Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran yang sah dari pasangan ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Kanada maupun dari pasangan ayah Warga Negara Kanada dan ibu Warga Negara Indonesia, terkait oleh kewarganegaraan ayah dan ibu kandungnya tersebut memperoleh kewarganegaraan ganda/rangkap atas dasar asas hukum ius sanguinis yaitu kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan Kanada, sehingga anak yang bersangkutan menjadi memiliki status personal ganda/rangkap yang bermanfaat baginya yaitu dari kedua negara dari mana dia mendapatkan kewarganegaraannya tersebut. Status personal merupakan sekelompok hak-hak keperdataan dalam lalu lintas Hukum Perdata Internasional (HPI) yang berlaku bagi setiap orang dan senantiasa mengikuti kemanapun seseorang yang bersangkutan pergi atau berada. Ruang lingkup dari status personal ini untuk setiap negara tidak sama karena terdapat perbedaan konsepsi. Pada dasarnya terdapat dua konsepsi yaitu konsepsi luas, dan konsepsi sempit. Namun demikian pada kenyataannya selain kedua konsepsi itu masih ada konsepsi lain yang juga beragam sifatnya tergantung dari negara yang bersangkutan. Sementara itu dari kewarganegaraan ganda/rangkapnya tersebut anak yang bersangkutan dapat memperoleh baik manfaat atas dampak positif maupun permasalahan atau dampak negatifnya. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan perbandingan hukum melalui pendekatan yuridis normatif (ius constitutum) dari penulisan skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa pada kewarganegaraan ganda/rangkapnya tersebut di atas terdapat kerugian dan permasalahan yang lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu disarankan bagi anak yang bersangkutan untuk memilih satu saja dari kewarganegaraan ganda/rangkapnya yaitu kewarganegaraan yang efektif baginya meskipun batas penentuan untuk memilih salah satu kewarganegaraan menurut undang-undang yang bersangkutan belum tercapai. ......Children who was born in the legally mixed married from the couple of Indonesian Citizen father and Canadian Citizen mother or from the couple of Canadian Citizen father and Indonesian Citizen mother, interrelated with the citizenship of natural father and mother, obtain dual citizenships based on the principle of law of ius sanguinis, are Indonesian and Canadian Citizenships, therefore the children have dual personalities status which are useful for him from both of countries from where he/she gets his/her citizenships. Personal status is a group of personal rights law affairs in traffic International Private Law, which applies to every person and always follow wherever that person go or are concerned. The scope of personal status for each country is not the same because there are differences concepts. Basically there are two concepts are the wide concept and the narrow concept. However in the fact there is still a concept that also varies depending on the countries concerned. Meanwhile of the dual citizenships, the children have benefits as positive impact and the problems as the negative impact. By using analysis descriptive and comparative law methods by normative jurisprudence (ius constitutum) from this mini-thesis writing and process there is the conclusion that from the dual citizenships which are more the loss and problems than its benefits for that children. It is therefore recommended that for the children to choose one of citizenship which is effective, although the determining limit even to choose it, according to the laws that have not yet reached.

Abstrak :
Dalam rangka pembiayaan PT. IKPP mengeluarkan surat utang global melalui SPV-nya yang berbadan hukum Belanda. SPV ini menerbitkan surat utang, dimana aset-aset PT. IKPP dijadikan jaminan. Dalam proses pembayaran surat utang tersebut, PT. IKPP menggugat kreditur di Pengadilan Negeri Bengkalis. Dalam pertimbangannya Hakim melihat secara khusus keberadaan SPV ini dianggap mengesampingkan hukum Indonesia, dan juga dalam transaksi tersebut PT. IKPP memiliki posisi sebagai penjamin sekaligus debitur, sehingga Pengadilan memutuskan perjanjian tersebut batal demi hukum. Pembahasan kasus akan menitikberatkan pada penggunaan SPV dalam perjanjian dikaitkan dengan teoriteori modern badan hukum dalam Hukum Perdata Internasional, dan konsep perusahaan transnasional. PT. IKPP issued ?Global Notes? through its Netherland-incorporation-SPV. This SPV issued the notes with PT. IKPP assets as the collateral. In the proccess of payment, PT. IKPP sued the creditors in Pengadilan Negeri Bengkalis. In the Court, Judges specifically saw that the existence of SPV in the agreement of global notes issuance is eluding Indonesian Law. Judges also opine that PT. IKPP possesing position as a Guarantor and a Debtor all at once, so the Court decided that the agreement is null and void. The focus of this study is the corporation modern theories in Private International Law and also Transnational Corporations aspect, in the uses of SPV in the agreement.

Abstrak :
Nowadays, international transactions become common in obtaining goods or services abroad of a country. The ac- tors are not limited to natural person. Most of the time the actors are legal persons. The emergence of legal person in the said activity is due to its mere permanent existence compared to natural person. Asian countries such as Indonesia, Thailand, Vietnam, PRC, Japan, Taiwan, and South Korea are called the High performing Asian Economies (HPAEs) by World Bank. Due to their geographical affinity, actors within the HPAEs started to conduct international transactions to obtain eccentric goods or services that each country offers. This thesis focuses on the forms of legal person in the HPAEs. Apart from it, there is personal status to which law is applicable to the legal person. It plays an important role in international transactions. It has drawn an attention that the determination of personal status varies from one country to another. On how it varies, is one of the reason in conducting this thesis. The research is con- ducted through normative juridical method by examining positive law of the said countries. The result of the re- search will list the known forms of legal person as well as its personal status that each country adhere.

