Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam hegemoni globalisasi dan tantangan dalam membangun kota, gagasan smart city menjadi imperatif kebijakan saat ini. Kota Tangerang Selatan yang terpilih sebagai salah satu dari 25 daerah peserta program smart city oleh pemerintah pusat di 2017 lalu menjadikannya momentum untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis TIK guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, semrawutnya pengendalian urban sprawl, disintegrasi sarana/prasarana kota, inefektifias pemerintahan, persampahan, banjir, dan kemacetan ialah masalah-masalah yang berpotensi menghambat tujuan tersebut. Tesis ini menganalisis implementasi strategi dan pola keterlibatan stakeholder pada program smart city di Kota Tangerang Selatan. Terdapat 2 teori utama sebagai pisau analisis penelitian yakni teori strategi pembangunan smart city (Chourabi et. al., 2012) dan teori pola keterlibatan stakeholder dalam program smart city (Niaros, 2016). Tesis ini menggunakan paradigma post positivism dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi pada program smart city belum begitu baik. Hal tersebut karena masih terdapat beberapa kekurangan seperti: belum adanya kajian kebutuhan dan potensi daerah, ketiadaan dokumen masterplan dan blueprint smart city, kurangnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT, diskontinyu kegiatan pelatihan, minimnya inovasi yang dimuat di aplikasi play store dan app store, terbatasnya jumlah Area Traffic Control Systems (ATCS), belum adanya teknologi command center berbasis IoT, ketiadaan produk hukum yang menyangkut smart city, inefektifitas tata kelola kolaborasi, sosialisasi dan integrasi pelayanan publik, kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat, instabilitas ekonomi, rendahnya penyerapan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, dan rendahnya kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa pola keterlibatan stakeholder dalam program smart city cenderung bersifat corporate smart city. Rekomendasi penelitian dalam implementasi strategi pada program smart city meliputi: harus dilakukannya kajian kebutuhan dan potensi daerah, segera dibuatkannya dokumen masterplan dan blueprint smart city, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT, kontinuitas kegiatan pelatihan, perbanyak inovasi kedalam aplikasi play store dan app store, penambahan ATCS, pengadopsian command center berbasis IoT, menyediakan produk hukum smart city, peningkatan kolaborasi, sosialisasi dan integrasi pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Sedangkan dalam posisinya yang cenderung corporated smart city, rekomendasinya antara lain: mendelegitimasi besarnya peran korporasi, assessment yang lebih profesional dan transparan kepada pihak swasta yang terlibat, dan mengurangi ketergantungan penyediaan teknologi terhadap pihak swasta.

---

ABSTRACT
In the hegemony of globalization and the challenges of building cities, the idea of smart city has become a policy imperative recently. South Tangerang City, which chosen as one of the smart city program participant from 25 regions by the central government in 2017, made it a momentum to increasing performance of ICT-based government in order to provide better services to their citizen. However, the chaotic control of urban sprawl, disintegration of urban facilities/infrastructure, ineffectiveness of government, trash, floods, and congestion are the problems that potentially obstructing these aim. This thesis analyzes the implementation of strategy and the pattern of stakeholder involvement in smart city program in South Tangerang City. There are 2 main theories as a knife of research analysis. First, theory of smart city development strategy (Chourabi et. Al., 2012). Second, theory of stakeholder involvement patterns in smart city program (Niaros, 2016). This thesis using post positivism paradigm with descriptive research methods. The research shows that implementation of strategy in smart city programs is not too good. This is because there are still some shortcomings such as: there is no studies of city need and city potency, nothingness smart city masterplan and blueprint documents, lack of quantity and quality of human resources in the IT field, discontinuation of training activities, lack of innovation in play store and app store applications, limited quantity of Area Traffic Control Systems (ATCS), nothingness IoTbased command center technology, nothingness of city law related smart city, ineffectiveness of collaborative governance, socialization and integration of public services, less optimal community empowerment, economic instability, low absorption of infrastructure development and management budgets, and lack quality living environment. On the other hand, this research also found that pattern of stakeholder involvement in smart city programs tended to be corporate smart city. Research recommendations on the implementation of strategies in the smart city program include: the study of needs and potency of the city must be carried out, masterplan and blueprint documents of smart city should be made immediately, increasing the quantity and quality of human resource in the IT field, continuity of training activities, increasing quantity of innovation into the Play Store and App Store applications , adding of ATCS, adoption of IoT-based command center, providing smart city law products, increasing collaboration, socialization and integrating public services, increasing community and economic empowerment, improving infrastructure and environmental quality. Whereas, in its position that tends to be corporate smart city, research recommendations include: delegitimizing hegemony of the corporation, more professional and transparent assessments to the corporation involved, and reducing the dependence on providing technology to the private sector

Abstrak :
Berbagai masalah yang berasal dari permukiman kumuh tidak hanya menghasilkan lingkungan yang tidak sehat, tetapi juga memberikan dampak pada wilayah sekitarnya dan jaringan infrastruktur perkotaan secara keseluruhan. Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia 2045, yaitu "Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi", program Zero Slum merupakan komponen penting dari visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adanya kesenjangan dalam penanganan permukiman kumuh di Kalimantan Barat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan faktor-faktor prioritas dalam penentuan prioritas penanganan kawasan kumuh di Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur untuk mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penentuan prioritas, dan Geometric Mean untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh yang kemudian akan dianalisis dengan Interpretative Structural Modeling. Hasilnya adalah terdapat 24 stakeholder yang terlibat. Stakeholder Kuadran D (Manage Closely) dan stakeholder utama adalah anggota Tim Pembina, yaitu Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP), dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Namun, tingkat pengaruh tertinggi dipegang oleh tim pengarah dan tingkat kepentingan tertinggi dipegang oleh DPRKP. Terdapat sepuluh kategori dengan 22 faktor yang teridentifikasi dengan sembilan tingkat peringkat. Faktor yang paling berpengaruh adalah adanya perbedaan pengetahuan dan pengalaman dari anggota tim yang baru dengan anggota tim yang lama. ......The array of problems originating from slum settlements not only results in unwholesome environment, unlawful land utilization, and various internal challenges within the vicinity but also impacts the surrounding regions and the overall urban infrastructure network. In pursuit of Indonesia's 2045 Vision, which emphasizes on "equitable and integrated infrastructure development”, the zero slums constitute a pivotal component of the Ministry of Public Works and Public Housing's overarching vision. Nonetheless, a disparity has been identified in addressing slum settlements in West Kalimantan, hindering the achievement of this objective. This research aims to identify the stakeholders and the priority factors in determining the priority setting for slum area management in West Kalimantan. The method used in this research is semi-structured interview to identify and map stakeholders involved in priority setting, and geometric mean to identify influential factors which will then be analyzed using Interpretative Structural Modeling. The results found are that there are 24 stakeholders who are considered to be involved. Quadrant D (Manage Closely) stakeholders and primary stakeholders are members of the supervisory team, namely the Head of the Housing and Settlement Area Office, and the Head of the Regional Development Planning Agency. However, the highest level of influence is held by the steering committee while the highest level of interest is held by Housing and Settlement Area Office. In addition, ten categories with 22 factors are identified with nine ranking levels found to influence the decision to prioritize slum upgrading. The most influential factor is the difference in knowledge and experience between the new and the former team members.