Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di tengah era desentralisasi di Indonesia, alokasi anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam APBN dinilai masih terlalu besar yaitu mencapai 14,76 persen dari total anggaran Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan menganalisis alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2012 berdasarkan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Menggunakan metode kuantitatif sederhana dan penilaian berdasarkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah diperoleh hasil sebanyak Rp198.555 miliar atau 48,75 persen dari total dana dekonsentrasi dan Rp913.449 miliar atau 94,98 persen dari total dana tugas pembantuan yang dialokasikan dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012 ternyata masih digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dikategorikan merupakan urusan pemerintah daerah. Walau dalam Undang-Undang No.33/2004 disebutkan bahwa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tidak sesuai peruntukannya harus dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus paling lambat tahun 2010, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakannya sebanyak satu kali yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp275 miliar. Masih tingginya dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tidak sesuai penggunaanya disebabkan oleh kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kesalahan dalam pemahaman dan persepsi dalam perumusan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Indonesia.

---

In the midst of decentralization era in Indonesia, allocation of deconcentration and co-administration funds in APBN (National Budget of Income and Expenditures) are relatively huge, it reached to 14.76 percent of total Central Government budget. Objective of this study is to analyze the allocation of deconcentration and co-administration funds in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries in Fiscal Year of 2012, based on compliance with Government Regulation Number 38 of 2007. By using a simple quantitative methods and assessment based on the division of authority between the central government and local government obtained results, indicate that as many as Rp198.555 billion or 48.75 percent of the total deconcentration fund and Rp913.449 billion or 94.98 percent of the total co-administration fund from the national budget allocation of the Marine Affairs and Fisheries in 2012 turned out to be used to implement programs and activities that are categorized as local government affairs. Although in Act Number 33/2004 states that deconcentration and co-administration funds that do not fit the designation must be transferred to DAK (Special Allocation Fund) not later than in 2010, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries has conducted this once which was on 2010 amounted to IDR 275 billion. Deconcentration and coadministration funds that do not fit its use is still high, due to the weaknesses in the legislation that led to the error in the understanding and perception in the formulation of the planning and implementation of deconcentration and coadministration in Indonesia."

"Dana Alokasi Khusus (DAK) irigasi dan pertanian merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan produksi padi. DAK tersebut disalurkan kepada pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari DAK irigasi dan pertanian terhadap produksi padi. Analisis dilakukan terhadap 448 kabupaten/kota yang memiliki sawah, memproduksi padi selama tahun 2019-2022, dan pernah menerima DAK irigasi atau pertanian. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan panel corrected standard error (PCSE). Variabel kontrol yang digunakan adalah luas sawah, pupuk, irigasi, serta alat dan mesin pertanian. Hasil dari regresi tersebut adalah DAK irigasi baik kewenangan kabupaten/kota dan provinsi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap produksi padi. Namun, DAK pertanian tidak memiliki dampak signifikan.

---

The Special Allocation Fund (DAK) for irrigation and agriculture is one of the government policies which aims to increase rice production. The DAK is distributed to regional governments based on their authority. This research aims to analyze the impact of DAK irrigation and agriculture on rice production. The analysis was carried out on 448 districts/cities that had rice fields, produced rice during 2019-2022, and had received DAK for irrigation or agriculture. The method used is panel data regression with panel corrected standard error (PCSE). The control variables used are rice field area, fertilizer, irrigation, and agricultural tools and machinery. The results of this regression are that DAK for irrigation both district/city and provincial authorities has a positive and significant impact on rice production. However, DAK for agricultural does not have a significant impact."

