Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Subsidi perumahan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ternyata memiliki kekurangan-kekurangan. Skripsi ini bertujuan membandingkan KPR dan dua alternatifnya, yaitu subsidi Uang Muka dan subsidi Lumpsum Buydown, dengan melihat dampak perubahan tingkat suku bunga dan perubahan pendapatan rumahtangga atas nilai masing-masing alternatif subsidi. Dalam skripsi ini digunakan pendekatan penghitungan present value dan duration. Penelitian yang dilakukan sepenuhnya merupakan studi pustaka dan eksperimen, dan tidak menggunakan data empiris. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa nilai subsidi yang disalurkan melalui skema subsidi uang muka paling tidak terpengaruh oleh perubahan tingkat suku bunga maupun pendapatan rumahtangga dibandingkan dua subsidi lainnya. KPR menunjukkan kepekaan yang paling tinggi untuk pengaruh perubahan suku bunga. Subsidi Lumpsum Buydown terdapat di antara keduanya. Penulis menyarankan agar studi selanjutnya melihat masalah ini dari sisi pandang penerima subsidi, dan menguji lagi hasil studi ini dengan data-data empiris."

"Penelitian ini menganalisa apakah subsidi listrik sebagai faktor eksternal dan pro-environmental intention dan pro-environmental acts sebagai faktor internal memiliki hubungan terhadap perilaku hemat listrik rumah tangga di Indonesia. Tesis ini menganalisa secara empiris data SUSENAS 2017. Dengan menggunakan regresi logistik dan melibatkan variabel kontrol seperti karakteristik tempat tinggal dan sosiodemografi rumah tangga, hasil analisisi statistik menunjukkan bahwa rumah tangga bersubsidi memiliki kecendurungan untuk tidak berhemat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, keluarga dengan tingkat pro-environmental intention yang lebih tinggi tidak selalu menghemat listrik, sementara itu rumah tangga yang selalu menerapkan perilaku pro-environmental cenderung berhemat listrik. Dari hasil analisis, pemerintah dapat melakukan reformasi subsidi listrik bersamaan dengan pengaplikasian program yang dapat meminimalisasi gap antara intensi dan perilaku ramah lingkungan pada level rumah tangga untuk mendorong kebiasaan hemat energi.

---

This research analyzes whether electricity subsidy as an external factor and pro-environmental intention and acts as internal factors have any relationship on households electricity-saving behaviors in Indonesia. To this end, Indonesias household data from the National Socioeconomic Survey of Indonesia in 2017 is empirically analyzed. Using logit regression with control factors such as dwellings and sociodemographic characteristics, the statistical analysis reveals that subsidized households are less likely to save the electricity in their daily lives. Furthermore, families with higher pro-environmental intentions are not necessarily likely to save electricity, while households who are accustomed to pro-environmental routines are likely to do so. These demonstrate an existence of  internal gaps between their pro-environmental intention and the acts, suggesting that electricity subsidies reform and program should be considered along with the way how intention-act gaps can be mitigated at household levels for energy saving."

"ABSTRAKKebijakan subsidi bahan bakar minyak menyebabkan beban anggaran yang cukupbesar bagi pemerintah, terlebih pada saat harga minyak dunia meningkat tajam.Kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM sampai dengan saat ini terusmemperoleh kritik dikarenakan dampak kebijakan yang diperkirakan dapatmeningkatkan angka kemiskinan. Studi ini meneliti dampak dari pengurangansubsidi BBM terhadap kemiskinan dan kesenjangan. Studi ini menunjukkanbahwa kebijakan pemberian subsidi BBM malah menimbulkan kesenjangandalam distribusi manfaat subsidi. Namun, pengurangan subsidi BBM tidak sertamertamemperbaiki kesenjangan pendapatan. Studi ini juga menunjukkan bahwapengurangan subsidi BBM dapat meringankan beban anggaran pemerintah yangtimbul dari risiko volatilitas harga minyak dunia. Dengan menerapkan kebijakankompensasi yang tepat seperti bantuan kas yang tepat sasaran, stabilisasi hargabahan pokok, dan realokasi dana ke sektor lain yang menunjang pembangunansumber daya manusia, pengurangan subsidi BBM diyakini tidak menyengsarakanrakyat miskin, tetapi menguntungkan mereka dalam jangka panjang.

