Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Informasi merupakan salah satu aset bagi organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan pengamanan terhadap aset informasi yang dimilikinya dari akses, penggunaan, modifikasi, serta penghancuran oleh pihak yang tidak berhak. Berdasarkan Dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi BPPT 2015-2019 disebutkan secara eksplisit bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi oleh BPPT adalah belum terimplementasinya sistem manajemen keamanan informasi yang sesuai dengan standar ISO 27001. Padahal menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016, setiap lembaga yang menyelenggarakan sistem elektronik berkategori strategis harus mengimplementasikan standar ISO/SNI 27001. Setelah dilakukan analisis akar masalah, ditemukan bahwa BPPT belum memiliki Kebijakan dan SOP terkait pemanfaatan TI yang mendukung sistem manajemen keamanan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyusunan prosedur pendukung kebijakan keamanan informasi. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara semi-terstruktur, dan Focus Group Discussion (FGD) terhadap sejumlah pejabat struktural dan fungsional di BPPT. Analisis data transkrip dilakukan dengan menggunakan metode tematik analisis. Adapun perumusan SOP dilakukan dengan menggunakan Soft System Methodology dengan mengacu kepada domain yang dipilih dari sejumlah kontrol pada ISO 27002 dan NIST 800-82. Dari hasil perancangan tersebut dihasilkan tujuh buah SOP terkait dengan pengguna. Diharapkan rekomendasi perancangan SOP yang dihasilkan dapat memberikan masukan bagi peningkatan kualitas sistem manajemen keamanan informasi di BPPT.

---

Information is one of the assets for an organization. Therefore, the organization needs to protect its information assets from access, use, modification and destruction by unauthorized parties. Based on the BPPTs Information Technology Master Plan 2015-2019, it is mentioned that one of the problems faced by the organizations is BPPT were not implementing information security management system in accordance with ISO/SNI 27001 standards yet. Whereas according to the Regulation of Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 4/2016, every government institute that organizes strategic electronic systems must implement ISO 27001 standard. After doing root cause analysis, it is found that BPPT does not have any policies and procedure related to IT utilization that support the improvement of information security management system.

Therefore, this study aims to develop procedures in order to support information security policy. This research was conducted with qualitative research methodology. Data were collected through document studies, semi-structured interviews, and Focus Group Discussion (FGD) on a number of structural and functional officials at BPPT. The analysis of transcript data was done using the thematic analysis. The formulation of procedure was done by using Soft System Methodology with reference to a number of selected domains on ISO 27002 and NIST 800-83 controls. From the results, seven SOP associated with users were developed. It is expected that the procedure developed on this research can provide input for improving the quality of information security management system in BPPT."

"Dokumen yang dikelola oleh masing-masing instansi atau perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting terutama dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar operasional prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi dari pekerjaan tersebut. Dengan adanya SOP semua kegiatan di suatu perusahaan dapat terancang dengan baik. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dipetakan dalam pengamatan ini, bertujuan menjadi panduan tim Document Control untuk melakukan kegiatan distribusi dokumen SOP ke masing-masing departemen. Pengamatan dilakukan dengan mencocokkan dokumen yang ada di lapangan dengan master list SOP. Dokumen yang dicek meliputi nomor dokumen, nama dokumen, dan nomor revisi. Dilakukan pengamatan dicek masa berlaku dokumen dengan melihat nomor revisi yang ada di lapangan dengan nomor revisi yang terdapat di acuan master list SOP, apabila ada dokumen yang masih mempunyai nomor revisi lama, dilakukan penarikan dokumen SOP tersebut lalu dibuat dokumen dengan nomor revisi terbaru. Berdasarkan hasil observasi, dokumen yang tersedia di lapangan pada seluruh departemen PT. Kalbio Global Medika sudah mempunyai dokumen dengan revisi terbaru atau sudah sesuai dengan master list.

