Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pengulangan tindak pidana atau yang dikenal dengan istilah Residivis semakin marak terdengar, hal ini tentunya menjadi suatu pekerjaan rumah tersendiri bagi aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan). Berkaitan dengan hal tersebut, Pemasyarakatan sebagai muara dari penegakan hukum, tentunya yang paling mendapat soratan mengenai terjadinya pengulangan tindak pidana atau residivis. Hal ini menjadi wajar mengingat sebagaimana yang tercantum dalam UU No.12 tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan, disebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan m engenai arch dart batas serta cam pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbatki diri, serta tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang back dpn bertanggungjawab, sehingga dari sini cukup jelas bahwa besar kecilnya angka residivis berhubungan erat dengan pola pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana. Namun dalam kenyataannya masih banyak mantan narapidana atau narapidana yang sedang menjalani pembinaan luar lembaga pemasyarakatan ( Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang babas, Asimilasi dan sebagainya) yang melakukan pengulangan tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menangani pembinaan luar lembaga pemasyarakatan adalah Halal Pemasyarakatan (BAPAS), dimana BAPAS sendui mempunyai kewajtban untuk membimbing narapidana atau khan pemasyarakatan sebelum kembali kemasyarakat. Namun dalam menjalankan tugsa dan fungsinya, masih banyak kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan dilapangan sehubungan dengan terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Mien Pemasyarakatan. Dan hasil penelitian ditemukan bahwa pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Mien pemasyarakatan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor intern dalam BAPAS sendiri seperti proses pembimbingan kiien pemasyarakatan yang kurang maksimal, serta faktor ekstern diluar Balai Pemasyarakatan seperti masrh adanya stigmatisasi yang diberikan masyarakat kepada Mien pemasyarakatan dan akibat dari adanya prisonisasi pada saat narapidana tersebut masib berada didalam Lemba x Pemasyarakatan (LAPAS), sehingga berdampak terhadap banyaknya angka pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana maupun klien pemasyarakatan. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Balai Pemasyarakatan mempunyai beberapa langkah-langkah alternatif pemecahan masalah diantaranya melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam hal pembimbingan kemandirian, melaksanakan pelatihan telmis bagi petugas pembimbing kemasyarakatan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan permasalahan klien. Sehingga dengan adanya altematif pemecaban masalah yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan, diharapkan Mien pemasyarakatan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum kembali.

