Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas pengaturan serta penerapan PMSC dalam hukum laut internasional dan praktiknya di beberapa negara. PMSC merupakan perusahaan swasta yang melakukan kegiatan Private Contracted Armed Security Personnel (PCASP) di atas kapal dagang. Tujuan PMSC adalah memberikan perlindungan baik secara langsung atau tidak langsung kepada kapal-kapal yang menjadi klien mereka dari serangan perompak ketika melintasi High Risk Area (HRA) di sekitar Teluk Aden. Namun hingga kini masih belum ada produk hard law dalam hukum internasional yang mengatur para PMSC ini dan hanya ada produk-produk soft law oleh beberapa organisasi internasional, perusahaan pelayaran, PMSC, dan negara bendera.Dari hasil penelitian ini, didapati bahwa banyak negara masih belum memiliki peraturan nasional yang mengatur secara spesifik mengenai ini. Banyak negara hanya mengikuti sesuai dengan guideline oleh International Maritime Organization (IMO) yang bernama Best Management Practice 4. Maka dari itu perlu dibuatnya regulasi sedemikian rupa agar dapat menghindari terjadinya insiden dan eskalasi kekerasan oleh perompak terhadap kapal-kapal yang melintas di HRA.

---

This research aims on reviewing the use of Private Maritime Security Company on civilian commercial vessels from the point of view of International Law of the Sea. Company regulation, as well as National Regulation. Indubitably, from the perspective of International Law, PMSC is indeed still an exquisite matter. This is due to the fact that United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) does not regulate the use of PMSC. Unto this day, there are only soft law regulations made from the initiative from International Maritime Organization (IMO), PMSC, and International Commiitte of Red Cross (ICRC). Additionally, many countries still does not have any regulations regarding the use of armed guards on their vessels. Thus, the practice of PMSC and their regulations are still mazy.This research found out that PMSC needs to be regulated to avoid the potential caused to innocent ships as well as reducing the escalation of violence from pirates. The fact that PMSC may cause escalation of violence made international organizations, shipping industries, and flag states to urgently regulate the use of PMSC on board their vessels to defend themselves from pirate attacks in Gulf of Oman?s High Risk Area."

"Tindak pidana perikanan (illegal fishing) di Exclusive Economic Zone atau Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) menjadi salah satu isu global yang dihadapi oleh negara-negara didunia. Indonesia juga terkena dampaknya adanya tindak pidana perikanan (illegal fishing) antara lain kerugiann yang cukup besar, kerusakan ekosistem dan sumber daya perikanan di laut serta menyangkut hak kedaulatan negara Indonesia. Tesis ini membahas ketentuan tindak pidana perikanan (illegal fishing), penerapan yurisdiksi negara dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dan mengadili tindak pidana perikanan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dalam rangka mengetahui penerapan yurisdiksi negara untuk menanggulangi dan mengadili tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional telah mengatur kewenangan Indonesia sebagai negara pantai menerapkan yurisdiksi negara untuk mengadili dan menanggulangi tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Dalam penegakan hukum terdapat titik kelemahan yaitu hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antar negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukum badan lainnya. Upaya yang dapat dilakukan kerjasama internasional maupun asean dan patroli bersama antar aparat penegak hukum di ZEEI.

---

Fisheries (illegal fishing) in the Exclusive Economic Zone (EEZ) is one of the global issues faced by countries in the world. Indonesia is also affected by the occurrence of fisheries crime (illegal fishing), including significant losses, damage to ecosystems and fisheries resources in the sea and concerning the sovereign rights of Indonesia. This thesis discusses the provisions of fisheries crime (illegal fishing), the application of state jurisdiction and efforts made to tackle and adjudicate fisheries crime using a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications in order to know the application of state jurisdiction to tackle and adjudicate fisheries crime in Indonesian Exclusive Economic Zone. The provisions of International Law and National Law have regulated Indonesia's authority as a coastal state to apply state jurisdiction to prosecute and tackle fisheries in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI). In law enforcement there is a weakness point, namely that the coastal state punishment imposed on violations of fisheries legislation in the EEZ may not include confinement, if there is no reverse agreement between the countries concerned or any other form of legal entity. Efforts can be made both international and ASEAN cooperation and joint patrols between law enforcement officers in ZEEI."