Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKPenelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh fakta politik yang menunjukkan kemampuan Partai Golkar di Kabupaten dan Kota Serang dalam meraih suara yang relatif stabil dari Pemilu 1999 hingga Pemilu 2014. Partai Golkar di Kabupaten dan Kota Serang muncul sebagai partai yang berhasil menempatkan kadernya pada posisi strategis di lembaga legislatif dan eksekutif daerah dalam momentum Pemilu dan Pilkada. Strategi politik Partai Golkar di kedua wilayah ini terletak pada kekuatan struktur dan kemampuan memanfaatkan kultur politik lokal masyarakatnya. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi politik dan usaha Partai Golkar mengembangkan struktur politik, serta kemampuan Partai Golkar memanfaatkan kultur politik lokal di masyarakat dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2014 di Kabupaten dan Kota Serang.Sebagai alat bantu analisa kajian ini dipakai pendekatan pelembagaan partai politik dan budaya politik. Konsep pelembagaan partai politik sebagaimana dikemukakan Huntington, serta Vicky Randall dan Lars Svasand digunakan dalam mengkaji kekuatan struktur sebagai instrumen yang berpengaruh terhadap strategi politik Partai Golkar. Sedangkan teori budaya politik yang digagas Almond dan Verba dijabarkan dalam upaya menjelaskan kondisi kultur politik lokal masyarakat di Kabupaten dan Kota Serang. Kemampuan Partai Golkar untuk menggunakan budaya politik lokal menjadi elemen determinan dalam upaya mempertahankan dan menguatkan perolehan suara pada Pemilu 2014.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan wawancara mendalam (indepth interview) dengan pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten/Kota Serang, akademisi, dan tokoh jawara serta ulama di wilayah Serang. Telaah dokumentasi juga dilakukan sebagai sumber data.Temuan penelitian sampai pada kesimpulan bahwa aspek strategi politik Partai Golkar dengan penekanan pada penanaman doktrin nilai perjuangan Partai Golkar, proses pembinaan kader partai dan upaya merespon harapan dan tuntutan konstituen, merupakan kunci mengapa Partai ini berhasil meraih suara di Serang. Di samping itu, pada aspek kultur, Partai Golkar memanfaatkan pengaruh kelompok ulama/kiai melalui diantaranya yakni, pembinaan terhadap pondok pesantren dan membina hubungan dengan kelompok jawara. Kedua kelompok ini, diyakini memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat di Serang.Hasil penelitian menunjukan bahwa Partai Golkar di wilayah Serang melakukan institusionalisasi kepartaian sesuai teori pelembagaan partai politik dari Huntington, serta Vicky Randall dan Lars Svasand. Berdasarkan pada kajian penelitian, kondisi budaya politik masyarakat di wilayah Serang ialah budaya politik subyektif (kaula) seperti yang diungkapkan Almond dan Verba.