---

Saat ini, transaksi internasional menjadi hal yang umum dalam memperoleh barang atau jasa di luar negeri. Para pelaku tidak terbatas pada pribadi kodrati, sebagian besar, mereka adalah badan hukum. Munculnya badan hukum dalam kegiatan tersebut adalah karena keberadaannya yang lebih abadi dibandingkan dengan pribadi kodrati. Ne- gara-negara Asia seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, RRC, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan disebut sebagai High Performing Asian Economies oleh Bank Dunia. Karena lokasi geografisnya yang dekat satu sama lain, pelaku dalam HPAEs mulai melakukan transaksi internasional untuk mendapatkan barang atau layanan eksen- trik yang ditawarkan masing-masing negara. Karena salah satu pelaku adalah badan hukum, sangatlah penting untuk mengetahui bentuk-bentuk dari badan hukum yang dikenal dalam HPAEs. Selain itu, dalam berbicara tentang orang, ada status personal untuk menentukan hukum mana yang berlaku untuk orang tersebut. Menegaskan pada badan hukum, status personal memainkan peran penting di dalam transaksi internasional. Penentuan status personal telah menjadi perhatian dikarenakan caranya yang bervariasi dari satu negara ke negara lain. Adanya variasi tersebut adalah merupakan salah satu alasan dalam melakukan tesis ini. Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis nor-matif dengan memeriksa hukum positif negara- negara tersebut. Hasil penelitian akan memaparkan bentuk badan hukum yang diketahui serta status pribadinya yang dianut oleh masing-masing negara.

Abstrak :
Perkawinan campuran terjadi terutama di Arab Saudi dan Malaysia, tempat banyak pekerja Indonesia bekerja. Dokumentasi pernikahan terkadang diabaikan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU 1 Tahun 1974 menyatakan, “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama” dan “Setiap perkawinan didokumentasikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 2 ayat 1 dan 2 tidak dapat dipisahkan; perkawinan agama dapat dilakukan walaupun tidak memenuhi alinea kedua. Perkawinan membutuhkan hukum agama dan keyakinan serta kriteria administratif melalui proses dokumentasi. Aturan dan prosedur dokumentasi pernikahan yang rumit, ketidaktahuan masyarakat tentang hukum pernikahan Indonesia, dan Kefektifan upaya pemerintah untuk mensosialisasikan dokumentasi pernikahan memperburuk hal ini. Perkawinan ini menyakiti istri dan anak-anaknya. Untuk mempelajari topik tersebut, wawancara serta undang-undang, dan peraturan dilakukan. Penulis ingin mengkaji tentang status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN YANG TIDAK DI DOKUMENTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA”. ......Mixed marriages happened especially in Saudi Arabia and Malaysia, where many Indonesian workers works. Marriage documentation is sometimes overlooked. Article 2 paragraphs (1) and (2) of Law 1 of 1974 state, "Marriage is valid if performed according to each faith's laws" and "Each marriage is documented according to applicable laws and regulations." Article 2 paragraphs 1 and 2 are inseparable; a religious marriage can be performed even if it doesn't meet the second paragraph. Marriage requires religious law and belief as well as administrative criteria through the documentation process. Complex wedding documentation regulations and procedures, public ignorance of Indonesian marriage law, and the government's effort to socialize marriage documentation exacerbated this. These marriages hurt the wife and her children. In order to study about the topic, interviews as well as laws, and regulations are conducted. The author wants to examine the legal status of children born from unrecorded marriages in the form of a thesis entitled "LEGAL STATUS OF CHILDREN FROM UNDOCUMENTED MIXED MARRIAGES IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Abstrak :
Pendahuluan : Pekerja industri gula memiliki risiko terkena gangguan fungsi paru akibat pajanan debu, khususnya debu bagasse ( tebu ). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi kejadian gangguan fungsi paru pada pekerja pabrik gula di Kabupaten Lampung Tengah, serta hubungannya dengan faktor - faktor karakteristik pekerja dan pekerjaan. Metode : Desain penelitian adalah comparative cross sectional melibatkan 144 pekerja pabrik gula : 72 pekerja bagian factory dan 72 pekerja bagian plantation. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan dan pemeriksaan meliputi pengukuran kadar debu lingkungan dan pemeriksaan spirometri pada pekerja. Variabel yang diteliti meliputi usia, kebiasaan merokok, status gizi, penggunaan alat pelindung diri (APD) masker, masa kerja, jam kerja per minggu dan lokasi pekerjaan. Analisis data menggunakan uji chi square. Hasil dan Kesimpulan : Kadar debu total di lingkungan bagian factory 0,0586 mg/m3 lebih rendah dibandingkan bagian plantation 0,0843 mg/m3. Kedua nilai tersebut jauh dibawah nilai ambang batas. Prevalensi gangguan fungsi paru 8,33 %. Di bagian factory 5,56 % dan di bagian plantation 11,1 %. Gangguan fungsi paru terbanyak ditemukan adalah gangguan fungsi paru obstruktif. Variabel yang berhubungan dengan gangguan fungsi paru adalah penggunaan APD (masker) (ORadj = 12,15; 95% CI: 1,14 - 102,62) dan status perokok (ORadj = 9,73; 95% CI: 1,14 - 82,75). Saran : Perlu dilakukan evaluasi fungsi paru berkala, konseling bagi pekerja agar berhenti merokok dan selalu menggunakan alat pelindung diri. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menilai kadar debu respirabel, komposisi debu, dan pengaruhnya terhadap fungsi paru pekerja. ......Introduction : Workers in sugar factory are at risk to suffer from lung functon disorder due to exposure to dust, especially bagasse dust. The objective of this study is to identify the prevalence of lung function disorder among workers in a sugar factory in Central Lampung district and associated individual- and work- related factors. Method : The study design used a comparative cross sectional method, involving 144 sugar factory workers 72 among them were from factory department and 72 other workers from plantation. Data collection used interview, observation, measuring of dust in work environment and lung function measurement using spirometry. The variables which studied were age, smoking habbit, nutritional status, use of personal protective equipment (PPE) mask, time of work, working hours in week, and job location. Data was analyzed with chi square test. Result and Conclusion : Total dust level in the factory department was 0.0586 mg/m3, lower compared to the level in plantation department which was 0.0843 mg/m3. Both level were below the TLV. The prevalence of lung function disorders was 8.33 %. in the factory department 5.56 % and in the plantation 11.1 %. the most lung function disorder cases found among workers was obstructive lung function disorder. Variables associated to lung function disorders found were use of PPE (mask) (ORadj = 12.15; 95% CI: 1.44 - 102.62) and smoking status (ORadj = 9.73; 95% CI: 1.14 - 82.75). Recommendation : Periodic lung function evaluation, workers counseling to stop smoking and use of PPE. Another study should be conducted to on respirable dust, dust composition and it's effect on workers lung function.

