Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sovereign Wealth Fund saat ini sedang bekermbang di dunia internasional, namun oleh karena perkembangannya yang pesat saat ini dunia internasional belum memiliki aturan baku dan organisasi internasional pengawas resmi untuk mengawasi kegiatan Sovereign Wealth Fund. Pada dasarnya Sovereign Wealth Fund merupakan entitas yang dibuat oleh negara untuk melakukan kegiatan investasi atas nama negara tersebut, umumnya modal dari Sovereign Wealth Fund ini didapatkan dari hasil penjualan sumber daya alam seperti misalnya minyak yang disisihkan Sebagian untuk dijadikan modal. Atas dasar hal tersebut tujuannya dibentuknya Sovereign Wealth Fund adalah sebagai stabilization fund guna menjaga perekonomian negara yang memilikinya dalam hal sumber daya alam yang menjadi sumber perekonomian negara tersebut habis. Terkait dengan hal ini Sovereign Wealth Fund dalam melakukan kegiatannya tentu saja bekerja sama dengan negara maupun Sovereign Wealth Fund lainnya, oleh karenanya tidak dapat dipungkiri dimungkinkan dikemudian hari akan timbul sengketa. Atas dasar hal tersebut dalam hal terjadi sengketa perlu dikaji terlebih dahulu apakah suatu Sovereign Wealth Fund tersebut dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional atau dapat dipersamakan dengan negara yang memilikinya sehingga memiliki imunitas atas pengadilan domestic dan bagaimana tanggung jawab negara yang memilikinya jika Sovereign Wealth Fund tersebut diputus bersalah ......The Sovereign Wealth Fund is currently developing internationally, but due to its rapid development, the international community does not yet have standard rules and an official international supervisory organization to oversee the activities of the Sovereign Wealth Fund. Basically, the Sovereign Wealth Fund is an entity created by the state to carry out investment activities on behalf of the country, generally the capital of the Sovereign Wealth Fund is obtained from the proceeds from the sale of natural resources such as oil which are set aside in part to be used as capital. Based on this, the purpose of establishing the Sovereign Wealth Fund is to act as a stabilization fund to protect the economy of the country that owns itif the natural resources that of the country's economy run out. Related to this, the Sovereign Wealth Fund, in carrying out its activities, of course cooperates with the state and other Sovereign Wealth Funds, therefore it cannot be denied that it is possible that disputes will arise in the future. On this basis, in the event of a dispute, it is necessary to examine in advance whether a Sovereign Wealth Fund can be considered as a subject of international law or can be equated with the country that owns it so that it has immunity from domestic courts and what is the responsibility of the country that owns it if the Sovereign Wealth Fund is terminated guilty.

