Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai perubahan susunan pemegang saham perseroan terbatas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Latar belakang permasalahannya adalah pembuatan akta Pernyataan keputusan Rapat (PKR) tentang perubahan susunan pemegang saham didasari oleh ketidakwenangan penghadap dalam bertindak. Penghadap mendasari kewenangannya berdasarkan Putusan Deklaratoir yang membatalkan akta hibah saham, dimana Putusan ini adalah acuan dari dibuatnya akta. Tesis ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana keabsahan Akta Notaris tentang perubahan susunan pemegang saham yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan Hukum tetap yang bersifat Deklaratoir dan bagaimana akibat hukum akta Notaris tentang perubahan susunan pemegang saham yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan Hukum tetap yang bersifat Deklaratoir terhadap pihak dalam akta dan pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis.Hasil dari penelitian ini adalah pembuatan akta Notaris yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang akan mengakibatkan akta menjadi tidak otentik. Kewenangan dari penghadap wajib diperhatikan dengan Notaris. Notaris pun wajib memahami isi putusan pengadilan yang didalilkan penghadap agar tidak salah dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat. Akibat dari munculnya Akta PKR yang cacat hukum tersebut, maka susunan pemegang saham menjadi berubah secara cacat hukum pula. Dengan demikian, pihak yang paling merasa dirugikan adalah pemegang saham yang hak nya terlanggar akibat perubahan susunan pemegang saham dalam Perseroan secara cacat hukum tersebut. Notaris dapat dimintakan tanggung jawab berupa penggantian kerugian berupa materiil dan immaterial oleh pihak-pihak yang dirugikan.

---

In this thesis, the author raising about legal issues regarding alteration of limited company shareholdersthat are not accordance with regulations. The issues background was aboutcomposing general meeting of shareholders decision statement deed regarding to alteration of limited company shareholders based on unauthorized parties. Third parties underlies their authority by declaratory verdict that called off the share granting. The problem statements are the validity of Notary Deed about the alteration of limited company shareholders which based on declaratory permanent legal verdict and the notary deedlegal consequences about alteration of limited company shareholders based on declaratory permanent legal verdict towards deeds parties and third parties. The research methods on this thesis are using normative juridical method with typological research used to answer the issues on this thesis tend to analytical research.The results on this research are composing Notary Deed does not comply the regulations causing the unauthentic deed. The parties legal standing must be under supervised by notary public. The notary public must has more acknowledgement about court verdict which is stated by parties to avoid faultnessin composing General Meeting of shareholders decision statement deed. The consequenses causes by those deed accordingly make unvalidity alteration of limited company shareholders. Therefore, the most disadvantages will impact to the shareholder. The notary public reliable to take responsibility for material and immaterial damages."

"Pelaksanaan kasus kepailitan dapat ditempuh melalui prinsip going concern, melanjutkan kegiatan usaha suatu perseroan yang dinyatakan pailit dengan menunjuk pihak ketiga berdasarkan kesepakatan kreditur pailit. Namun dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan permasalahan, seperti terdapat pihak yang dirugikan akibat kegiatan hukum melanggar ketentuan hukum berlaku. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai status hukum Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham yang dibuat notaris dalam harta pailit, dan perlindungan hukum bagi investor going concern yang mengalami kerugian akibat Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif analitis. Hasil analisis menyatakan pelaksanaan perubahan anggaran dasar menyangkut harta pailit yang tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham harus didahului dengan persetujuan kurator, tidak dapat bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan keputusan pengadilan, bertentangan dengan penetapan pengadilan, sehingga menyebabkan batal demi hukum isi dari akta tersebut. Pelaksana/investor going concern yang dirugikan dapat melakukan gugatan pembatalan akta berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU, karena secara hukum bertentangan dengan Pasal 20 UUPT, Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU. Adapun saran yang dapat diberikan baik bagi debitur pailit maupun notaris hendaknya memahami ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan perubahan anggaran dasar melalui Keputusan Sirkuler perseroan pailit. Perseroan pailit harus patuh terhadap hukum kepailitan yang berlaku, menghargai dan menyanggupi proses pelaksanaan going concern yang sedang berlangsung.

---

The implementation of bankruptcy cases can be pursued through the going concern principle, continuing the business activities of a company declared bankrupt by appointing a third party based on the agreement of the bankrupt creditor. However, in its implementation, it often creates problems, such as there are parties who are harmed due to legal activities violating applicable legal provisions. The problems raised in this study are regarding the legal status of the Circular Decision Deed of Shareholders made by a notary in bankruptcy assets and legal protection for going concern investors who suffer losses due to the Shareholders' Circular Decision Statement Deed. To answer this problem does not appear to be modifying the subject a normative juridical legal research method with an analytical perspective research type. The results of analysis that implementation of amendments to the articles of association concerning bankruptcy assets as stated in the Deed of Statement of Circular Decisions of the Shareholders must be preceded by curator approval, cannot be contrary to laws and regulations, contrary to court decisions, contrary to court decisions, thus causing null and void the contents of the deed. The Implementers/going concern investors who are disadvantaged can file a lawsuit for deed cancellation based on Article 3 paragraph (1) Law No. 37 of 2004 because legally, it is contrary to Article 20 Law No. 40 of 2007, Article 1 number (1) jo. Article 69 paragraph (1) Law No. 37 of 2004. The advice that can be given to both the bankrupt debtor and the notary is to understand the applicable legal provisions in implementing amendments to the articles of an association through the Circular Decree of the bankrupt company. Bankruptcy companies must comply with applicable bankruptcy laws, respect and undertake the ongoing process of implementing the going concern"

"Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat suatu surat keputusan mengenai pemberhentian dan pengangkatan Ketua Dewan Pengawas di Perusahaan Umum (Perum) XXX, dimana dalam Diktum Keempat dinyatakan memberikan kuasa kepada Direksi Perum XXX untuk membuatkan surat keputusan tersebut kedalam bentuk akta otentik dihadapan Notaris. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris X atas surat keputusan Menteri BUMN tersebut adalah akta pernyataan. Kesimpulan tersebut diperoleh dengan memakai metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan Indonesia dan sumber data lainnya yang berkaitan. Sumber perolehan data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari akta pernyataan yang dibuat Notaris X, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan referensi lainnya. Kesimpulan dalam tesis ini adalah akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris X memberikan kekuatan pembuktian yang lebih kuat meskipun berlebihan karena Menteri BUMN adalah pejabat Negara yang surat keputusannya mempunyai kekuatan sebagai akta otentik dan seharusnya Notaris X memberikan penyuluhan mengenai hal tersebut kepada penghadap mengenai hal tersebut.

---

The Minister of State Owned Enterprise are making a Decree on retirement and appointment of The Head of Overseeing Board in Public Company (Perum) XXX, which in the fourth of his decision were stated that it also gives to the Board of Director Perum XXX a power of authority to concluded the Decree in a form of authentic deed in the presence of Public Notary. Authentic deed were made by Public Notary X to the Minister of State Owned Enterprise Decree is statement deed. Those conclusion were made by making a normative legal type of research method which that kind of method refers to the Indonesia law and regulation and with other source of data. The source of data were used is secondary data source with primary and secondary legal resources which conclude public notary statement deed, Indonesia law and other reference included. The conclusion of this thesis is statement deed were made by Notary X gives a stronger evidentiary power although it`s excessive because the Minister of State Owned Enterprises is a state officials which all its decree prevail as an authentic deed and it`s supposed to be that Notary X gives counseling about it to the authorized about it."

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) merupakan salah satu Akta yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas (PT) sebagai Akta partij yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan dan selanjutnya dibuat dalam bentuk autentik. Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018 merupakan contoh kasus dari pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris berkaitan dengan pembuatan Akta PKR yang dibuat berdasarkan Berita Acara Rapat yang diduga berasal dari pelaksanaan RUPS yang fiktif. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai jenis pelanggaran dan pertanggungjawaban Notaris serta penerapan sanksi terhadap Notaris dalam pembuatan Akta PKR RUPS PT fiktif berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah ditemukan jenis pelanggaran berupa pelanggaran administratif yang dilakukan Notaris yaitu pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan pemberian sanksi jabatan berupa usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan kewenangan dari Majelis Pengawas Wilayah untuk menjatuhkan sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, memberikan usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat. Saran yang diberikan adalah putusan dari Majelis Pengawas seharusnya dapat dijadikan tambahan bukti untuk mengajukan pertanggungjawaban dalam ranah hukum pidana maupun organisasi, dan terhadap Notaris yang melakukan kesalahan berulang untuk diberikan sanksi seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera.

---

Meeting Resolution Statement deed (MRS) is one of the legal documents of Limited Liability Company as one of the form of partij documents in which contains the decision of Shareholders Meeting (SM) that is signed under private deed. Thereafter, the Notary authenticates the deed. The Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Number 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018 is one of the occupational infringement cases by Notary in the regards of making the MRS deed. The MRS deed is based on the Meeting Minutes (MM) that is allegedly produced from a fictional SM. This research focuses on violations and responsibilities Notary and application of sanctions based on The Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Number 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018. This research uses yudicial normative methode with typology research of descriptive analytics and uses secondary data.

The result of this research concludes that the implementation of sanction to the Notary in the analyzed case is of the administrative type due to the violation of Article 16 verse (1) letter a Notarial Occupation Act with the occupational saction in the form of recommendation to temporary discharge for 3 (three) to 6 (six) months or dishonorable discharge to the Central Inspectorate Committee. The advices given in this research are The Notarial Inspectorate verdict should be an additional evidence for affording responsibilities in other legal domains, along this verdict be delivered to Indonesian Notary Organization to be given guidance, and for The Notary who makes repeated violations to be given severe sanctions."