---

ABSTRACTThe fuel subsidy policy creates a strong fiscal burden for the government ofIndonesia, especially when the world oil price increases significantly. A policyoption to reduce fuel subsidies hitherto receives criticism because the policy isexpected to result in the increase of poverty rate. This paper examines the impactsof fuel subsidy cuts on poverty and inequality. This study has shown that the fuelsubsidy policy has inequality issue. However, reducing fuel subsidies does notnecessarily improve income inequality. The study also found that reducing fuelsubsidies would ease the fiscal burden stemming from the volatility of theinternational oil price. By implementing appropriate compensation policies suchas well-targeted cash transfer, commodity price stabilization, and reallocation ofthe fund to other sectors supporting human capital development, the fuel subsidyreduction will not hurt the poor, but benefit the poor in the long-run instead."

"Beberapa kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan IMF pada waktu yang lalu yang dituangkan dalam Lol (Letter of Intent) beberapa kali antara lain merekomendasikan agar pemerintah Indonesia mengurangi dan selanjutnya menghilangkan beberapa subsidi dalam APBN, agar APBN Iebih efisien. Salah satu subsidi yang terus berkurang adalah subsidi BBM, sehingga setelah subsidi BBM tsb. dikurangi secara bertahap sejak tahun 2000, menyebabkan harga BBM terus naik. Kenaikkan harga BBM sangat berpengaruh pada kehidupan perekonomian baik pada masyarakat maupun pada sektor industri. Analisis ini membahas dampak dan efektivitas pengurangan subsisdi BBM terhadap output sektor industri, dengan menggunakan analisa model INDECGE (Indonesia Energy Computable General Equilibrium Model) yang dibangun tahun 2000 dengan menggunakan tahun dasar data 1998."

"ABSTRAKPelayanan Rawat Inap di rumah sakit tersedia dalam berbagai kelas perawatan, sehingga tarif yang ditetapkan sesuai dengan kelas-kelas tersebut. Tarif kelas yang lebih tinggi diharapkan memberi subsidi pada kelas perawatan yang lebih rendah (subsidi silang). Di Rumah Sakit Santo Yusup perbedaan tarif pada kelas-kelas yang disebut diatas belum terlihat, dengan demikian tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi apakah subsidi silang dari kelas I ke kelas III terjadi di Unit Rawat Inap Theresia pada triwulan IV 1994 dan triwulan I tahun 1995. Metoda penelitian yang digunakan adalah metode evaluatif dengan menggunakan data sekunder atau data biaya dari Unit Rawat Inap Theresia Rumah Sakit Santo Yusup periode triwulan IV 1994 dan triwulan 1 1995. Hasil penelitian menunjukkan tidak terjadi subsidi silang dari kelas I ke kelas III (antar kelas perawatan), tetapi subsidi diperoleh dari unit pelayanan lainnya ke rawat inap (farmasi dan laboratorium). Hal ini menunjukkan adanya subsidi silang antar jenis pelayanan. Hasil penelitian ini merupakan masukan untuk manajemen rumah sakit dalam memperbaiki dan meningkatkan utilisasi kelas 1 di Unit Rawat Inap Theresia, sehingga terjadi subsidi silang yang diharapkan.

---

Inpatient services in hospital is usually divided into various classes of room which consequently will have differences on its price. Price of the upper class which is usually higher, is expected to subsidize the lower one (cross subsidy). Yet, in Santo Yusup Hospital difference of the room price on those classes, do not reflect the above intention therefore, the objective in of this study is to identify whether a cross subsidy from first class to third class exists in the Theresia Ward in fourth quarter of 1994 and first quarter of 1995. The method of this study is evaluative method by using secondary data (cost information) taken from the Theresia Ward Santo Yusup Hospital during fourth quarter period in 1994 and first quarter period in 1995. The result shows do not yield any evidence that cross subsidy exist from first class to third class ( among inpatient units ). However it is obvious that subsidy for inpatient service flows from another service units such as Pharmacy and Laboratory (cross subsidy among various kinds of service units). This study can be an input to the management of Santo Yusuf Hospital improving the utility of first class of Theresia Ward so that cross subsidy can exist as expected. "

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan reklamasi terhadap Kawasan Pantai Utara Jakarta dengan prinsip-prinsip pengembangan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Upaya perwujudan reklamasi Kawasan Pantai Utara Jakarta dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pihak Swasta. Dalam rangka penguatan konsep kerja sama tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan insentif pemanfaatan ruang kepada Pihak Swasta. Penentuan alternatif bentuk insentif yang memungkinkan untuk diberikan dilaksanakan melalui metode Content Analysis yang menghasilkan alternatif bentuk insentif berupa penyediaan sarana dan prasarana, pelampauan ketentuan teknis, kemudahan perizinan, pengurangan pajak, keringanan retribusi, serta urun saham. Alternatif bentuk insentif tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode AHP dan menghasilkan tiga bentuk insentif dengan skor preferensi yang paling tinggi yaitu penyediaan sarana dan prasarana, pelampauan ketentuan teknis, serta kemudahan perizinan.