Abstrak :
Tata kelola perusahaan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan serta menumbuhkan kepercayaan investor. Selayaknya perusahaan, Sovereign Wealth Fund (SWF) sebagai lembaga pengelola investasi milik negara juga wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance). Pengaturan tata kelola SWF dalam Santiago Principles dipahami sebagai prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola SWF sebagai prinsip dan praktik yang diterima secara umum yang mencerminkan pengaturan tata kelola dan akuntabilitas yang tepat penuh kehati-hatian. Indonesia Investment Authority (INA) merupakan SWF yang didirikan pada tahun 2020 berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) bertujuan untuk menjadi duta dan katalisator bagi sektor investasi di Indonesia dengan meningkatkan kepercayaan dan minat pasar global untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ditemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh beberapa SWF di berbagai negara seperti Norway Government Pension Fund Global (GPFG), China Investment Corporation CIC), dan Russian Direct Investment Fund (RDIF) disebabkan karena SWF-SWF tersebut telah melaksanakan tata kelola dan implementasi prinsip-prinsip yang ada Santiago Principles secara baik, sedangkan kegagalan yang menimpa 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dalam implementasi prinsip-prinsip yang ada Santiago Principles menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan 1MDB. INA sebagai SWF di Indonesia telah melakukan tata kelola yang baik berdasarkan 24 Prinsip dalam Santiago Principle, meskipun ada beberapa kekurangan seperti prinsip yang belum dilaksanakan oleh INA maupun pelaksanaan prinsip yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Perbaikan pelaksanaan tata kelola INA wajib segera dilakukan demi terwujudnya tujuan awal didirikannya INA yaitu untuk mendukung pembangunan nasional dan dengan terwujudnya tata kelola yang baik akan jaminan bagi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. ......Good corporate governance is a important element in improving the efficiency and performance of the company as well as growing investor confidence. Like a company, the Sovereign Wealth Fund (SWF) as a state-owned investment management institution is also required to apply the principles of good governance. SWF governance arrangements in the Santiago Principles are understood as basic principles in SWF governance as generally accepted principles and practices that reflect appropriate prudent governance and accountability arrangements. The Indonesia Investment Authority (INA) is an SWF which was established in 2020 based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU 11/2020) aiming to become an ambassador and catalyst for the investment sector in Indonesia by increasing trust and interest in the global market to invest in Indonesia. Indonesia. By using the normative legal research method, it was found that the successful implementation of investments made by several SWFs in various countries such as the Norway Government Pension Fund Global (GPFG), China Investment Corporation CIC), and the Russian Direct Investment Fund (RDIF) was due to the fact that the SWFs had implementing good governance and implementation of the Santiago Principles, while the failure that befell 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) shows that non-compliance with the implementation of the Santiago Principles has led to abuse of authority by the parties involved with 1MDB. INA as SWF in Indonesia has carried out good governance based on the 24 Principles in the Santiago Principle, although there are some shortcomings such as the principles that have not been implemented by INA or the implementation of principles that are contrary to the provisions of the legislation in Indonesia. Improvements in the implementation of INA governance must be carried out immediately in order to realize the initial goal of establishing INA, namely to support national development and with the realization of good governance there will be guarantees for investors to invest in Indonesia.

Abstrak :
Bahwa pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) sendiri merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjaga kesejahteraan generasi mendatang dari suatu negara. Indonesia Investment Authority (INA) sebagai lembaga SWF di Indonesia dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang guna mendukung pembangunan secara berkelanjutan Indonesia sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 165 ayat (2) UU Cipta Kerja. Urgensi pembentukan dari INA sendiri menjadi pertanyaan besar dikarenakan telah adanya lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang telah dibentuk oleh Indonesia, namun dengan perbedaan yang mendasar seperti tujuan pembentukan INA dengan BUMN dan BKPM sendiri pun telah menjawab urgensi dari dibutuhkannya pembentukan INA sebagai suatu lembaga pengelola investasi di Indonesia. Kelembagaan INA diperkenalkan sebagai suatu sui generis atau kelembagaan yang memiliki karekter khusus. Dari sisi kebadanhukuman INA berbentuk sebagai badan hukum privat, dengan mekanisme perusahaan berbentuk badan hukum privat, modal pemerintah terpisah dari APBN dan bukan bagian dari keuangan negara. Dengan adanya Pasal 158 ayat (4) UU Cipta Kerja mengindikasikan apabila keuntungan dan kerugian INA hanya dihitung sebagai risiko bisnis dan tidak dapat dihitung sebagai keuntungan dan kerugian keuangan negara. ......Whereas the formation of the Sovereign Wealth Fund (SWF) itself is one of the efforts made by the Government in order to increase sustainable economic growth and maintain the welfare of future generations of a country. The Indonesia Investment Authority (INA) as a SWF institution in Indonesia is intended to be able to increase and optimize asset values in the long term to support Indonesia's sustainable development as this is explained in Article 165 paragraph (2) of the Job Creation Law. The urgency of the formation of the INA itself is a big question because there have been State-Owned Enterprises (BUMN) and Investment Coordinating Boards (BKPM) that have been formed by Indonesia, but with fundamental differences such as the purpose of forming an INA with BUMN and BKPM itself has answered the urgency of the need to establish INA as an investment management institution in Indonesia. The INA institution was introduced as a sui generis or institution that has special characteristics. In terms of legal entity, INA is in the form of a private legal entity, with the company mechanism in the form of a private legal entity, government capital is separate from the state budget and is not part of state finances. The existence of Article 158 paragraph (4) of the Job Creation Law indicates that INA's profits and losses are only counted as business risks and cannot be counted as state financial gains and losses.

