Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Inamawati Mastuti Dewi, author

Kedudukan Jaminan Pelaksanaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak dapat Menutupi Kerugian Negara yang Diderita Pemerintah = The Standing of The Performance Guarantee In Government Procurement of Goods/Services That Cannot Cover The State Losses Suffered by The Government

Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana kedudukan Jaminan Pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak dapat menutupi kerugian nyata yang diderita oleh Pemerintah, adapun poin permasalahan yang diteliti meliputi penentuan jaminan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang besarannya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan kemudian menelaah mengenai perhitungan kerugian keuangan negara dalam hal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andre Revalino Agesta, author

Uang pengganti dalam upaya pemulihan keuangan negara terhadap kerugian negara yang dilakukan pegawai negeri sipil (bendahara) = Compensation in state financial recovery effort againts state losses which is conducted by civil servant treasurer / Andre Revalino Agesta

ABSTRAK
Dalam hal terjadi kerugian negara, perlu segera dilakukan upaya pemulihan keuangan negara dengan melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian yang dapat dilakukan melalui proses hukum administratif maupun pidana melalui putusan hakim berupa sanksi pidana uang pengganti. Penelitian ini, secara umum bertujuan memberikan gambaran penerapan dan permasalahan uang pengganti dalam kerangka pemulihan keuangan negara menurut...

2016

T45913

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Cakra Alam Pratama Razzad, author

Mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi = Optimizing returns losses state through the imposition of criminal sanctions extra money substitutes in corruption / Muhammad Cakra Alam Pratama Razzad

ABSTRAK
Meluasnya praktik korupsi telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap pembangunan dan perekonomian suatu negara. Sedemikian besarnya uang Negara yang dinikmati oleh pelaku tindak pidana korupsi telah mengakibatkan dirampasnya hak-hak ekonomi dan masa depan rakyat Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001...

2016

T47090

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wynda Kenisa Putri, author

Implikasi putusan mahkamah konstitusi no. 25/puu-xiv/2016 terhadap konsep kerugian negara dalam kasus kredit macet (non performing loan) Bank BNI pada perkara nomor 46/pid.sus-tpk/2017/pn.pbr = Implications of the constitutional court's decision number 25 / puu-xiv / 2016 for the concept of state losses in the case of Bank BNI non-performing loans in case number 46 / pid. sus-tpk / 2017 / pn.pbr

Konsekuensi dari lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/ 2016, yaitu bahwa kata dapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dinilai tak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil. Sehingga...

2019

T54917

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sumarto Prayitno, supervisor

Evaluasi penerapan metode penghitungan kerugian negara dalam membantu penanganan kasus tindak pidana korupsi = Evaluation of the application of the state losses calculation method in assisting in handling corruption cases

Kerugian negara merupakan salah satu dampak dari terjadinya kecurangan/korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Metode Penghitungan Kerugian Negara (PKN) yang digunakan dalam menghitung kerugian negara akibat suatu kasus korupsi tersebut masih beragam dan belum terstandarisasi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan metode PKN di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kerangka penelitian menggunakan Policeman...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aulia Mutiara Syifa, Author

Sistem pemeriksaan berjenjang : upaya harmonisasi kewenangan menilai kerugian negara pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan = Tiered examination system : the effort to harmonize the authority to assess state lossess on the audit board of Republic Indonesia and Finance and Development Supervisory Agency

Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) sebagai lembaga pengawasan eksternal pemerintah memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan kerugian negara. Namun, sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- XI/2012, kewenangan menilai kerugian negara seakan turut diberikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”) yang berdampak pada polemik tumpang tindih kewenangan antara BPK dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Dhafin Mahran, author

Status hukum dan upaya pengembalian kerugian anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (PT Perusahaan Listrik Negara Batubara) = Legal status and measures to recover losses Subsidiaries of State-Owned Enterprises (PT Perusahaan Listrik Negara Batubara)

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan pada ranah hukum keuangan publik, khususnya yang beririsan dengan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN, merupakan isu yang mendasar dan krusial. Inkonsistensi tersebut mempengaruhi penegakan hukum. Penelitian ini menganalisis pengaruh dualisme status hukum kekayaan dan keuangan negara, dan mengenai mekanisme pengembalian serta hak penguasaan dan kepemilikan secara riil...

2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian