Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Anjing dan kucing merupakan hewan yang didomestikasi oleh manusia, dengan salah satu tujuannya adalah sebagai hewan peliharaan. Sebagai hewan peliharaan, kesejahteraan mereka bergantung kepada manusia. Akan tetapi, dalam interaksinya dengan manusia, hewan peliharaan dapat menjadi korban dari kekejaman manusia. Penelitian ini menggunakan konsepsi species justice yang ada di dalam green criminology untuk mengonstruksikan kekejaman terhadap hewan sebagai kejahatan lingkungan dan juga menganalisis penanganan terhadap kasus kekejaman terhadap hewan peliharaan yang terjadi di Indonesia. Kekejaman terhadap hewan peliharaan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi kekerasan terhadap hewan, penelantaran terhadap hewan, serta perdagangan daging anjing dan kucing. Dalam kasus kekerasan terhadap hewan, untuk pelanggaran pertama, pelaku diberikan masa percobaan dan hewan dapat disita dari kepemilikan pelaku. Untuk pelanggaran berulang, pelaku dipidana dengan penjara atau denda. Dalam kasus penelantaran terhadap hewan, pelaku diberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran akan kesejahteraan hewan. Hewan disita dari pelaku jika pelaku dinilai tidak lagi mampu memberikan perawatan terhadap hewan. Dalam kasus perdagangan daging anjing dan kucing, pelaku dipidana dengan penjara dan denda. Dalam setiap kasus, kerja sama antara organisasi pemerhati hewan dengan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk mencegah dan menangani kekejaman terhadap hewan peliharaan. ......Dogs and cats are domesticated by humans with one of the aims was as companion animals. As companion animals, their welfare is dependent on human. However, in their interactions with human, companion animals could be victims of human cruelty. This research used species justice conception in green criminology to construct companion animal cruelty as environmental crime and to analyze handling of companion animal cruelty cases that happened in Indonesia. Companion animal cruelty that happened in Indonesia can be grouped into animal abuse, animal neglect, and dog and cat meat trade. In cases of animal abuse, for the first offence, the perpetrator was given probational period and the animal could be confiscated from the perpetrator. For repeated offence, the perpetrator was sentenced to imprisonment and fined. In cases of animal neglect, the perpetrator was educated to raise his or her awareness of animal welfare. Animal was confiscated if only the perpetrator was deemed no longer able to give care for the animal. In cases of dog and cat meat trade, the perpetrator was sentenced to imprisonment and fined. In each case, cooperation between animal welfare organization and law enforcement officers were needed to prevent and to handle cases of companion animal abuse.

Abstrak :
Perdagangan cinderamata berbahan dasar karapas penyu sisik melibatkan kegiatan wildlife crime, yaitu perburuan dan perdagangan spesies tersebut secara ilegal. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai isu wildlife crime dan nilai ekonomis dari penyu sisik menjadi faktor penyebab perdagangan yang mengeksploitasi bagian tubuh spesies tersebut masih terjadi. Data yang diperoleh dari WWF Indonesia menunjukkan pemanfaatan media sosial dan e-commerce sebagai tempat para pedagang menawarkan bagian tubuh penyu sisik dalam bentuk cinderamata. Penulis berpendapat bahwa perburuan penyu sisik merupakan bentuk dari illegal poaching dan perdagangannya termasuk ke dalam wildlife trade. Berdasarkan pembahasan enviromental crime, kedua kegiatan tersebut melanggar animal rights, dengan menjadikan penyu sisik sebagai objek, dan species justice, dengan melihat dominasi manusia sebagai penyebab eksploitasi spesies tersebut. Regulasi yang berbentuk larangan dinilai tidak mampu menekan kasus perburuan dan perdagangan penyu sisik secara efektif, sehingga dibutuhkan juga cara lainnya seperti gerakan sosial yang bertujuan mengedukasi masyarakat. Penulis berpendapat adanya kesadaran mengenai peran penting penyu sisik dalam sistem ekologi dapat menahan sifat konsumtif yang menjadi tanda dari dominasi manusia terhadap spesies lain.

---

The trade of souvenirs made with hawksbill turtle carapace involves a wildlife crime activity, which are hunting and illegal trading of the said species. The lack of people's awareness towards the issue of wildlife crime and economic value of hawksbill turtles become the causation factors of the prevalence of trades that exploit body parts of said species. Data from WWF Indonesia shows that the usage of social media and e-commerce as a place where traders offer the hawksbill turtle's body parts as souvenirs. This paper argues that the hunting of hawksbill turtles is a form of illegal poaching and its trade is considered a wildlife trade. Based on environmental crime, those two activities violates the animal rights because of the objectification of hawksbill turtles and species justice when human's domination are seen as the causation factor said species' exploitation. Regulations in a form of forbidding is seen as unable to effectively reduce the cases of hunting and trading of hawksbill turtles, thus another way, such as social movement which objective is to educate people, is needed. This paper argues that awareness of hawksbill turtles' role in ecology system can hold back human's consumptive nature that is a sign of human domination against another species.

Abstrak :
Keberadaan Kebun Binatang Surabaya sebagai tempat untuk menjaga keberlangsungan spesies yang terancam punah menuai kritik karena terdapat indikasi adanya kekejaman terhadap satwa di dalamnya. Melalui sudut pandang species justice, manusia seharusnya bertanggung jawab terhadap spesies lain, namun berdasarkan kasus yang terjadi di Kebun Binatang Surabaya manusia merupakan subjek utama yang melakukan kekejaman terhadap satwa. Berbagai kasus yang menjadi temuan data dalam tulisan ini menunjukkan adanya bentuk kekejaman terhadap satwa yang berupa kematian satwa, kehilangan, dan kelalaian yang menyalahi kondisi positif dari animal welfare. Penulis menyimpulkan bahwa pihak pengelola Kebun Binatang Surabaya telah melakukan pelanggaran hak-hak satwa karena lalai menyediakan perlindungan terhadap satwa di dalamnya sehingga perlu dilakukan penindakan dengan tegas. Meskipun uraian data mengenai kondisi satwa Kebun Binatang Surabaya tergolong kekejaman terhadap satwa, namun belum ada payung hukum yang kuat. Penggolongan kekejaman terhadap satwa sebagai tindak pelanggaran pidana dapat menjadi solusi untuk mencegah terjadinya kekejaman terhadap satwa lainnya.

---

The existence and role of Surabaya National Zoo as a safe haven for endangered species intice many critics due to indications of acts of cruelty against animals practiced inside the zoo by the its staff and management. Based on the perspective of species justice, humans are responsible for the well-being of other species. However, based on the case that took place at Surabaya National Zoo, humans were the main perpetrators of acts of cruelty against animals. Many cases included in this paper indicates acts of cruelty that inflicts harm to the extent of causing death, the loss of animals from captivity, and the unprofessionalism in the zoo keeping practices which violates the possitve conditions of animal wellfare. The author of this paper concluded that the zoo's management have committed violations against animal rights due to their failure in providing safe haven for the animals under their captivity and must be severely punished. Even though the data in this paper are categorized as acts of cruelty against animals, there has yet to be any law that protects animals from said cruelty. The construction of animal cruelty as a violation against the law may be the solution in preventing other and/or possible cases of acts of cruelty against animals.