Abstrak :
Tiongkok merupakan salah satu perekonomian terbesar di dunia pada saat ini, disebabkan oleh pertumbuhan ekonominya yang pesat dan konsisten selama tiga dekade terakhir. Sebagai emerging economic power, investasi keluar menjadi salah satu prioritas untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunannya. Pada tahun 2007, Tiongkok mendirikan Sovereign Wealth Fund bernama China Investment Corporation (CIC) untuk mengelola dan menginvestasikan dana negaranya. Seiring waktu, CIC menjadi kendaraan investasi yang diandalkan untuk menghasilkan keuntungan. Untuk itu, CIC pun mengeksplorasi berbagai instrumen dan model berinvestasi, salah satunya dalam bentuk investasi co-investment yang dilakukan dalam kerja sama dengan pihak swasta. Namun, iklim ketegangan dan kompetisi dagang dan investasi antara Tiongkok dan Amerika Serikat menuai pertanyaan dan kekhawatiran tentang motif politik dan strategis di balik strategi investasi CIC. Oleh karena itu, penulis menggunakan kerangka analisis Macro-Framework of Foreign Economic Policy untuk memahami faktor-faktor pendorong di balik investasi CIC dan kerja samanya di China-US Industrial Cooperation Fund. Pada umumnya, kerangka ini menjelaskan bahwa terdapat tiga variabel utama yang mendorong Tiongkok, melalui CIC, untuk memanfaatkan kerja sama dan kemitraan adaptif demi mencapai kepentingan tertentu. Melalui penelitian ini, penulis menemukan bahwa CIC memanfaatkan kerja sama China-US Industrial Cooperation Fund untuk mengamankan akses investasi ke pasar AS dan menghindari rezim pengawasan investasi asing di AS. ......China is one of the largest economies in the world due to its rapid and consistent economic growth over the past three decades. As an emerging economic power, outbound investments has been a priority of the government to maintain economic growth and development. In 2007, China established a Sovereign Wealth Fund named China Investment Corporation (CIC) to manage and invest its state funds. Over time, CIC has become a reliable investment vehicle to generate profit for its shareholder, the Chinese state. For this reason, CIC has also explored various investment instruments and models, one of which is in the form of co-investment carried out in collaboration with the private sector. However, the recent backdrop of a strained trade and investment relationship between China and the United States has raised concerns about the political motives and orientation behind CIC’s investment strategy. The author uses the Macro-Framework of Foreign Economic Policy analytical framework to understand the driving factors behind CIC’s investment and its cooperation in the China-US Industrial Cooperation Fund. In general, this framework hypothesizes that there are three main variables that drive China, through the CIC, to utilise this ‘adaptive partnership’ to achieve its national interest. In this study, the author finds that CIC uses China-US Industrial Cooperation Fund to secure market access for its investments in the US market while avoiding scrutiny and blockade from the foreign investments committee in the US.

Abstrak :
Tulisan ini secara taksonomi meninjau perkembangan pembahasan sovereign wealth fund (disingkat SWF) sebagai fenomena hubungan internasional sejak istilahnya diciptakan pada tahun 2005, sampai 2020. Tulisan ini menggunakan 45 literatur yang terakreditasi secara internasional dan mengklasifikasikannya sesuai dengan kesamaan tema antar literatur. Karena pembahasannya dibatasi pada latar hubungan internasional, tulisan ini terlebih dahulu akan secara singkat menjelaskan penemuan-penemuan empiris berdasarkan literatur-literatur yang ada mengenai SWF. Selanjutnya, tulisan ini akan memberikan penekanan pada tema-tema yang muncul di dalam literatur yang mencakup: (1) usaha untuk menteorisasikan SWF; (2) variabel yang mempengaruhi perilaku SWF; (3) pengaturan SWF di negara resipien serta di tingkat internasional, serta tema-tema lain yang berbeda dengan pengelompokkan sebelumnya. Tulisan ini mencoba untuk menunjukkan konsensus, perdebatan, tren serta kesenjangan dalam topik ini. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa pendekatan liberal paling banyak digunakan untuk membahas SWF beserta pendekatan dalam studi lain yang masih berbasis internasional. Penulis berargumen bahwa sebagai sebuah topik, SWF erat kaitannya dengan konsep kedaulatan moneter dan kebanyakan masih dibahas dari perspektif negara resipien yang bereaksi terhadap kemunculannya serta aktivitasnya, bukan oleh pihak yang sebenarnya memiliki SWF.