---

The recurrence of criminal conducts which is known as Recidivist had been enormously outspoken currently, such problem had become a great groundwork for law enforcement officers (Police force, Prosecutors, Justice Department, and Correction Institution). In accordance to such issues, the detention centers as the outcome unit of law enforcements efforts would be receiving the great pressure on the recurrence of criminal conducts. The strained problem is considered to be a norm since in Indonesian law numbered 12, 1995 about Correction System, had stated whether Correction System is a structure of accordance on detention tribulations based on Pancasila and performed in coordination between Correction enforcements, Inmate, and the community for quality improvement on the inmate in order to circumvent the recurrence of criminal conducts by the process of returning to the community, actively involved in development and could live normally as a good and responsible citizens. Therefore, it is apparent whether the number of recidivist is depending on the correction motive on prisoners. Unfortunately, there are numbers of rectification clients within their detention period whether in or not the detention centers had committed such criminal conducts. Based to the stated issue, an implementing unit (Unit Pelaksana Teknis/UPT) had appointed under the Directorate General of Correction which had responsibilities for non institutional treatment of offender, called Balai Pemasyarakatan (BAPAS), be ure assimilation. Concerning to their tasks and responsibilities, there are complex problems faced for decreasing the recurrence of criminal conducts, by the rectification clients. The study had discovered, whether the recurrence of criminal conducts, had been influenced by a few factors, which are internals of BAPAS, such as under maximized detention, and externals, such stigmatization to the rectification clients, and prisonisation during the prisoning period by the Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), which had effected the recurrence of criminal conducts, either by ex-prisoners or rectification clients. Under the circumstances, BAPAS had created several alternatives for solution, which are consists of cooperation with other organizations in independence detention, conducting technical training to detention enforcements, and coordinating with other parties under clients' issues. Therefore, these alternatives are expected to reduce the recurrence of criminal conducts by rectification clients.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kapital sosial dan ketiadaan korban pada aksi terorisme di masa lalu dapat meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap mantan pelaku terorisme. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa kepemilikan pada kapital sosial dan kondisi ketiadaan korban dapat meningkatkan persepsi bahwa pelaku dapat menjadi individu yang lebih baik di masa depan, meminimalkan stigma negatif, dan memperbesar persepsi reintegrasi bagi mantan pelaku kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode population-based survey experiment (P-BSE) dengan vignette treatment, serta melibatkan 398 partisipan dengan rentang usia 18 hingga 29 tahun untuk membandingkan persepsi partisipan terhadap kondisi mantan pelaku terorisme dengan kapital sosial tinggi vs. rendah serta ada vs. tidak adanya korban. Hasilnya, tidak ada perbedaan persepsi partisipan terhadap kondisi mantan pelaku terorisme dengan kapital sosial tinggi vs. rendah ataupun ada vs. tidak adanya korban. Penelitian ini turut menganalisis faktor demografis partisipan terhadap persepsi mengenai reintegrasi mantan pelaku terorisme. Hasilnya, faktor demografis juga tidak berpengaruh terhadap perbedaan persepsi partisipan mengenai mantan pelaku terorisme. ......This study aims to prove that social capital and the absence of victims of past acts of terrorism can contribute to the increase of people's positive perceptions on ex-terrorists. Previous research show that the ownership of social capital and the absence of victims could contribute positively on the increase of belief in redeemability, minimizing negative stigma, and increasing the perception of reintegration. This study uses population-based survey experiment (P-BSE) method with vignette treatment, and involved 398 participants with age range from 18 to 29 years old in order to compare participants' perceptions on the conditions of ex-terrorists with the characteristics of high vs. low social capital and visible vs. invisible victims. As a result, there is no difference in participants' perceptions of the condition of former terrorists with either high vs. low social capital or visible vs. invisible victims. Apart from that, this study also analyzes participants' demographic factors on perceptions of the reintegration ex-terrorists. As a result, It is found that demographic factors also do not affect the differences in participants' perceptions of ex-terrorists

Abstrak :
Film dapat menjadi sebuah media yang membantu penontonnya mengatasi ketakutan mereka terhadap kematian, juga meminimalisasi stigmatisasi negatif terkait topik tersebut. Penulis mengusulkan bahwa film dan kemampuannya untuk menceritakan sesuatu dapat mengubah kematian menjadi sebuah subyek yang dapat dibicarakan secara terbuka. Penulis melihat bahwa dua film Tim Burton, Corpse Bride (2005) dan Frankenweenie (2012), telah berdiskusi tentang kematian secara kasual. Tulisan ini membandingkan bagaimana kedua film membahas kematian. Tulisan ini juga meneliti bagaimana film Burton menggunakan latar spesifik dan aliansi antara karakter yang hidup dan mati untuk menormalisasi topik kematian. Dengan menggunakan metode analisis teks kualitatif, tulisan ini berusaha membuktikan bahwa film tersebut menormalisasi isu kematian dalam film dengan menggambarkan kematian secara tidak realistis dan berusaha mendorong dibukanya ruang diskusi tentang kematian yang kasual dengan mengulang konflik yang sama di kedua film. Film-film tersebut juga menormalisasi topik kematian dengan menciptakan dunia fiksi yang menerima keberadaan makhluk yang sudah mati dan hubungan mereka dengan makhluk hidup. Terakhir, tulisan ini membahas karakter yang diasingkan dari masyarakat yang digambarkan sebagai pahlawan karena mau menerima keberadaan makhluk yang sudah mati. ......Films can be a method to help people cope with their fear of death and minimize the negative stigmatizations surrounding the topic. The writer proposes that film and its ability to tell a story is capable of making death a subject that can openly be talked about. The writer notices two of Tim Burton’s movies, Corpse Bride (2005) and Frankenweenie (2012), are discussing death casually. The article compares how the two movies discuss death. The article also examines why Burton’s films use specific settings and the alliance between the living and the dead characters to normalize death. Using qualitative textual analysis as a method, this article argues that the movies normalize the issues by portraying death unrealistically and encouraging to talk about death casually by using the same conflict in the two movies. The films also try to normalize death by creating a fictional world that is accepting of dead creatures and their contact with the living. Lastly, the article discusses that the characters alienated in their society are portrayed as the hero for accepting dead creatures.