---

Jakarta Capital City Government will carry out the reclamation of North Coast Region of Jakarta according to the principles development as defined in the law and regulations that prevail. The manifestation of North Coast Region of Jakarta reclamation is implemented through cooperation with private sectors. In order to strengthen these cooperation concept, Jakarta Capital City Government can give space utilization incentive to the private sectors. Based on Content Analysis method, the alternatives of this incentive that are feasible to be given are incentive on facilities and infrastructures provision, technical provisions excess, licensing easiness, tax and retribution alleviation, and participate in shares. Those alternatives are then analyzed by using AHP method. The results show that three incentives with the highest preferenceare incentive on facilities and infrastructures provision, technical provisions excess, and licensing easiness."

"Media sosial kini telah menjadi bagian dari komunikasi organisasi, termasuk organisasi pendidikan. Bagi humas, yang memiliki peran dalam membangun dan menjalin hubungan baik dengan publik, kehadiran media sosial dapat menjadi peranti baru dari strategi information subsidies. Di sisi lain, setiap organisasi perlu memiliki reputasi positif supaya tercipta kesepahaman dan kepercayaan antara publik dan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial twitter sebagai information subsidies tool terhadap reputasi Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui survei kuesioner online dengan 75 responden. Dari pengujian korelasi rank Spearman, menunjukkan hasil ada hubungan yang kuat antara variabel media sosial dan reputasi dengan angka koefisien korelasi positif 0,563. Sehingga penelitian ini menyimpulkan media sosial berpengaruh terhadap reputasi.

---

Social media has become a fundamental part of organizational communication, included educational organization. For public relations, which has a central role in building and maintaining good relationship between organization and its public, social media can be a new tool of its information subsidies strategy. In addition, every organization should has a good reputation in order to create mutual understanding and mutual trust between organization and its public.

This study aimed to determine the influence of social media as information subsidies tool towards reputation of university of Indonesia. This study is quantitative research by online questionnaire survey to 75 respondents. By using Spearman's correlation test, the result obtained there was strong correlation between two variables with the correlation coefficients of 0,563. The study conclude that there was influence of social media on reputation."

"ABSTRAKNama: Meiske TaurisiaProgram Studi:Magister Perencanaan dan Kebijakan PublikJudul: Peran Pemerintah dalam Pengembangan Film Indonesia di Pasar Film Dunia Penelitian ini mencoba untuk memetakan kondisi perfilman Indonesia dalam konteks pasar film dunia dan mengidentifikasi kebijakan pemerintah yang tepat sasaran. Satu pijakan penting dalam penelitian ini adalah mempelajari pola penjualan film Indonesia melalui partisipasi aktif di festival film internasional. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa peran pemerintah sangatlah penting dalam upaya mengembangkan film indonesia di tingkat dunia, terutama melalui program penguatan daya saing yang berkesinambungan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif guna menggali informasi dari berbagai pihak seperti pelaku industri film dalam negeri, pegiat film internasional, dan pembuat kebijakan terkait perfilman. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam menetapkan strategi kebijakan perfilman, khususnya dalam mengembangkan film indonesia berorientasi dunia. Kata Kunci: Kebijakan Kebudayaan, Industri Kreatif, Film, Barang Publik, Subsidi

---

ABSTRACTThe Role of Government in Developing Indonesian Film in the Global Film MarketThis thesis intent to map out the current conditions and challenges facing Indonesian films within the context of accessing international film markets and to identify suitable supportive government policies. This research departs from studying sales patterns of Indonesian films through participation in international film festivals. The research outcome demonstrates that government policies may play a significant role in internationalizing Indonesian films through various programs to support its sustainable competitiveness.The research is based on qualitative interpretative methods in obtaining information and insights from both domestic and international film industry stakeholders as well as various government policymakers involved in the Indonesian film sector. The outcome of this research is expected to contribute in formulating policy strategies related to support the sustainable internationalization of Indonesian films. Keywords Cultural Policy, Creative Industries, Film, Public Goods, Subsidies"