Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengelolaan piutang di Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah dilaksanakan sesuai dengan best practices manajemen piutang dan untuk menganalisis apakah pengendalian intern atas piutang tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan instrumen penelitian berupa observasi, wawancara dengan menggunakan purposive technique, dan dengan analisis dokumentasi yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini dilakukan pada pengelolaan empat jenis piutang PNBP yaitu piutang Biaya Hak Penyelenggaran Telekomunikasi, piutang Tarif Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation, piutang Biaya Hak Penyelenggaraan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio, serta Biaya Hak Penyelenggaraan Izin Pita Frekuensi Radio. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan piutang di Kementerian Komunikasi dan Informatika belum dilaksanakan sesuai dengan best practices manajemen piutang dan pengendalian intern yang selama ini berjalan belum cukup memadai. Oleh karena itu masih diperlukan beberapa perbaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan piutangnya sebagai bentuk akuntabilitas dari pengelolaan kekayaan publik.

---

This study is aimed to analyze whether the management of accounts receivable in the Ministry of Communications and Information Technology has been implemented in accordance with the best practices receivable management and to analyze whether internal control over these receivables have been implemented effectively in accordance with Government Regulation No. 60, 2008.

The method used is qualitative research with research instruments are observation, interviews using purposive technique, and with the analysis of the documentation which is owned by the Ministry of Communications and Information Technology.

This research was conducted on four types of accounts receivable management of non tax revenues, they are Cost of Providing Telecommunication Rights, Receivables Rates Contributions Universal Service Obligations Universal Service Obligation, Rights Fees Receivable Provision for Radio Frequency Radio Station License and Operation License Fee of Radio Frequency Band.

The results of this study indicate management of receivable at the Ministry of Communications and Information has not been carried out in accordance with best practices receivable management and internal control during this run has not been sufficient. Therefore, it still needed some improvements by the Ministry of Communications and Information Technology in the management of their receivables as a form of accountability of the management of public wealth."

"ABSTRAKLaporan magang ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi terhadap Piutang PNBP atas Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan PJNP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Analisis dilakukan pada periode Semester I Tahun Anggaran 2017. PJNP dibagi menjadi dua, yaitu 1 pelayanan jasa navigasi dengan pendelegasian ruang udara Indonesia tertentu kepada negara lain, yang diwakili oleh debitur Civil Aviation Authority of Singapore CAAS dan 2 pelayanan jasa navigasi yang dilakukan oleh debitur AirNav Indonesia. Kesimpulan laporan magang ini adalah Piutang PNBP atas PJNP masih memiliki permasalahan dan belum berjalan secara optimal sesuai dengan penerapan akuntansi piutang berbasis akrual. Hal tersebut terutama terjadi pada tahapan pengakuan dan pencatatan, yang berdampak pada belum andalnya nilai yang disajikan dalam laporan keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Rekomendasi atas temuan tersebut berupa melakukan lobi kepada ICAO agar dilakukan pengambil-alihan Flight Information Region FIR untuk wilayah udara Sektor A oleh Pemerintah Indonesia, memperbaharui beberapa ketetapan dan peraturan terkait penetapan Piutang PNBP debitur CAAS dan AirNav Indonesia, serta pembuatan aplikasi terintegrasi antara pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan pihak terkait.

---

ABSTRACTThis internship report aims to analyze the accounting treatment of non tax state receivable for air navigation services at Directorate General of Civil Aviation. The analysis is conducted during the first semester of 2017. Those air navigation services are divided into two, which are 1 an air navigation services by delegation of certain airspace of Indonesia to other countries, represented by Civil Aviation Authority of Singapore CAAS as a debtor and 2 an air navigation service represented by AirNav Indonesia as a debtor. The conclusion of this internship report is non tax state receivables for air navigation services still has problems and have not been complied with the accrual based receivables accounting. This is especially true in the recognition and recording stages, which have an impact on the unfavorable value presented in the financial statements of the Directorate General of Civil Aviation. The recommendation of the findings are to lobby the ICAO for takeover the Flight Information Region FIR at Sector A airspace by the Government of Indonesia, update some provisions and regulations about the determination of non tax state receivable for debtor CAAS and AirNav Indonesia, as well as making integrated applications between the Directorate General of Civil Aviation with related parties."