Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada 29 Mei 2006, sebuah lumpur panas menyembur keluar dari dalam bumi yang perlahan tapi pasti menenggelamkan permukiman, pertanian, dan perindustrian di Kabupaten Sidoarjo, dan membuat 40.000 warga Sidoarjo harus mengungsi. Dalam Tugas Karya Akhir TKA ini , penulis akan lebih membahas dari sisi politik terkait kasus semburan lumpur di Sidoarjo ini, lebih tepatnya pengaruh kekuatan bisnis terhadap munculnya kebijakan publik. Seperti yang kita ketahui, Lapindo Brantas adalah salah satu bagian dari kerajaan bisnis keluarga Bakrie. Aburizal Bakrie ARB yang saat itu merupakan Direktur Utama dari PT. Bakrie and Brothers Tbk, disisi lain juga menjabat sebagai menteri negara di Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY . Terkait fenomena itu, hipotesis yang muncul pada kasus ini bahwa adanya conflict of interest antara pemerintah dengan Lapindo Brantas Inc, yang mana direktur utamanya merupakan menteri aktif dimasa pemerintahan SBY, dan diperkirakan merupakan ldquo;penyokong besar rdquo; yang mendukung kemenangan SBY pada Pemilihan Presiden tahun 2004 lalu. conflict of interest ini kemudian berwujud dalam kekuatan struktural, instrumental , dan diskursif . yang dimiliki kelompok bisnis dalam hal ini Aburizal Bakrie dan kerajaan atau kelompok bisnisnya dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah terkait kasus semburan lumpur di Sidoarjo. Hasilnya adalah mereka mampu membuat pemerintah, yang juga telah disetujui oleh DPR RI yang dianggap sebagai wakil rakyat , memutuskan menjadikan bencana semburan lumpur di Sidoarjo menjadi berstatus ldquo;Bencana Alam rdquo;. Mereka juga mampu mengarahkan opini publik melalui kekuatan Agensi yang berwujud pada Kekuatan Diskursif bahwa lumpur panas ini bukan kesalahan Lapindo Brantas, dan dengan ini Lapindo Brantas tak bisa dipidana . Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis diskursus melalui berbagai buku , tesis, disertasi, dan jurnal ilmiah untuk mengetahui relasi antara kekuatan bisnis dan politik, berita-berita dan hasil penelitian ilmiah yang ada keterkaitanya dengan kasus lumpur lapindo , dan berbagai artikel dan sumber valid tentang kebijakan yang muncul pasca kasus tersebut.

---

ABSTRACTOn May 29, 2006, a mudflow spurted out of the earth and flooded the settlements, agriculture, and industrial area in Sidoarjo regency, and caused 40,000 Sidoarjo residents to flee. In this paper, the author will discuss the political side of the mudflow case in Sidoarjo, more precisely, the influence of business group towards government rsquo s policy. As we know, Lapindo Brantas is part of the Bakrie family rsquo s business empire. Aburizal Bakrie ARB was the CEO of PT. Bakrie and Brothers Tbk, and also a minister on Indonesia Bersatu Cabinet chaired by President Susilo Bambang Yudhoyono SBY . The hypotheses on this case is there is a conflict of interest between the government and Lapindo Brantas Inc, which its CEO was also a big supporter in favor of SBY 39 s victory in the 2004 Presidential Election. This conflict of interest then manifests itself in structural, instrumental, and discursive powers. The business group in this case Aburizal Bakrie and his business empire influenced the government policy related to the mudflow case in Sidoarjo. Then, after it was approved by the House of Representatives who is considered as the representative of the people , the government decided to declare the mudflow in Sidoarjo as a natural disaster . The business group was capable on influencing public opinion through agency power manifested on discursive power that the mudflow was not caused by the drilling activity of Lapindo Brantas and so, it cannot be prosecuted. The methods of this research are literature study and discourse analysis through various books, theses, dissertations, and scientific journals to find out the relations between business influences, politics, news scientific researches and various article result which correlate Sidoarjo mud case, and various valid articles and sources about the policies that emerged after the case."