---

Documents managed by each agency or company have a significant role, especially the Standard Operating Procedure (SOP) document. Standard operating procedures (SOP) are guidelines or references for carrying out tasks and jobs according to the function of the job. With the existence of SOP, all activities in a company can be well designed. The Standard Operating Procedure (SOP) in this observation aims to guide the Document Control team in distributing SOP documents to each department. Observations were made by matching the existing documents in the field with the SOP master list. Documents checked include document number, document name, and revision number. Observations were made to check the document's validity period by looking at the revision number in the field with the revision number contained in the SOP master list reference. If a document still has the old revision number, the SOP document is withdrawn, and a document with the latest revision number is created. Based on the results of observations, the documents are available in the field in all departments of PT. Kalbio Global Medika already has documents with the latest revisions or in accordance with the master list."

"Distribusi obat harus memenuhi aspek yang tercantum pada Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) agat obat dapat ditangani dengan baik untuk menghindari kerusakan atau penyalahgunaan obat. Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Obat-obat Tertentu (OOT) merupakan produk obat yang dapat menyebabkan kecanduan sehingga berpotensi tinggi untuk disalahgunakan diluar tujuan medis. Diperlukan juga adanya dokumentasi, pencatatan dan pelaporan yang berfungsi untuk memonitor transaksi sediaan farmasi yang keluar dan masuk di PBF. Adanya dokumentasi, pencatatan, dan pelaporan dapat memudahkan dalam melakukan penelusuran bila terjadi adanya mutu sediaan dan harus ditarik dari peredaran. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan membahas tentang Implentasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dokumentasi, pencatatan, dan pelaporan obat narkotika, psikotropika, prekursor dan OOT di PT Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 2 dengan metode observasi dan wawancara kepada Apoteker Penanggung Jawab dan Petugas. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dokumentasi, pencatatan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, prekursor dan OOT di PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Jakarta 2 telah memenuhi standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

---

Medicine distribution must fulfill the aspects listed in Good Medicine Distribution Practices (CDOB) so that medicines can be handled properly to avoid damage or misuse of medicines. Narcotics, Psychotropics, Precursors and Certain Drugs (OOT) are medicinal products that can cause addiction so they have a high potential for abuse for other than medical purposes. There is also a need for documentation, recording and reporting which functions to monitor transactions of pharmaceutical preparations coming in and out of the PBF. The existence of documentation, recording and reporting can make it easier to carry out investigations if there is a problem with the quality of the preparation and it must be withdrawn from circulation. Based on the explanation above, the author will discuss the implementation of Standard Operating Procedures (SOP) for documentation, recording and reporting of narcotic drugs, psychotropics, precursors and OOT at PT Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 2 using observation and interview methods with Responsible Pharmacists and Officers. . Based on the results of observations and analysis of the implementation of Standard Operating Procedures (SOP), documentation, recording and reporting of narcotics, psychotropics, precursors and OOT at PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Jakarta 2 has met the standards for Good Drug Distribution Methods (CDOB) and has carried out in accordance with applicable Standard Operating Procedures (SOP)."

"ABSTRAKPrevalensi penyakit Gagal Ginjal Kronik cenderung makin tinggi sejak 3 tahunterakhir ini (sejak tahun 2015). Sehingga mereka harus menjalani hemodialisis(cuci darah). Adapun komplikasi saat hemodialisis yaitu demam, menggigil,hipotensi, dan keram. Faktor-faktor yang mempengaruhi komplikasi saathemodialisis pada pelayanan mulai dari faktor pasien terdiri dari durasi HD, aksesHD, lama menjalani HD, komorbiditas pasien). Selain itu juga ada peran dari sisimanajemen yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pencucian dialiserulang dan kebijakan direktur. Faktor pasien dan manajemen penting dalam kualitaspelayanan hemodialisis rawat jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah mixmethod. Tahapan yang dilakukan pertama adalah penelitian kuantitatif denganpendekatan cross-sectional dan melanjutkan dengan wawancara mendalam darihasil penelitian. Hasil analisis bivariat, didapatkan bahwa durasi hemodialisisberhubungan signifikan secara statistik dengan komplikasi hemodialisis (p 0.005). Hasil analisis multivariat, diperoleh durasi hemodialisis 4 jam 30 menitberisiko menyebabkan komplikasi sebesar 2.76 (IK 95% 0.9-8.47) kali dan aksesAVF-Shunt berpengaruh paling tingi menyebabkan komplikasi sebesar 3.32 (IK95% 0.76-14.57) kali. Dari hasil wawancara mendalam dengan informan, bahwakurangnya implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pencucian dialiserulang meningkatkan risiko komplikasi. Triangulasi sumber data didapatkan bahwaRS. Anna belum menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baikdibandingkan RS. Anna Medika dalam pengukuran volume primming atau TotalCell Volume (TCV) dan tidak dilakukan penandaan dialiser setelah dicuci ulang.Adanya data pencantuman volume priming pada dialiser ulang merupakan bentukpenjaminan mutu layanan unit hemodialisis RS. Dan hal ini bisa menjadi kebijakandirektur terkait penggunaan dialiser ulang. Kejadian komplikasi saat hemodialisisdi Rumah Sakit dapat diatasi dengan memperhatikan aspek keselamatan pasienyaitu melakukan Standar Operasional Prosedur dengan baik dan menjamin mutulayanan hemodialisis dengan cara membuat kebijakan penggunaan dialiser ulang.

---

ABSTRACTPrevalence of Chronic Kidney Failure tends to be higher since the last 3 years(since 2015). So they have to undergo hemodialysis (dialysis). The complicationsof hemodialysis are fever, chills, hypotension, and cramps. Factors that influencecomplications during hemodialysis in services are from patient factors consist ofduration, access, length of time hemodialysis, patient comorbidity. In addition,there is also a role from the management side, namely the Standard OperatingProcedure (SOP) reuse dialyzer and director policies. Patient and managementfactors are important in the quality of outpatient hemodialysis services. Theresearch method used is the mix method. The first step is quantitative researchwith a cross-sectional approach and continues with in-depth interviews from theresults of the study. The results of the bivariate analysis showed that the durationof hemodialysis was statistically significant with complications of hemodialysis (p0.005). The results of multivariate analysis, obtained the duration of 4 hours 30minutes hemodialysis at risk of causing complications of 2.76 (95% CI 0.9-8.47)times and the highest effect of AVF-Shunt access caused complications of 3.32(95% CI 0.76-14.57) times. From the results of in-depth interviews withinformants, that the lack of implementation of the Standard Operational Procedure(SOP) for repeated dialysis washing increases the risk of complications.Triangulation of data sources was found that Anna hospital has not run theStandard Operating Procedure (SOP) well compared to Anna Medika hospital inmeasuring primming volume or Total Cell Volume (TCV) and dialysis marking isnot done after repeated washing. The data of inclusion priming volume on repeateddialiser is a form of hemodialysis unit service quality assurance. And this could bethe director's policy regarding the use of repeated dialiser. The occurrence ofcomplications during hemodialysis at the hospital can be overcome by payingattention to the aspects of patient safety, namely performing the StandardOperating Procedure properly and ensuring the quality of hemodialysis services bymaking a policy of using dialiser again."

"Sebuah rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) requirement engineering pada pengembangan perangkat lunak di LIPI telah disusun. LIPI merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas untuk melakukan riset di bidang ilmu pengetahuan. SOP requirement engineering disusun menggunakan Soft System Methodology (SSM) dan Scrum sebagai framework pengembangan perangkat lunak yang digunakan. Scrum merupakan bagian dari metode Agile yang sangat cepat terhadap perubahan. SOP ini disusun berdasarkan studi literatur, SBOK™ Guide sebagai Best Practice, dan penelitian sebelumnya yang relevan sebagai acuan untuk menentukan tahap requirement engineering pada Scrum. Metode yang digunakan pada penelitan ini adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, FGD, studi dokumen, dan observasi. Analisis tematik digunakan sebagai metode dalam pengolahan datanya. Hasil rancangan SOP requirement engineering ditujukan sebagai petunjuk atau pedoman standar dalam menyusun requirement engineering pada pengembangan perangat lunak di LIPI. Dengan dihasilkannya rancangan SOP requirement engineering ini, diharapkan perangat lunak yang dihasilkan menjadi berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