Abstrak :
Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar dalam industri kelapa sawit yang dapat memproduksi hingga 47 juta ton minyak kelapa sawit per tahunnya. Besarnya perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menyebabkan deforestasi dan berdampak secara negatif pada non-manusia di lingkungan tersebut, salah satunya orangutan. Penulisan ini menggunakan konsep green victim, animal harm, dan species justice di dalam perspektif green criminology untuk menjelaskan bagaimana perkebunan ini berdampak pada viktimisasi orangutan. Analisis deskriptif dilakukan terhadap data sekunder berupa 10 kasus dari artikel media yang berkaitan dengan penemuan orangutan di dalam lahan perkebunan kelapa sawit dan kekerasan terhadap orangutan di dalam lahan perkebunan kelapa sawit atau lahan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan pihak industri dan pelaku mengedepankan kepentingan manusia di atas kepentingan orangutan dengan melakukan  animal harm tipe ke-4; mempengaruhi kesejahteraan dengan mengganggu ekosistem, dan tipe ke-2; menyebabkan kerugian secara langsung. Orangutan ditempatkan sebagai green victim, yang berdasarkan species justice, hak dasarnya untuk bertahan hidup dan tidak mengalami penyiksaan dilanggar. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagai non-manusia, orangutan seharusnya dapat ditempatkan dalam posisi moral dan norma yang sama dengan manusia agar dapat dilindungi dari viktimisasi yang berkelanjutan. ......Indonesia is one of the biggest producers in the palm-oil industry, able to produce up to 47 million tons of palm-oil per year. The magnitude of the development of palm-oil plantations has caused deforestation and negatively impacted the non-humans in the area, including the orangutans. This writing used the concept of green victim, animal harm and species justice through a green criminology perspective to explain how these plantations affect the victimization of orangutans. A descriptive analysis is established on secondary data of 10 cases from media articles relating to findings of orangutans in areas of palm-oil plantations and violence towards orangutans in areas of palm-oil plantations or areas of human society. The result of the analysis showed the parties of the industry and offenders are putting forward their human interests over the orangutan interests by committing the fourth type of animal harm; affecting welfare by disturbing the ecosystem, and the second type; causing direct harm. Orangutans are positioned as green victims whose, based on species justice, rights to survival and not sustain abuse have been violated. Therefore, it can be concluded that as non-humans, orangutans should be placed in the same norms and morality as humans in order to be protected from continuous victimization.

Abstrak :
Proyek pembangunan PLTA Batang Toru memang memberikan kebermanfaatan bagi manusia. Namun, di sisi lain, keberadaan proyek PLTA Batang Toru ini memberikan kerugian terhadap lingkungan dan hewan non-manusia yang dalam penelitian ini akan berfokus pada kerugian yang dialami oleh Orangutan Tapanuli. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perwujudan environmental harm yang dialami Orangutan Tapanuli akibat keberadaan pembangunan proyek PLTA Batang Toru. Penelitian ini menggunakan pendekatan green visual criminology untuk menganalisis lima video youtube yang telah dipilih oleh peneliti dalam mencermati visual yang menunjukkan adanya bentuk environmental harm akibat dari keberadaan proyek PLTA Batang Toru. Hasilnya, terbukti bahwa memang keberadaan proyek PLTA Batang Toru dapat memberikan ancaman kepunahan terhadap spesies Orangutan Tapanuli. Hal ini diperlihatkan dari dibangunnya jembatan arboreal yang diklaim oleh PT. NSHE sebagai langkah mitigasi dari adanya proyek PLTA Batang Toru terhadap kelestarian Orangutan Tapanuli. Akan tetapi, jembatan arboreal itu memunculkan makna lain, bahwa terdapat area di kawasan Hutan Batang Toru yang terdampak akibat dari keberadaan proyek PLTA Batang Toru. Dampak tersebut berupa hilangnya pohon-pohon sebagai koridor jelajah Orangutan Tapanuli sehingga dapat menyebabkan konektivitas antar blok terputus dan berpotensi mampu mengisolasi Orangutan Tapanuli. ......The Batang Toru hydropower development project does provide benefits for humans. However, the Batang Toru Hydropower Project causes losses to the environment and non-human animals; this study will focus on the losses experienced by the Tapanuli Orangutan. The purpose of this research is to understand the visualization of environmental harm experienced by Tapanuli Orangutans due to the existence of the Batang Toru Hydropower project. This research uses a green visual criminology approach to analyze five YouTube videos that researchers have selected to look at visuals that show a form of environmental harm due to the existence of the Batang Toru Hydropower Project. As a result, the Batang Toru Hydropower Project can threaten the extinction of the Tapanuli Orangutan species by the construction of an arboreal bridge, which PT NSHE claims as a mitigation measure from the Batang Toru Hydropower Project towards the preservation of the Tapanuli Orangutan. However, the arboreal bridge has another meaning, as there are areas in the Batang Toru Forest that are affected by the presence of the Batang Toru Hydropower Project. That impact is the loss of trees as a corridor for the Tapanuli Orangutan, which can cause connectivity between blocks to be cut off and potentially isolate the Tapanuli Orangutan.