"Selama beberapa dekade, UE (Uni Eropa) dikenal memiliki pengaruh global yang signifikan, tetapi pengaruh ini melemah setelah memuncaknya ketegangan Rusia-Ukraina. Konflik Ukraina menjadi faktor pendorong signifikan terhadap pergeseran pengaruh politik, membuka peluang bagi aktor lain, seperti SCO (Shanghai Cooperation Organisation), untuk memperkuat pengaruhnya. Dengan demikian, faktor pendorong oleh UE dan faktor penarik oleh SCO menjadi dua pilar penting dalam perubahan pengaruh politik internasional. Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat dugaan bahwa power shifting politik global dapat terjadi dari UE ke SCO. Sehingga, perlu adanya sebuah kegiatan eksplorasi yang di mana penelitian ini hadir untuk mengungkapkan dinamika power shifting politik global dari UE ke SCO sebagai dampak perang Rusia-Ukraina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kritis yang mencakup penelusuran geopolitik, analisis keamanan dan politik internasional. Teori yang digunakan dalam proses penelitian adalah Regional Security Complex Theory (RSCT) dan Teori Structural Power. Penelitian ini menemukan bahwa konflik Ukraina telah melemahkan pengaruh politik UE secara global karena memperlihatkan perpecahan dan ketidaksepakatan internal di antara negara-negara anggotanya dalam menanggapi konflik tersebut. UE telah terlibat aktif sejak krisis Krimea 2014 dan perang di Donbas, dengan salah satu respons utamanya berupa sanksi ekonomi terhadap Rusia. Upaya UE untuk mengatasi konflik ini bertujuan mempertahankan posisi globalnya melalui solidaritas internal dan peran aktif dalam diplomasi dan mediasi. Sebaliknya, SCO, yang anggotanya terdiri dari negara-negara Asia dengan populasi besar, semakin menjadi platform kerjasama regional yang berpengaruh di tingkat global. Pergeseran pengaruh dari UE ke SCO dapat berdampak besar pada politik dan keamanan dunia, menggeser pusat kebijakan dan diplomasi dari Eropa ke Asia. Pengaruh politik SCO yang semakin kuat dapat menciptakan paradigma baru dalam hubungan internasional, dengan negara-negara Asia memainkan peran lebih besar dalam menentukan arah kebijakan global. Kesimpulannya, Konflik Ukraina telah melemahkan pengaruh politik global UE karena memperlihatkan perpecahan internal di antara negara-negara anggotanya, sementara SCO semakin menjadi platform kerjasama regional yang berpengaruh. Implikasi penelitian ini yaitu, pergeseran pengaruh dari UE ke SCO dapat mengubah pusat kebijakan dan diplomasi global dari Eropa ke Asia, menciptakan paradigma baru dalam hubungan internasional dengan negara-negara Asia memainkan peran lebih besar dalam menentukan arah kebijakan global.

---

For decades, the EU (European Union) was known to have significant global influence, but this influence weakened after mounting Russian-Ukrainian tensions. The Ukrainian conflict has become a significant driving factor in shifting political influence, opening up opportunities for other actors, such as the SCO (Shanghai Cooperation Organisation), to strengthen their influence. Thus, push factors by the EU (European Union) and pull factors by the SCO are two important pillars in changes in international political influence. Based on the explanation above, there is a suspicion that global political power shifting could occur from the EU to the SCO. Thus, there is a need for exploratory activities in which this research is present to reveal the dynamics of global political power shifting from the EU to the SCO as a result of the Russia-Ukraine war. This research uses qualitative methods with a literature study approach and critical analysis which includes geopolitical exploration, security analysis and international politics. The theories used in the research process are Regional Security Complex Theory (RSCT) and Structural Power Theory. This research finds that the Ukraine conflict has weakened the EU's political influence globally because it shows internal divisions and disagreements among its member states in responding to the conflict. The EU has been actively involved since the 2014 Crimea crisis and the war in Donbas, with one of its main responses being economic sanctions against Russia. The EU's efforts to resolve this conflict aim to maintain its global position through internal solidarity and an active role in diplomacy and mediation. In contrast, the SCO, whose members consist of Asian countries with large populations, is increasingly becoming an influential regional cooperation platform at the global level. A shift in influence from the EU to the SCO could have a major impact on world politics and security, shifting the center of policy and diplomacy from Europe to Asia. The increasingly strong political influence of the SCO could create a new paradigm in international relations, with Asian countries playing a greater role in determining the direction of global policy. In conclusion, the Ukraine conflict has weakened the EU's global political influence as it exposed internal divisions among its member states, while the SCO has increasingly become an influential regional cooperation platform. The implication of this research is that the shift in influence from the EU to the SCO can shift the center of global policy and diplomacy from Europe to Asia, creating a new paradigm in international relations with Asian countries playing a greater role in determining the direction of global policy."