Abstrak :
Di dalam lingkungan sekolah perilaku kekerasan bullying atau yang lebih dikenal dengan istilah penggencetan di Indonesia, dilakukan baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Namun, akibat dari stereotipe peran gender yang dimilikinya, stigma yang diterima anak perempuan atas perilaku tersebut menjadi lebih negatif daripada anak laki-laki, karena kekerasan bukan bagian dari stereotipe gender yang dimiliki perempuan. Penelitian ini mengungkapkan proses stigmatisasi yang dialami anak perempuan pelaku penggencetan dengan menggunakan teori stigma (Goffman, 1963) yang dikaitkan dengan gender. Stigma sebagai atribut sangat mendiskreditkan dan merusak pencitraan diri. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yakni wawancara mendalam terhadap 3 siswi SMA. Hasil penelitian menunjukkan, untuk menghindari dan mengurangi efek dari stigma, subjek melalui tahap passing dan covering. Passing adalah usaha menyembunyikan stigma dari masyarakat sebagai kelompok ?normal? atau kelompok orang yang tidak memiliki stigma, sedangkan covering adalah usaha untuk meminimalisir agar stigma tidak tampak jelas dan tidak mengganggu interaksi sosial antara pemilik stigma dengan kelompok ?normal?. Akan tetapi akibat statusnya sebagai anak perempuan, subjek tidak dapat melakukan passing dan covering dengan mudah. Akhirnya anak perempuan menerima stigma yang lebih negatif daripada anak laki-laki meski perilaku yang dilakukan sama, yakni perilaku kekerasan bullying. Standar ganda ini menciptakan ketidakadilan bagi anak perempuan.

---

In the school environment, violent behavior or commonly known as penggencetan in Indonesia, is conducted by boys and girls. However, since there is a gender role stereotypes, the stigma girls received from that behavior becomes more negative than how the boys would receive it. It is because violence is not part of gender stereotype that girls have. This research reveals the stigmatization suffered by girls who bully others using The Stigma Theory (Goffman, 1963) and linked to gender role. Stigma as an attribute is very discrediting and spoiled the identity. The method used is qualitative research, which is in-depth interview with 3 high school students. The result shows, to prevent and lessen the effect of Stigma, the subject must go through passing and recovering steps. Passing is an attempts to disguise or hide the stigma from society which defined as ?normal?, people who do not bear stigma. Covering is a technique to withdraw the attention caused by the stigma and to restrict the stigma into the center of attention. Even so, seeing the status quo of girls, subject cannot do these steps easily. In the end, girls encounter more negative stigma than boys do although the behavior is the same, which is bullying. This double standard creates discrimination for girls.

Abstrak :
Latar belakang masalah. Epidemi HIV/AIDS membawa berbagai dampak bagi kehidupan individu. Dan berbagai laporan dunia, ada kecenderungan peningakatan kasus pada perempuan. Saat ini perempuan berisiko tertular HIV/AIDS karena risiko tinggi yang dimiliki oleh pasangannya. Kerentanan perempuan terhadap HIV/AIDS antara lain karena perempuan rentan secara biologis, sosial, ekonomi, ketidakadilan gender, dan kultural. Berdasarkan atas kenyataan ini peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang perempuan yang terpapar HIV dari pasangannya.

Tujuan. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran stigmatisasi, diskriminasi, dan ketidaksetaraan gender pada ODHA perempuan, serta perjuangannya untuk hidup karena HIV/AIDS yang disandangnya.

Metodologi. Penelitian kualitatif dengan berperspektif perempuan dengan pendekatan life history. Penelitian dilakukan di Jakarta selama 6 bulan pada tahun 2005 dengan teknik pengumpulan data melalui wawaneara mendalam lebih dari sate kali dan observasi selama wawancara. Enam informan (ODHA perempuan yang terpapar HIV/AIDS karena berhubungan seksual) berhasil diwawancara.