Abstrak :
Perkembangan teknologi telah memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk beroperasi lintas negara tanpa membutuhkan kehadiran fisik. Namun, hal ini memberikan tantangan hukum baru bagi negara-negara, yang biasanya mengandalkan kriteria kehadiran fisik untuk menentukan keberadaan secara hukum. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti kasus Netflix di Indonesia, yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2016 dan mendapatkan jumlah pelanggan yang cukup besar, walau tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif disertai dengan studi literatur untuk mengkaji undang-undang seputar layanan digital asing, implementasinya, dan status Netflix di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 telah menjabarkan kewajiban-kewajiban untuk perusahaan digital. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga telah memperkenalkan konsep “kehadiran ekonomi signifikan” yang bertujuan untuk menghadapi kewajiban pajak perusahaan digital ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Netflix di Indonesia dikelola oleh Netflix Inc. di Amerika Serikat, Netflix Pte. Ltd. di Singapura, dan Netflix International B.V. di Belanda. Setiap kantor memiliki peran yang berbeda dan tunduk pada hukum yang berbeda. Namun, Netflix tetap harus mematuhi hukum Indonesia karena memiliki aktivitas komersial di Indonesia. Tidak adanya keberadaan hukum Netflix di Indonesia menyebabkan pemerintah Indonesia kesulitan dalam menegakkan peraturan terhadap Netflix. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerangka hukumnya untuk menghadapi pertanyaan tentang layanan digital asing yang beroperasi tanpa kehadiran fisik. ......Technological developments have allowed companies to manage cross-border operations without physical presence. However, this development presents new legal challenges for States, whose legal systems rely on traditional threshold of physical presence to determine existence of legal presence. This thesis aims to explore the case of Netflix in Indonesia, who has been operating in Indonesia since 2016 and gained considerable number of paid subscribers, despite lacking a permanent establishment in Indonesia. The author uses a juridical-normative research method accompanied with literature study to examine laws surrounding foreign digital services, its implementation, and Netflix’s status in Indonesia. Indonesia’s Government Regulation No. 71 of 2019 and Minister of Communications and Information Regulation No. 5 of 2020 have several obligations for companies operating in the digital sector. Law No. 2 of 2020 also recently introduced the concept of “significant economic presence” aimed at tackling these companies’ tax obligations. This research concludes that Netflix in Indonesia is managed by Netflix Inc. in United States, Netflix Pte. Ltd. in Singapore, and Netflix International B.V. in Netherlands. Each office has different roles and are subject to different laws. However, Netflix still has to comply to Indonesian law as it has commercial activities in Indonesia. Due to its lack of concrete legal personality in Indonesia, the Indonesian government had difficulties in enforcing certain regulations and laws towards Netflix. The government of Indonesia needs to strengthen its legal framework to face the question of foreign digital services operating without physical presence.