Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pengaturan subsidi perikanan dalan ketentuan GATT-WTO dikaitkan dengan praktek subsidi perikanan di Indonesia. Penelitian ini adalah peneiitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perundingan pembentukan disiplin baru tentang subsidi perikanan disebabkan oleh tidak dapat diterapkannya ketentuan subsidi dalam SCM Agreement yang semata-mata menggunakan pendekatan trade effect terhadap subsidi perikanan yang juga menggunakan pendekatan resources sustainability effect. Penelitian juga menunjukan bahwa di bidang perikanan Indonesia masih menerapkan subsidi perikanan yang termasuk kategori dilarang menurut ketentuan Chair's Draft. Namun demikian, karena Indonesia termasuk negara berkembang hal tersebut dikecualikan sepanjang subsidi perikanan yang diterapkan tidak menimbulkan overcapacity dan overfishing, serta dilaksanakan bersamaan dengan pengelolaan perikanan yang efektif. Dalam perundingan subsidi perikanan ke depan, Indonesia periu terus memperjuangkan adanya pengaturan SDT yang lebih efektif, mengikat, dan berpihak pada kepentingan negara berkembang.

---

Abstract
This thesis is deals with the fisheries subsidy arrangements in the GATT-WTO provisions in relation to the fisheries subsidies practices in indonesia. This research uses a qualitative approach with normative methodology. The outcome of this research shows that the establishment of new disciplines on fisheries subsidies based on ineffectiveness of SCM Agreement that only use "trade effect" approach to be implemented on fisheries subsidies that are also use the "sustainable resource effects" approach. Research also shows that in the fisheries sector Indonesia provided fisheries subsidies that prohibited by the Chair?s Draft. Nevertheless, as a developing country such prohibition is not applied to Indonesia, provided the effective fisheries management measures in place and these subsidies do not creation of overcapacity and or overfishing. ln the future fisheries subsidies negotiation, Indonesia should continue to light for the more effective provision of SDT and sides with the interest of developing countries.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menganalisa mengenai proses investigasi Amerika Serikat (AS) atas kasus Frozen Warmwater Shrimp Subsidies yang menyangkut Indonesia yang dinilai telah melakukan subsidi dan merugikan industri domestik AS. Konsistensi antara proses tindakan anti-subsidi (CVD) yang dilakukan otoritas investigasi AS dan ketentuan WTO khususnya Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) akan dilihat dalam tesis ini. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan hasil preskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar memastikan proses penyelidikan yang dilakukan AS terhadap Indonesia dan tindakan pemerintah Indonesia dalam membuktikan dirinya tidak bersalah sesuai dengan hukum WTO, sehingga penyimpangan terhadap pemakaian tindakan anti-subsidi dapat dihindari demi kepentingan perdagangan internasional bagi seluruh anggota WTO. Selain itu, WTO perlu memberikan perhatian lebih terhadap isu dominansi negara-negara maju dalam menerapkan tindakan anti-subsidi terhadap negara-negara berkembang yang dapat dijadikan alasan untuk sikap proteksi atas industri domestik negara-negara maju tersebut atau kepentingan-kepentingan lainnya.

---

ABSTRACT
This thesis analyzes the process of investigation of the United States (US) on Frozen Warmwater Shrimp Subsidies case against Indonesia who had committed subsidies and cause injury to the US domestic industry. The consistency between process of anti-subsidy measures (CVD) who conducted by US investigation authorities and the provisions of WTO especially the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) will be viewed in this thesis. This thesis uses the method of normative legal research as to result in a prescriptive advice. The results of the study suggest that ensures the investigation process conducted by AS against Indonesia and the Indonesian Government measures to prove his innocence in accordance with the WTO law, so that deviations from the use of anti-subsidy measures can be avoided in the interest of international trade for all WTO members. Moreover, the WTO needs to pay more attention to the issue of dominance of developed countries in implementing anti-subsidy measures against developing countries that can be used as an excuse for protectionism on the domestic industry of the developed countries or other interests.