---

ABSTRACTThis thesis examines how the ability of the Golkar Party in the District and City of Serang won votes on the elections of 1999 to 2014. The election victory of the Golkar Party in the region rooted in the strength of the structure and the capacity of the Party by using the local political culture. The study was conducted to see a political strategy of Golkar in utilizing local political culture in the society which was increasing the number of votes in the 2014 election.As a tool of analysis used several theories of political parties and political culture. The concept of institutionalization of political parties as stated by Samuel Huntington, Vicky Randall and Lars Svasand trained in assessing the stratagem of the Party. On the other hand, the theory of political culture initiated by Gabriel Almond and Verba is also particularized to explain a condition of political culture and the local community in this region.This study used a qualitative approach by type of research is descriptive analytic. Data collection is done by in-depth interviews (depth interview) with the DPD Golkar Party II District / City of Serang, scholars, and charismatic leaders in the region of Serang. Examine documentation was also conducted as a data source.The findings of this study came to a conclusion that the Golkar strategy of which is surrounding doctrine value of Golkar, the party cadre formation process and the efforts to respond to the expectations and demands of the constituents, of which the Party won the vote in the region. Though cultural aspect, the Party was using the influence of the ulama / kiai through-among other things, guidance to the Islamic boarding school (Pesantren) and dealings with the Jawara (Local Bossism). All of the points are assumed give a significant influence in society particularly to increase the votes of the elections of 1999 to 2014. This research reaffirms Huntington and Vicky Randall and Lars Svasand on political party institutionalization. Based on the research study, the political culture of society in district and city of Serang is a subjective political culture (kaula) as stated by Almond and Verba., This thesis examines how the ability of the Golkar Party in the District and City of Serang won votes on the elections of 1999 to 2014. The election victory of the Golkar Party in the region rooted in the strength of the structure and the capacity of the Party by using the local political culture. The study was conducted to see a political strategy of Golkar in utilizing local political culture in the society which was increasing the number of votes in the 2014 election.As a tool of analysis used several theories of political parties and political culture. The concept of institutionalization of political parties as stated by Samuel Huntington, Vicky Randall and Lars Svasand trained in assessing the stratagem of the Party. On the other hand, the theory of political culture initiated by Gabriel Almond and Verba is also particularized to explain a condition of political culture and the local community in this region.This study used a qualitative approach by type of research is descriptive analytic. Data collection is done by in-depth interviews (depth interview) with the DPD Golkar Party II District / City of Serang, scholars, and charismatic leaders in the region of Serang. Examine documentation was also conducted as a data source.The findings of this study came to a conclusion that the Golkar strategy of which is surrounding doctrine value of Golkar, the party cadre formation process and the efforts to respond to the expectations and demands of the constituents, of which the Party won the vote in the region. Though cultural aspect, the Party was using the influence of the ulama / kiai through-among other things, guidance to the Islamic boarding school (Pesantren) and dealings with the Jawara (Local Bossism). All of the points are assumed give a significant influence in society particularly to increase the votes of the elections of 1999 to 2014. This research reaffirms Huntington and Vicky Randall and Lars Svasand on political party institutionalization. Based on the research study, the political culture of society in district and city of Serang is a subjective political culture (kaula) as stated by Almond and Verba.]"

"History of the separation of Mataram Sultanate into Surakarta and Yogyakarta according to Giyanti Agreement in 1755."

"Sebuah Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan tersebut tidak hanya berhasil mengelola lingkungan pasar, tetapi juga lingkungan non-pasar (didalamnya termasuk sosial, politik, dan legal) dimana perusahaan tersebut beroperasi. Hal yang paling fundamental dalam perusahaan salah satunya adalah bagaimana perusahaan menegelola strategi politik perusahaan atau corporate political strategy (CPS). Strategi politik perusahaan terlahir dari ideologi perusahaan, yang nantinya menentukan bentuk strategi apa yang nantinya akan dibentuk perusahaan. Implikasi dari CPS adalah untuk mempengaruhi proses formulasi dan implementasi dari kebijakan dan regulasi pemerintah denagan tujuan untuk menciptakan lingkungan eksternal yang menguntungkan dengan kebijakan bisnis perusahaan."