---

A design of Standard Operational Procedure (SOP) requirement engineering on software development in LIPI has been prepared. LIPI is a Non-Ministerial Government Institution involved in conducting research in the field of science. SOP requirement engineering is made using Soft System Methodology (SSM) and implemented Scrum as a software development framework. Scrum is part of the Agile method which is known to rapidly adapt towards change. This SOP is compiled based on literature studies, SBOK™ Guide as Best Practice, and previous relevant research as a reference to determine the requirement engineering stage in Scrum. The method being applied in this research is the qualitative method. The method to collect data in this research was made by conducting interviews, FGD, document study, and observation. Thematic analysis method was also applied in data processing.The Design of SOP requirement engineering was aimed to be the Guidance or standard guidelines to create a requirement engineering on the software development in LIPI. Lastly, a high quality software that meets the needs of the users is expected, with this design of SOP requirement engineering"

"Penelitian ini mengevaluasi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pemanfaatan Aset Tetap yang baik bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka membangun pengendalian internal memadai.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berjalan selama ini, dan bagaimana SOP yang baik untuk diterapkan. Adapun rekomendasi SOP dibuat dalam bentuk diagram alir.Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi dalam pengelolaan pemanfaatan aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembenahan tersebut antara lain penetapan formulasi perhitungan tarif sewa baku, pengembangan sistem informasi yang sudah ada, dan penetapan SOP sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan pemafaatan aset tetap.

---

This research is to evaluate the proper implementation of Management Assets Utilization Standard Operational Procedure (SOP) for DKI Jakarta Provincial Government in term of developing good internal control.

The method used in this research is a descriptive-qualitative in order to describe how to figure out the management Fixed Assets Utilization of DKI Jakarta Provincial Government as of now being working and how the proper SOP implemented. The recommended SOP created in a flow chart system.

Based on the interviews conducted, can be summarized that few things found has to be improved inside the management Fixed Assets Utilization of DKI Jakarta Provincial Government. The improvement among others are to determine formula to calculate the standard rental rates, develop the existing information system, determine SOP as the implementation reference of management Fixed Assets Utilization."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendesain Standar Operasional Prosedur SOP atas proses penerimaan biaya pendidikan secara host to host dengan menganalisis risiko pengendalian internal pada proses penerimaan dana Biaya Pendidikan dalam upaya mewujudkan konsep Three Lines fo Defence. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dengan unit analisa adalah Universitas A. Hasil analisis risiko dan kontrol yang ada pada proses penerimaan biaya pendidikan secara host to host adalah masih terdapat risiko tersisa pada proses tersebut. Perancangan SOP ini diharapkan dapat membantu Tim Biaya Pendidikan untuk mengetahui dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sebenarnya dan dapat melakukan pengendalian atas risiko yang muncul pada prosesnya sehingga dapat mewujudkan konsep Three Lines of Defence.

---

This study aims to design Standard Operating Procedure SOP to the process of receiving tuition fees by a host to host payment system by analyzing internal risk and controls in to the process of receiving tuition fees by a host to host payment system in an effort to apply the concept of Three Lines of Defence. The approach used for this research is case study research with unit of analysis is University A.

The results of risk and control analysis that exist in to the process of receiving tuition fees by a host to host payment system still there are residual risk in the process. The design of SOP is expected to help the tuition fees team to know and carry out the actual duties and responsibilities and can control the risks that arise in the process so as to apply the concept of Three Lines of Defence."

