Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Ajaran melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi di Indonesia telah lama dipergunakan dan ditemui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penafsiran dari melawan hukum pun mengalami perkembangan dan terpengaruh dengan konsep melawan hukum dalam hukum perdata. Permasalahan mengenai bagaimanakah penerapan dan pergeseran ajaran melawan hukum materiil dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI khususnya kasus korupsi sejak berlakunya UU No. 24 Tahun 1960 hingga UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung mengalami pergeseran pandangan ajaran melawan hukum dari bentuk formil ke dalam bentuk materiil. Bentuk materiil pun meliputi penggunaan dalam fungsi positif dan negatif. Pada masa sekarang ini, ajaran melawan hukum materiil cenderung dipergunakan dalam fungsinya yang positif dimana hakim juga sangat berhati-hati menggunakan fungsi negatifnya karena tuntutan sosiologis kemasyarakatan yang semakin besar dalam pemberatasan korupsi. Dengan demikian pendekatan yang digunakan tidak hanya pendekatan secara hukum tetapi juga secara sosiologis. Rekomendasi penelitian adalah pemberian batasan penggunaan fungsi positif ajaran ini dalam kasus serta hakim harus jeli menggali nilai-nilai dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan desain deskriptif.

---

abstract
The using of Substantive Law Concept against corruption cases in Indonesia has long been used and found in the Jurisprudence of The Supreme Court of The Republic of Indonesia. This concept has been influenced by civil law concept. The application and the shift of substantive law concept since Act No. 24 In 1960 until Act No. 20 In 2001 jo. Act No. 31 In 1999 has became the main problems in this research. The result reveal that The Supreme Court has shifted the view from formal law concept to the substantive law concept. The substantive law concept used in two kind of function: positive and negative where the judge also very careful about using negative function because of the demands from sociological community to eradicate corruption. Thus the approach used is not only legal approach but also sociological approach. Research recommendation is the provision limits the use of positive function of this doctrine in the case and the judge should be cautious explore values in the society. The methode used is the juridical normative with descriptive design.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam sistem presidensil adalah wewenang mengangkat pejabat publik. Wewenang ini termasuk dalam bidang wewenang administrasi yang disebut juga sebagai hak prerogatif Presiden. Wewenang ini merupakan wewenang yang melekat pada Presiden sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Wewenang ini telah mengalami pembatasan setelah perubahan UUD 1945 sebagai akibat semakin dianutnya teori pemisahan kekuasaan pada UUD 1945. Presiden tidak dapat lagi dengan leluasa mengangkat pejabat publik tanpa melibatkan lembaga legislatif (DPR). Skripsi ini akan secara khusus membahas mengenai pengangkatan jabatan Wakil Menteri. Jabatan Wakil Menteri, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit pada Pasal 17 UUD 1945, bukan berarti bahwa jabatan Wakil Menteri ini inkonstitusional sehingga Presiden tidak dapat membentuk jabatan Wakil Menteri ini. Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011, jabatan Wakil Menteri tidak inkonstitusional sehingga jabatan Wakil Menteri tersebut dapat dibentuk. Putusan ini juga memperkuat wewenang Presiden dalam mengangkat jabatan Wakil Menteri.

---

Abstract
One of the Presidential power as Head of Government in presidential system is power to appointing public official. This power is part of administrative power which is also known as President prerogative. This power is attached to the President as part of the power of government mentioned in the article 4 paragraph (1) Indonesia constitution. This power has experienced restrictions after the change of constitution as a result of the embrace of the theory of separation of powers in Indonesia constitution. President can no longer freely appoint public officials without involving the legislature (the House of Representatives). This thesis will in particular discuss the appointment of the position of Vice Minister. The position of Vice Minister, although not explicitly mentioned in Article 17 Indonesia constitution, not mean that the position of Vice Minister of this unconstitutional, so the President can not establish the position of Vice Minister. Based on the Constitutional Court Decision Number 79/PUU-IX/2011, the position of Vice Minister not unconstitutional so that the position of Vice Minister can be formed. This ruling also strengthens the power of the President in appointing the position of Vice Minister.