"Through fiscal decentralization, local governments are expected toassume more responsibility for regional problems such asunemployment. This study aims to analyze the effect of fiscaldecentralization on the unemployment rate in Sumatra for the period2006 to 2013. This quantitative research used panel data and multipleregression analyses. The results show that Regional Revenue andRevenue Sharing Fund have negative effects on the unemployment rate.Capital expenditures negatively affect the unemployment rate for thenext two years, while goods and services expenditures have a positiveeffect on the unemployment rate. In addition, the General AllocationFund, Special Allocation Fund and personnel expenditure do not affectthe unemployment rate.Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampumenyelesaikan berbagai permasalahan daerah, antara lainpengangguran. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruhpelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap tingkat pengangguran diWilayah Sumatera selama periode 2006 s.d. 2013. Penelitian inimerupakan penelitian kuantitatif dengan data panel dan teknikanalisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatifterhadap tingkat pengangguran. Belanja modal berpengaruh negatifterhadap tingkat pengangguran pada dua tahun berikutnya,sedangkan belanja barang dan jasa justru berpengaruh positifterhadap tingkat pengangguran. Selain itu, Dana Alokasi Umum, DanaAlokasi Khusus, dan belanja pegawai tidak berpengaruh signifikanterhadap tingkat pengangguran."

"ABSTRAKNama : FitriProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Analisis Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan melaluiDana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Serang Tahun 2016Pembimbing : Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhDMulai tahun 2016, mekanisme penyaluran Biaya Operasional Kesehatan BOK dialihkanpenyaluran dananya dari Tugas Pembantuan yang alokasinya pada anggaran KementerianKesehatan menjadi DAK non-fisik yang di transfer langsung dari Kementerian Keuangandan dicatat sebagai bagian dari pendapatan daerah. BOK merupakan dana yang digunakanuntuk menunjang kegiatan promotif-preventif di luar gedung Puskesmas. Penelitiankualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran implementasi BOK melaluimekanime DAK non-fisik serta diketahui hambatan yang dihadapi di Kabupaten Serang.Capaian realisasi dana BOK di Kabupaten Serang mengalami penurunan menjadi 85,87 di tahun 2016. dibanding tahun 2015 yang menggunakan mekanisme TP yaitu 96,49 .Hasil penelitian mengungkapkan adanya keterlambatan penerbitan juknis, keterbatasanfasilitas berupa komputer, printer dan gudang, keterbatasan staf sehingga merangkapbeberapa tugas, keterlambatan pencairan dana, kesulitan dalam penyesuaian kode rekeningdengan kegiatan BOK, banyaknya syarat dokumen pertanggungjawaban yang harusdilengkapi untuk pencairan dana serta masih lemahnya perencanaan kegiatan, komitmen,dan koordinasi antara para pengelola BOK.Kata kunci : Bantuan Operasional Kesehatan; Puskesmas; DAK non-fisik

---

ABSTRACTName FitriStudy Program Ilmu Kesehatan MasyarakatTitle Analysis of the Implementation of Operational Budget for Health BOK through Special Allocation Fund DAK NonPhysic in Serang Regency in 2016Counsellor Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhDStarting in 2016, fund channeling mechanism of Operational Budget for Health BOK hasshifted from Tugas Perbantuan in which allocated through the Ministry of Health to SpecialAllocation Fund DAK non physic that is directly transferred from Ministry of Financeand recorded as part of the local government revenues. BOK is for funds allocated tosupport preventif and promotive activities outside the building of Puskesmas. Thisqualitative approach aims to obtain an overview on the implementation of BOK usingmechanism of DAK non physic and identify obstacles faced by Kabupaten Serang. Thebudget realization has reduced from its previous achievement, from 96.49 in 2015 usingTP mechanism to 85.87 in 2016. The study result demonstrates that there are severalmain issues that need to be tackled in the future, including delays on issuing technicalguidelines, limited supporting infrastructure and technology such as computers, printersand warehouses , limitations in human resources that are forced to multitask different jobdescriptions, continued delay on disbursement of funds, difficulties in adjusting code ofaccount under BOK activities, the excessive amount of documentation required as prerequestedfor fund disbursement, and ineffective planning activities, commitment, andcoordination among BOK managers.Key words Operational Budget for Health BOK , Community Health Center Health toSpecial Allocation Fund DAK non physic"