Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas 3 masalah yaitu mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,  hak politik perempuan dan suksesi kepemimpinan di provinsi DIY pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi terhadap Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tentang pengisian jabatan Gubenur dan Wakil Gubenur. Sultan Keraton Yogyakarta akan secara otomatis menjadi Gubernur dan Adipati Paku Alam akan menjadi Wakil Gubernur. Penghapusan frasa istri dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UUKDIY memberikan peluang bagi perempuan untuk menjadi Gubernur di provinsi DIY. Walaupun kepemimpinan perempuan masih mendapatkan pertentangan dari banyak pihak dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam Keraton. Sultan sebagai pemimpin Keraton memiliki wewenang penuh untuk menunjuk penerus tahtanya. Sebagai daerah istimewa, Keraton memiliki hak untuk mengajukan siapa saja menjadi Gubernur sepanjang ia adalah pemimpin Keraton yang sah. Negara akan menetapkan Gubernur yang diajukan oleh Keraton. ......This study discusses 3 problems, namely about the privileges of the Special Region of Yogyakarta, women's political rights and leadership succession in DIY Province after the verdict of the Constitutional Court regarding the judicial review on the Privileges of the Special Region of Yogyakarta. The type of research used in this study is normative legal research. This study concluded that one of the privileges of the Special Region of Yogyakarta was about filling in the position of Governor and Deputy Governor. Sultan Keraton Yogyakarta will automatically become governor and Adipati Paku Alam will become deputy governor. The elimination of wife phrases in Article 18 paragraph (1) letter m UU KDIY provides an opportunity for women to become governors in DIY Province. Although women's leadership still gets conflicts from many parties due to the values ​​that live in the palace. The Sultan as the Keraton leader has full authority to point to the successor to his throne. As a special area, the palace has the right to submit anyone as governor as long as it is a legitimate palace leader. The state will determine the governor submitted by the Keraton.

Abstrak :
ABSTRAK
Berbagai macam peninggalan budaya yang ada di Indonesia telah menjadikan Indonesia sebagai daerah tujuan wisata budaya yang cukup terkemuka di dunia. DI Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki wisata budaya yang bervariasi. Salah satu wisata budaya tersebut adalah upacara adat. Sayangnya hingga kini promosi yang dilakukan pihak pemerintah atas kegiatan upacara adat belum optimal sehingga pengetahuan wisatawan dunia akan upacara adat masih terbatas. Tugas Karya Akhir ini mencoba memaparkan strategi promosi wisata budaya upacara adat di DI Yogyakarta agar dapat bersaing dengan destinasi wisata budaya lainnya yang ada didunia. Program Promosi percobaan adalah Upacara Labuhan Alit Parangkusumo dengan target khalayak wisatawan mancanegara. Program ini akan berjalan selama 4 bulan dengan anggaran Rp 645.000.000,

---

ABSTRACT
A variety of cultural heritage in Indonesia has made Indonesia as a famous tourism destination. Special Region of Yogyakarta is a province that has many cultural tourism. One of them is traditional ceremony. Unfortunately, until now the goverment campaign to promote traditional ceremony as a tourism destination is still limited. This campaign tries to explain the promotional strategy of traditional ceremony as a cultural tourism in Special Region of Yogyakarta, in order to compete with other cultural destinations in the world. Study case of this campaign is Ceremony of Labuhan Alit Parangkusumo with foreign tourists as a target audience. The program will run for 4 months with a budget of Rp 645 million,