"Tesis ini membahas mengenai politik kekuasaan Presiden Vladimir Putin di Rusia dalam mengelola pemerintahannya pada periode tahun 2003-2007. Transisi demokrasi telah membawa perubahan di Rusia semenjak tahun 1991. Transisi ini diharapkan akan membawa negara ini menuju ke sistem demokrasi yang lebih dalam (deepening democracy). Namun, ketika Vladimir Putin menjabat sebagai presiden, terjadi pembalikan ke arah otoritarian. Dengan strategi politik managed democracy, Putin berusaha untuk memenangkan Partai United Russia pada Pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007. Strategi pertama Vladimir Putin adalah memanfaatkan aparatur negara dan birokrasi, memanfaatkan media, dan juga mengubah undang-undang sistem pemilihan umum dan partai politik. Pemanfaatan aparatur negara atau birokrasi dimulai ketika dilakukan reformasi institusi daerah melalui perubahan undang-undang pemilihan Gubernur di Rusia. Gubernur atau kepala daerah tidak lagi dipilih oleh masyarakat tetapi ditunjuk oleh presiden.Hasilnya 80% kepala daerah di Rusia menjadi anggota Partai United Russia pada tahun 2007. Selain itu, patrimonial di birokrasi semakin menguat seiring dengan penguatan kembali kekuasaan Presiden. Dengan menggunakan sistem daftar kader cadangan, Putin mengembalikan sistem Soviet Nomenklatura untuk mengontrol birokrasi. Strategi kedua yang dilakukan oleh Vladimir Putin adalah dengan memanfaatkan media-media nasional terutama media elektronik seperti televisi. Diawali dengan pengambilalihan stasiun televisi oleh negara hingga pemanfaatan stasiun televisi untuk kampanye partai United Russia.Hasilnya pemberitaan mengenai Partai United Russia pada kampanye Pemilihan Duma lebih besar dibandingkan partai lain. Strategi ketiga adalah dengan mengubah undang-undang sistem pemilihan umum dan partai politik. Terdapat beberapa syarat minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk bisa bertahan, namun syarat tersebut sulit dipenuhi oleh partai kecil. Selain itu, perubahan sistem pemilihan umum juga berdampak pada sulitnya partai-partai kecil untuk mendudukkan wakilnya di parlemen. Untuk menjelaskan mengenai strategi Putin, digunakan beberapa teori, teori transisi demokrasi oleh Juan J. Linz dan Alfred Stephan, teori klasifikasi pemerintahan oleh Alan Ball dan Guy B. Peter. Selain itu dalam menganalisa strategi Putin digunakan teori Strategi Politik oleh Hanspeter Kriesi, teori managed democracy dari McFaul serta teori partai politik oleh Alan Ware. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu kajian literatur dengan mengumpulkan informasi dari berbagai buku, jurnal, dan media internet.

---

This thesis discusses the politics of President Vladimir Putin in Russia in managing the government period 2003-2007. Transition to democracy has brought changes in Russia since 1991. This transition is expected to bring the country towards a more democratic system to the deepening of democracy. However, when Vladimir Putin was president, there was a reversion to authoritarian direction. With the political strategy of managed democracy, Putin sought to win the United Russia Party in the Duma election in 2003 and 2007. Vladimir Putin's first strategy is to utilize the state apparatus and bureaucracy, utilizing the media, and also to change the law system of elections and political parties. Utilization of the state apparatus or bureaucracy began through a change in the institutional reform of the electoral law in the Russian governor. Governor or the head of the region are no longer elected by the people but appointed by the president.The result is 80% of the regional head of Russia became a member of United Russia Party in 2007. In addition, the patrimonial bureaucracy is getting stronger as the reinforcement of the power of the President. By using a list of the cadre system, Putin restore Nomenklatura Soviet system to control the bureaucracy. The second strategy is conducted by Vladimir Putin is to utilize the national media, especially electronic media like television. With the beginning of takeover by the state television station, Putin use the television station for United Russia party's campaign.The result is the election campaign of United Russia bigger than the other party. The third strategy is to change the law of election system and political parties. There are some minimum requirements that must be met by political parties in order to survive, but conditions were difficult to be met by a small party. In addition, there are some changes in the electoral system also leads to the difficulties of smaller parties to put their representatives in parliament. To explain the political strategy of Putin, the writer use some theory, they are: the theory of democratic transition by Juan J. Linz and Alfred Stephan, classification of government by Alan Ball and Guy B. Peter. In addition, in analyzing the strategy of Putin, the writer use the theory of political strategy by Hanspeter Kriesi, McFaul?s theory of managed democracy and political party theory by Alan Ware. The research method is using a qualitative method and method of data collection by gathering information from various books, journals, and internet media."

