Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kepentingan publik merupakan klaim dengan dua sisi. Pemerintah kerap menggunakannya untuk menerapkan program perencanan ruang tanpa konsen dari masyarakat terdampak. Di sisi lainnya, masyarakat juga menggunakan dalil kepentingan publik untuk membela haknya yang terdampak. Gagasan keadilan spasial lahir dari tradisi intelektual yang memiliki kesadaran tinggi akan parahnya ketidakadilan di ruang-ruang urban dan demikian menuntut rekonsepsi radikal terhadap ruang, pemerintahan, dan penataan ruang. Tradisi intelektual yang paling berpengaruh dalam keadilan spasial adalah Ruang Publik dari Habermas, Hak atas Kota dari Harvey, dan Produksi Ruang dari Lefebvre yang menekankan pada partisipasi publik yang aktif dalam pembentukan kebijakan urban khususnya pelibatan dari kelompok yang termarjinalkan karena mengalami ketidaksetaraan yang diciptakan oleh kebijakan-kebijakan urban yang tidak berkeadilan.

---

ABSTRACT
The idea of public interest in spatial planning is two fold. The government often uses it to enforce spatial plan program without the consent of the affected groups. On the other hand, the affected groups also use it as their defense to protect their damaged rights. The idea of spatial justice is derived from progressive intellectual tradition that is highly aware of the severeness of injustice in urban spaces and hence demands radical reconception of spaces, governance, and spatial planning. Most influential intellectual tradition in spatial justice are Habermas lsquo Public Sphere, Harvey lsquo s Right to The City, and Lefebvre lsquo s Production of Space which emphasize on active public participation in urban policy making especially for the marginalized groups who experience exacerbated inequality the long standing urban policies have produced.

Abstrak :
Penelitian ini berupaya mengungkap respon masyarakat atas persoalan fenomena deprivasi akses yang terjadi pada permukiman di perkotaan. Kota sebagai ruang publik dituntut untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan penghuninya. Hal ini membuat persoalan deprivasi akses selalu diidentikan dengan hilangnya hak untuk mendapatkan kebutuhannya dalam bertinggal di ruang kota. Fokus pengamatan ditujukan pada cara bertinggal penghuni asli maupun pendatang menanggapi persoalan di lingkungan tempat tinggalnya dan bagaimana campur tangan pemerintah daerah setempat atas kondisi tersebut, serta keterkaitannya dengan ruang yang terbentuk. Metode yang dipilih adalah etnografi,yang artinya berhubungan dengan ide suatu kelompok, kepercayaannya, budayanya, organisasi sosialnya dan bagaimana mereka memproduksi hal-hal tersebut. Selanjutnya tesis akan disusun diakhir analisis. Fokus utama adalah untuk mengungkap detail fenomena spasial atas respon masyarakat dengan persoalan deprivasi akses. Penelitian yang sesuai untuk tujuan penelitian adalah studi kasus yang mengambil tempat di Kampung Poncol, Condet, Jakarta Selatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah deprivasi akses tidak selalu berimbas pada hilangnya hak-hak masyarakat. Ada saatnya kebijakan dan proses urbanisasi di Jakarta berjalan bias terhadap kelompok masyarakat tertentu saja. Secara umum terungkap bahwa pola permukiman urban di Jakarta terjadi secara adhoc baik itu terbentuk oleh praktek kapitalisme maupun tradisionalisme masyarakat berbasis komunitas tertentu, namun permukiman semacam ini tidak terdapat integrasi spasial secara menyeluruh dan tanpa melihat aspek legal hukum pertanahan yang akibatnya terjadi kesenjangan yang sangat lebar. ......This research tried to reveal the community response to the problem of access deprivation phenomenon that occurs in urban settlements. City as public space is required to provide the needs of its residents. The issue of deprivation of access always has a relation with the loss of the right to receive the needs to live in the urban space. The focus is aimed at the way of the original inhabitants and migrants to respond the problems in the formed space. The research was done by using ethnography method, therefore the research was which means dealing with the idea of a group, beliefs, culture, social organization and how they produce these things. Furthermore, the thesis statement will be stated at the end of the analysis. The main focus is to reveal the details of the spatial phenomena of society's response to the issue of deprivation of access. Appropriate research for the purpose of research is a case study that took place in the Kampung Poncol, Condet, South Jakarta. The finding of this research is the deprivation of access does not necessarily impact on the loss of the rights for community. The policy and urbanization in Jakarta is biased towards certain groups of people. In general, it was revealed that the pattern of urban settlement in Jakarta is formed by the practice of capitalism and traditionalism community-based society, but the kind of this settlement doesn?t get a spatial integration as a whole and isn?t seen with the legal aspects of land law that is resulting in a huge gap.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah distribusi fasilitas layanan publik di DKI Jakarta lebih menguntungkan bagi daerah tertentu dan untuk mengetahui fasilitas apa saja yang tidak terdistribusi secara adil. Fasilitas layanan publik memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, distribusi fasilitas layanan publik harus didistribusikan secara adil sehingga setiap orang dapat menikmati akses yang sama. Penelitian ini menggunakan dua langkah aksesibilitas berbasis ArcGIS dan menerapkan metode untuk memeriksa aksesibilitas spasial dan non-spasial ke 2 layanan publik utama di Jakarta; kesehatan dan pendidikan. Studi ini juga menunjukkan pentingnya mengukur jarak dan akses seakurat mungkin, menggunakan metode analis jaringan, sehingga dapat memberikan representasi yang lebih realistis dari cakupan area layanan masing-masing fasilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada kekurangan distribusi fasilitas pelayanan publik, terutama fasilitas Puskesmas. Di mana secara keseluruhan fasilitas Puskesmas hanya memfasilitasi sebanyak 156,941km2 atau 24% dari keseluruhan area Jakarta menggunakan metode jaringan jalan. Temuan juga menunjukkan bahwa distribusi lokasi fasilitas masih terkonsentrasi di pusat kota Jakarta, sehingga orang-orang yang tinggal di pinggir kota tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan fasilitas layanan publik yang tersedia.

---

The purpose of this study is to determine whether the distribution of public service facilities in DKI Jakarta is more profitable for certain regions and to find out what facilities are not distributed fairly. Public service facilities have an important role to improve the quality of human life, the distribution of public service facilities must be distributed fairly so that everyone can enjoy the same access. This study uses two steps of accessibility based on ArcGIS and applies a method to check spatial and non-spatial accessibility to 2 main public services in Jakarta; health and education. The study also shows the importance of measuring distances and access as accurately as possible, using the network analyst method, so as to provide a more realistic representation of the service area coverage of each facility. The results showed that there was still a lack of distribution of public service facilities, especially public health centers. Where as a whole public health centers only facilitate as much as 156,941km2 or 24% of the entire Jakarta area using the road network method. The findings also show that the distribution of facility locations is still concentrated in the center of Jakarta, so people who live on the edge of the city do not have the same opportunity to use the available public service facilities.