Abstrak :
Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan kebijakan yang diterapkan di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang bersifat Istimewa. Keistimewaan DIY diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 18B. Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 dan dalam bidang pertanahan secara lengkap diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Yogyakarta. Rumusan permasalahan penelitian ini, Bagaimana kewenangan DIY berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY, bagaimana peran pemerintah dalam urusan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan bagaimana hubungan pengelolaan dan pemanfaatan tanah terhadap tanah yang memiliki sertifikat hak milik. Tujuannya adalah menganalisis bagaimana kewenangan, peran pemerintah dan hubungan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dengan tanah yang memiliki sertifikat. Metodologi yang digunakan adalah studi normatif dengan model deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh adalah bahwa terdapat pendelegasian peraturan yang berasal dari undang-undang kepada peraturan dibawahnya yang dalam pendelegasian peraturan tersebut melekat pula kewenangan pemerintah daerah yang bersifat atribusi untuk merumuskan peraturan-peraturan dibawahnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan diatasnya. Peran pemerintah daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2017 dan terdapat beberapa perbedaan dengan peran daerah lainnya. Terkait dengan tanah yang memiliki sertifikat, Peraturan Daerah Istimewa No. 1 Tahun 2017 tidak mengatur karena peraturan tersebut hanya mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah saja. ...... This study departs from the existence of differences in policies that are applied in the implementation of special regional administrations. DIY features mandated in the 1945 Constitution Article 18B. The authority of the Special Region of Yogyakarta is regulated in Law No. 13 of 2012 and in the field of land completely regulated in the Special Region Regulation of Yogyakarta No. 1 of 2017 concerning Management and Utilization of the Sultanate and Duchy Land in Yogyakarta. Formulation of the problem of this research, How is the authority of DIY based on Law No. 13 of 2012 concerning the Privileges of DIY, what is the role of the government in matters of management and utilization of land and how is the relationship between management and utilization of land to land that has a certificate of ownership. The aim is to analyze how the authority, the role of government and the relationship of management and use of land with land that has a certificate. The methodology used is normative study with analytical descriptive model. The results obtained are that there is a delegation of regulations originating from the law to the rules below which in the delegation of these regulations also attaches the authority of the regional government that has the character of attribution to formulate the rules below by referring to the laws and regulations above. The role of the regional government has been regulated in Governor Regulation No. 33 of 2017 and there are some differences with other regional roles. Regarding land that has a certificate, Special District Regulation No. 1 of 2017 does not regulate because the regulation only regulates land management and utilization.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kemandirian lansia secara ekonomi dan kesehatanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan data SUPAS 2005. Digunakan tabulasi silang dan regresi logistik bifaktorial untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemandirian lansia dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, kelompok umur, daerah tempat tinggal dan status perkawinan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan lansia DIY maka semakin cenderung mandiri. Dikontrol dengan tingkat pendidikan, berdasarkan klasifikasinya lansia laki-laki, semakin muda kelompok umur lansia dan lansia yang tinggal di perkotaan lebih tinggi kecenderungannya untuk mandiri. Lansia yang kawin lebih cenderung mandiri kecuali pada kelompok tingkat SLTA ke atas yang tidak kawin jusbU lebih mandiri daripada lansia yang kawin. ......The objective of this study is to assess in terms of economy and health the effect of educational attainment on the independence of aging population in Special Region ofYogyakarta Province using the 2005 SUPAS data. From the cross tabulation and the results of Logistic Regression, we can see the effect of educational attainment on independece of ageing population by controlling variables such as Sex, Age Groups, Residential Area, and Marrital Status. It can be concluded that the higher educated are more likely to be self independent. By controHing educational attaimnent, it is found that the male, the younger age group, those who are living in urban areas, are more likely to be self-reliant. The married aging individuals are more likely to be independent. However, those who are married and at least have SLTA education are more likely to be independent.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai mekanisme Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Model pemilihan kepala daerah pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang sampai dengan saat ini dijalankan adalah dipilih melalui mekanisme penetapan. Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY dipilih melalui mekanisme penetapan. Dengan terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 18 dan pengaturan pemilihan kepala daerah secara langsung yang terdapat pada pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa implikasi hukum terhadap perubahan mekanisme Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY dari sistem penetapan kepada sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Sejalan dengan perubahan tersebut, sebagai bentuk penyeragaman (uniformitas) tata pemerintahan diseluruh Indonesia, maka Pemerintah Provinsi DIY yang memiliki ciri keistimewaan diharapakan dapat memiliki undang-undang tersendiri yang dapat mengakomodasi kebutuhan Pemerintahan Provinsi DIY khususnya pengaturan mengenai mekanisme Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Dalam hal ini adalah pemilihan kepala daerah secara langsung. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Daerah Provinsi DIY yang sejalan dengan Pasal 18 UUD 1945, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 3 Tahun 1950 junto UU Nomor 19 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dapat dilakukan Pertama, melalui mekanisme pemilihan secara langsung bagi Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY, dan Kedua melalui mekanisme penetapan bagi dan terbatas pada Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama. ......The thesis reveals successive mechanism on governor and vice governor post in the special region of Yogyakarta governor which currently adopt appointed system. The system has appointed His Majesty the King of Mataram or Yogyakarta emperor Sri Sultan Hamengku Buwono and Sri Paku Alam as governor and deputy respectively. By the amendement of Indonesian constitutional UUD 1945 especially chapter 18 and Law number 32 year 2004 on chapter 56 verse number (1) concernig the application of direct election toward provincial and district executive has contributed impact enormously on the executive post successive mechanism for Yogyakarta province as the special administration in which appointed system applied and accepted rather than the general elected application. In response to this amendement and uniformity implication to the administrative system of Indonesian law, consequntly Yogyakarta administration who holds special privilege is supposed to stipulate certain conditions in accomodating the administration of Yogyakarta in a way of successive arrangement and its mechanism for the provincial executive post direct election case in point the governor and his deputy. The thesis conducted direct research from source of reference in the library as a secondary source of reference. The conclution derived from the observation discovered the compliance of the executive succession for Yogyakarta province governor and its deputy post with Indonesian constitutional UUD 45 chapter 18, Law number 32 year 2004 on provincial dan residencial administration and Law number 3 year 1950 on special administration of Yogyakarta. The succession should be conducted by: the 1st, through direct election for governor and deputy post of Yogyakarta administration and the 2nd through limited appointment His Majesty Sri Sultan Hamengku Buwono and Sri Paku Alam as the governor and its Deputy.