---

Abstrak :
Tulisan ini hendak mengindentifikasi dan beragumen mengenai hak imunitas yang ada didalam Sovereign Wealth Fund. Menjelaskan kekhawatiran yang ada terhadap keberlakuan Sovereign Wealth Fund di dunia. Memberikan penjelasan mengenai doktrin terhadap imunitas terkait negara. Memberikan pemahaman mengenai struktur hukum dan generally accepted principles and practices (GAPP) yang dibuat oleh International Monetary Fund melalui International Working Group yang nantinya disebut Santiago Principles mengenai Sovereign Wealth Fund. Melakukan analisis kasus Janvey melawan Libiyan Investment Authority yang berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara terhadap negara asing. ......This paper will identify and giving an argument the immunities within sovereign wealth fund. to point out the concern of Sovereign Wealth Fund in global operations. Explain the state immunity doctrine. To define the legal frameworks and generally accepted principles and practices (GAPP) constituted by International Monetary Fund which later called Santiago Principles. Analise Janvey v. Libiyan Investment Authority case indicated with state jurisdiction upon foreign state.

Abstrak :
Lembaga Pengelola Investasi (LPI) adalah lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) yang baru didirikan di Indonesia. Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan inti dari tata kelola perusahaan yang baik di SWF. Berdasarkan preseden kasus di luar negeri, telah terjadi beberapa skandal konflik kepentingan yang melibatkan SWF. Penyebab dari skandal tersebut merupakan kurangnya transparansi dan akuntabilitas pada lmebaga SWF. Untuk mendukung praktik transparansi dan akuntabilitas, komunitas internasional telah membuat Generally Accepted Principles and Practices, sebuah standar global yang dikenal sebagai “Prinsip Santiago.” Sementara itu, pencantuman transparansi dan akuntabilitas dalam LPI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah tentang penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pengoperasian LPI. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dari dua aspek. Pertama adalah bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan secara umum di SWF di seluruh dunia sesuai dengan Prinsip Santiago. Kedua, bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan di INA berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah potensi konflik kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan. Penulis menemukan bahwa terdapat sepuluh Prinsip Santiago yang mengungkapkan ketentuan terkait transparansi yang dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek: sumber pendanaan SWF dan kerangka hukum, tata kelola perusahaan, dan manajemen risiko. Lebih lanjut, penulis juga menemukan bahwa terdapat enam langkah yang telah dilakukan oleh LPI dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.  ......Transparency and accountability principles are the core of good corporate governance in the SWF. Based on case precedents abroad, there has been some conflict of interest scandals involving the SWF. The lack of transparency and accountability caused these scandals. To support the practice of transparency and accountability in the SWF, the international community has developed a set of Generally Accepted Principles and Practices, a voluntary global standard known as the "Santiago Principles." Meanwhile, the incorporation of transparency and accountability in INA was mentioned in Government Regulations No. 74  Year 2020 concerning INA. However, there is no further explanation in the government regulation on carrying out these principles in the operation of INA. Hence, this research will analyze the implementation of transparency and accountability from two aspects. First is how these principles are implemented generally in the SWF around the world according to the Santiago Principles. The second is how these principles are implemented in INA based on the laws and regulations to prevent the potential conflict of interest. This research is normative juridical research that focuses on the laws and regulations. The author finds that the ten Santiago Principles express the provisions related to public disclosure that can be grouped into three aspects: the source of SWFs funding and the legal framework, the corporate governance, and the risk management. Further, the author also finds that INA has six measures to implement transparency and accountability principles.