"ABSTRAKStudi ini menganalisis fenomena Aksi Bela Islam ldquo;411 rdquo; dan ldquo;212 rdquo; tahun 2016 oleh Gerakan Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia GNPF-MUI dalam perspektif populism. Argumentasi dalam penelitian ini adalah Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI merupakan gerakan populisme dalam bentuk strategi politk dan termasuk dalam varian populisme Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus case study . Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan data adalah melalui wawancara dan pemberitaan seputar GNPF-MUI di berbagai media massa. Temuan dari penelitian ini didapatkan penjelasan bahwa penyebab kemunculan Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI adalah adanya konteks Ahok menjadi kontestan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, sentiment anti-Ahok, dan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Aksi Bela Islam GNPF-MUI merupakan pupulisme dalam bentuk strategi politik Jansen, 2011 karena mampu memobilisasi massa yang berasal dari kalangan yang terpinggirkan dari sektor sosial dan berbagai ormas Islam, diajak untuk melakukan tindakan politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 untuk tidak memilih Ahok anti Ahok . Di dalam Aksi Bela Islam GNPF-MUI juga terdapat elemen populisme Islam Vedi R. Hadiz , yaitu koalisi multi kelas yang terbentuk dari berbagai ormas Islam, disatukan oleh identitas bersama yang sengaja dibentuk yaitu sebagai pembela Islam Islamic Defender dengan seruan ldquo;Bela Quran rdquo; sebagai pemersatu.Kata kunci : penyebab kemunculan, strategi politik, mobilisasi massa, populisme Islam.

---

ABSTRACTThis study analyzes the phenomenon of Aksi Bela Islam 411 and 212 in 2016 by the Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia GNPF MUI in the perspective of populism. The argument in this research presents that the Aksi Bela Islam by GNPF MUI is a populist movement in the form of political strategy and included into one of Islamic populism. This research uses qualitative approach with case study method. The data obtained by interviewing and researching news about GNPF MUI in various mass media. This study finds that the cause of the emergence of Aksi Bela Islam by GNPF MUI are the existence of Ahok related to his status as candidate of Jakarta rsquo s Governor elections in 2017, anti Ahok sentiment, and the blasphemy of Ahok. The Aksi Bela Islam of GNPF MUI is a populism in the form of political strategy Jansen, 2011 because it is able to mobilize people from various background such as the marginalized, Islamic mass organizations, who were invited to take political action not to vote Ahok anti Ahok in Jakarta elections 2017. In the Aksi Bela Islam of GNPF MUI there is also an element of Islamic populism Vedi R. Hadiz , a multi class coalition formed from various Islamic mass organizations, united by a commonly formed identity of the defender of Islam Pembela Islam with the call Bela Quran as a unifier.Keywords causes of emergence, political strategy, mass mobilization, Islamic populism"

"Perda pengendalian minuman beralkohol di Banyumas yang diterbitkan tahun 2014 pada awalnya memunculkan perbedaan pendapat dalam internal PDI Perjuangan di Banyumas.  Perda ini merupakan hasil tuntutan oleh beberapa ormas Islam di Banyumas, seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah.  PDI Perjuangan sebagai partai penguasa di Banyumas sejak reformasi terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu yang setuju dan tidak setuju dengan adanya perumusan Perda tersebut.  Kubu tidak setuju beranggapan bahwa isu minuman beralkohol bukan lah isu yang dibawa oleh PDI Perjuangan.  Hal ini juga akan merugikan konstituen PDI Perjuangan.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan komunikasi, akhirnya terjadi kompromi antara kedua pihak, yaitu tidak dibahasnya ciu Cikakak (minuman beralkohol tradisional khas Banyumas) dalam substansi perda.  Selain itu, PDI Perjuangan menganggap bahwa isu pengendalian minuman beralkohol bukanlah perda syariah.  Dukungan PDI Perjuangan terhadap perda ini merupakan strategi partai untuk mempertahankan konstituen mereka, yaitu dari kelompok masyarakat Islam yang menuntut untuk diterbitkan perda pengendalian minuman beralkohol dan juga dari kelompok perajin minuman beralkohol tradisional di Banyumas.  PDI Perjuangan ingin menampilkan citra yang lebih religius di hadapan masyarakat Islam di Banyumas.  Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu strategi politik Peter Schroder.