Abstrak :
ABSTRAK
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah yang beresiko tinggi terhadap bencana gempabumi mengingat secara tektonik merupakan daerah aktif dengan kegempaan yang tinggi serta tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Data BMKG selama 2008- awal 2015 menunjukkan banyak kejadian gempabumi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, namun banyak gempabumi dangkal memiliki kedalaman yang kurang akurat. Analisis kegempaan membutuhkan data lokasi hiposenter yang akurat. Oleh karena itu relokasi gempabumi diperlukan untuk menunjang analisis kegempaan. Metode Double Difference diterapkan untuk merelokasi data gempabumi. Metode tersebut meminimalkan residual waktu tempuh kalkulasi dan observasi dari sepasang gempabumi berdekatan yang terekam pada stasiun yang sama dengan asumsi raypath kedua gempabumi sama, sehingga kesalahan waktu tempuh akibat model kecepatan yang tidak termodelkan dapat diminimalkan tanpa koreksi stasiun. Hasil dari penelitian untuk zona subduksi menunjukkan pola stress tektonik zona subduksi pada gempabumi dangkal terelokasi dan adanya zona seismik ganda yang menguatkan penelitian terdahulu. Hasil relokasi gempabumi di zona patahan menunjukkan kedalaman Patahan Opak terdangkal mulai dari 3 km hingga terdalam mencapai 17 km. Berdasarkan analisis kegempaan, zona subduksi mengalami aktivitas gempa bumi yang tinggi pada tahun 2014 sampai 2015 dan zona patahan mengalami aktivitas gempabumi yang lebih tinggi di awal periode penelitian dibanding diakhir periode penelitian.

---

ABSTRACT
Special Region Yogyakarta has potential seismic hazard for the location is tectonically active with high seismicity and dense population. BMKG data for period 2008 until pre-2015 shows many events occurring in Yogyakarta and surrounding areas, but many shallow earthquakes have depth which is less accurate. Seismic analysis requires accurate hypocenter location data. Therefore relocation is needed to provide seismic analysis. Double Difference method is applied. The method minimizes residuals between calculated and observed travel time of pairs of nearby earthquakes which is recorded on the same station with the assumptions that the raypath is similar, so the travel time errors due to unmodeled velocity structure can be minimized without station correction. The results shows relocated shallow earthquakes followed the tectonic stress trend in subduction zone and double seismic zone which confirmed previous research has appeared. Relocation results in the earthquake fault zone shows the depth of the shallowest Opak Fault ranging from 3 km to the deepest reaches 17 km. Based on the analysis of seismicity, subduction zones experienced high seismic activity in 2014 to 2015 and the fault zone experienced a higher activity at the beginning of the study period compared to the end of the study period.