Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaturan subsidi perikanan dalan ketentuanGATT-WTO dikaitkan dengan praktek subsidi perikanan di Indonesia. Penelitianini adalah peneiitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa perundingan pembentukan disiplin barutentang subsidi perikanan disebabkan oleh tidak dapat diterapkannya ketentuansubsidi dalam SCM Agreement yang semata-mata menggunakan pendekatantrade effect terhadap subsidi perikanan yang juga menggunakan pendekatanresources sustainability effect. Penelitian juga menunjukan bahwa di bidangperikanan Indonesia masih menerapkan subsidi perikanan yang termasuk kategoridilarang menurut ketentuan Chair's Draft. Namun demikian, karena Indonesiatermasuk negara berkembang hal tersebut dikecualikan sepanjang subsidiperikanan yang diterapkan tidak menimbulkan overcapacity dan overfishing,serta dilaksanakan bersamaan dengan pengelolaan perikanan yang efektif. Dalamperundingan subsidi perikanan ke depan, Indonesia periu terus memperjuangkanadanya pengaturan SDT yang lebih efektif, mengikat, dan berpihak padakepentingan negara berkembang.

---

AbstractThis thesis is deals with the fisheries subsidy arrangements in the GATT-WTOprovisions in relation to the fisheries subsidies practices in indonesia. Thisresearch uses a qualitative approach with normative methodology. The outcome ofthis research shows that the establishment of new disciplines on fisheriessubsidies based on ineffectiveness of SCM Agreement that only use "trade effect"approach to be implemented on fisheries subsidies that are also use the"sustainable resource effects" approach. Research also shows that in the fisheriessector Indonesia provided fisheries subsidies that prohibited by the Chair?s Draft.Nevertheless, as a developing country such prohibition is not applied to Indonesia,provided the effective fisheries management measures in place and these subsidiesdo not creation of overcapacity and or overfishing. ln the future fisheriessubsidies negotiation, Indonesia should continue to light for the more effectiveprovision of SDT and sides with the interest of developing countries."

"ABSTRAKTesis ini menganalisa mengenai proses investigasi Amerika Serikat (AS) ataskasus Frozen Warmwater Shrimp Subsidies yang menyangkut Indonesia yangdinilai telah melakukan subsidi dan merugikan industri domestik AS. Konsistensiantara proses tindakan anti-subsidi (CVD) yang dilakukan otoritas investigasi ASdan ketentuan WTO khususnya Agreement on Subsidies and CountervailingMeasures (ASCM) akan dilihat dalam tesis ini. Penulisan tesis ini menggunakanmetode penelitian hukum normatif dengan hasil preskriptif. Hasil penelitianmenyarankan agar memastikan proses penyelidikan yang dilakukan AS terhadapIndonesia dan tindakan pemerintah Indonesia dalam membuktikan dirinya tidakbersalah sesuai dengan hukum WTO, sehingga penyimpangan terhadappemakaian tindakan anti-subsidi dapat dihindari demi kepentingan perdaganganinternasional bagi seluruh anggota WTO. Selain itu, WTO perlu memberikanperhatian lebih terhadap isu dominansi negara-negara maju dalam menerapkantindakan anti-subsidi terhadap negara-negara berkembang yang dapat dijadikanalasan untuk sikap proteksi atas industri domestik negara-negara maju tersebutatau kepentingan-kepentingan lainnya.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the process of investigation of the United States (US) onFrozen Warmwater Shrimp Subsidies case against Indonesia who had committedsubsidies and cause injury to the US domestic industry. The consistency betweenprocess of anti-subsidy measures (CVD) who conducted by US investigationauthorities and the provisions of WTO especially the Agreement on Subsidies andCountervailing Measures (ASCM) will be viewed in this thesis. This thesis usesthe method of normative legal research as to result in a prescriptive advice. Theresults of the study suggest that ensures the investigation process conducted byAS against Indonesia and the Indonesian Government measures to prove hisinnocence in accordance with the WTO law, so that deviations from the use ofanti-subsidy measures can be avoided in the interest of international trade for allWTO members. Moreover, the WTO needs to pay more attention to the issue ofdominance of developed countries in implementing anti-subsidy measures againstdeveloping countries that can be used as an excuse for protectionism on thedomestic industry of the developed countries or other interests."

"Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia, memiliki potensi sumber daya laut dan perikanan yang sangat luar biasa. Namun, anugerah geografis dan potensi demikian bertolak belakang dengan realita kondisi hidup masyarakat pesisir antara lain nelayan kecil yang masih banyak terpuruk dalam kemiskinan. Hingga saat ini, sedang berlangsung putaran-putaran negosiasi di kancah multilateral untuk mengatur secara ketat aktivitas penyelenggaraan subsidi perikanan oleh negara-negara. Terdapat potensi pelarangan terhadap penyelenggaran subsidi perikanan atas nama lingkungan. Subsidi diduga memiliki dampak negatif terhadap keberlanjutan stok ikan dunia. Padahal, penyelenggaraan subsidi perikanan oleh pemerintah adalah salah satu upaya utama untuk untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup nelayan kecil. Berangkat dari permasalahan tersebut, Penulis akan melakukan penelitian menggunakan metode yuridis-normatif. Pertama-tama, Penulis akan memaparkan realita taraf kehidupan dan kesejahteraan nelayan kecil di Indonesia yang masih rendah. Nelayan kecil dengan segala keterbatasan sosial, ekonomi, dan teknologi masih harus berjuang dan bersaing dengan aktor perikanan skala besar dan nelayan asing. Kemudian, penelitian akan dilanjutkan kepada pembahasan instrumen-instrumen hukum mengenai manajemen sumber daya perikanan dan subsidi perikanan yang pernah dan/atau masih berlaku di tataran internasional, regional, dan nasional. Dan pada akhirnya, penelitian akan sampai pada analisis terhadap kerangka hukum yang ideal bagi kebijakan peningkatan taraf hidup nelayan kecil di Indonesia melalui pemberian subsidi perikanan, suatu kebijakan yang juga tidak akan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.

---

Indonesia, as an archipelagic country with the longest coastline in the world, has extraordinary potential on marine and fishery resources. However, such geographical gifts and potentials are strikingly different with the living reality of coastal communities, including small-scale fishermen, many of whom are still impecunious. Up to now, there has been rounds of multilateral negotiations occurring to strictly regulate the countries’ activities for providing fisheries subsidies. There is a possibility that numerous policies of fisheries subsidies are to be prohibited due to environmental reasons. Fisheries subsidies are deemed to negatively impact the sustainability of world fish stocks. Whilst fisheries subsidies provided by government are frankly one main effort to improve the living standards of small-scale fishermen. From the problems state above, the Author will conduct research using juridical-normative approach. The Author will begin by describing the low quality of living standards, level of prosperity, and welfare of the small-scale fishermen in Indonesia. Small-scale fishermen with all their social, economic, and technological limitations still have to struggle and compete with large-scale fisheries actors and foreign fishermen. Then, the research will continue to the study of the past and/or currently applicable international, regional, and national legal instruments on fishery resources management and fisheries subsidies. Lastly, the research will arrive at the analysis of ideal legal framework for fishery subsidies to improve the living standards of small-scale fishermen in Indonesia, the kind of policy which would not endanger the sustainability of fishery resources as well. "