Hasil. Stigmatisasi dan diskriminasi masih dialami oleh informan terutarna di pelayanan kesehatan. Dari hasil penelitian juga didapatkan bahwa informan terinfeksi HIV antara lain karena adanya pemaksaan secara seksual dan penggunaan kondom yang rendah karena ketidaktahuan dan merasa tidak enak terhadap pasangannya untuk meminta menggunakan kondom. Dampak HIV/AIDS menyebabkan informan harus bekerja lebih keras untuk menghidupi keluarga dan dirinya sendiri. Dukungan dari lembaga peduli AIDS menyadarkan mereka untuk menyuarakan pengalaman mereka kepada masyarakat terutama perempuan agar pengalaman tersebut tidak dialami oleh perempuan lagi.

---

Background. HIV/AIDS epidemic has brought impacts on individual life. Worldwide reports there is increasing trends of women being infected HIV. Nowadays, many women who have less risk of being infected HIV eventually have been infected by high-risk HIV partners who for example have IDU history or have many sexual partners. Women who are biologically, socially, economically, and culturally vulnerability have led women's vulnerability.

Objective. This study aims at investigating stigmatization, discrimination, and gender inequity suffered by an HIV positive women and their struggle against those mentioned above.

Method. This study is qualitative study with women perspective using life history approach. The study conducted in Jakarta during 6 months in 2005. The data collection gathered by in-depth interview and conducted more than once and observation for six women informants who have HIV positive from her partners.

Result. Stigmatization and discrimination are experienced by informants especially at health services. This Study also found that women infected HIV among others through sexual force, absence of condom using due to their ignorance or reluctance asks their partner. Being infected, women have to work much harder as the sole breadwinner to replace their already deceased husbands' roles. Support from NGOs care for HIV have pushed them to expose their experience to so as prevents women from having similar experiences.

Abstrak :
Childfree merupakan keputusan untuk tidak memiliki anak atau tidak mengambil peran menjadi orang tua. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memahami bagaimana stigmatisasi terhadap perempuan childfree melalui komentar atas Instagram story @gitasav sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Penulisan ini menggunakan teori feminis radikal dan teori stigmatisasi dengan analisis isi kualitatif terhadap komentar tidak mendukung pilihan childfree perempuan pada unggahan akun Instagram @linetoday. Penulis mengidentifikasi sejumlah komentar menstigma berdasarkan komponen-komponen stigma Link dan Phelan (2001): labelling, stereotyping, separation, dan discrimination. Hasil analisis menunjukkan bahwa akar dari stigmatisasi terhadap perempuan childfree adalah konstruksi seksualitas perempuan, sistem seks/gender patriarki, dan heteronormativitas. Ketiga konstruksi turunan patriarki ini menjadi dasar lahirnya motherhood mandate bagi perempuan. Mandat ini telah terinternalisasi dalam norma-norma sosial sehingga pengaruhnya semakin kuat di masyarakat. Akibatnya, perempuan childfree mengalami diskriminasi dari masyarakat. Stigmatisasi terhadap perempuan childfree merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Di mana perempuan korban mengalami penderitaan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan karena identitas biologis mereka sebagai perempuan. Stigmatisasi sebagai kekerasan terhadap perempuan memengaruhi semua perempuan dengan merampas kebebasan dan kadaulatan perempuan atas tubuhnya sendiri. Dalam hal ini, stigma menjadi alat yang digunakan untuk melanggengkan kekuasaan dan kontrol laki-laki atas perempuan dan tubuh perempuan. ......Childfree is a decision not to have children or take the role of a parent. This writing aims to understand how stigmatization against childfree-woman through comments on @gitasav’s Instagram story can constitute violence against women. This writing utilizes the radical feminism and stigmatization theory with qualitative content analysis of comments that do not support women’s choice for childfree on the Instagram post of @linetoday. The writer identified several stigmatizing comments according to components of stigma by Link and Phelan (2001): labeling, stereotyping, separation, and discrimination. The result shows that this stigmatization is rooted from the construction of women's sexuality, patriarchy's sex/gender system, and heteronormativity. These patriarchy-derived constructions became the base of the emergence of the motherhood mandate. This mandate was internalized into social norms which strengthen its influence in society. The effect of that stigmatization is discrimination suffered by childfree women. Stigmatization of childfree-women is violence against women where they receive suffering, coercion, and deprivation of liberty because of their biological identity as women. Stigmatization as violence against women affects every woman by taking their sovereignty towards their body. In this case, stigma became a tool to perpetuate the power and control of men towards women and women's bodies.