Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKedelai adalah salah satu tanaman pangan strategis dan penting di Indonesia. Komoditas ini digunakan untuk bahan pangan, pakan ternak, dan berbagai produk industri. Papua memiliki potensi untuk pengembangan kedelai karena didukung oleh lahan dengan luas mencapai 2,75 juta ha yang tersebar di sentra pengembangan kedelai, yaitu Kabupaten Keerom, Nabire, Jayapura, Merauke, dan Sarmi. Selain lahan yang cukup luas, teknologi budi daya spesifik lokasi juga sudah tersedia untuk dikembangkan di Papua. Pengembangan kedelai di Papua memerlukan dukungan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan yang diperlukan antara lain berupa program dan insentif bagi petani kedelai agar mereka berpartisipasi penuh menerapkan teknologi yang telah dihasilkan melalui penelitian. Kebijakan lainnya dalah mendorong BUMN, swasta, dan koperasi untuk mengembangkan agroindustri di Papua. Keterpaduan program pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mendorong minat petani mengembangkan kedelai sebagai tanaman prioritas. Penyediaan sarana produksi, pengembangan pasar, dan harga yang layak bagi petani mutlak diperlukan untuk menjamin keberlanjutan produksi kedelai di Papua."

"Hatta and Indonesia’s Independent and Active Foreign Policy” is a book published by the Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, edited by Evan A. Laksmana and Lina Alexandra. This book gathers a dozen rising scholars and analysts of Indonesian foreign policy to examine the conditions and extent to which “independent and active principle” - first articulated by Vice President Mohammad Hatta in 1948 - has been used and abused in various strategic policy issues. The book launch event aims to introduce this book to the public, especially stakeholders related to the formulation of Indonesia’s foreign policy. Furthermore, we would also want to get the public’s critical response to the analyses contained in this book. The event will be conducted in a hybrid setting in which offline participants are limited to 60 people."

"Dalam rangka mencapai target pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) serta mempertimbangkan potensi panas bumi sebagai salah satu sumber daya EBT yang melimpah di Indonesia dan tersebar dari pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Pemerintah Indonesia menargetkan penambahan kapasitas terpasang PLTP sebesar 3,3 GW hingga tahun 2030 bauran atau mencakup 16% dari total tambahan kapasitas terpasang dari bauran EBT sebesar 20,9 GW. Pengembangan energi panas bumi secara umum lebih berisiko dibandingkan dengan pengembangan jenis-jenis EBT lainnya (diantaranya pengembangan energi surya, angin dan air. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh strategi pengambilan keputusan stakeholder terhadap kinerja investasi di proyek panas bumi PLN dengan pengelompokkan data berdasarkan studi literatur kemudian dilakukan pengidentifikasian faktor indikator kebijakan yang digunakan stakeholder yang mempengaruhi investasi proyek sebagai proyek eksplorasi panas bumi dengan data diperoleh dengan menggunakan kuesioner, penentuan responden dibagi ke dalam 3 tahapan pengumpulan data dengan sumber primer yang berupa survei kuesioner. Didalam penelitian ini juga dilakukan pengidentifikasi tingkat kematangan terhadap hubungan antara kebijakan stakeholder terhadap kinerja investasi di proyek panas bumi saat ini di indonesia untuk masukan dalam menentukan strategi perusahaan. Strategi yang dihasilkan dari analisisa ini diharapkan dapat membantu perusahaan penghasil listrik dari panas bumi untuk meningkatkan kinerja terhadap proyek panas bumi untuk meningkatkan investasi berkelanjutan dapat memberikan manfaat lebih dan bisa diimplementasikan.

---

In order to achieve the target of developing New and Renewable Energy (EBT) and considering the potential of geothermal as one of the abundant EBT resources in Indonesia and spread from the islands of Sumatra, Java, Nusa Tenggara, Sulawesi and Maluku. The Indonesian government is targeting an additional installed capacity of geothermal power plant of 3.3 GW until 2030 mix or covering 16% of the total additional installed capacity of the EBT mix of 20.9 GW. Geothermal energy development is generally riskier than the development of other types of renewable energy (including solar, wind and water energy development). The purpose of this study is to analyze the effect of stakeholder decision-making strategies on investment performance in PLN geothermal projects by classifying data based on literature studies and then identifying policy indicator factors used by stakeholders that affect project investment as geothermal exploration projects with data obtained using questionnaires, determining respondents divided into 3 stages of data collection with primary sources in the form of questionnaire surveys. This research also identifies the level of maturity of the relationship between stakeholder policies and investment performance in current geothermal projects in Indonesia for input in determining company strategy. The strategies resulting from this analysis are expected to help geothermal electricity producing companies to improve the performance of geothermal projects to increase sustainable investment can provide more benefits and can be implemented."

"

---

ABSTRACTIn Post-war Japan as a Sea Power, Alessio Patalano incorporates new, exclusive source material to develop an innovative approach to the study of post-war Japan as a military power. This archival-based history of Asia's most advanced navy, the Japanese Maritime Self-Defence Force (JMSDF), looks beyond the traditional perspective of viewing the modern Japanese military in light of the country's alliance with the US. The book places the institution in a historical context, analysing its imperial legacy and the role of Japan's shattering defeat in WWII in the post-war emergence of Japan as East Asia's 'sea power."

"ABSTRAKSistem Akuntansi Keuangan (SAK) adalah bentuk dari implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Departemen Hukum dan HAM sebagai bagian dari entitas pemerintah telah menjalankan SAK sesuai dengan Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat keberhasilan implementasi yang ditinjau dari beberapa aspek variabel yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.Penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk meng-evaluasi implementasi SAK yang sudah berjalan di Departemen Hukum dan HAM RI. Berdasarkan hasil penelitian melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat disimpulkan bahwa implementasi SAK pada Departemen Hukum dan HAM dalam keadaan cukup baik dengan total rata - rata nilai skor dari 4 aspek variabel tersebut adalah 3.67.Implementasi sudah berjalan namun berdasarkan penilaian dari 4 aspek variabel, semua aspek perlu ditingkatkan. Guna mencapai peningkatan mutu implementasi, dapat dilakukan beberapa strategi yaitu, komitmen pimpinan, peningkatan Sistem Pengendalian Internal (SPI), pelatihan, dan peningkatan insentif.

---

ABSTRACTFinancial Accountancy System (SAK) was manifestated from Government Standard Of Accountancy policy. Indonesia’s Department of Law And Human Rights. As a part of govemmental entities implemented SAK based on Regulation Number 17 released by 2003 which regulate State Financial System.The purposes of this research is to acquired a narrative description about the effectiveness of SAK implementation policy viewed from four aspect of variables, Communication, Resources, Attitude and Structure of Bureaucracy.The bottom line of the research was to evaluate the implementation of SAK policy on Indonesia’s Department of Law And Human Rights. Based on the conclusion made by the researcher using the quantitative and qualitative approaches, concluded that the implementation so far gained score of 3.67 based on the research. Which can be categorized as a “good enough” .SAK implemented and needs to be re-enforce by re-arrange strategies by strengthen few major point of view, Strong Commitment, Internal Controlling System (SPI), hands on training and better incentives to motivate human resources behind SAK."