Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi mengenai keragaman burung penyedia jasa ekosistem telah dilakukan pada dua tipe habitat yaitu kawasan perkebunan dan kawasan tepi hutan Suaka Margasatwa Cikepuh (SM Cikepuh). Studi dilakukan pada bulan Maret 2016. Metode yang digunakan adalah point count dalam transek sejauh 1 km yang dibuat masing-masing ke arah hutan dan ke arah perkebunan dengan jarak antar titik 200 m. Total titik yang digunakan yaitu 30 titik. Hasil penelitian menunjukan terdapat 37 jenis burung penyedia jasa ekosistem yang terdapat di hutan dan perkebunan. Komposisi jenis burung penyedia jasa ekosistem di kedua habitat secara umum berbeda. Jenis yang mendominasi di kedua habitat yaitu jenis Pycnonotus aurigaster. Hasil korelasi Spearman menunjukan di habitat hutan terdapat korelasi antara jumlah jenis burung Pycnonotus aurigaster dengan jumlah tumbuhan Microcos tomentosa (Sig 2-tailed 0,028 P < 0,05). Diketahui bahwa Pycnonotus aurigaster merupakan agen penyebar biji dari Microcos tomentosa. Jenis burung yang berpeluang sebagai agen penyerbuk di perkebunan jati maupun kelapa yaitu Nectarinia jugularis. ......A study on bird diversity as ecosystem services provider was conducted on two types of habitat namely agriculture and forest edge Suaka Margasatwa Cikepuh (SM Cikepuh) on March 2016. The method used in this study was point count within 1 km transects that made toward the forest edge and the agriculture by 200 m distance between point, respectively. Thirty points were used. The result showed that there were 37 species of bird ecosystem services provider lived in forest edge and agriculture. The composition of bird species ecosystem services provider both in forest edge and agriculture was generally different. Dominant species in both habitat was Pycnonotus aurigaster. Spearman correlation showed that there was correlation between Pycnonotus aurigaster with Microcos tomentosa in the edge forest (Sig. 2-tailed 0,028 P < 0,05). The Pycnonotus aurigaster was known as agent seed dispersal at Microcos tomentosa. Bird species that was likely had a role as pollinators in agriculture was Nectarinia jugularis.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas upaya pemerintah kolonial terhadap pelestarian lingkungan di Hindia Belanda. Perusakan hutan dan perburuan hewan liar, merupakan masalah krusial yang mengancam kelestarian lingkungan hidup pada awal abad di Hindia Belanda. Hal tersebut dibuktikan dari musim pancaroba dan hujan yang tidak turun pada musim basah. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda membuat beberapa landasan kebijakan untuk membatasi kerusakan dan melestarikan alam. Landasan kebijakan tersebut merupakan hasil dari masukan dan aksi sekelompok ilmuwan yang peduli terhadap lingkungan. Ide pemikiran Ilmuwan di Hindia Belanda tidak terlepas dari upaya pelestarian alam yang ada di Belanda. Sebagai negara induk, Belanda mempunyai peran penting sebagai pemicu dari beridirinya gerakan pelestarian alam di Hindia Belanda. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode sejarah, yaitu: melalui tahap heuristik, dengan menelusuri Staatsblad lembaran negara , dan statuten yang melalui tahapan kritik. Sehingga dapat di interpretasi dan menghasilkan penulisan sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda telah membangun landasan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan yang konstruktif dengan membangun cagar alam dan suaka margasatwa.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the efforts of the colonial government towards environmental conservation in the Dutch East Indies. The destruction of forests and the hunting of wild animals, was a crucial issue that threatened the preservation of the environment at the beginning of the century in the Dutch East Indies. This is evident during the transition season when the rain did not fall in the wet season. At the beginning of the 20th century, the Dutch East Indies colonial government made several policy platforms to limit environmental damage and preserve nature. The foundation of the policy is the result of input and action of a group of scientists who care about the environment. The ideas and thoughts of the scientists in the Dutch East Indies cannot be separated from the efforts of nature conservation in the Netherlands. As a mother country, the Netherlands had an important role as a trigger of the establishment of nature conservation movement in the Dutch East Indies. The method used in this research is the historical method, namely through the heuristic stage, by tracing the Staatsblad, and statuten through criticism stage. So that, can be interpreted and be writed as history. The results of this study indicate that the Dutch East Indies colonial government has built a constructive policy regarding environmental management by establishing nature reserves and wildlife sanctuaries.

Abstrak :
Sebagai ekosistem peralihan antara wilayah darat dan laut, pengelolaan mangrove harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dan melalui berbagai pendekatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Peneliti turut melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber untuk sebagai data pendukung. Terdapat dua permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, yaitu mengenai kelembagaan dan tata kelola hutan mangrove di Indonesia serta penerapan pengelolaan mangrove di Suaka Margasatwa Muara Angke (SM Muara Angke) dan Taman Wisata Angke Kapuk (TWA Angke Kapuk) sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mangrove Angke Kapuk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mangrove memiliki berbagai macam fungsi dan manfaat. Akan tetapi, pengelolaan terhadap mangrove di Indonesia belum dilaksanakan secara terpadu. Kemudian, dalam pengelolaan mangrove di kawasan SM Muara Angke dan TWA Angke Kapuk ditemui beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar para pihak, permasalahan batas kawasan, rendahnya keterlibatan masyarakat, serta kegiatan masyarakat di sekitar kawasan.

---

As mangroves are an ecosystem at the interface between land and sea, their management involves various stakeholders as well as various approaches. Therefore, an integrated management of mangroves is required to protect and preserve them. This normative juridical research study uses materials derived from literature. The researcher also conducted several interviews to obtain supporting data. There are two questions that will be discussed in this study, namely the authority and management of mangrove forest in Indonesia, and the implementation of mangrove management in Muara Angke Wildlife Reserve and the Angke Kapuk Nature Recreation Park, which are part of the Angke Kapuk Mangrove Forest. The results show that mangroves have important functions and uses. However, the management of mangroves in Indonesia has not been yet integrated. The implementation of mangrove management in both the Muara Angke Wildlife Reserve and the Angke Kapuk Nature Recreation Park has faced several obstacles, such as limited budget, infrastructure, and facilities as well as lack of personnel and coordination, boundary issues, limited engagement from the local community, and human activities.