Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam kurun 45 tahun, tiap tahun hotel mendapatkan serangan teroris, sehingga masih ada kemungkinan bahwa hotel akan terus menjadi salah satu sasaran potensial terhadap serangan yang dilakukan oleh teroris. Meskipun hotel menyadari kemungkinan adanya serangan teroris, antisipasi yang dilakukan oleh pihak hotel masih memungkinkan memberikan peluang terjadinya serangan teroris. Penulisan ini menggunakan teori 25 teknik dalam SCP dengan asumsi serangan teroris memiliki persamaan dengan kejahatan lain pada pertimbangan pelaku terhadap tingkat keberhasilan serangan yang dilakukan. Pelaku akan berusaha mengeksploitasi kelemahan keamanan yang ada di hotel. Penulisan ini menggunakan metode analisis data sekunder. Upaya pencegahan yang dilakukan hotel terhadap serangan teroris mencakup beberapa teknik dalam pencegahan kejahatan situasional.

---

ABSTRACT
In the last 45 years, hotels around the world get attacked by terrorist almost every year, so it is still possible that hotels will continue to be one of the potential targets of terrorist attacks. Although hotels are aware of the possibility of terrorist attacks, the anticipation made by the hotel still allows the possibility of terrorist attacks. This paper uses theory of 25 techniques in situational crime prevention assuming terrorist attacks have similarities with other crimes on the offender 39 s consideration of the success rate of the attacks. The perpetrator will try to exploit the security weaknesses at the hotel. This paper uses secondary data analysis method. The hotel 39 s preventive measures against terrorist attacks include several techniques in situational crime prevention.

Abstrak :
Pada tugas karya akhir ini ingin membahas mengenai illegal tapping. Illegal tapping merupakan salah satu modus pencurian minyak dengan cara melubangi pipa dan memasangkan sambungan untuk mengalirkan minyak ke tempat penampungan yang telah disiapkan oleh pelaku. Illegal tapping berisiko sangat besar karena dapat mencemari dan merusak lingkungan. Oleh sebab itu dibutuhkan pencegahan kejahatan situasional untuk mengintervensi aksi illegal tapping. Tujuan penulisan ini adalah melakukan intervensi terhadap aksi illegal tapping. Pencegahan dapat dilakukan dengan menggunakan 7 dari 16 teknik Clarke. Teknik yang dapat digunakan adalah target hardening, deflecting offenders, formal surveillance, surveillance by employees, natural surveillance, rule setting, dan stimulating conscience.

---

This paper discusses about illegal tapping. Illegal tapping is one of the modus to rob oil by creating a hole in a pipe and put an extension to make the oil flow to the place the offender had prepared. Illegal tapping has high risk because it can harm the environment. Thus, a situational crime prevention is needed to intervene the act of illegal tapping. Prevention can be done by using 7 out 16 of Clarke's technique. The techniques used are target hardening, deflecting offenders, formal surveillance, surveillance by employees, natural surveillance, rule setting, and stimulating conscience.

Abstrak :
[ABSTRAK
Kejahatan selalu berkembang seiring dengan peradaban manusia, seperti saat ini dimana manusia sudah beranjak pada penggunaan teknologi untuk memenuhi kebutuhan. Kejahatanpun semakin berkembang, mulai dari kejahatan tradisional hingga kejahatan yang menggunakan teknologi canggih dan modern. Kejahatan dapat mengganggu stabilitas nasional, dimana stabilitas nasional dan keamanan dalam negeri menjadi tanggung jawab Polri sebagaimana tercantum dalam UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan kejahatan dapat membuat ketakutan (Fear of crime) pada masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak nyaman dalam melaksanakan kegiatan. Polresta Tangerang yang membawahi wilayah penyangga DKI Jakarta yaitu meliputi wilayah Tangerang Kabupaten, dimana wilayah ini terdiri dari wilayah pemukiman dan wilayah perindustrian. Wilayah Polresta Tangerang memiliki tingkat crime total yang cukup tinggi diantara Polres yang lain dijajaran Polda Metro Jaya. Terutama kejahatan pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor. Polri memiliki salah satu strategi dalam mencegah kejahatan curas, curat dan curanmor Kejahatan sebagai salah satu fokus dari teori kriminologi menghendaki upaya pencegahan yang bersifat komprehensif serta bukan hanya berorientasi pada penindakan pelaku kejahatan saja. Pencegahan Kejahatan bukan hanya merupakan tanggung jawab dari Kepolisian semata, namun juga merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Upaya pencegahan dirasa lebih baik daripada upaya represif. Upaya Represif belum tentu memberikan efek jera bagi para pelaku, selain itu juga sudah menimbulkan korban baik materiil maupun imateriil. Oleh karena kejahatan curas, curat dan curanmor menyebabkan ketakutan pada masyarakat, maka perlu adanya strategi guna menanggulangi kejahatan.

