality? among the inhabitants.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas relasi kuasa dalam dalam ruang kota Kyoto melalui analisis konflik pemandangan lanskap kota keikan ronsou . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana berbagai kelas masyarakat Kyoto menegosiasikan kekuasaan mereka dalam pembentukan ruang kota. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis dialektika sosio-spasial ruang kota berdasarkan teori relasi kuasa Michel Foucault dan teori-teori ruang kota Henri Lefebvre. Hasil temuan penelitian skripsi ini adalah fakta bahwa pemerintah Kyoto mendominasi pembentukan ruang Kyoto dengan pembangunan terpimpin yang berorientasi kapitalis berdasarkan kepentingan kelas masyarakat pemilik modal dan menjadikan ruang tersebut teralienasi dari identitas kota sebagaimana dipikirkan oleh masyarakat Kyoto.

---

ABSTRACT
The focus of this study is the power relations in urban Kyoto through analysis of urban scenery conflicts keikan ronsou . This study aims to understand how various classes of Kyoto citizen negotiated their power and shaped the city as well as how the city shaped them. This is a socio spatial dialectic analysis of urban space using theories from Foucault and Lefebvre. The findings of this study show that Kyoto municipal government rsquo s dominating spatial agency shaped the city center based on capitalist rationality which favors the interests of the city development project shareholders. The researcher suggests that this form of development alienates the city center from Kyoto city rsquo s identity held by its citizens.

Abstrak :
Saat ini, semakin banyak orang memilih bermukim di Kota Depok hingga proporsi komuternya tertinggi se-Indonesia. Hal tersebut memberikan dampak terhadap pembangunan wilayah itu, salah satunya yakni membangun perumahan untuk mengakomodasi populasinya yang meningkat. Peningkatan jumlah perumahan di Kota Depok tentunya harus diiringi pula dengan ketersediaan sarananya. Namun, standar tentang sarana perumahan di Indonesia disusun pada tahun 2003 kemudian disahkan pada tahun 2004 sehingga perlu diketahui kesesuaiannya dengan kebutuhan saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengevaluasi penyediaan sarana pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui kesesuaian ketersediaan sarana perumahan di lokasi penelitian dengan SNI tersebut, keberadaan implikasi sosio-spasial sarana perumahan di lokasi penelitian, dan keberadaan pengaruh ketersediaan sarana perumahan di lokasi penelitian terhadap kepuasan bermukim dan keinginan untuk pindah rumah penduduk setempat. Metode penelitian yang digunakan yakni metode campuran, terdiri atas metode kualitatif dan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana perumahan di Kota Depok masih tidak sesuai dengan SNI terkait. Selain itu, terdapat sarana perumahan yang perlu dan tidak perlu tercantum pada SNI tersebut berdasarkan kebutuhan informan. Lalu, sarana perumahan di Kota Depok memiliki implikasi sosio-spasial. Akan tetapi, ketersediaan sarana tersebut tidak terlalu memengaruhi kepuasan bermukim dan keinginan pindah tempat tinggal penduduk setempat. Meskipun begitu, pemerintah pusat perlu merevisi SNI terkait sarana perumahan berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Setelah itu, menghasilkan Undang-Undang (UU) baru yang mengharuskan pembangunan perumahan di Indonesia harus berdasarkan SNI terbaru tersebut. Kemudian, pemerintah pusat mensosialisasikan hal tersebut kepada pemerintah daerah. Lalu, pemerintah daerah menerapkannya pada peraturan daerah setempat kemudian mensosialisasikan hal tersebut kepada warga daerah setempat sehingga mereka menaatinya. Nantinya, semua developer dan arsitek membangun perumahan di Indonesia berdasarkan SNI terbaru tersebut. Masyarakat Indonesia juga menjadi kritis terhadap ketersediaan sarana perumahan. Peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini perlu memperluas sampel penelitian dan sarana perumahan yang belum disebutkan pada penelitian ini diperbanyak lagi. ......Currently, more people are choosing to live in Depok City until its proportion of commuters is the highest in Indonesia. That matter gives an impact on the development of that area, one of which is building housing to accommodate its increasing population. The increasing in the number of housing in Depok City must be accompanied by the availability of that facilities. However, standards regarding housing facilities in Indonesia were drawn up in 2003 and then finalized in 2004 so it is necessary to know its suitability with current needs. Therefore, the author is interested in researching the provision of facilities in the Indonesian National Standard (Standar Nasional Indonesia abbreviated SNI) 03-1733-2004 concerning Procedure for Environment Housing Planning in Urban Area. The purpose of this study was to determine the suitability of the availability of housing facilities at the research location with mentioned SNI, the existence of housing facilities socio-spatial implications at the research location, and the influence of housing facilities availability at the research location on living satisfaction and the desire to change residence. The research method used is mixed methods, consisting of qualitative method and quantitative method. The research results show that housing facilities in Depok City are still not in accordance with the relevant SNI. Apart from that, there are housing facilities that need and do not need to be listed in the SNI based on the informant's needs. Then, housing facilities in Depok City have socio-spatial implications. However, the availability of these facilities does not really influence the settlement satisfaction and desire to move local residents. Even so, the central government needs to revise SNI regarding housing facilities based on the current needs of Indonesian society. After that, a new Law (UU) was produced which required housing construction in Indonesia to be based on the latest SNI. Subsequently, the central government socialized this matter to regional governments. Then, the regional government applies it to local regional regulations and then socializes this to local residents so that they obey it. In the future, all developers and architects will build housing in Indonesia based on the latest SNI. Indonesian society has also become critical of the availability of housing facilities. Researchers who want to continue this research need to expand the research sample and increase the number of housing facilities that have not been mentioned in this research.