---

The regulation on controlling alcoholic beverages in Banyumas, which was published in 2014, initially raised debates in PDI Perjuangan internally in Banyumas. This regulation is the reaction to protests by several Islamic organizations in Banyumas, such as MUI, NU, and Muhammadiyah. PDI Perjuangan as the ruling party in Banyumas which is reformed is divided into two parties, namely those who agree and those who do not agree with the formulation of the regulation. The faction does not agree to assume that the issue of alcoholic beverages is not an issue brought by PDI Perjuangan. This will also harm PDI Perjuangan constituents. The method used in this research is qualitative method. The results showed that after communication, a compromise finally occurred between the two parties, namely not discussing ciu Cikakak (a traditional alcoholic beverage typical of Banyumas) in the substance of the regulation.  In addition, the PDI Perjuangan considers that the issue of alcoholic control resolves sharia regulations. PDI Perjuangans support for this regulation is the partys strategy to defend their constituents, namely from Islamic community groups that demand the prohibition of alcoholic drinks and also from groups of traditional alcoholic drinkers in Banyumas. PDI Perjuangan wants to display a more religious image before the Islamic community in Banyumas. This is in accordance with the theory used in this study, namely Peter Schroders political strategy."

"Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan sebuah kelompok gerakan oposisi politik masyarakat sipil yang dibentuk pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagai bentuk gerakan perlawanan terhadap rezim pemerintahan Joko Widodo. Dalam melakukan aksi-aksi politiknya, gerakan KAMI hanya bergerak melalui penyampaian kritik kepada pemerintah yang dilakukan oleh masing-masing deklaratornya. Berbagai strategi dilakukan oleh gerakan KAMI untuk membangun kekuasaan dan mencapai kepentingan politiknya di Indonesia. Dengan menggunakan teori Oposisi Demokrasi menurut Alfred Stepan (1997) dan teori Strategi dan Sumber Daya Gerakan oleh Paul Almeida (2019), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh gerakan oposisi politik KAMI dalam perannya mengkritik dan sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah untuk membangun kekuasaan dan mencapai kepentingan politiknya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik penelitian wawancara sebagai data primer; serta studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kehadiran gerakan KAMI sebagai gerakan oposisi politik tingkat masyarakat tidak terlepas dari upaya membangun kekuasaan dan kepentingan politiknya melakukan berbagai strategi politik yang dilakukan oleh KAMI. Selain itu, Peneliti juga menyimpulkan bahwa para deklarator KAMI lebih memilih untuk melakukan aksi-aksi penyampaian kritiknya secara individu dibandingkan harus melakukan aksi mobilisasi massa secara kolektif. 

---

The Coalition for Action to Save Indonesia (KAMI) is a civil society political opposition movement group formed on August 18, 2020 as a form of resistance movement against Joko Widodo's government regime. In carrying out its political actions, the KAMI movement only moves by conveying criticism to the government carried out by each of its declarators. Various strategies were carried out by the KAMI movement to build power and achieve its political interests in Indonesia. By using the theory of Democratic Opposition according to Alfred Stepan (1997) and the theory of Movement Strategy and Resources by Paul Almeida (2019), this study aims to determine the strategy carried out by the KAMI political opposition movement in its role of criticizing and as a counterbalance to government power to build power and achieve its political interests in Indonesia. This study uses qualitative research methods with interview research techniques as primary data; as well as literature studies as secondary data. The results of the study conclude that the presence of the KAMI movement as a community-level political opposition movement is inseparable from efforts to build power and its political interests in carrying out various political strategies carried out by KAMI. In addition, the researcher also concluded that KAMI declarators prefer to carry out actions to convey their criticism individually rather than having to carry out mass mobilization actions collectively."