---

ABSTRACT
Crime is always evolving along with human civilization, like today where people have moved to the use of technology to meet the needs. Crime to be growing, ranging from traditional crimes to crimes using sophisticated and modern technology. Crime can disturb national stability, where the national stability and security in the country is the responsibility of the police as stated in Law No. 2 years 2002 about the Indonesian National Police. This is due to a crime can create fear (Fear of crime) in the community so that people feel uncomfortable in carrying out the activities. Police in charge of the Buffer Zone covers an area of DKI Jakarta, Tangerang is comprised of residential areas and industrial areas. Tangerang Police region has a total crime levels are high enough among others in Metro Jaya Police. Especially theft with violence, theft by weighting and motor vehicle theft. Police have one strategy in preventing street crime. Police Operational Management needs to be implemented properly so that every stage in the management of performing well. Crime as one of the focuses of criminological theory requires that prevention efforts are comprehensive and action-oriented not only offenders only. Crime prevention is not only the responsibility of the police alone, but also the responsibility of all levels of society and government. Prevention is considered better than the repressive efforts. Repressive efforts do not necessarily provide a deterrent for the perpetrators, but it also has caused loss of material and immaterial. Therefore, street crime cause fear in society, hence the need for a strategy for tackling crime., Crime is always evolving along with human civilization, like today where people have moved to the use of technology to meet the needs. Crime to be growing, ranging from traditional crimes to crimes using sophisticated and modern technology. Crime can disturb national stability, where the national stability and security in the country is the responsibility of the police as stated in Law No. 2 years 2002 about the Indonesian National Police. This is due to a crime can create fear (Fear of crime) in the community so that people feel uncomfortable in carrying out the activities. Police in charge of the Buffer Zone covers an area of DKI Jakarta, Tangerang is comprised of residential areas and industrial areas. Tangerang Police region has a total crime levels are high enough among others in Metro Jaya Police. Especially theft with violence, theft by weighting and motor vehicle theft. Police have one strategy in preventing street crime. Police Operational Management needs to be implemented properly so that every stage in the management of performing well. Crime as one of the focuses of criminological theory requires that prevention efforts are comprehensive and action-oriented not only offenders only. Crime prevention is not only the responsibility of the police alone, but also the responsibility of all levels of society and government. Prevention is considered better than the repressive efforts. Repressive efforts do not necessarily provide a deterrent for the perpetrators, but it also has caused loss of material and immaterial. Therefore, street crime cause fear in society, hence the need for a strategy for tackling crime.]

Abstrak :
Kemajuan teknologi mengubah cara-cara tradisional manusia untuk melakukan segala hal. Tak terkecuali dengan perdagangan. E-commerce XYZ sebagai salah satu pemain e-commerce yang beroperasi di Indonesia ikut mengubah cara bertransaksi secara tradisional. Dari yang harus bertatap muka dengan pedagang, mereka ubah hingga cukup berdiam diri di rumah sambil membuka website e-commerce yang mereka kelola untuk memesan barang. Hingga saat ini, e-commerce XYZ memiliki banyak layanan dalam platform e-commerce-nya, seperti jual-beli, pembelian pulsa, pembelian tiket kereta api, pembayaran asuransi, pembayaran internet, dan masih banyak lagi. Sehingga orang-orang tidak kesulitan untuk melakukan transaksi. Namun, berdasarkan dari pengakuan orang-orang di berbagai forum dalam jaringan internet, e-commerce XYZ ini masih memiliki masalah yang cukup pelik, seperti penipuan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh penjual, pembajakan akun, phising, dan penipuan yang menggunakan dalih sebagai pegawai customer service e-commerce XYZ. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan saat ini oleh e-commerce XYZ adalah membuat suatu divisi pengawasan yang bernama Fraud Prevention Specialis. Namun, kinerja dari divisi ini masih belum efektif dimana tindak kejahatan yang berada dalam e-commerce XYZ masih ada. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis mencoba melihat berbagai permasalahan tersebut dengan menggunakan prinsip Situational Crime Prevention dari Clarke dan dibantu dengan Teori Pilihan Rasional dari Gary Becker dan Teori Aktivitas Rutin dari Cohen dan Felson. Hasil penelitian ini adalah terdapat celah dimana kode kupon potongan harga dapat digunakan secara terus-menerus sehingga menjadi tidak efektif penggunaannya, sumber daya yang kurang cakap dalam menangani permasalahan yang diadukan oleh anggota e-commerce XYZ dan kurangnya edukasi yang diakukan oleh e-commerce XYZ untuk melakukan penanganan permasalahan yang diadukan oleh anggota e-commerce XYZ.