"Angka kecelakaan konstruksi khususnya di Indonesia masih terhitung tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah penerapakan keselamatan konstruksi yang masih belum maksimal. Oleh karena itu, pada penelitian ini diusulkan pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari penyusunan Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi pada proyek konstruksi. AKK sendiri merupakan salah satu bagian dari dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yaitu dokumen yang digunakan pada saat pelelangan proyek konstruksi. RKK ini merupakan bagian dari perencanaan keselamatan konstruksi yang tercantum pada Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Dengan adanya SOP terkait penyusunan AKK, maka diharapkan dapat mengurangi kesalahan – kesalahan dalam penyusunan AKK hingga pada penerapannya. Karena SOP disini berfungsi sebagai alat bagi tim penyusun AKK agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan lebih efisien, efektif, informatif, dinamis, dan juga representatif. Pada penelitian ini, digunakan metode Delphi sebagai metode untuk pengumpulan serta analisa data. Berdasarkan hasil penelitian ini, SOP penyusunan AKK berpengaruh serta dapat meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi. SOP yang telah dikembangkan sangat diharapkan agar kedepannya dapat dijadikan referensi atau dapat dievaluasi kembali hingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

---

The number of construction accidents, particularly in Indonesia, is still relatively high. This could be due to several factors, one of which is the inadequate implementation of construction safety performance. Therefore, this study proposes the development of Standard Operating Procedures (SOP) for the arrangement of Construction Safety Analysis (CSA) to improve the safety performance of construction projects. CSA is one of the components of the Construction Safety Plan document, which is used during the bidding process for construction projects. Construction Safety Plan is part of the construction safety planning outlined in Permen PUPR No. 10 of 2021 of Construction Safety Management System Guidelines. With the proposed SOP for the preparation of CSA, hopefuly the errors in the preparation and implementation of CSA can be reduced. The SOP serves as a tool for the CSA preparation team to complete their tasks more efficiently, effectively, informatively, dynamically, and representatively. In this study, the Delphi method was used as a technique for data collection and analysis. Based on the findings of this research, the Standard Operating Procedure (SOP) for the arrangement of CSA has been found to have a significant impact and can enhance construction safety performance. The developed SOP is highly expected to serve as a reference or be further evaluated and adjusted to meet future needs."

"Pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi solusi dan akselerasi pemerataan wilayah serta membangun wilayah Timur Indonesia. Sebagai proyek strategis nasional, terdapat banyak proyek konstruksi yang akan dibangun selama proses pemindahan ibu kota berlangsung. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan misi pemindahan ibu kota, perlu menerapkan Sistem Manejemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) secara optimal dan inklusif. Penelitian ini bertujuan mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Keselamatan Konstruksi yang merupakan salah satu elemen pada dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi. RKK merupakan salah satu dokumen SMKK yang menjadi syarat dalam proses pemilihan penyedia jasa sesuai dengan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, analisa arsip dan regulasi, serta validasi pakar dengan kuesioner sebagai instrumen yang digunakan. Metode analisis yang digunakan yaitu metode Delphi. Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan SOP Perencanaan Keselamatan Konstruksi dapat meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi.

---

Accelerate regional equity and development in eastern Indonesia. As a national strategic project, relocating the capital city will result in many construction projects. To ensure the achievement of the goals and mission of relocating the capital city, implementing the Construction Safety Management System (SMKK) optimally and inclusively is necessary. This study aims to develop a Standard Operating Procedure (SOP) for Construction Safety Planning, which is one of the elements of the Construction Safety Plan (RKK) document, to improve construction safety performance. RKK is one of the SMKK documents required in the process of selecting service providers by the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) Regulation No. 10 of 2021. In this study, data collection was carried out through literature studies, analysis of archives and regulations, and expert validation using a questionnaire as the instrument. The Delphi method is the analytical method used. Based on the research results, developing SOP for Construction Safety Planning can improve construction safety performance."