---

Technological advances are changing the traditional ways people do things. No exception with commerce. E commerce XYZ as one of the e commerce players operating in Indonesia also changed the way of traditional transactions. From face to face with merchants, they change enough to stay at home while open their e commerce website that they manage to order goods. Up to this date, e commerce XYZ has many services in its e commerce platform, such as buying and selling, purchasing credit, purchasing train tickets, insurance payments, internet payments, and much more. So, people do not have to go out of home again for making transactions. However, based on the recognition of people in various online forums, this e commerce XYZ still has quite a complicated problem, such as fraud because purchased goods do not fit the description from the seller, account hijacking, phishing, and fraud that uses the pretext of being a customer service employee e commerce XYZ. Therefore, one of the current efforts by XYZ e commerce is to create a division called Fraud Prevention Specialist. However, the performance of this division is still not seen and the crime within the XYZ e commerce platform still exists. Using a qualitative approach, the author tries to look at these problems using the Crime Prevention Principle by Clarke and assisted by Rational Choice Theory by Gary Becker and the Theory of Routine Activities from Cohen and Felson. The result of this study is that there is a bug where the discounted coupon code can be used continuously so it becomes ineffective, resource incompetent in handling e commerce XYZ member complaints and lack of education provided by XYZ e commerce to complain.

Abstrak :
Hampir semua model akademis memahami radikalisasi sebagai perkembangan yang berlangsung selama periode waktu tertentu dan melibatkan banyak faktor dan dinamika yang berbeda. Sisi lain radikalisme ini dapat dijelaskan sebagai metode yang diterapkan oleh kelompok agama Islam Sunni yang bertujuan untuk menggulingkan rezim penguasa yang memiliki kekuatan geopolitik non muslim yang mendukung mereka untuk membuka jalan dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga wujud ancamannya terasa secara global di berbagai belahan dunia mulai dari Amerika, Eropa, Australia dan Asia, termasuk di Indonesia. Salah satu wilayah Indonesia yang pernah menjadi sorotan dunia akibat gerakan radikal yang melahirkan aksi terorisme adalah provinsi Sulawesi Tengah. Secara substansial, Sulawesi Tengah menjadi daerah endemik radikalisme di Indonesia akibat akses konflik komunal masyarakat Poso yang meluas dan berimplikasi pada terlampauinya batas-batas sosial dalam kurun waktu yang lama. Di samping itu, wilayah Sulawesi Tengah ini menjadi daerah endemik aksi radikal, disebabkan oleh perluasan jaringan teroris radikal ke Sulawesi Tengah yang didasarkan pada konflik Poso dan di luar konteks konflik Poso. Berdasarkan adanya permasalahan kegagalan dalam penerapan strategi pencegahan radikalisme di atas, dapat diidentifikasikan masalahnya berasal dari belum tepatnya sasaran pelaksanaan strategi pencegahan gerakan radikal tersebut dan belum adanya tolak ukur keberhasilan dalam pencegahan gerakan radikal di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan strategi pencegahan radikalisme diperlukan evaluasi. Tindakan ini sangat diperlukan mengingat banyaknya temuan pelaku aksi teror di Indonesia yang pelakunya bersembunyi di wilayah Poso, yang sebanyak 13 orang pelaku teroris mulai dari teroris bom Bali hingga tokoh-tokoh yang aktif tergabung dalam kelompok radikal JAD dan JAT. Tokoh-tokoh tersebut yang ditemukan berada di wilayah Poso ini memiliki peran sebagai intelijen JAD dan bendahara JAD, serta 1 tokoh aktif yang menjabat sebagai Sekjen JAT. ...... Almost all academic models understand radicalization as a development that takes place over a period of time and involves many different factors and dynamics. The other side of this radicalism can be explained as a method applied by the Sunni Islamic religious group which aims to overthrow the ruling regime that has non-Muslim geopolitical power supporting them to pave the way for achieving this goal, so that the threat is felt globally in various parts of the world starting from America, Europe, Australia and Asia, including in Indonesia. One of the regions of Indonesia that has been in the world spotlight due to radical movements that gave birth to acts of terrorism is the province of Central Sulawesi. Substantially, Central Sulawesi has become an endemic area of radicalism in Indonesia due to the widespread access to communal conflicts of the Poso people and the implications of the exceeding of social boundaries for a long time. In addition, the Central Sulawesi region has become an endemic area for radical action, due to the expansion of the radical terrorist network to Central Sulawesi which is based on the Poso conflict and outside the context of the Poso conflict. Based on the problem of failure in implementing the radicalism prevention strategy above, it can be identified that the problem stems from the inaccurate target of implementing the radical movement prevention strategy and the absence of a measure of success in preventing radical movements in Indonesia, so the implementation of the radicalism prevention strategy requires evaluation. This action is very necessary considering the many findings of terrorists in Indonesia whose perpetrators were hiding in the Poso area, as many as 13 terrorists ranging from the Bali bombing terrorists to figures who are active in the JAD and JAT radical groups. These figures who were found in the Poso area had roles as JAD intelligence and JAD treasurers, as well as 1 active figure who served as JAT Secretary General.

Abstrak :
Penelitian ini membahas strategi pencegahan kejahatan narkotika khususnya yang saat ini diterapkan oleh Deputi Pencegahan BNN. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif, baik pada kesuksesan dan kendala yang dihadapi oleh Deputi Pencegahan BNN dalam mengimplementasikan strategi pencegahan narkotika, menggunakan programprogram pencegahan situasional, sosial dan komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan yang dilakukan oleh Deputi Pencegahan BNN lebih bergerak pada strategi pencegahan kejahatan dengan pencegahan kejahatan sosial dan pencegahan kejahatan komunitas, dan belum menyentuh secara maksimal pencegahan kejahatan situasional. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menyarankan bahwa untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkoba yang lebih efektif lagi Deputi Pencegahan BNN harus melakukan strategi pencegahan dengan menggabungan tiga pendekatan ini karena pendekatan ini tidaklah dapat dikatakan sebagai bagian-bagian yang terpisah atau mempunyai ciri-ciri tersendiri yang benar-benar mutlak, tetapi lebih merupakan pendekatan yang saling berhubungan satu sama lain. ......This research will address the strategies for drugs crime prevention as implemented by Deputy of Prevention National Narcotic Board. This research is a qualitative research. This research aims to achieve an elaborate illustration, both on the success and challenges faced by the Deputy of Prevention in implementing strategies for drugs prevention, using situational, social and community crime prevention programs. This result shows that strategies for drugs prevention, implemented by Deputy of Prevention National Narcotic Board is more engaged in using crime prevention strategies through social crime prevention and community crime prevention and has not been maximum implementing situational crime prevention at all. Hence, this research recommends that to decrease the abuse of narcotic more effectively, Deputy of Prevention should apply prevention strategies combining all three approaches, considering one can’t really work well unless simultaneously used with the other two.

Abstrak :
Adanya fenomena ujaran kebencian saat ini diperkuat dengan munculnya paradigma Post-truth yang sengaja dikembangkan dan menjadi alat propaganda dengan tujuan mengolah sentimen masyarakat, sehingga bagi masyarakat yang kurang kritis akan dengan mudah terpengaruh yang diwujudkan dalam bentuk empati dan simpati terhadap agenda politik tertentu yang sedang diskenariokan. Dalam penelitian ini teori pencegahan kejahatan ujaran kebencian yang digunakan adalah konsep G. Peter Hoefnagels, yang disebut sebagai politik kriminal (criminal policy), disamping dapat dilakukan secara represif melalui upaya nonpenal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non penal/prevention without punishment. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi strategi Dittipidsiber Bareskrim Polri dalam melakukan pencegahan kejahatan ujaran kebencian antara lain; Pertama, Penerapan Hukum Pidana (criminal law application) dengan melakukan penegakkan hukum berbasis Integrative approach. Kedua, Melakukan Pencegahan Tanpa Pidana (prevention without punishment) dengan membentuk satuan tugas media sosial dan melakukan optimalisasi pemanfaatan media sosial. Ketiga, Mempengaruhi Pandangan Masyarakat terkait Pemidanaan Ujaran Kebencian (influencing views of society on punishment) dengan melakukan diseminasi konten-konten yang bersifat edukatif dan hombauan melalui media sosial, media massa maupun media yang lainnya. ......The existence of the phenomenon of hate speech is currently reinforced by the emergence of the Post-truth paradigm which is deliberately developed and becomes a propaganda tool with the aim of cultivating public sentiment, so that people who are less critical will be easily influenced which is manifested in the form of empathy and sympathy for certain political agendas that are being screened. . In this research, the theory of preventing hate speech used is the G. Peter Hoefnagels concept, which is referred to as criminal policy, besides being repressive through criminal law application efforts, it can also be through prevention without punishment. This study uses a qualitative approach, selecting sources with purposive sampling technique. The research location is at the Directorate of Cyber Crime, Bareskrim Polri. The results of this study explain that the implementation of the strategy of the National Police Criminal Investigation Directorate in preventing hate speech crimes includes; First, the application of criminal law (criminal law application) by carrying out law enforcement based on an integrative approach. Second, do prevention without punishment by forming a social media task force and optimizing the use of social media. Third, Influencing Public Views regarding the Criminalization of Hate Speech (influencing views of society on punishment) by disseminating educational and competitive content through social media, mass media and other media.